Oleh: Irma Tambunan

ROKHAYAH  tak henti menangis saat diusir aparat dan petugas keamanan perusahaan kebun sawit dari rumahnya di Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dia dan suaminya tak mampu melawan.Dalam ketakutan, dia bersama suami, anak, dan menantunya berlari menuju rumah kerabatnya di desa terdekat. Kejadian yang sama dialami hampir semua warga Suku Anak Dalam Bathin IX yang mendiami empat desa di Bajubang. Mereka diusir dari rumah dan tanah mereka.

Tiga pekan berlalu sejak penggusuran itu. Kini, Rokhayah dan 200 korban penggusuran ”tinggal” di halaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Kota Jambi. Sebelumnya, mereka mengungsi di pendopo dan teras rumah adat kantor Gubernur.

Pendopo yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, termasuk perayaan Hari Ulang Tahun Ke-57 Provinsi Jambi pada Senin (6/1) ini, berubah menjadi arena pengungsian. Warga menggelar terpal plastik dan koran sebagai alas tidur. Menjemur pakaian di tali yang dikaitkan di antara tiang fondasi rumah adat menjadikan bawah tangga sebagai dapur. Mereka memasak menggunakan kayu bakar di halaman berumput.

”Kami tak tahu lagi mau tinggal di mana. Rumah sudah rata dengan tanah,” ujar Rokhayah.

Rokhayah dan juga warga Suku Bathin IX lainnya tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga lahan garapan tempat gantungan hidup mereka. Karena itu, ketika mengungsi, kekhawatiran mereka yang lain adalah bagaimana bisa bertahan hidup saat lahan garapan sudah tidak ada.

Meski menumpang di lingkungan kantor pelayan rakyat, belum sekali pun Gubernur yang mereka sebut ”Rajo” datang untuk menyampaikan bantuan bahan makanan ataupun sekadar berdialog. Karena itu, dalam tekad untuk bertahan hidup, mereka menggarap taman samping kantor Gubernur. Tanah kosong sekitar 100 meter persegi ditanami singkong, jagung, dan kacang panjang.

”Mudah-mudahan tanaman cepat tumbuh agar kami ada lauk,” ujar Rokhayah.

Selama mengungsi itu, masyarakat Bathin IX kerap berorasi di pintu masuk kantor Gubernur Hasan Basri Agus. Setiap kali didatangi, Gubernur tak pernah ada di kantor. Warga kemudian melanjutkan orasi ke Gedung DPRD.

Menurut Abunyani, Ketua Adat Bathin IX, kedatangan warga ke Jambi merupakan langkah akhir yang bisa mereka lakukan. Warga sering mengadu ke kabupaten, tetapi perlindungan tak kunjung mereka peroleh.

”Kalau piawang memecah rimbo, rajo melebur undang” demikian pepatah adat Bathin IX yang meyakini bahwa jika pemimpin daerah telah melanggar aturan, tidak melindungi warganya, raja alias gubernur yang kemudian bertanggung jawab melindungi.

Masyarakat meyakini secara adat ada konsekuensi jika tanggung jawab tak dilaksanakan.

”Rajo benar, Rajo disembah. Rajo ingkar, Rajo kita sanggah”. Pepatah ini dimaknai jika pemimpin daerah mengingkari tanggung jawabnya, masyarakat tidak akan lagi mendukung, yang berarti sang pemimpin harus turun jabatan.

Penggusuran yang memusnahkan sekitar 600 rumah dan pondokan warga di Desa Pinang Tinggi, Terawang, Kunangan Jaya, dan Tanah Menang itu merupakan puncak kepahitan perjuangan Suku Bathin IX. Penggusuran itu ironisnya didukung aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Masyarakat meyakini areal yang menjadi sumber konflik dengan perusahaan merupakan tanah ulayat Bathin IX. Hutan yang ditumbuhi buah-buahan, madu, karet, dan rotan telah berganti menjadi kebun sawit.

