REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA — Masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan hujan tropis di sejumlah negara di dunia mengaku semakin terancam oleh para pemegang modal dan kekuasaan di negara masing-masing.

“Masyarakat adat mendapat tekanan besar saat ini. Sudah ada upaya di tingkat internasional dalam satu dekade terakhir untuk melindungi hutan dan masyarakat adat, tapi ancaman selalu ada,” kata Penasehat Kebijakan Forest Peoples Programme (FPP), Francesco Martone disela-sela workshop internasional Deforestation Drivers and The Rights of Forest Peoples di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa.

Menurut dia berdasarkan cerita langsung dari perwakilan masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan adanya pembangunan infrastruktur, masuknya pertambangan, perkebunan skala besar, korupsi, dan tekanan dari pihak militer dan kepolisian masih terjadi.

“Dan banyak dari hak adat yang masih tidak diakui,” ujar dia. Ia mengatakan pihaknya menyadari bahwa sebenarnya kearifan lokal masyarakat adat mau pun masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan justru menjadi solusi laju deforestasi.

Menurut Francesco ada keterkaitan antara hak masyarakat adat akan hutan. Jika hak mereka diakui maka akan ada solusi untuk mengatasi deforestasi, karena bukti menunjukkan hutan yang masih bertahan ada di wilayah masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Anggota perwakilan masyarakat adat dari Republik Demokrasi Kongo Marie Dorothe Lisenga Bafalikkie pada kesempatan sama mengatakan bahwa mereka tetap mendapatkan diskriminasi besar terhadap hak atas tanah mereka meski para dewan di parlemen mulai memperhitungkan keberadaan mereka.

Karenanya ia mengatakan masyarakat adat dan masyarakat yang menggantungkan hidup di dalam dan sekitar hutan di negaranya masih harus berjuang untuk mendapatkan hak mereka.

Saat ini di Kongo, menurut dia, perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan besar dari China, Italia, dan Lebanon banyak beroperasi. Mereka seharusnya melewati kajian analisis dampak lingkungan (Amdal), namun hal itu tidak berjalan.
Lebih lanjut, ia mengatakan perusahaan-perusahaan terus menerus mengajak masyarakat menandatangani kesepakatan dengan berbagai macam janji.

“Tapi mereka memangkas hutan kami, dan tidak menyisakan sebatang pohon pun untuk kami sehingga tidak ada lagi aliran air bersih, listrik, dan tidak ada lagi sekolah untuk anak-anak kami,” ujar dia.

Perwakilan masyarakat adat dari Kapuas, Noerhadi mengatakan kontradiksi antara inisiatif pemerintah yang mengeksploitasi hutan dan mengambil tanah dari masyarakat, serta inisiatif konservasi seperti skema REDD+ perlu diatasi.

Menurut dia, inisiatif-inisiatif mengelola tanah dan hutan tersebut pada kenyataannya selalu tidak mengikutsertakan masyarakat lokal. Workshop yang dilaksanakan oleh FPP dengan Pusaka yang berlangsung sejak 9 hingga 14 Maret di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melibatkan perwakilan masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan di Indonesia, Peru, Paraguay, Republik Demokrasi Kongo, Kolombia, Guyana, Kamerun, Liberia.

Selain itu melibatkan pula perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional, dan badan internasional seperti CIFOR dan UNDP.

Sumber: http://berita.plasa.msn.com/article.aspx?cp-documentid=255554091
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA — Masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan hujan tropis di sejumlah negara di dunia mengaku semakin terancam oleh para pemegang modal dan kekuasaan di negara masing-masing.

    “Masyarakat adat mendapat tekanan besar saat ini. Sudah ada upaya di tingkat internasional dalam satu dekade terakhir untuk melindungi hutan dan masyarakat adat, tapi ancaman selalu ada,” kata Penasehat Kebijakan Forest Peoples Programme (FPP), Francesco Martone disela-sela workshop internasional Deforestation Drivers and The Rights of Forest Peoples di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa.

    Menurut dia berdasarkan cerita langsung dari perwakilan masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan adanya pembangunan infrastruktur, masuknya pertambangan, perkebunan skala besar, korupsi, dan tekanan dari pihak militer dan kepolisian masih terjadi.

    “Dan banyak dari hak adat yang masih tidak diakui,” ujar dia. Ia mengatakan pihaknya menyadari bahwa sebenarnya kearifan lokal masyarakat adat mau pun masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan justru menjadi solusi laju deforestasi.

    Menurut Francesco ada keterkaitan antara hak masyarakat adat akan hutan. Jika hak mereka diakui maka akan ada solusi untuk mengatasi deforestasi, karena bukti menunjukkan hutan yang masih bertahan ada di wilayah masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

    Anggota perwakilan masyarakat adat dari Republik Demokrasi Kongo Marie Dorothe Lisenga Bafalikkie pada kesempatan sama mengatakan bahwa mereka tetap mendapatkan diskriminasi besar terhadap hak atas tanah mereka meski para dewan di parlemen mulai memperhitungkan keberadaan mereka.

    Karenanya ia mengatakan masyarakat adat dan masyarakat yang menggantungkan hidup di dalam dan sekitar hutan di negaranya masih harus berjuang untuk mendapatkan hak mereka.

    Saat ini di Kongo, menurut dia, perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan besar dari China, Italia, dan Lebanon banyak beroperasi. Mereka seharusnya melewati kajian analisis dampak lingkungan (Amdal), namun hal itu tidak berjalan.
    Lebih lanjut, ia mengatakan perusahaan-perusahaan terus menerus mengajak masyarakat menandatangani kesepakatan dengan berbagai macam janji.

    “Tapi mereka memangkas hutan kami, dan tidak menyisakan sebatang pohon pun untuk kami sehingga tidak ada lagi aliran air bersih, listrik, dan tidak ada lagi sekolah untuk anak-anak kami,” ujar dia.

    Perwakilan masyarakat adat dari Kapuas, Noerhadi mengatakan kontradiksi antara inisiatif pemerintah yang mengeksploitasi hutan dan mengambil tanah dari masyarakat, serta inisiatif konservasi seperti skema REDD+ perlu diatasi.

    Menurut dia, inisiatif-inisiatif mengelola tanah dan hutan tersebut pada kenyataannya selalu tidak mengikutsertakan masyarakat lokal. Workshop yang dilaksanakan oleh FPP dengan Pusaka yang berlangsung sejak 9 hingga 14 Maret di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melibatkan perwakilan masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan di Indonesia, Peru, Paraguay, Republik Demokrasi Kongo, Kolombia, Guyana, Kamerun, Liberia.

    Selain itu melibatkan pula perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional, dan badan internasional seperti CIFOR dan UNDP.

    Sumber: http://berita.plasa.msn.com/article.aspx?cp-documentid=255554091
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on