Payung hukum Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berupa Peraturan Presiden RI No 32 tahun 2011. Kebijakan ini di tandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.  Mega proyek ambisius MP3EI di pimpin langsung oleh SBY  bertujuan untuk mengintegrasikan empat elemen kebijakan nasional, yaitu pengintegrasian sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ada 18 kementrian terlibat dalam proyek ini, koordinasi antar kementrian di bawah kendali Menko Perekonomian yang telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) sebagai badan pelaksana MP3EI.

Dalam kegiatan seminar nasional MP3EI yang di fasilitasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Rabu (29/01/2014) di Botani Square- Bogor, Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan MP3EI, Randi R Wrihatnolo membenarkan bahwa MP3EI berupa instrument kebijakan atas rencana pembangunan terdahulu. Oleh karena kebijakan bersifat instrumen, pelaksanaan MP3EI di lapangan banyak mengalami hambatan regulasi dan masalah perizinan. Randi menyebut, dari target nilai proyek yang ditetapkan sebesar Rp 4.482 triliun,  hanya terlaksana kurang lebih 14,44%.

“Konflik lahan menjadi kendala utama yang menjadi penghambat proyek mencapai target”. Keluh Randi. Sebelumnya Ia menjanjikan,  MP3EI tidak memiliki prinisp menjual tanah air, karena proyek ini menitikberatkan proses hilirisasi dibanding eksploitasi sector hulu.

Namun janji manis nasionalisme ala MP3EI ini meragukan banyak kalangan. Terlebih MP3EI hadir berbarengan dengan resesi ekonomi yang dialami negara-negara maju. Hal itu memperkuat dugaan bahwa MP3EI dibuat sesuai keinginan pemodal demi memasok kebutuhan pasar global.

Pakar agraria, Noer Fauzi dari Sajogyo Institut adalah pihak yang meragukan komitmen MP3EI sebagai proyek yang tidak menjual tanah air. Menurutnya, proses transaksi tanah paling besar justru terjadi dalam proyek MIFEE di Merauke-Papua. Megaprojek  penghancur suku Marind itu merupakan contoh kasus dari banyak kasus lain akibat pelaksanaan konsep MP3EI.

“Jangankan sejahtera, MP3EI dalam kasus MIFEE telah menghancurkan tatanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan suku Marind”.  Pria yang akrab disapa Bung Ozy ini juga menyarankan, agara Komite pelaksana MP3EI  terjun ke lapangan melihat langsung kerusakan yang timbul akibat proyek ambisius itu.

Sebagai Instrumen kebijakan, MP3EI hadir dalam kemelut tata kelola Sumber Daya Alam yang tak kunjung usai.  Belum rampungnya persoalan Tata Ruang, tidak terpenuhinya hak rakyat atas tanah adalah contoh, bahwa proyek ini melabrak hak-hak dasar rakyat.  Entah di atas alas sejarah dan geografi apa proyek semacam MP3EI ini terlaksana di Nusantara.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan menilai, proyek ini datang bukan untuk meluruskan jalan sesat pembangunan, sebaliknya, MP3EI dirancang untuk mempercepat proses kehancuran ekologi Indonesia. Menurutnya, dengan alasan menopang pembangunan nasional, sejauh ini pemerintah tidak pernah menetapkan ambang batas luasan konsesi yang  sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Tanpa ambang batas, daya keruk  sector hulu akan terus terjadi sebelum mencapai colaps.

“Dalam kondisi krisis ekologi saat ini, yang dibutuhkan rakyat bukan MP3EI, namun konsep Percepatan dan Perluasan Pemulihan Indonesia”. Pungkas Abet Nego.

