Semenjak tahun 2011 lalu, kawasan hutan dan rawa di pedalaman Distrik Okaba, Tubang, hingga Ilwayab, dirintis dan dirobohkan oleh buldoser kontraktor pembangunan jalan. Pemerintah menganggarkan dana pembangunan jalan Okaba hingga Wanam sebesar Rp. 50 milyar di tahun 2013 (RKP 2013), dibawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Proyek pembangunan jalan ini merupakan bagian dari rencana pengembangan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yang mengintegrasikan potensi ekonomi dan menghubungkan berbagai sumber-sumber ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, yang terintegrasikan secara nasional.

Salah satu program prioritas MP3EI adalah mendukung proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi Estate) untuk membangun sentra produksi pangan dan energy pada 10 klaster (kelompok daerah) di Merauke. Klaster V berada disekitar Distrik Okaba, Klaster VI berada di Distrik Ilwayab dan Klaster VII berada di Distrik Tubang, untuk memproduksi tanaman pangan dan energy, seperti: padi, sagu, tebu dan jagung, serta peternakan hewan sapi. Sudah berjejer puluhan perusahaan bermodal besar melakukan survey, konsultasi dan sosialisasi rencana investasi di daerah ini, seperti: Sinar Mas group, Modern Group, Astra Group dan CGAD.

Hasil-hasil kekayaan alam ini akan dibawah ke pusat pergudangan dan pelabuhan ekspor yang akan dibangun di daerah Wogikel, pada tahun 2025 nanti.

Untuk memperlancar dan mempercepat program MP3EI dan MIFEE, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpres No. 40 tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), pada 17 Mei 2013. Presiden SBY membuat peraturan jalan P4B ini dengan mempertimbangkan kelancaran arus orang dan barang, serta untuk membuka keterisolasian. Diatur pula, pada wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sangat sulit dan berat diperlukan keterlibatan semusa pihak yang terkait , termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Di lapangan, perusahaan yang dikawal “anggota” petugas TNI/POLRI, terus mengbulldozer mencongkel akar pohon hingga lepas dari tanah, rawa-rawa diratakan dengan tanah, tempat penting seperti daerah keramat, jalur leluhur, tempat habitat hewan, digusur dan tidak lagi dikenali. Aksi sewenang-wenang ini dilakukan tanpa ada musyawarah dan mufakat dengan warga Marind pemilik lahan yang berdiam di daerah ini. Pemerintah dan perusahaan juga tidak pernah menunjukkan dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), yang wajib dilakukan pada proyek pembangunan jalan yang dipandang berdampak penting bagi lingkungan dan masyarakat.

Leo Moyuend, Kepala Kampung Bibikem, memberikan kesaksian tentang situasi pengrusakan pembangunan jalan tersebut dan keresahan masyarakat setempat. “Menebang pohon dan menggusur tempat keramat sama juga membunuh kehidupan orang Marind, kamu datang membuat kita dengan kita akan baku bunuh,” kata Leo Moyuend.

Pembuatan jalan yang menggusur dan membongkar hutan, melintasi sungai dan menimbun perairan rawa Inggun, yang dilakukan tanpa konsultasi dan AMDAL juga terjadi di Kampung Wayau, Distrik Animha.

Rawa Inggun yang mempunyai panorama alam indah dan mengandung berbagai jenis ikan yang khas, burung, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya, yang masih belum diteliti dan diketahui manfaatnya, ditimbun seenaknya dan membelah rawa Inggun untuk jalan potong sejauh sekitar dua kilometer dan lebar ruas jalan lima meter. Proyek ini dipastikan akan mengganggu sirkulasi air rawa, memutuskan mata rantai kehidupan air rawa, membatasi perkembangan dan pergerakan ikan-ikan, serta hewan air lainnya.

Proyek ini sangat berbeda dan bertentangan dengan isi Peraturan Presiden No. 65 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang dalam lampiran menyebutkan bahwa pembangunan fisik di Rawa Inggun menggunakan rangka jembatan, bukan jalan yang membelah Rawa Inggun.

Warga Malind yang berdiam di Kampung Wayau tidak ingin bersuara, karena ada petugas pemerintah Distrik yang mestinya paling tahu dengan proyek tersebut, ada petugas TNI dan Polri disana. Tapi tidak ada yang peduli dengan kerusakan dan ancaman kerugian hilangnya mata pencaharian dari hasil menangkap ikan di rawa. Petugas perusahaan, seperti: Hardaya Plantation – CCM Group dan PT. Anugerah Rejeki Nusantara, yang juga tidak peduli atau bahkan setuju saja dengan aksi pengrusakan guna memperlancar bisnis mereka.

Pembongkaran hutan dan penimbunan rawa dengan cara merusak dan tidak bijaksana hanya ‘demi’ memperlancar hubungan dan konektivitas ekonomi para investor MIFEE, tidak akan menjamin produksi yang berkelanjutan dan daya dukung lingkungan yang lestari. Bagi perusahaan yang punya modal besar mungkin ini bukan masalah karena mereka punya modal untuk mendapatkan lokasi baru dan mengakumulasikan keuntungan, tapi bagi orang Malind yang hidupnya tergantung pada tanah, hutan dan kawasan perairan rawa dan sungai. Kehancuran lingkungan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka hingga generasi mendatang.