Padahal, survei mikro BPN tahun 1987 memutuskan tanah seluas 3.550 hektar itu sebagai hak ulayat Bathin IX yang harus dikeluarkan/enclave dari hak guna usaha perusahaan. Nyatanya, keputusan itu tak pernah dipenuhi perusahaan. Setiap kali proses penyelesaian konflik hampir membuahkan hasil, manajemen perusahaan tiba-tiba berganti, mulai dari PT Bangun Desa Utama, PT Asiatic Persada, hingga kini menjadi PT Agro Mandiri Semesta (AMS).

Aktivis Aliansi Masyarakat Adat (Aman), Jopi Peranginangin, mengatakan, tanah bagi masyarakat adat merupakan bagian erat kehidupan mereka. Tak hanya bernilai ekonomis, tanah punya nilai sosial, spiritual, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat adat, kehilangan tanah berdampak pada hilangnya jati diri, budaya yang luhur, serta nilai spritualitas yang menghubungkan mereka dan para leluhur.

Pihaknya mencatat, sedikitnya 530 konflik tanah adat di Indonesia yang belum selesai. Seperti yang dialami Suku Bathin IX, tanah adat dikuasai pihak ketiga melalui izin HGU.

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, penggusuran telah memasuki ranah hukum sehingga pihaknya mempersilakan masyarakat menuntut aparat secara hukum. Mengenai penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, pihaknya hanya dapat menfasilitasi. ”Kami membentuk tim terpadu untuk bantu penyelesaian konflik,” ujar Hasan.

Saat berdialog dengan para pengungsi, Kepala Kepolisian Resor Batanghari Ajun Komisaris Besar Robert Sormin beralasan bahwa penggusuran didasari persetujuan dengan 30 warga yang mau dipindah dengan ganti rugi Rp 300.000 per orang.

Adapun Wakil PT AMS Amruzi hanya meminta maaf atas dugaan kekerasan dalam penggusuran, tanpa menyinggung ganti rugi untuk warga.

Warga kini hanya bisa bertahan dan terus berjuang hingga memperoleh kepastian hukum akan hak-hak mereka. Satu pepatah yang mereka yakini bahwa luko dipampas, mati dibangun. Sebuah tanggung jawab pemerintah untuk menyembuhkan luka warganya….

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003968986

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Irma Tambunan

    ROKHAYAH  tak henti menangis saat diusir aparat dan petugas keamanan perusahaan kebun sawit dari rumahnya di Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dia dan suaminya tak mampu melawan.Dalam ketakutan, dia bersama suami, anak, dan menantunya berlari menuju rumah kerabatnya di desa terdekat. Kejadian yang sama dialami hampir semua warga Suku Anak Dalam Bathin IX yang mendiami empat desa di Bajubang. Mereka diusir dari rumah dan tanah mereka.

    Tiga pekan berlalu sejak penggusuran itu. Kini, Rokhayah dan 200 korban penggusuran ”tinggal” di halaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Kota Jambi. Sebelumnya, mereka mengungsi di pendopo dan teras rumah adat kantor Gubernur.

    Pendopo yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, termasuk perayaan Hari Ulang Tahun Ke-57 Provinsi Jambi pada Senin (6/1) ini, berubah menjadi arena pengungsian. Warga menggelar terpal plastik dan koran sebagai alas tidur. Menjemur pakaian di tali yang dikaitkan di antara tiang fondasi rumah adat menjadikan bawah tangga sebagai dapur. Mereka memasak menggunakan kayu bakar di halaman berumput.

    ”Kami tak tahu lagi mau tinggal di mana. Rumah sudah rata dengan tanah,” ujar Rokhayah.

    Rokhayah dan juga warga Suku Bathin IX lainnya tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga lahan garapan tempat gantungan hidup mereka. Karena itu, ketika mengungsi, kekhawatiran mereka yang lain adalah bagaimana bisa bertahan hidup saat lahan garapan sudah tidak ada.

    Meski menumpang di lingkungan kantor pelayan rakyat, belum sekali pun Gubernur yang mereka sebut ”Rajo” datang untuk menyampaikan bantuan bahan makanan ataupun sekadar berdialog. Karena itu, dalam tekad untuk bertahan hidup, mereka menggarap taman samping kantor Gubernur. Tanah kosong sekitar 100 meter persegi ditanami singkong, jagung, dan kacang panjang.