Meski MP3EI hanya bersandar kepada sebuah Perpres, namun kewenangan proyek berpotensi melabrak konstitusi atau peraturan lain yang lebih tinggi. Sebagai  instrumen kebijakan , MP3EI sangat sakti, proyek ini diarahkan untuk bisa menembus hambatan-hambatan yang dinilai mengganggu kelangsungan proses keruk sumber daya alam. (A. Perlindungan)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Payung hukum Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berupa Peraturan Presiden RI No 32 tahun 2011. Kebijakan ini di tandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.  Mega proyek ambisius MP3EI di pimpin langsung oleh SBY  bertujuan untuk mengintegrasikan empat elemen kebijakan nasional, yaitu pengintegrasian sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ada 18 kementrian terlibat dalam proyek ini, koordinasi antar kementrian di bawah kendali Menko Perekonomian yang telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) sebagai badan pelaksana MP3EI.

    Dalam kegiatan seminar nasional MP3EI yang di fasilitasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Rabu (29/01/2014) di Botani Square- Bogor, Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan MP3EI, Randi R Wrihatnolo membenarkan bahwa MP3EI berupa instrument kebijakan atas rencana pembangunan terdahulu. Oleh karena kebijakan bersifat instrumen, pelaksanaan MP3EI di lapangan banyak mengalami hambatan regulasi dan masalah perizinan. Randi menyebut, dari target nilai proyek yang ditetapkan sebesar Rp 4.482 triliun,  hanya terlaksana kurang lebih 14,44%.

    “Konflik lahan menjadi kendala utama yang menjadi penghambat proyek mencapai target”. Keluh Randi. Sebelumnya Ia menjanjikan,  MP3EI tidak memiliki prinisp menjual tanah air, karena proyek ini menitikberatkan proses hilirisasi dibanding eksploitasi sector hulu.

    Namun janji manis nasionalisme ala MP3EI ini meragukan banyak kalangan. Terlebih MP3EI hadir berbarengan dengan resesi ekonomi yang dialami negara-negara maju. Hal itu memperkuat dugaan bahwa MP3EI dibuat sesuai keinginan pemodal demi memasok kebutuhan pasar global.

    Pakar agraria, Noer Fauzi dari Sajogyo Institut adalah pihak yang meragukan komitmen MP3EI sebagai proyek yang tidak menjual tanah air. Menurutnya, proses transaksi tanah paling besar justru terjadi dalam proyek MIFEE di Merauke-Papua. Megaprojek  penghancur suku Marind itu merupakan contoh kasus dari banyak kasus lain akibat pelaksanaan konsep MP3EI.

    “Jangankan sejahtera, MP3EI dalam kasus MIFEE telah menghancurkan tatanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan suku Marind”.  Pria yang akrab disapa Bung Ozy ini juga menyarankan, agara Komite pelaksana MP3EI  terjun ke lapangan melihat langsung kerusakan yang timbul akibat proyek ambisius itu.

    Sebagai Instrumen kebijakan, MP3EI hadir dalam kemelut tata kelola Sumber Daya Alam yang tak kunjung usai.  Belum rampungnya persoalan Tata Ruang, tidak terpenuhinya hak rakyat atas tanah adalah contoh, bahwa proyek ini melabrak hak-hak dasar rakyat.  Entah di atas alas sejarah dan geografi apa proyek semacam MP3EI ini terlaksana di Nusantara.

    Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan menilai, proyek ini datang bukan untuk meluruskan jalan sesat pembangunan, sebaliknya, MP3EI dirancang untuk mempercepat proses kehancuran ekologi Indonesia. Menurutnya, dengan alasan menopang pembangunan nasional, sejauh ini pemerintah tidak pernah menetapkan ambang batas luasan konsesi yang  sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Tanpa ambang batas, daya keruk  sector hulu akan terus terjadi sebelum mencapai colaps.

    “Dalam kondisi krisis ekologi saat ini, yang dibutuhkan rakyat bukan MP3EI, namun konsep Percepatan dan Perluasan Pemulihan Indonesia”. Pungkas Abet Nego.

    Meski MP3EI hanya bersandar kepada sebuah Perpres, namun kewenangan proyek berpotensi melabrak konstitusi atau peraturan lain yang lebih tinggi. Sebagai  instrumen kebijakan , MP3EI sangat sakti, proyek ini diarahkan untuk bisa menembus hambatan-hambatan yang dinilai mengganggu kelangsungan proses keruk sumber daya alam. (A. Perlindungan)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on