PALANGKARAYA, GORIAU.COM – Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), berpartisipasi dan andil dalam ”Workshop Internasional tentang Kerusakan Hutan dan Hak Masyarakat Adat maupun Komunitas Lokal” di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (9-14/3/2014) yang ditaja oleh Yayasan Pusaka dan Forest Peoples Programme.


Di pertemuan tersebut perwakilan masyarakat adat, masyarakat gambut, komunitas lokal, petani, nelayan, penyadap karet, pengumpul rotan, laki-laki dan perempuan dan kaum muda, Indonesia, Malaysia, Kongo, Kamerun, Liberia, Peru, Colombia, Paraguay, Guyana, Australia, Prancis, ingris serta NGO Lingkungan dan Sosial berkumpul untuk bersatu membuat seruan kepada masyarakat internasional, pemerintah masing-masing negara serta organisasi Internasional untuk mengambil sikap serius dalam upaya mengamankan lingkungan global dan hak masyarakatnya.


Sedangkan dari Indonesia sendiri dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal serta masyarakat gambut, baik dari Sumatera, Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Sumatera selain diwakili oleh Riau juga Jambi dari Jaringan Masyarakat Gambut Jambi. Selain workshop pertemuan lintas Negara ini juga disertai dengan Field Trip (Kunjungan lapangan) untuk melihat secara langsung hutan desa dan inisiatif masyarakat dalam menyelamatkan dan mengelola hutan gambut dengan kearifan lokal masyarakat dayak yang mampu menjaga kelestarian gambut di Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.


”JMGR menganggap sangat penting untuk andil dan memberikan masukan yang mendalam terkait dengan kegiatan workshop Internasional ini, karena situasi yang dihadapi dunia saat ini sangat buruk , deforestasi (kerusakan hutan) dan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan hak hidup masyarakat semakin kerap terjadi,” ujar Isnadi Esman, Sekjen Jaringan Mayarakat Gambut Riau melalui rilisnya kepada GoRiau.com, Jumat (14/3/2014).


Masalah ini akan masih terus terjadi seiring dengan semakin parahnya kerusakan hutan, tidak hanya ancaman untuk bumi akan tetapi juga hilangnya keaneka ragaman hayati dan fungsi ekosistem serta melemahkan kehidupan manusia,sosial, budaya, mata pencarian dan ekonomi yang akan mengancam masa depan kehidupan manusia.


Riau sendiri merupakan Provinsi yang mengalami deforestasi sangat parah terutama diwilayah hutan dan lahan gambutnya. Tahun 2013, dari 4.04 Juta hektar hutan gambut yang ada, hanya tersisa 1,7 juta Hektar, 1.072.148 merupakan wilayah gambut dan 681.244 non gambut. Dimana 594.000 Hektar hutan alam berada dalam IUPHHK-HT yang hanya menunggu waktu untuk ditebang, 89% IUPHHK-HT itu berada di lahan gambut.


Kerusakan Ini juga disebabkan buruknya praktek pengelolaan dan perizinan, terbukti dengan banyaknya perizinan sektor Hutan Tanaman Industri dan Sawit yang dikeluarkan melalui proses yang korupsi ditambah lagi buruknya praktek pengelolaan hutan oleh korporasi sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat, dimana hak-hak masyarakat tidak lagi dihargai dan berujung pada krisis pangan, tanah, air bahkan udara. Juga berdampak serius pada krisis sosial dan budaya, serta hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat sehingga berakibat pada tingginya konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan juga pemerintah.


Deforestasi di Riau saat ini menjadi hal utama penyebab kerisis kesehatan, yaitu dengan kebakaran hutan dan lahan Gambut di hampir seluruh kabupaten di Riau yang menyebapkan kabut asap yang sangat menganggu kesehatan dan menyebapkan ISPA serta berbagai penyakit yang disebakan asap. Kebanyakan titik api berada diareal konsesi perusahaan hutan tanaman dan sawit.


Sehingga didalam deklarasi bersama lintas negara yang menjadi out put dari workshop ini secara umum menyimpulkan perlu merevisi aturan dan perundangan yang berkaitan dengan tanah dan hutan dan menerapkanya secara epektif dalam menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, hutan dan sumber daya alam yang ada, memberikan ruang yang cukup baik kepada masyarakat untuk mengelola tanah dan hutan sesuai dengan kearifan lokalnya yang terbukti mampu mengurangi bahkan menghentikan laju deforestasi . Melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, serta menghentikan perdagangan produk-produk yang dihasilkan lewat deforestasi dan perampasan hak hidup masyarakat. baik dari sektor kehutanan, perkebunan dan tambang.


”Deklarasi ini juga nantinya akan dijadikan rekomendasi dan masukan yang mendalam di pertemuan lima tahunan tentang perubahan iklim di Paris pada tahun 2015, mendesak agar rezim perubahan iklim internasional mengakui tentang kerusakan hutan yang berakibat pelanggaran HAM dan hilangnya hak hidup masyarakat,” ujar Isnadi Esman.


Menghentikan pembiayaan-pembiayaan seperti misalnya yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) kepada korporasi yang mengakibatkan perubahan iklim dan perampasan hak masyarakat, serta pembiayaan yang tidak memiliki aturan dan pengaman (safeguards) yang ketat untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat.


Sehingga kedepanya tidak ada lagi deforestasi yang masif dan pelanggaran hak asasi manusia yang berakibat hilangnya hak hidup dan krisis sosial serta budaya dimasyarakat. (rls)

– See more at: http://www.goriau.com/berita/lingkungan/jaringan-masyarakat-gambut-riau-hadiri-deklarasi-kerusakan-hutan-dan-hak-adat.html#sthash.zxgQbOhs.dpuf

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PALANGKARAYA, GORIAU.COM – Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), berpartisipasi dan andil dalam ”Workshop Internasional tentang Kerusakan Hutan dan Hak Masyarakat Adat maupun Komunitas Lokal” di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (9-14/3/2014) yang ditaja oleh Yayasan Pusaka dan Forest Peoples Programme.


