Aksi Silva UNIPA Menuntut Tanggung Jawab Medco

0
439

Oleh Demmy Safe

Meyikapi bencana banjir yang melanda kampung Mansaburi dan kampung Wariori di distrik Masni, kabupaten Manokwari, Papua Barat sebagai dampak dari keberadaan perkebunan sawit milik PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS), Mahasiswa UNIPA menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 3 Maret 2014. Aksi ini merupakan inisiatif mahasiswa Fakultas Kehutanan UNIPA Manokwari yang tergabung dalam SILVA (Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia) Cabang Manokwari sebagai kepedulian terhadap korban banjir pasca meluapnya Kali Wariori pada 16 Februari 2014 yang lalu dimana sungai tersebut melintasi kawasan perkebunan sawit milik MPHS. Untuk diketahui, akibat banjir tersebut, sedikitnya 700-an jiwa menderita hampir 2 minggu di pengungsian karena kehilangan harta bendanya, 139 rumah dan ratusan ternak milik warga pun terseret oleh banjir, serta sekitar 13 hektar lahan kebun dirusak oleh banjir. Banjir ini merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat adat setempat setelah kurang lebih 6 tahun MPHS beroperasi di wilayah tersebut.

Hari itu, 3 Maret 2014. Sejumlah mahasiswa UNIPA memadati halaman kantor DPRD Kabupaten Manokwari. Mereka melakukan aksi atas kepedulian terhadap korban banjir yang terjadi di distrik Masni, kabupaten Manokwari. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 16 Februari 2014 yang lalu telah terjadi luapan banjir di Kali Wariori yang mengakibatkan sedikitnya 13 hektar lahan kebun masyarakat dan 139 rumah yang tertimpa banjir itu sehingga 700-an KK dari kampung Mansaburi pun terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kampung Wariori pun kena dampak dari kehadiran perkebunan sawit milik PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) tersebut.

Kepedulian terhadap aspek kemanusiaan dan kelestarian lingkungan itulah yang akhirnya mendorong adanya aksi demonstrasi tersebut. Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (UNIPA) yang tergabung dalam Silva Cabang Manokwari ini, mendesak pihak PT. MPHS agar bertanggungjawab atas kerugian materil yang dialami oleh masyarakat kampung Wariwori dan Mansaburi, di Distrik Masni. Selain factor cuaca ekstrim, para mahasiswa juga menuding bahwa banjir yang memaksa lebih dari 700 jiwa harus bertahan di pengungsian selama hampir 2 minggu itu juga disebabkan pembukaan lahan untuk areal kelapa sawit yang tidak sesuai  prosedur.

Aksi mahasiswa Silva-Fahutan UNIPA Manokwari ini menuntut agar MPHS bertanggung jawab atas kerugian materil yang dialami oleh masyarakat kampung Wariwori dan Mansaburi di Distrik Masni. Kedua kampung itu menjadi korban banjir akibat meluapnya kali wariori pada 15 februari malam atau tepatnya tanggal 16 Februari dini hari. Soal penyebabnya, selain factor cuaca ekstrim, para mahasiswa menuding banjir yang memaksa lebih dari 700 jiwa harus mengungsi selama hampir 2 pekan itu, juga disebabkan oleh pembukaan lahan untuk areal perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai  prosedur.  PT. Medco dinilai telah melanggar aturan lingkungan karena membabat hutan hingga ke bantaran sungai Wariwori maupun beberapa anak sungai di wilayah Masni. Sesuai ketentuan lingkungan, hutan di sempadan sungai (DAS) harus tetap terpelihara, radius minimal 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk anak sungai tidak boleh ditebang. AMDAL perkebunan sawit MPHS ini sangat dipertanyakan oleh mahasiswa yang menggelar aksi tersebut.

Ratusan mahasiswa yang memadati halaman Kantor Bupati dan DPRD Manokwari di Sowi Gunung pada tanggal 3 Maret 2014 tersebut menggelar aksi tersebut juga untuk mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan tindakan tertentu sesuai kewenangan pemerintah terhadap PT. MPHS yang diduga proyek perkebunan sawitnya telah berakibat fatal bagi masyarakat adat di distrik Masni. “Kami menemukan fakta hutan ditebang habis sampai ke mulut sungai. Bahkan sawit ditanam sampai di pasir. Untuk itu kami minta Pemerintah supaya mengambil sikap tegas terhadap MPHS.” Ujar Koordinator aksi, Carles Seroyer di kantor Bupati.

Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan tiga butir pernyataan sikap: pertama, meminta Pemerintah daerah kabupaten Manokwari dan DPRD agar tegas mengawasi semua ijin yang telah dikeluarkan bagi semua perusahaan yang beroperasi di Manokwari; kedua, Pemda agar tidak mengijinkan pembukaan areal hutan terutama pada daerah-daerah rawan bencana, termasuk di kawasan lindung; ketiga, Meminta Pemda Memfasilitasi Pertemuan PT. Medco dengan masyarakat korban banjir terkait lahan mereka yang rusak terkena banjir.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Manokwari Dr. Bastian Salabay, MTh mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terkait musibah banjir yang menimpa warganya di Distrik Masni tersebut. Penanganan langsung terhadap korban sudah dilakukan semenjak bencana terjadi. Bupati menerangkan bahwa mulai dari mengevakuasi korban ke tempat yang aman, mengurus mereka selama pengungsian hingga mengembalikan warga ke rumah mereka. Lebih dari itu, pemerintah daerah kabupaten Manokwari juga telah melakukan penanganan dini untuk mencegah banjir susulan, mengingat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Yakni melakukan normalisasi aliran kali Wariwori dengan menggandeng PT. MPHS sebagai pengelola perkebunan sawit di lokasi itu.

Ketua Komisi C DPRD kabupaten Manokwari, Abdurahman Mangati yang juga menerima para demonstran dari Silva-UNIPA pun mengatakan pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk diminta penjelasan terkait langkah-langkah penanganan banjir yang telah dilakukan. Sementara Anggota Komisi A DPRD Manokwari, Imam Muslim pada kesempatan itu menerangkan bahwa mengenai dugaan pelanggaran lingkungan oleh MPHS, pihak DPRD sudah pernah melayangkan protes pada beberapa tahun lalu setelah mendapat laporan adanya penebangan hutan hingga ke pinggir sungai. Namun untuk memastikan benar atau tidaknya kerusakan lingkungan  di Masni sebagai dampak kehadiran perusahaan sawit, pihaknya berencana untuk mengusulkan pembentukan tim investigasi dengan harapan kalau memang benar ada batas yang dilanggar, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk tanam kembali areal disempadan sungai dan perusahaan harus bertanggung jawab atas proses pengelolaan perkebunan sawit yang tidak sesuai dengan AMDALnya.

Koordinator aksi Charles Sroyer menegaskan, “Pemda Manokwari harus segera  mengambil tindakan untuk mencegah kemungkinan dampak yang lebih buruk lagi. Kami mendesak agar pembukaan lahan dapat dipertegas dan selektif dalam memberikan ijin terhadap perkebunan, agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang terlebih beberapa waktu terakhir cuaca di Manokwari masih buruk. Selain itu, Medco harus bertanggung jawab penuh atas kerugian materiil yang dialami masyarakat setempat.” Demikian tegas Sroyer. ***Aktivis  JASOIL Tanah Papua