Sejak tahun 2003, Indonesia dan Uni Eropa telah mengikat komitmen sukarela (Volutary Partnership Agreement / VPA) dalam perdagangan kayu.  Komitmen  VPA itu dibuat, tujuan besarnya untuk mengurangi angka penggundulan hutan Indonesia dengan cara melacak asal usul legalitas kayu.  Komitmen ini, di internal Indonesia menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), mandatory dari Permenhut no : P- 68/Menhut-II/2011. Kemudian pada awal Januari 2013 melalui Permendag No 64/M-DAG/PER/10/2012, sistem ini mulai diberlakukan.

Implemnetasi SLVK sendiri, kembali di bahas dalam workshop yang di faslitiasi  Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) , 15 Januri 2014 lalu di hotel Cemara, Jakarta. Dalam berbagai sesi, mayoritas peserta workshop, terutama dari kelompok masyarakat sipil masih meragukan SLVK dapat mengurai kompleskitas  masalah kehutanan  Indonesia.

Agus Sarsito dari Kemenhut dalam kesempatan sama mengakui jika implementasi SLVK tidak sempurna. Namun pihaknya optimis, bahwa SLVK merupakan sistem yang terus berproses, menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum  Indonesia. Ia berpendapat, sistem ini bisa menjadi pintu masuk berbagai aktor untuk memperbaiki sistem kelola hutan. Agus pun apresiasi niat baik Uni Eropa (UE) dan Inisiasi Amerika Utara, menurutnya, meski 75% ekspor kayu Indonesia di serap oleh pasar Asia dalam hal ini China menjadi konsumen terbesar, namun sebagai konsumen, UE tergolong Negara yang menghargai sertifikasi. Contoh konkritnya rela berkomitmen dalam VPA.

Apresiasi itu pantas di berikan, namun jika di telusuri lebih jauh, komitmen UE tidak muncul dengan sendirinya. Sebelum ada VPA, tepatnya tahun 1999, kumpulan Negara kaya ini melakukan impor 10 juta kubik kayu berasal dari tiga Negara seperti Brazil, Indonesia dan Kamerun. Diduga kuat, kayu yang mereka impor berasal dari praktek illegal logging. Atas berbagai kecaman dan kritikan itulah, kemudian UE mempromosikan VPA.

Atas hal itu, selaku koordiantor JPIK, Abu Meredian memberi catatan tersendiri atas tunggkakan masalah bagi  pelaksanaan SLVK. Selain sulitnya memperoleh data yang diperlukan, SLVK sendiri belum menjamin keamanan bagi pemantau, maraknya korupsi perizinan di sector kehutanan dan tidak terjadi kordinasi antar anggota SLVK. “ Kendala-kendala itu dialami hampir di setiap wilayah, utamanya Papua Barat”. Abu memberi contoh kasus Labora Sitorus Papua Barat. Contoh lain seperti kegiatan PT Selaras Inti Semesta (SIS) –Medco Group yang mengganyang hak tanah masyarakat Malind di areal MIFEE.

Wancino peserta asal Katingan- Kalimantan Tengah,   berpendapat bahwa SLVK tidak merefleksikan masalah konflik tenurial kehutanan. Meski SLVK mensyaratkan  sumber kayu  berasal dari lahan tak berkonflik, namun implementasi lapangan tak pernah berjalan. Ia khawatir, sistem ini tidak lebih baik dari sistem sebelumnya. Ia bercerita, bahwa Dinas terkait di Kalimantan Tengah sendiri acuh terhadap SLVK. Menurutnya, SLVK berpotensi hanya sebatas  bungkus lain untuk melegalkan  proses illegal logging yang dilakukan perusahaan besar, dengan cara  menggunakan  SLVK untuk menjerat usaha rakyat di sector hutan. (A.Perlindungan)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sejak tahun 2003, Indonesia dan Uni Eropa telah mengikat komitmen sukarela (Volutary Partnership Agreement / VPA) dalam perdagangan kayu.  Komitmen  VPA itu dibuat, tujuan besarnya untuk mengurangi angka penggundulan hutan Indonesia dengan cara melacak asal usul legalitas kayu.  Komitmen ini, di internal Indonesia menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), mandatory dari Permenhut no : P- 68/Menhut-II/2011. Kemudian pada awal Januari 2013 melalui Permendag No 64/M-DAG/PER/10/2012, sistem ini mulai diberlakukan.

    Implemnetasi SLVK sendiri, kembali di bahas dalam workshop yang di faslitiasi  Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) , 15 Januri 2014 lalu di hotel Cemara, Jakarta. Dalam berbagai sesi, mayoritas peserta workshop, terutama dari kelompok masyarakat sipil masih meragukan SLVK dapat mengurai kompleskitas  masalah kehutanan  Indonesia.

    Agus Sarsito dari Kemenhut dalam kesempatan sama mengakui jika implementasi SLVK tidak sempurna. Namun pihaknya optimis, bahwa SLVK merupakan sistem yang terus berproses, menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum  Indonesia. Ia berpendapat, sistem ini bisa menjadi pintu masuk berbagai aktor untuk memperbaiki sistem kelola hutan. Agus pun apresiasi niat baik Uni Eropa (UE) dan Inisiasi Amerika Utara, menurutnya, meski 75% ekspor kayu Indonesia di serap oleh pasar Asia dalam hal ini China menjadi konsumen terbesar, namun sebagai konsumen, UE tergolong Negara yang menghargai sertifikasi. Contoh konkritnya rela berkomitmen dalam VPA.

    Apresiasi itu pantas di berikan, namun jika di telusuri lebih jauh, komitmen UE tidak muncul dengan sendirinya. Sebelum ada VPA, tepatnya tahun 1999, kumpulan Negara kaya ini melakukan impor 10 juta kubik kayu berasal dari tiga Negara seperti Brazil, Indonesia dan Kamerun. Diduga kuat, kayu yang mereka impor berasal dari praktek illegal logging. Atas berbagai kecaman dan kritikan itulah, kemudian UE mempromosikan VPA.

    Atas hal itu, selaku koordiantor JPIK, Abu Meredian memberi catatan tersendiri atas tunggkakan masalah bagi  pelaksanaan SLVK. Selain sulitnya memperoleh data yang diperlukan, SLVK sendiri belum menjamin keamanan bagi pemantau, maraknya korupsi perizinan di sector kehutanan dan tidak terjadi kordinasi antar anggota SLVK. “ Kendala-kendala itu dialami hampir di setiap wilayah, utamanya Papua Barat”. Abu memberi contoh kasus Labora Sitorus Papua Barat. Contoh lain seperti kegiatan PT Selaras Inti Semesta (SIS) –Medco Group yang mengganyang hak tanah masyarakat Malind di areal MIFEE.

    Wancino peserta asal Katingan- Kalimantan Tengah,   berpendapat bahwa SLVK tidak merefleksikan masalah konflik tenurial kehutanan. Meski SLVK mensyaratkan  sumber kayu  berasal dari lahan tak berkonflik, namun implementasi lapangan tak pernah berjalan. Ia khawatir, sistem ini tidak lebih baik dari sistem sebelumnya. Ia bercerita, bahwa Dinas terkait di Kalimantan Tengah sendiri acuh terhadap SLVK. Menurutnya, SLVK berpotensi hanya sebatas  bungkus lain untuk melegalkan  proses illegal logging yang dilakukan perusahaan besar, dengan cara  menggunakan  SLVK untuk menjerat usaha rakyat di sector hutan. (A.Perlindungan)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on