Manokwari–Masyarakat adat pemilik hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni mengancam akan menolak rencana ekspansi perusahaan migas raksasa asal Inggris, British Petrolium (BP Indonesia) untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam gas melalui pembangunan Trank III dan IV.

“Kami orang Papua dalam hal ini masyarakat adat akan menuntut untuk adanya pembicaraan. Tidak boleh pemerintah pusat sewenang-wenang mengatur itu tanpa mendapatkan tanggapan masyarakat adat. Trank III itu direncanakan akan dibangun dengan biaya 13 milion (juta) dolar. Kami akan memprotes ini,” kata salah seorang putra Teluk Bintuni, Dominggus Urbon, Jumat (10/1).

Bila perlu, kata Urbon, LNG tangguh harus di take over untuk kepentingan dan keadilan bagi pembangunan orang asli Papua khususnya masyarakat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni. “Orang Papua sudah sanggup untuk take over LNG Tangguh. Perusahaan BP itu sebagai operator saja tetapi owner dari saham LNG adalah orang asli Papua,” ujarnya.

Peluang untuk memiliki saham, aku Urbon yang juga sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Barat, ini sebagai wujud dari implementasi Otsus. Yakni jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi orang asli Papua. “Salah satu akselerator untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Seperti LNG Tangguh,” tukasnya.

Jika kehadiran LNG Tangguh tidak berkepentingan untuk orang asli Papua, menurut Urbon, orang asli Papua bisa ambil alih pengelolaan SDA tersebut melalui kepemilikan saham. Orang asli Papua bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut yang lebih berkeadilan bagi orang asli Papua.

“Dan kami dari KAP Papua Barat akan mendorong upaya take over tersebut. Masayrakat adat akan sharing masalah ini dengan pemerintah provinsi Papua Barat dan Pemda Teluk Bintuni. Agar regulasi yang diatur dalam pelaksanaan pengelolaan SDA oleh perusahaan asing tidak berpihak pada pemberdayaan orang asli Papua harus direvisi,” paparnya.

Lebih dalam, Urbon mencontohkan ketidakadilan LNG Tangguh, adalah hasil produk dari LNG Tangguh dibeli dengan harga yang sangat murah sementara dijual dengan harga yang sangat mahal. Kesenjangan harga yang melahirkan keuntungan besar ini tidak berdampak pada orang asli Papua.

“LNG Tangguh sedang mengupayakan pembangunan trank III dan IV. Tapi yang konyolnya adalah keuntungan dari trank I dan II itu justeru menjadi modal untuk membangun trank III dan IV. Seharusnya, setelah tutup modal, keuntungan tersebut diberikan bagi orang asli Papua dalam arti kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Tetapi itu tidak dilaksanakan sehingga terjadi semcam suatu pola-pola yang justeru merugikan orang asli Papua,” pungkas Urbon (FAR).

Sumber: Harian Cahaya Papua, Sabtu, 11 Januari 2014.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Manokwari–Masyarakat adat pemilik hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni mengancam akan menolak rencana ekspansi perusahaan migas raksasa asal Inggris, British Petrolium (BP Indonesia) untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam gas melalui pembangunan Trank III dan IV.

    “Kami orang Papua dalam hal ini masyarakat adat akan menuntut untuk adanya pembicaraan. Tidak boleh pemerintah pusat sewenang-wenang mengatur itu tanpa mendapatkan tanggapan masyarakat adat. Trank III itu direncanakan akan dibangun dengan biaya 13 milion (juta) dolar. Kami akan memprotes ini,” kata salah seorang putra Teluk Bintuni, Dominggus Urbon, Jumat (10/1).

    Bila perlu, kata Urbon, LNG tangguh harus di take over untuk kepentingan dan keadilan bagi pembangunan orang asli Papua khususnya masyarakat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni. “Orang Papua sudah sanggup untuk take over LNG Tangguh. Perusahaan BP itu sebagai operator saja tetapi owner dari saham LNG adalah orang asli Papua,” ujarnya.

    Peluang untuk memiliki saham, aku Urbon yang juga sebagai Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Barat, ini sebagai wujud dari implementasi Otsus. Yakni jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi orang asli Papua. “Salah satu akselerator untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Seperti LNG Tangguh,” tukasnya.

    Jika kehadiran LNG Tangguh tidak berkepentingan untuk orang asli Papua, menurut Urbon, orang asli Papua bisa ambil alih pengelolaan SDA tersebut melalui kepemilikan saham. Orang asli Papua bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut yang lebih berkeadilan bagi orang asli Papua.

    “Dan kami dari KAP Papua Barat akan mendorong upaya take over tersebut. Masayrakat adat akan sharing masalah ini dengan pemerintah provinsi Papua Barat dan Pemda Teluk Bintuni. Agar regulasi yang diatur dalam pelaksanaan pengelolaan SDA oleh perusahaan asing tidak berpihak pada pemberdayaan orang asli Papua harus direvisi,” paparnya.

    Lebih dalam, Urbon mencontohkan ketidakadilan LNG Tangguh, adalah hasil produk dari LNG Tangguh dibeli dengan harga yang sangat murah sementara dijual dengan harga yang sangat mahal. Kesenjangan harga yang melahirkan keuntungan besar ini tidak berdampak pada orang asli Papua.

    “LNG Tangguh sedang mengupayakan pembangunan trank III dan IV. Tapi yang konyolnya adalah keuntungan dari trank I dan II itu justeru menjadi modal untuk membangun trank III dan IV. Seharusnya, setelah tutup modal, keuntungan tersebut diberikan bagi orang asli Papua dalam arti kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Tetapi itu tidak dilaksanakan sehingga terjadi semcam suatu pola-pola yang justeru merugikan orang asli Papua,” pungkas Urbon (FAR).

    Sumber: Harian Cahaya Papua, Sabtu, 11 Januari 2014.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on