(Muting, 5 Februari 2014) Puluhan tokoh masyarakat adat Marind Bian dari berbagai tempat di Distrik Eligobel, Muting dan Ulilin, melakukan musyawarah membicarakan keberadaan investasi perusahaan dan hak-hak masyarakat adat Marind Bian. Musyawarah dipimpin oleh Paul Ndiken dari perwakilan LMA Marind Bian dan berlangsung di rumah adat di Kampung Muting.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah unsur Tripika Muting, yakni Kepala Distrik Muting, Koramil (TNI) dan Kapolsek Muting, serta perwakilan perusahaan perkebunan sawit dan pembalakan kayu (PT. BIO, BCA, INOCIN, ACP, APM dan Cahaya Bone Papua), yang diwakili petugas penghubung perusahaan (Humas).

Silvester Ndiken, salah satu tokoh masyarakat adat Marind Bian yang hadir pada pertemuan tersebut, mengaku kecewa dengan proses dan hasil musyawarah yang dianggap tidak menyentuh hal mendasar tentang aktifitas dan dampak perusahaan, serta hak masyarakat adat Merauke.

“Saya kecewa karna pemimpin rapat mengarahkan peserta bicara yang gampang saja. Peserta tidak membicarakan masalah kehadiran perusahaan dan dampaknya,” kata Silvester Ndiken kesal.

Peserta juga kecewa karena ketidak hadiran pihak manager dan pengambil keputusan dari perusahaan, melainkan hanya mengirimkan utusan dan pekerja perusahaan yang berasal dari anak adat sendiri. “Mereka tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Mereka datang hanya duduk dengar saja dan mengatakan akan meneruskan suara aspirasi masyarakat. Ini akal-akalan, perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan masyarakat sebagaimana tertuang dalam MOU (perjanjian)”, ungkap Slivester.

Masyarakat menuntut agar isi perjanjian (MOU) ditinjau kembali, terkait sistem kontrak pemanfaatan tanah, waktu penggunaan tanah, realisasi janji pembangunan sarana pendidikan, perumahan dan kebun masyarakat seluas 20 persen dari wilayah izin perusahaan. Perubahan dan isi MOU dibahas secara bersama antara perusahaan dan masyarakat, serta dibantu oleh pemerintah setempat.

Hasil rapat hari ini disepakati, pihak LMA melakukan pemanggilan kepada manager perusahaan untuk  bermusyawarah dengan masyarakat di kampung dan bukan dilokasi perusahaan yang dianggap tidak netral. Musyawarah direncanakan akan berlanjut pada esok hari Kamis (6/02) untuk membicarakan keberadaan dan batas tanah adat.

(Ank, Feb 2014)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (Muting, 5 Februari 2014) Puluhan tokoh masyarakat adat Marind Bian dari berbagai tempat di Distrik Eligobel, Muting dan Ulilin, melakukan musyawarah membicarakan keberadaan investasi perusahaan dan hak-hak masyarakat adat Marind Bian. Musyawarah dipimpin oleh Paul Ndiken dari perwakilan LMA Marind Bian dan berlangsung di rumah adat di Kampung Muting.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah unsur Tripika Muting, yakni Kepala Distrik Muting, Koramil (TNI) dan Kapolsek Muting, serta perwakilan perusahaan perkebunan sawit dan pembalakan kayu (PT. BIO, BCA, INOCIN, ACP, APM dan Cahaya Bone Papua), yang diwakili petugas penghubung perusahaan (Humas).

    Silvester Ndiken, salah satu tokoh masyarakat adat Marind Bian yang hadir pada pertemuan tersebut, mengaku kecewa dengan proses dan hasil musyawarah yang dianggap tidak menyentuh hal mendasar tentang aktifitas dan dampak perusahaan, serta hak masyarakat adat Merauke.

    “Saya kecewa karna pemimpin rapat mengarahkan peserta bicara yang gampang saja. Peserta tidak membicarakan masalah kehadiran perusahaan dan dampaknya,” kata Silvester Ndiken kesal.

    Peserta juga kecewa karena ketidak hadiran pihak manager dan pengambil keputusan dari perusahaan, melainkan hanya mengirimkan utusan dan pekerja perusahaan yang berasal dari anak adat sendiri. “Mereka tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Mereka datang hanya duduk dengar saja dan mengatakan akan meneruskan suara aspirasi masyarakat. Ini akal-akalan, perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan masyarakat sebagaimana tertuang dalam MOU (perjanjian)”, ungkap Slivester.

    Masyarakat menuntut agar isi perjanjian (MOU) ditinjau kembali, terkait sistem kontrak pemanfaatan tanah, waktu penggunaan tanah, realisasi janji pembangunan sarana pendidikan, perumahan dan kebun masyarakat seluas 20 persen dari wilayah izin perusahaan. Perubahan dan isi MOU dibahas secara bersama antara perusahaan dan masyarakat, serta dibantu oleh pemerintah setempat.

    Hasil rapat hari ini disepakati, pihak LMA melakukan pemanggilan kepada manager perusahaan untuk  bermusyawarah dengan masyarakat di kampung dan bukan dilokasi perusahaan yang dianggap tidak netral. Musyawarah direncanakan akan berlanjut pada esok hari Kamis (6/02) untuk membicarakan keberadaan dan batas tanah adat.

    (Ank, Feb 2014)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on