Oleh Pietsau Amafnini

“Di mana posisi ruang masyarakat adat dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi? Partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang dan perubahan fungsi peruntukkan kawasan hutan sangat diperlukan dalam setiap prosesnya, pelaksanaan hingga pengendaliannya”. Demikian tegas Zainal Abidin Bay, Wakil Ketua MRP Papua Barat dalam Dalam kesempatan Dialog Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Paradisea, JASOIL Tanah Papua, Perkumpulan Mnukwar, Yayasan Pusaka, CLUA dan RFN di Manokwari pada 7 – 8 Februari 2014.

Zainal Abidin Bay menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan usulan revisi RTRWP Papua Barat yang tidak mengakomodir ruang Orang Asli Papua. Padahal sebenarnya sesuai dengan amanat UU Otsus No.21 tahun 2001, pemberlakuan khusus pun semestinya masuk dalam pertimbangan ruang bagi masyarakat adat Papua di dalam RTRWP.

Omo Rusdiana, Akademisi IPB yang juga Konsultan TIMDU RTRWP/Dirjen Planologi-Kemenhut-RI pun menegaskan bahwa masyarakat adat tidak  lagi menjadi obyek tapi subyek dalam penataan ruang, jadi masyarakat secara nyata terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam implementasi konsep RTRWP tidak hanya disiapkan pemerintah daerah, tapi harus mengikutsertakan masyarakat secara penuh. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses dan produksi tata ruang merupakan salah satu sumber konflik ruang, sehingga sangat penting masukan dari komunitas masyarakat adat atau bisa juga dari kalangan LSM sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat adat.

Zainal Abidin Bay, Wakil Ketua MRP Papua Barat dalam forum Dialog itu, pihaknya menyayangkan kurangnya menempatkan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Tidak ada ruang rakyat dalam RTRWP menunjukkan bahwa UU Otsus seakan-akan tidak mempunyai tempat dalam hubungan dengan aturan perundangan lain, khususnya terkait pembangunan sektoral. Sama halnya RTRWP, semestinya harus mengacu pada UU Otsus Papua. Apalagi persoalan tata ruang merupakan persoalan hajat hidup orang asli Papua dipertaruhkan di sini, semestinya diberikan tempat. Ada banyak peta yang dibuat untuk kepentingan investasi, sebut saja peta wilayah konsesi perusahaan-perusahaan HPH di seluruh Tanah Papua. Pulau Papua ini sudah terwarnai oleh  kepemilikan HPH, ini belum pertambangan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah ruang orang asli Papua berada di mana? Sementara Orang Papua sudah ada jauh sebelum ada perusahaan-perusahaan yang bekerja di tanah adat mereka. Pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan bekerja di atas tanah warisan leluhur masyarakat adat Papua tanpa memintai persetujuan mereka. Sementara pengakuan itu sudah ada dalam Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945 dan lebih tegas ada di UU Otsus Papua No. 21 tahun 2001.

Zainal juga menjelaskan bahwa yang perlu dipertimbangkan juga terkait perubahan populasi penduduk di Tanah Papua. Saya bukannya berpikir diskriminatif, tapi fakta tahun 1971 jumlah orang asli papua, 877.000 jiwa dan non-papua 36.000 jiwa.  Artinya Saat itu jumlah orang papua 96% dan non papua 4%.  Tahun 1990 -2011 papua, 900.000 jiwa dan non papua mencapai 1,5 juta jiwa. Kita bisa bayangkan kalau tahun 2020,  nanti jumlah orang asli papua 1,9 juta jiwa dan orang non papua 4,7 juta jiwa. Dengan pertumbuhan papua  seperti ini, maka dari orang asli papua bertumbuh 15% dan non-papua mencapai 85%. Kalau melihat kondisi ini, bagaimana mungkin kita tidak gunakan UU OTSUS sebagai payung hukum untuk melindungi eksistensi orang asli papua pada saat ini. Bahwa UU No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, sebenarnya sudah memberikan ruang gerak untuk orang atau masyarakat setempat agar bisa bergerak. Ini  dasar penentuan dan rumusannya. Dasar penentuan penataan ruang itu, untuk menjawab isu terjadi konflik lahan, isu kurang selarasnya pembangunan. Rumusannya untuk mewujudkan keterpaduan pemanfaatan tata ruang dan wilayah, di bawah juga seperti begitu mewujudkan harmonisasi lingkungan, lingkungan alam, lingkungan buatan dan masyaraka adat, terus kemudian peringkat isu penting mewujudkan keterlibatan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Isu penting lain juga adalah berkaitan dengan isu orang asli papua yang tentu sesuai UU Otsus.  Jangan mengabaikan UU Otsus Papua dalam RTRWP.

“Sangat diharapkan bahwa dalam kebijakan apapun terkait pembangunan, perlu menjamin kehidupan orang asli papua.  Penataan ruang harus punya pertimbangan khusus dalam rangka pembentukan regulasi terkait hajat orang asli Papua. Artinya ketika tata ruang itu dibentuk harus sudah disiapkan atau paling tidak ada ide besar untuk melahirkan regulasi yang menjamin hak-hak hidup orang asli papua dalam hal hak legalnya, propertinya, baik di atas tanah maupun di bawah tanah”, tegas Wakil ketua MRP Papua Barat. ***Koordinator JASOIL Tanah Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh Pietsau Amafnini

    “Di mana posisi ruang masyarakat adat dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi? Partisipasi masyarakat adat dalam penataan ruang dan perubahan fungsi peruntukkan kawasan hutan sangat diperlukan dalam setiap prosesnya, pelaksanaan hingga pengendaliannya”. Demikian tegas Zainal Abidin Bay, Wakil Ketua MRP Papua Barat dalam Dalam kesempatan Dialog Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Paradisea, JASOIL Tanah Papua, Perkumpulan Mnukwar, Yayasan Pusaka, CLUA dan RFN di Manokwari pada 7 – 8 Februari 2014.