    ”Mudah-mudahan tanaman cepat tumbuh agar kami ada lauk,” ujar Rokhayah.

    Selama mengungsi itu, masyarakat Bathin IX kerap berorasi di pintu masuk kantor Gubernur Hasan Basri Agus. Setiap kali didatangi, Gubernur tak pernah ada di kantor. Warga kemudian melanjutkan orasi ke Gedung DPRD.

    Menurut Abunyani, Ketua Adat Bathin IX, kedatangan warga ke Jambi merupakan langkah akhir yang bisa mereka lakukan. Warga sering mengadu ke kabupaten, tetapi perlindungan tak kunjung mereka peroleh.

    ”Kalau piawang memecah rimbo, rajo melebur undang” demikian pepatah adat Bathin IX yang meyakini bahwa jika pemimpin daerah telah melanggar aturan, tidak melindungi warganya, raja alias gubernur yang kemudian bertanggung jawab melindungi.

    Masyarakat meyakini secara adat ada konsekuensi jika tanggung jawab tak dilaksanakan.

    ”Rajo benar, Rajo disembah. Rajo ingkar, Rajo kita sanggah”. Pepatah ini dimaknai jika pemimpin daerah mengingkari tanggung jawabnya, masyarakat tidak akan lagi mendukung, yang berarti sang pemimpin harus turun jabatan.

    Penggusuran yang memusnahkan sekitar 600 rumah dan pondokan warga di Desa Pinang Tinggi, Terawang, Kunangan Jaya, dan Tanah Menang itu merupakan puncak kepahitan perjuangan Suku Bathin IX. Penggusuran itu ironisnya didukung aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

    Masyarakat meyakini areal yang menjadi sumber konflik dengan perusahaan merupakan tanah ulayat Bathin IX. Hutan yang ditumbuhi buah-buahan, madu, karet, dan rotan telah berganti menjadi kebun sawit.

    Padahal, survei mikro BPN tahun 1987 memutuskan tanah seluas 3.550 hektar itu sebagai hak ulayat Bathin IX yang harus dikeluarkan/enclave dari hak guna usaha perusahaan. Nyatanya, keputusan itu tak pernah dipenuhi perusahaan. Setiap kali proses penyelesaian konflik hampir membuahkan hasil, manajemen perusahaan tiba-tiba berganti, mulai dari PT Bangun Desa Utama, PT Asiatic Persada, hingga kini menjadi PT Agro Mandiri Semesta (AMS).

    Aktivis Aliansi Masyarakat Adat (Aman), Jopi Peranginangin, mengatakan, tanah bagi masyarakat adat merupakan bagian erat kehidupan mereka. Tak hanya bernilai ekonomis, tanah punya nilai sosial, spiritual, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat adat, kehilangan tanah berdampak pada hilangnya jati diri, budaya yang luhur, serta nilai spritualitas yang menghubungkan mereka dan para leluhur.

    Pihaknya mencatat, sedikitnya 530 konflik tanah adat di Indonesia yang belum selesai. Seperti yang dialami Suku Bathin IX, tanah adat dikuasai pihak ketiga melalui izin HGU.

    Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, penggusuran telah memasuki ranah hukum sehingga pihaknya mempersilakan masyarakat menuntut aparat secara hukum. Mengenai penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, pihaknya hanya dapat menfasilitasi. ”Kami membentuk tim terpadu untuk bantu penyelesaian konflik,” ujar Hasan.

    Saat berdialog dengan para pengungsi, Kepala Kepolisian Resor Batanghari Ajun Komisaris Besar Robert Sormin beralasan bahwa penggusuran didasari persetujuan dengan 30 warga yang mau dipindah dengan ganti rugi Rp 300.000 per orang.

    Adapun Wakil PT AMS Amruzi hanya meminta maaf atas dugaan kekerasan dalam penggusuran, tanpa menyinggung ganti rugi untuk warga.

    Warga kini hanya bisa bertahan dan terus berjuang hingga memperoleh kepastian hukum akan hak-hak mereka. Satu pepatah yang mereka yakini bahwa luko dipampas, mati dibangun. Sebuah tanggung jawab pemerintah untuk menyembuhkan luka warganya….

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003968986

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on