Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan revisi RTRWP Papua Barat dengan merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar.

Konon, saat uji konsistensi temuan Tim Terpadu yang dilakukan di Bogor pada November 2013 lalu, sebagian besar peserta adalah korporasi yang sedang dan berminat berinvestasi di provinsi Papua Barat. Sehingga menimbulkan sangkaan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk memfasilitasi dan menguntungkan kepentingan investor. Masyarakat juga khawatir atas dampak kegiatan investasi dan eksploitasi hutan yang berbasis pada investor hanya merugikan masyarakat dan merusak hutan.

Zeth Wonggor, warga asal suku Meyakh dari Kampung Mokwam, meragukan kemampuan pemerintah untuk mengawasi perusahaan dan membangun masyarakat, “Perusahaan dan pemerintah belum punya karya, belum punya bukti untuk mengsejahterakan masyarakat dan melindungi hutan”, kata Zeth Wonggor, yang mengkhawatirkan akan dampak kebijakan perubahan peruntukkan hutan di kampungnya.

Pemerintah mengusulkan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan pada beberapa kampung, seperti: Kampung Mokwam, Duaibey, Mingrey, Kwau, Syou, Indabri, Distrik Manyambo, Kabupaten Pegunungan Arfak, untuk menjadi areal penggunaan lain (APL). Masyarakat tidak pernah diberitakan status fungsi kawasan hutan mereka dan penggunaan perubahan peruntukkan kawasan hutan setempat. Disinyalir perubahan peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur kantor pemerintah, industri pariwisata dan pertambangan emas.

Hans Mandacan asal Kampung Kwau, menuturkan bahwa hutan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang Arfak, hutan mempunyai banyak kegunaan bagi manusia sudah sejak turun temurun. Hutan bermanfaat sebagai tempat hidup tanaman obat, sumber makanan dan sumber mata pencaharian masyarakat dengan mengolah hasil kulit kayu, buah, rotan, dan sebagainya.

“Jika proyek-proyek pembangunan tersebut merusak hutan, maka masyarakat akan sengsara karena kehilangan sumber hidup”, ungkap Hans Mandacan.

Masyarakat dipegunungan Arfak mempunyai pengetahuan dalam menjaga hutan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh rakyat setempat, yang dikenal dengan sebutan “Igya Ser Anjop”. Setiap kelompok marga punya batas wilayah kelola hutan masing-masing. Mereka menjaga setiap kawasan hutan agar tidak rusak dan dimanfaatkan tanpa izin. Sangsi denda adat akan diberikan bagi mereka yang melanggar batas dan merusak. Mereka menyuarakan agar setiap orang, termasuk pemerintah, agar menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat.

Sayang suara dan pengetahuan ruang kelola adat ini belum secara serius diakomodir, dilindungi dan dihormati oleh pengambil kebijakan. Banyak pihak luar dan punya kuasa mengabaikan dan melanggar secara sengaja atas pengetahuan dan hak-hak masyarakat di pegunungan Arfak. Hutan alam pun tergerus dan terancam rusak.

Ank, Feb 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan revisi RTRWP Papua Barat dengan merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar.

    Konon, saat uji konsistensi temuan Tim Terpadu yang dilakukan di Bogor pada November 2013 lalu, sebagian besar peserta adalah korporasi yang sedang dan berminat berinvestasi di provinsi Papua Barat. Sehingga menimbulkan sangkaan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk memfasilitasi dan menguntungkan kepentingan investor. Masyarakat juga khawatir atas dampak kegiatan investasi dan eksploitasi hutan yang berbasis pada investor hanya merugikan masyarakat dan merusak hutan.

    Zeth Wonggor, warga asal suku Meyakh dari Kampung Mokwam, meragukan kemampuan pemerintah untuk mengawasi perusahaan dan membangun masyarakat, “Perusahaan dan pemerintah belum punya karya, belum punya bukti untuk mengsejahterakan masyarakat dan melindungi hutan”, kata Zeth Wonggor, yang mengkhawatirkan akan dampak kebijakan perubahan peruntukkan hutan di kampungnya.

    Pemerintah mengusulkan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan pada beberapa kampung, seperti: Kampung Mokwam, Duaibey, Mingrey, Kwau, Syou, Indabri, Distrik Manyambo, Kabupaten Pegunungan Arfak, untuk menjadi areal penggunaan lain (APL). Masyarakat tidak pernah diberitakan status fungsi kawasan hutan mereka dan penggunaan perubahan peruntukkan kawasan hutan setempat. Disinyalir perubahan peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur kantor pemerintah, industri pariwisata dan pertambangan emas.

    Hans Mandacan asal Kampung Kwau, menuturkan bahwa hutan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang Arfak, hutan mempunyai banyak kegunaan bagi manusia sudah sejak turun temurun. Hutan bermanfaat sebagai tempat hidup tanaman obat, sumber makanan dan sumber mata pencaharian masyarakat dengan mengolah hasil kulit kayu, buah, rotan, dan sebagainya.

    “Jika proyek-proyek pembangunan tersebut merusak hutan, maka masyarakat akan sengsara karena kehilangan sumber hidup”, ungkap Hans Mandacan.

    Masyarakat dipegunungan Arfak mempunyai pengetahuan dalam menjaga hutan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh rakyat setempat, yang dikenal dengan sebutan “Igya Ser Anjop”. Setiap kelompok marga punya batas wilayah kelola hutan masing-masing. Mereka menjaga setiap kawasan hutan agar tidak rusak dan dimanfaatkan tanpa izin. Sangsi denda adat akan diberikan bagi mereka yang melanggar batas dan merusak. Mereka menyuarakan agar setiap orang, termasuk pemerintah, agar menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat.

    Sayang suara dan pengetahuan ruang kelola adat ini belum secara serius diakomodir, dilindungi dan dihormati oleh pengambil kebijakan. Banyak pihak luar dan punya kuasa mengabaikan dan melanggar secara sengaja atas pengetahuan dan hak-hak masyarakat di pegunungan Arfak. Hutan alam pun tergerus dan terancam rusak.

    Ank, Feb 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on