    Zainal Abidin Bay menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan usulan revisi RTRWP Papua Barat yang tidak mengakomodir ruang Orang Asli Papua. Padahal sebenarnya sesuai dengan amanat UU Otsus No.21 tahun 2001, pemberlakuan khusus pun semestinya masuk dalam pertimbangan ruang bagi masyarakat adat Papua di dalam RTRWP.

    Omo Rusdiana, Akademisi IPB yang juga Konsultan TIMDU RTRWP/Dirjen Planologi-Kemenhut-RI pun menegaskan bahwa masyarakat adat tidak  lagi menjadi obyek tapi subyek dalam penataan ruang, jadi masyarakat secara nyata terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam implementasi konsep RTRWP tidak hanya disiapkan pemerintah daerah, tapi harus mengikutsertakan masyarakat secara penuh. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses dan produksi tata ruang merupakan salah satu sumber konflik ruang, sehingga sangat penting masukan dari komunitas masyarakat adat atau bisa juga dari kalangan LSM sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat adat.

    Zainal Abidin Bay, Wakil Ketua MRP Papua Barat dalam forum Dialog itu, pihaknya menyayangkan kurangnya menempatkan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Tidak ada ruang rakyat dalam RTRWP menunjukkan bahwa UU Otsus seakan-akan tidak mempunyai tempat dalam hubungan dengan aturan perundangan lain, khususnya terkait pembangunan sektoral. Sama halnya RTRWP, semestinya harus mengacu pada UU Otsus Papua. Apalagi persoalan tata ruang merupakan persoalan hajat hidup orang asli Papua dipertaruhkan di sini, semestinya diberikan tempat. Ada banyak peta yang dibuat untuk kepentingan investasi, sebut saja peta wilayah konsesi perusahaan-perusahaan HPH di seluruh Tanah Papua. Pulau Papua ini sudah terwarnai oleh  kepemilikan HPH, ini belum pertambangan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah ruang orang asli Papua berada di mana? Sementara Orang Papua sudah ada jauh sebelum ada perusahaan-perusahaan yang bekerja di tanah adat mereka. Pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan bekerja di atas tanah warisan leluhur masyarakat adat Papua tanpa memintai persetujuan mereka. Sementara pengakuan itu sudah ada dalam Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945 dan lebih tegas ada di UU Otsus Papua No. 21 tahun 2001.

    Zainal juga menjelaskan bahwa yang perlu dipertimbangkan juga terkait perubahan populasi penduduk di Tanah Papua. Saya bukannya berpikir diskriminatif, tapi fakta tahun 1971 jumlah orang asli papua, 877.000 jiwa dan non-papua 36.000 jiwa.  Artinya Saat itu jumlah orang papua 96% dan non papua 4%.  Tahun 1990 -2011 papua, 900.000 jiwa dan non papua mencapai 1,5 juta jiwa. Kita bisa bayangkan kalau tahun 2020,  nanti jumlah orang asli papua 1,9 juta jiwa dan orang non papua 4,7 juta jiwa. Dengan pertumbuhan papua  seperti ini, maka dari orang asli papua bertumbuh 15% dan non-papua mencapai 85%. Kalau melihat kondisi ini, bagaimana mungkin kita tidak gunakan UU OTSUS sebagai payung hukum untuk melindungi eksistensi orang asli papua pada saat ini. Bahwa UU No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, sebenarnya sudah memberikan ruang gerak untuk orang atau masyarakat setempat agar bisa bergerak. Ini  dasar penentuan dan rumusannya. Dasar penentuan penataan ruang itu, untuk menjawab isu terjadi konflik lahan, isu kurang selarasnya pembangunan. Rumusannya untuk mewujudkan keterpaduan pemanfaatan tata ruang dan wilayah, di bawah juga seperti begitu mewujudkan harmonisasi lingkungan, lingkungan alam, lingkungan buatan dan masyaraka adat, terus kemudian peringkat isu penting mewujudkan keterlibatan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Isu penting lain juga adalah berkaitan dengan isu orang asli papua yang tentu sesuai UU Otsus.  Jangan mengabaikan UU Otsus Papua dalam RTRWP.

    “Sangat diharapkan bahwa dalam kebijakan apapun terkait pembangunan, perlu menjamin kehidupan orang asli papua.  Penataan ruang harus punya pertimbangan khusus dalam rangka pembentukan regulasi terkait hajat orang asli Papua. Artinya ketika tata ruang itu dibentuk harus sudah disiapkan atau paling tidak ada ide besar untuk melahirkan regulasi yang menjamin hak-hak hidup orang asli papua dalam hal hak legalnya, propertinya, baik di atas tanah maupun di bawah tanah”, tegas Wakil ketua MRP Papua Barat. ***Koordinator JASOIL Tanah Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on