    Di pertemuan tersebut perwakilan masyarakat adat, masyarakat gambut, komunitas lokal, petani, nelayan, penyadap karet, pengumpul rotan, laki-laki dan perempuan dan kaum muda, Indonesia, Malaysia, Kongo, Kamerun, Liberia, Peru, Colombia, Paraguay, Guyana, Australia, Prancis, ingris serta NGO Lingkungan dan Sosial berkumpul untuk bersatu membuat seruan kepada masyarakat internasional, pemerintah masing-masing negara serta organisasi Internasional untuk mengambil sikap serius dalam upaya mengamankan lingkungan global dan hak masyarakatnya.


    Sedangkan dari Indonesia sendiri dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal serta masyarakat gambut, baik dari Sumatera, Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Sumatera selain diwakili oleh Riau juga Jambi dari Jaringan Masyarakat Gambut Jambi. Selain workshop pertemuan lintas Negara ini juga disertai dengan Field Trip (Kunjungan lapangan) untuk melihat secara langsung hutan desa dan inisiatif masyarakat dalam menyelamatkan dan mengelola hutan gambut dengan kearifan lokal masyarakat dayak yang mampu menjaga kelestarian gambut di Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.


    ”JMGR menganggap sangat penting untuk andil dan memberikan masukan yang mendalam terkait dengan kegiatan workshop Internasional ini, karena situasi yang dihadapi dunia saat ini sangat buruk , deforestasi (kerusakan hutan) dan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan hak hidup masyarakat semakin kerap terjadi,” ujar Isnadi Esman, Sekjen Jaringan Mayarakat Gambut Riau melalui rilisnya kepada GoRiau.com, Jumat (14/3/2014).


    Masalah ini akan masih terus terjadi seiring dengan semakin parahnya kerusakan hutan, tidak hanya ancaman untuk bumi akan tetapi juga hilangnya keaneka ragaman hayati dan fungsi ekosistem serta melemahkan kehidupan manusia,sosial, budaya, mata pencarian dan ekonomi yang akan mengancam masa depan kehidupan manusia.


    Riau sendiri merupakan Provinsi yang mengalami deforestasi sangat parah terutama diwilayah hutan dan lahan gambutnya. Tahun 2013, dari 4.04 Juta hektar hutan gambut yang ada, hanya tersisa 1,7 juta Hektar, 1.072.148 merupakan wilayah gambut dan 681.244 non gambut. Dimana 594.000 Hektar hutan alam berada dalam IUPHHK-HT yang hanya menunggu waktu untuk ditebang, 89% IUPHHK-HT itu berada di lahan gambut.


    Kerusakan Ini juga disebabkan buruknya praktek pengelolaan dan perizinan, terbukti dengan banyaknya perizinan sektor Hutan Tanaman Industri dan Sawit yang dikeluarkan melalui proses yang korupsi ditambah lagi buruknya praktek pengelolaan hutan oleh korporasi sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat, dimana hak-hak masyarakat tidak lagi dihargai dan berujung pada krisis pangan, tanah, air bahkan udara. Juga berdampak serius pada krisis sosial dan budaya, serta hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat sehingga berakibat pada tingginya konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan juga pemerintah.


    Deforestasi di Riau saat ini menjadi hal utama penyebab kerisis kesehatan, yaitu dengan kebakaran hutan dan lahan Gambut di hampir seluruh kabupaten di Riau yang menyebapkan kabut asap yang sangat menganggu kesehatan dan menyebapkan ISPA serta berbagai penyakit yang disebakan asap. Kebanyakan titik api berada diareal konsesi perusahaan hutan tanaman dan sawit.


    Sehingga didalam deklarasi bersama lintas negara yang menjadi out put dari workshop ini secara umum menyimpulkan perlu merevisi aturan dan perundangan yang berkaitan dengan tanah dan hutan dan menerapkanya secara epektif dalam menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, hutan dan sumber daya alam yang ada, memberikan ruang yang cukup baik kepada masyarakat untuk mengelola tanah dan hutan sesuai dengan kearifan lokalnya yang terbukti mampu mengurangi bahkan menghentikan laju deforestasi . Melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, serta menghentikan perdagangan produk-produk yang dihasilkan lewat deforestasi dan perampasan hak hidup masyarakat. baik dari sektor kehutanan, perkebunan dan tambang.


    ”Deklarasi ini juga nantinya akan dijadikan rekomendasi dan masukan yang mendalam di pertemuan lima tahunan tentang perubahan iklim di Paris pada tahun 2015, mendesak agar rezim perubahan iklim internasional mengakui tentang kerusakan hutan yang berakibat pelanggaran HAM dan hilangnya hak hidup masyarakat,” ujar Isnadi Esman.


    Menghentikan pembiayaan-pembiayaan seperti misalnya yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) kepada korporasi yang mengakibatkan perubahan iklim dan perampasan hak masyarakat, serta pembiayaan yang tidak memiliki aturan dan pengaman (safeguards) yang ketat untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat.


    Sehingga kedepanya tidak ada lagi deforestasi yang masif dan pelanggaran hak asasi manusia yang berakibat hilangnya hak hidup dan krisis sosial serta budaya dimasyarakat. (rls)

    – See more at: http://www.goriau.com/berita/lingkungan/jaringan-masyarakat-gambut-riau-hadiri-deklarasi-kerusakan-hutan-dan-hak-adat.html#sthash.zxgQbOhs.dpuf

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on