Tim Terpadu (TIMDU) Kementerian Kehutanan RI, sedang melakukan penelitian atas usulan Revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua dan Papua Barat untuk Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Di Provinsi Papua Barat, Gubernur PB mengusulkan revisi RTRWP untuk perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL (Areal Penggunaan Lain) menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar. Tim Terpadu (TIMDU) yang melakukan penelitian atas usulan revisi tersebut merekomendasikan perubahan peruntukkan menjadi APL seluas 263.045 ha, perubahan fungsi seluas 334.071 ha dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 813 ha.

Proses pembuatan RTRWP maupun usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan yang berlangsung di tanah Papua umumnya dilakukan tanpa melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat luas, utamanya masyarakat adat pemilik kawasan hutan yang hidup sangat tergantung pada sumber daya hutan.

George Dedaida, aktivis Lembaga Masyarakat Adat di Manokwari mengungkapkan, “Pemerintah tidak pernah memberikan dan menyediakan informasi tentang rencana tata ruang kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam berbagai usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan. Padahal masyarakat memiliki pengetahuan dan pola ruang khas dan kompleks yang dilakukan turun temurun. Karenanya kebijakan tersebut sangat berimplikasi mempengaruhi dan memarginalkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan”

Perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan ditenggarai sangat akomodatif dan kompromi terhadap kepentingan pemilik modal swasta untuk pengembangan bisnis  proyek eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam, seperti: perkebunan kelapa sawit, pembalakan kayu, pertambangan, pembangunan infrastruktur untuk membangun koridor ekonomi dan memudahkan mobilisasi pasar komoditi. Sebaliknya, masyarakat adat dipinggirkan dari kawasan hutan, kehilangan sumber-sumber kehidupan penting dan menjadi penonton pembangunan, menjadi korban konflik dan terdiskriminasi, serta daya dukung lingkungan terus merosot.

Esau Yaung, Direktur Yayasan Paradisea, mengungkapkan, “Kami temukan dalam usulan revisi RTRWP Papua Barat, keberadaan kawasan hutan lindung pada beberapa kampung di Distrik Manyambouw diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dalam jumlah yang cukup besar untuk kepentingan pembangunan perluasan jalan dan pembangunan lainnya. Pembukaan hutan pada APL jelas akan mempengaruhi siklus hidrologi di DAS (Daerah Aliran Sungai) Prafi, Meni, dan sebagainya yang mengancam terjadinya erosi banjir dan timbulnya bencana ekologi. Perubahan tersebut juga akan mempengaruhi dan mengancam kelestarian habitat burung pintar dan kupu-kupu, yang unik dan spesifik, serta  menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat”.

Lebih lanjut Esau Yaung menyatakan, “Perlunya perubahan kebijakan tata ruang yang pro masyarakat adat Papua, berkeadilan dan lingkungan berkelanjutan. Salah satu wujudnya adalah pemerintah harus mengakui pengetahuan penataan ruang masyarakat adat Papua, mengakui keberadaan hutan adat mereka, memfasilitasi pemetaan tanah adat milik masyarakat, memberikan perlindungan terhadap otoritas masyarakat dalam menguasai dan mengelola ruang hidupnya. Pemerintah juga berkewajiban memberdayakan dan mengembangkan inovasi pengetahuan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana”.

Forum Dialog Kebijakan Tata Ruang yang dilakukan pada hari ini, Jumat, 7 Februari 2014, merupakan salah satu langkah dialogis untuk masyarakat dapat menyuarakan dan mengkritisi kebijakan RTRWP, maupun implikasi perubahan kawasan hutan, serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perubahan kebijakan revisi RTRWP Papua Barat.

Manokwari, 7 Februari 2014

Konfirmasi/ Kontak Person:

George Dedaida     0813 4417 8277

Esau Yaung             0812 4816 2018

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tim Terpadu (TIMDU) Kementerian Kehutanan RI, sedang melakukan penelitian atas usulan Revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua dan Papua Barat untuk Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.

    Di Provinsi Papua Barat, Gubernur PB mengusulkan revisi RTRWP untuk perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL (Areal Penggunaan Lain) menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar. Tim Terpadu (TIMDU) yang melakukan penelitian atas usulan revisi tersebut merekomendasikan perubahan peruntukkan menjadi APL seluas 263.045 ha, perubahan fungsi seluas 334.071 ha dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 813 ha.

    Proses pembuatan RTRWP maupun usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan yang berlangsung di tanah Papua umumnya dilakukan tanpa melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat luas, utamanya masyarakat adat pemilik kawasan hutan yang hidup sangat tergantung pada sumber daya hutan.

    George Dedaida, aktivis Lembaga Masyarakat Adat di Manokwari mengungkapkan, “Pemerintah tidak pernah memberikan dan menyediakan informasi tentang rencana tata ruang kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam berbagai usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan. Padahal masyarakat memiliki pengetahuan dan pola ruang khas dan kompleks yang dilakukan turun temurun. Karenanya kebijakan tersebut sangat berimplikasi mempengaruhi dan memarginalkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan”

    Perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan ditenggarai sangat akomodatif dan kompromi terhadap kepentingan pemilik modal swasta untuk pengembangan bisnis  proyek eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam, seperti: perkebunan kelapa sawit, pembalakan kayu, pertambangan, pembangunan infrastruktur untuk membangun koridor ekonomi dan memudahkan mobilisasi pasar komoditi. Sebaliknya, masyarakat adat dipinggirkan dari kawasan hutan, kehilangan sumber-sumber kehidupan penting dan menjadi penonton pembangunan, menjadi korban konflik dan terdiskriminasi, serta daya dukung lingkungan terus merosot.

    Esau Yaung, Direktur Yayasan Paradisea, mengungkapkan, “Kami temukan dalam usulan revisi RTRWP Papua Barat, keberadaan kawasan hutan lindung pada beberapa kampung di Distrik Manyambouw diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dalam jumlah yang cukup besar untuk kepentingan pembangunan perluasan jalan dan pembangunan lainnya. Pembukaan hutan pada APL jelas akan mempengaruhi siklus hidrologi di DAS (Daerah Aliran Sungai) Prafi, Meni, dan sebagainya yang mengancam terjadinya erosi banjir dan timbulnya bencana ekologi. Perubahan tersebut juga akan mempengaruhi dan mengancam kelestarian habitat burung pintar dan kupu-kupu, yang unik dan spesifik, serta  menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat”.

    Lebih lanjut Esau Yaung menyatakan, “Perlunya perubahan kebijakan tata ruang yang pro masyarakat adat Papua, berkeadilan dan lingkungan berkelanjutan. Salah satu wujudnya adalah pemerintah harus mengakui pengetahuan penataan ruang masyarakat adat Papua, mengakui keberadaan hutan adat mereka, memfasilitasi pemetaan tanah adat milik masyarakat, memberikan perlindungan terhadap otoritas masyarakat dalam menguasai dan mengelola ruang hidupnya. Pemerintah juga berkewajiban memberdayakan dan mengembangkan inovasi pengetahuan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana”.

    Forum Dialog Kebijakan Tata Ruang yang dilakukan pada hari ini, Jumat, 7 Februari 2014, merupakan salah satu langkah dialogis untuk masyarakat dapat menyuarakan dan mengkritisi kebijakan RTRWP, maupun implikasi perubahan kawasan hutan, serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perubahan kebijakan revisi RTRWP Papua Barat.

    Manokwari, 7 Februari 2014

    Konfirmasi/ Kontak Person:

    George Dedaida     0813 4417 8277

    Esau Yaung             0812 4816 2018

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on