JAKARTA, KOMPAS — Dewan Nasional Perubahan Iklim mendesak pemanfaatan lahan gambut di Indonesia hanya untuk budidaya berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian tetap wajib diutamakan agar ekosistem gambut yang sensitif tak rusak atau melepaskan emisi karbon.

Hal itu diungkapkan Rachmat Witoelar (Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim/ DNPI), Farhan Helmy (Manajer Indonesia Climate Change Center/ICCC), dan Agus Purnomo (Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim), Senin (10/2), di Jakarta, di sela-sela konferensi pers menjelang 2nd International Peatland Conversation (IIPC) 11-12 Februari 2014.

Mereka dimintai pendapat terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang sedang disusun Kementerian Lingkungan Hidup. PP itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain PP lain, seperti PP Mangrove dan PP Karst.

Beberapa pihak menilai, RPP Gambut itu melemahkan perlindungan terhadap gambut melalui Inpres Penghentian Sementara Izin Kehutanan di Hutan Primer dan Lahan Gambut yang berlaku sejak 2011 dan diperpanjang 2013 hingga 2015. Teguh Surya dari Greenpeace Indonesia awalnya berharap RPP ini menjadi momentum memastikan perlindungan kuat terhadap lahan gambut.

”Tapi, dalam RPP masih membuka peluang konversi lahan gambut menjadi berbagai kegiatan atau usaha. Ini tak berbeda dengan Peraturan Menteri Pertanian No 14/2009 yang melindungi gambut secara spasial,” kata Teguh.

Perlindungan menyeluruh

Pada RPP Gambut, perlindungan gambut hanya fokus pada kawasan kubah gambut dan ekosistem gambut yang berkedalaman lebih dari 3 meter, memiliki spesifik endemik, dan dinyatakan sebagai hutan lindung/konservasi. Greenpeace menginginkan perlindungan gambut menyeluruh karena pemanfaatan lahan gambut dinilai riskan.

Pelaku usaha biasanya mengeringkan gambut agar dapat ditanami. Dampaknya, gambut mudah terbakar karena kandungan gas metananya sangat tinggi. Kebakaran gambut menimbulkan asap dan menyumbang sebagian pelepasan emisi karbon Indonesia.

Rachmat Witoelar mengiyakan, pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan usaha seakan-akan bertubrukan dengan komitmen Presiden menurunkan emisi gas rumah kaca. ”Lahan gambut bisa dimanfaatkan, tetapi untuk kegiatan usaha berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Farhan Helmy mengatakan, lahan gambut tak harus ditutup total untuk kegiatan usaha. Perlu dilihat karakteristik gambut. ”Ada yang bisa dibudidayakan, ada yang harus dilindungi penuh,” katanya.

Menurut Agus Purnomo, perlindungan gambut melalui Inpres No 10/2011 yang dilanjutkan Inpres No 6/2013 memberikan ruang untuk mengkaji ekosistem gambut. ”Gambut ini bukan barang haram untuk dipegang. Bisa dikelola melalui persyaratan ketat,” kata Agus yang juga Kepala Sekretariat DNPI. (ICH)

sumber : http://print.kompas.com

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, KOMPAS — Dewan Nasional Perubahan Iklim mendesak pemanfaatan lahan gambut di Indonesia hanya untuk budidaya berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian tetap wajib diutamakan agar ekosistem gambut yang sensitif tak rusak atau melepaskan emisi karbon.

    Hal itu diungkapkan Rachmat Witoelar (Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim/ DNPI), Farhan Helmy (Manajer Indonesia Climate Change Center/ICCC), dan Agus Purnomo (Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim), Senin (10/2), di Jakarta, di sela-sela konferensi pers menjelang 2nd International Peatland Conversation (IIPC) 11-12 Februari 2014.

    Mereka dimintai pendapat terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang sedang disusun Kementerian Lingkungan Hidup. PP itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain PP lain, seperti PP Mangrove dan PP Karst.

    Beberapa pihak menilai, RPP Gambut itu melemahkan perlindungan terhadap gambut melalui Inpres Penghentian Sementara Izin Kehutanan di Hutan Primer dan Lahan Gambut yang berlaku sejak 2011 dan diperpanjang 2013 hingga 2015. Teguh Surya dari Greenpeace Indonesia awalnya berharap RPP ini menjadi momentum memastikan perlindungan kuat terhadap lahan gambut.

    ”Tapi, dalam RPP masih membuka peluang konversi lahan gambut menjadi berbagai kegiatan atau usaha. Ini tak berbeda dengan Peraturan Menteri Pertanian No 14/2009 yang melindungi gambut secara spasial,” kata Teguh.

    Perlindungan menyeluruh

    Pada RPP Gambut, perlindungan gambut hanya fokus pada kawasan kubah gambut dan ekosistem gambut yang berkedalaman lebih dari 3 meter, memiliki spesifik endemik, dan dinyatakan sebagai hutan lindung/konservasi. Greenpeace menginginkan perlindungan gambut menyeluruh karena pemanfaatan lahan gambut dinilai riskan.

    Pelaku usaha biasanya mengeringkan gambut agar dapat ditanami. Dampaknya, gambut mudah terbakar karena kandungan gas metananya sangat tinggi. Kebakaran gambut menimbulkan asap dan menyumbang sebagian pelepasan emisi karbon Indonesia.

    Rachmat Witoelar mengiyakan, pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan usaha seakan-akan bertubrukan dengan komitmen Presiden menurunkan emisi gas rumah kaca. ”Lahan gambut bisa dimanfaatkan, tetapi untuk kegiatan usaha berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Farhan Helmy mengatakan, lahan gambut tak harus ditutup total untuk kegiatan usaha. Perlu dilihat karakteristik gambut. ”Ada yang bisa dibudidayakan, ada yang harus dilindungi penuh,” katanya.

    Menurut Agus Purnomo, perlindungan gambut melalui Inpres No 10/2011 yang dilanjutkan Inpres No 6/2013 memberikan ruang untuk mengkaji ekosistem gambut. ”Gambut ini bukan barang haram untuk dipegang. Bisa dikelola melalui persyaratan ketat,” kata Agus yang juga Kepala Sekretariat DNPI. (ICH)

    sumber : http://print.kompas.com

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on