Ank, Mei 2013

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Semenjak tahun 2011 lalu, kawasan hutan dan rawa di pedalaman Distrik Okaba, Tubang, hingga Ilwayab, dirintis dan dirobohkan oleh buldoser kontraktor pembangunan jalan. Pemerintah menganggarkan dana pembangunan jalan Okaba hingga Wanam sebesar Rp. 50 milyar di tahun 2013 (RKP 2013), dibawah Kementerian Pekerjaan Umum.

    Proyek pembangunan jalan ini merupakan bagian dari rencana pengembangan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yang mengintegrasikan potensi ekonomi dan menghubungkan berbagai sumber-sumber ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, yang terintegrasikan secara nasional.

    Salah satu program prioritas MP3EI adalah mendukung proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi Estate) untuk membangun sentra produksi pangan dan energy pada 10 klaster (kelompok daerah) di Merauke. Klaster V berada disekitar Distrik Okaba, Klaster VI berada di Distrik Ilwayab dan Klaster VII berada di Distrik Tubang, untuk memproduksi tanaman pangan dan energy, seperti: padi, sagu, tebu dan jagung, serta peternakan hewan sapi. Sudah berjejer puluhan perusahaan bermodal besar melakukan survey, konsultasi dan sosialisasi rencana investasi di daerah ini, seperti: Sinar Mas group, Modern Group, Astra Group dan CGAD.

    Hasil-hasil kekayaan alam ini akan dibawah ke pusat pergudangan dan pelabuhan ekspor yang akan dibangun di daerah Wogikel, pada tahun 2025 nanti.

    Untuk memperlancar dan mempercepat program MP3EI dan MIFEE, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpres No. 40 tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), pada 17 Mei 2013. Presiden SBY membuat peraturan jalan P4B ini dengan mempertimbangkan kelancaran arus orang dan barang, serta untuk membuka keterisolasian. Diatur pula, pada wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sangat sulit dan berat diperlukan keterlibatan semusa pihak yang terkait , termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia).

    Di lapangan, perusahaan yang dikawal “anggota” petugas TNI/POLRI, terus mengbulldozer mencongkel akar pohon hingga lepas dari tanah, rawa-rawa diratakan dengan tanah, tempat penting seperti daerah keramat, jalur leluhur, tempat habitat hewan, digusur dan tidak lagi dikenali. Aksi sewenang-wenang ini dilakukan tanpa ada musyawarah dan mufakat dengan warga Marind pemilik lahan yang berdiam di daerah ini. Pemerintah dan perusahaan juga tidak pernah menunjukkan dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), yang wajib dilakukan pada proyek pembangunan jalan yang dipandang berdampak penting bagi lingkungan dan masyarakat.

    Leo Moyuend, Kepala Kampung Bibikem, memberikan kesaksian tentang situasi pengrusakan pembangunan jalan tersebut dan keresahan masyarakat setempat. “Menebang pohon dan menggusur tempat keramat sama juga membunuh kehidupan orang Marind, kamu datang membuat kita dengan kita akan baku bunuh,” kata Leo Moyuend.

    Pembuatan jalan yang menggusur dan membongkar hutan, melintasi sungai dan menimbun perairan rawa Inggun, yang dilakukan tanpa konsultasi dan AMDAL juga terjadi di Kampung Wayau, Distrik Animha.

    Rawa Inggun yang mempunyai panorama alam indah dan mengandung berbagai jenis ikan yang khas, burung, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya, yang masih belum diteliti dan diketahui manfaatnya, ditimbun seenaknya dan membelah rawa Inggun untuk jalan potong sejauh sekitar dua kilometer dan lebar ruas jalan lima meter. Proyek ini dipastikan akan mengganggu sirkulasi air rawa, memutuskan mata rantai kehidupan air rawa, membatasi perkembangan dan pergerakan ikan-ikan, serta hewan air lainnya.

    Proyek ini sangat berbeda dan bertentangan dengan isi Peraturan Presiden No. 65 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang dalam lampiran menyebutkan bahwa pembangunan fisik di Rawa Inggun menggunakan rangka jembatan, bukan jalan yang membelah Rawa Inggun.

    Warga Malind yang berdiam di Kampung Wayau tidak ingin bersuara, karena ada petugas pemerintah Distrik yang mestinya paling tahu dengan proyek tersebut, ada petugas TNI dan Polri disana. Tapi tidak ada yang peduli dengan kerusakan dan ancaman kerugian hilangnya mata pencaharian dari hasil menangkap ikan di rawa. Petugas perusahaan, seperti: Hardaya Plantation – CCM Group dan PT. Anugerah Rejeki Nusantara, yang juga tidak peduli atau bahkan setuju saja dengan aksi pengrusakan guna memperlancar bisnis mereka.

    Pembongkaran hutan dan penimbunan rawa dengan cara merusak dan tidak bijaksana hanya ‘demi’ memperlancar hubungan dan konektivitas ekonomi para investor MIFEE, tidak akan menjamin produksi yang berkelanjutan dan daya dukung lingkungan yang lestari. Bagi perusahaan yang punya modal besar mungkin ini bukan masalah karena mereka punya modal untuk mendapatkan lokasi baru dan mengakumulasikan keuntungan, tapi bagi orang Malind yang hidupnya tergantung pada tanah, hutan dan kawasan perairan rawa dan sungai. Kehancuran lingkungan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka hingga generasi mendatang.

    Ank, Mei 2013

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on