Merauke, PSP–Empat perusahan yang beroperasi di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke diminta untuk merekrut atau mempekerjakan putera asli Papua, terutama pemilik hak ulayat. Keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT. BIO, PT. Cahaya Bone Lestari, PT. Agrinusa Cipta Persada dan PT. Berkat Cipta Abadi (BCA).

Ketua Adat Malin Bianim Distrik Muting, Merauke, Imanuel Basik Basik mengungkapkan keempat perusahaan beroperasi sejak 2 tahun lalu. Namun belum merekrut anak-anak asli Papua sebagai tenaga kerja khususnya pemilik hak ulayat. Padahal kesepakatan antara pihak perusahaan dan masyarakat pemilik hak ulayat tentang rekrutmen tenaga kerja asli Papua sudah dilakukan.

“Sudah ada surat perjanjian dengan empat perusahaan tersebut dalam hal perekrutan tenaga kerja asli Papua pasca perusahaan tersebut beroperasi, namun hingga kini belum di tindak lanjuti,” ungkap Emanuel belum lama ini. Untuk itu, Imanuel berharap agar perusahaan-perusahaan tersebut merekrut anak-anak asli Papua sebagai tenaga kerja. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Merauke, 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit itu beroperasi di atas lahan hak ulayat milik masyarakat adat Malind Bianim Muting.

Luas lahan masing-masing, PT. BIO kurang lebih 40 ribu hektar, PT. Cahaya Bone Lestari 403 hektar (sistem swakelola), PT. Agrinusa Cipta Persada 33.540 hektar dan PT. Berkat Cipta Abadi (BCA) 14.525,8 hektar. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Ir. Efendi Kanan mengungkapkan dari empat perusahaan yang beroperasi di Distrik Muting dan Ulilin, hanya satu perusahaan merupakan swakelola.

“PT. Cahaya Bone Lestari merupakan perusahaan swakelola, dimana hasil produksi perusahaan dibagi 30 persen untuk masyarakat pemilik hak ulayat dan 70 persen untuk perusahaan. Hal ini dilakukan karena ada sekitar 363 hektar lahan masyarakat yang dikelola perusahaan, sementara 60 hektar lahan milik pemerintah daerah,” beber Efendy (FHS-EJ).

Sumber: Papua Barat Pos, 10 Januari 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Merauke, PSP–Empat perusahan yang beroperasi di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke diminta untuk merekrut atau mempekerjakan putera asli Papua, terutama pemilik hak ulayat. Keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT. BIO, PT. Cahaya Bone Lestari, PT. Agrinusa Cipta Persada dan PT. Berkat Cipta Abadi (BCA).

    Ketua Adat Malin Bianim Distrik Muting, Merauke, Imanuel Basik Basik mengungkapkan keempat perusahaan beroperasi sejak 2 tahun lalu. Namun belum merekrut anak-anak asli Papua sebagai tenaga kerja khususnya pemilik hak ulayat. Padahal kesepakatan antara pihak perusahaan dan masyarakat pemilik hak ulayat tentang rekrutmen tenaga kerja asli Papua sudah dilakukan.

    “Sudah ada surat perjanjian dengan empat perusahaan tersebut dalam hal perekrutan tenaga kerja asli Papua pasca perusahaan tersebut beroperasi, namun hingga kini belum di tindak lanjuti,” ungkap Emanuel belum lama ini. Untuk itu, Imanuel berharap agar perusahaan-perusahaan tersebut merekrut anak-anak asli Papua sebagai tenaga kerja. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Merauke, 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit itu beroperasi di atas lahan hak ulayat milik masyarakat adat Malind Bianim Muting.

    Luas lahan masing-masing, PT. BIO kurang lebih 40 ribu hektar, PT. Cahaya Bone Lestari 403 hektar (sistem swakelola), PT. Agrinusa Cipta Persada 33.540 hektar dan PT. Berkat Cipta Abadi (BCA) 14.525,8 hektar. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke Ir. Efendi Kanan mengungkapkan dari empat perusahaan yang beroperasi di Distrik Muting dan Ulilin, hanya satu perusahaan merupakan swakelola.

    “PT. Cahaya Bone Lestari merupakan perusahaan swakelola, dimana hasil produksi perusahaan dibagi 30 persen untuk masyarakat pemilik hak ulayat dan 70 persen untuk perusahaan. Hal ini dilakukan karena ada sekitar 363 hektar lahan masyarakat yang dikelola perusahaan, sementara 60 hektar lahan milik pemerintah daerah,” beber Efendy (FHS-EJ).

    Sumber: Papua Barat Pos, 10 Januari 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on