JAKARTA, Penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P62 Tahun 2013 sebagai respons tak dijalankannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dinilai memberatkan. Peraturan itu sulit dipenuhi masyarakat adat.

Permenhut No P62/2013 mengubah Permenhut No P44/ 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Regulasi ini mensyaratkan masyarakat adat yang mengklaim hutan wajib menunjukkan bukti keberadaan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang telah ada.

”Ini menyulitkan masyarakat adat dan pemerintah daerah terkait pengakuan keberadaan hutan adat,” kata Kasmita Widodo, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Kamis (23/1), di Jakarta. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat adat untuk memetakan wilayah dan menggunakan peta wilayah adat hasil pemetaan partisipatif sebagai bukti awal.

Terobosan seperti itu bisa dilakukan untuk menjalankan putusan MK No 35/2012 ataupun Putusan MK No 45/2011 soal penetapan kawasan hutan tak bisa hanya penunjukan. Kedua putusan MK ini terkait UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Direktur Advokasi dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Erasmus Cahyadi menilai, Permenhut No P62/2013 melanggar Putusan MK No 35/2012. ”Aturan itu mengabaikan reformasi hukum tentang kehutanan dan merugikan masyarakat adat,” ujarnya.

Pengabaian tampak di Pasal 17 yang mengingkari status masyarakat adat yang tak dimasukkan sebagai kategori pihak ketiga. Permenhut P62/2013 dinilai mengabaikan Putusan MK No 45/2011 yang mengoreksi aturan pengukuhan kawasan hutan dalam UU Kehutanan.

Aturan itu menganggap semua tanah yang ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan sebelum Putusan MK No 45/2011 disamakan dengan kawasan hutan definitif yang telah ditetapkan. ”Jika upaya manipulasi ini diterima, tidak lagi diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan sampai pemerintah membuat penunjukan baru terhadap tanah yang akan dijadikan sebagai kawasan hutan. Artinya, tak ada peluang bagi hutan adat,” kata Erasmus.

Menanggapi hal itu, Menhut Zulkifli Hasan mengatakan, jalan keluar yang ditempuh Kemenhut adalah menetapkan hutan adat sebagai hutan desa. Jika menunggu hutan adat, harus melalui proses. Selain itu, penetapan hutan adat di luar hutan negara harus menunggu penetapan RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. (ICH)

Sumber : http://print.kompas.com

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, Penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P62 Tahun 2013 sebagai respons tak dijalankannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dinilai memberatkan. Peraturan itu sulit dipenuhi masyarakat adat.

    Permenhut No P62/2013 mengubah Permenhut No P44/ 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Regulasi ini mensyaratkan masyarakat adat yang mengklaim hutan wajib menunjukkan bukti keberadaan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang telah ada.

    ”Ini menyulitkan masyarakat adat dan pemerintah daerah terkait pengakuan keberadaan hutan adat,” kata Kasmita Widodo, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Kamis (23/1), di Jakarta. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat adat untuk memetakan wilayah dan menggunakan peta wilayah adat hasil pemetaan partisipatif sebagai bukti awal.

    Terobosan seperti itu bisa dilakukan untuk menjalankan putusan MK No 35/2012 ataupun Putusan MK No 45/2011 soal penetapan kawasan hutan tak bisa hanya penunjukan. Kedua putusan MK ini terkait UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

    Direktur Advokasi dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Erasmus Cahyadi menilai, Permenhut No P62/2013 melanggar Putusan MK No 35/2012. ”Aturan itu mengabaikan reformasi hukum tentang kehutanan dan merugikan masyarakat adat,” ujarnya.

    Pengabaian tampak di Pasal 17 yang mengingkari status masyarakat adat yang tak dimasukkan sebagai kategori pihak ketiga. Permenhut P62/2013 dinilai mengabaikan Putusan MK No 45/2011 yang mengoreksi aturan pengukuhan kawasan hutan dalam UU Kehutanan.

    Aturan itu menganggap semua tanah yang ditunjuk untuk dijadikan kawasan hutan sebelum Putusan MK No 45/2011 disamakan dengan kawasan hutan definitif yang telah ditetapkan. ”Jika upaya manipulasi ini diterima, tidak lagi diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan sampai pemerintah membuat penunjukan baru terhadap tanah yang akan dijadikan sebagai kawasan hutan. Artinya, tak ada peluang bagi hutan adat,” kata Erasmus.

    Menanggapi hal itu, Menhut Zulkifli Hasan mengatakan, jalan keluar yang ditempuh Kemenhut adalah menetapkan hutan adat sebagai hutan desa. Jika menunggu hutan adat, harus melalui proses. Selain itu, penetapan hutan adat di luar hutan negara harus menunggu penetapan RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. (ICH)

    Sumber : http://print.kompas.com

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on