SENIN, 14 APRIL 2014
PALANGKARAYA, KOMPAS — Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang melalui Surat Gubernur bernomor 660/207/II/BLH/2014 meminta Bupati Barito Timur Ampera Y Mebas menghentikan sementara operasi produksi perusahaan tambang batubara PT Karya Gemilang Limpah Rejeki dan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur. Kedua perusahaan itu ditemukan telah mencemari lingkungan.”Itu merupakan respons pemerintah atas keluhan masyarakat di Barito Timur terkait adanya pencemaran sungai oleh perusahaan tambang batubara,” kata Teras Narang, Sabtu (12/4), di Palangkaraya.
Menurut Teras Narang, surat tertanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Sanksi Administrasi untuk PT Karya Gemilang Limpah Rejeki dan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur tersebut telah dikirimkan kepada Bupati Ampera Y Mebas di Tamiang Layang dan kedua perusahaan.
Dalam surat itu disebutkan adanya laporan warga pada 17 Maret 2014 terkait pencemaran air Sungai Ampari, Sungai Janah Mansiwui, dan Sungai Patangkep di Kabupaten Barito Timur yang diduga dilakukan kedua perusahaan itu. Tim dari Badan Lingkungan Hidup Kalteng dan Laboratorium yang terakreditasi melakukan verifikasi di lapangan terhadap kedua perusahaan itu pada 20-30 Maret 2014.
Berdasarkan pengecekan di lapangan dan pengambilan sampel air sungai ditemukan bahwa kedua perusahaan tersebut belum melaksanakan dan melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana dipersyaratkan dalam izin lingkungan sejak melakukan kegiatan konstruksi dan operasi produksi.

Kedua perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin pembuangan air limbah dan tidak mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Adapun PT Karya Gemilang Limpah Rejeki tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.

Kedua perusahaan tersebut juga tidak mengelola sempadan sungai sehingga terjadi erosi akibat penambangan. Kedua perusahaan juga tidak mengelola air asam tambang, melainkan langsung dibuang ke sungai sehingga terindikasi terjadi pencemaran sungai. Kedua perusahaan itu juga membuang air limbah secara langsung ke lingkungan.

Seperti diberitakan Kompas pada 17 Maret 2014, warga mengeluhkan pencemaran Sungai Janah Mansiwui dan Sungai Ampari di Kecamatan Awang serta Sungai Petangkep di Kecamatan Petangkep Tutui. Air sungai yang dulunya jernih kini menjadi berlumpur, berwarna kecoklatan, dan berbau tidak sedap, bahkan menyebabkan gatal pada kulit.

Ampera, Minggu (13/4), mengatakan, belum menerima surat dari Gubernur Kalteng. ”Mungkin surat dikirim Jumat sore dan belum sampai, tetapi apa pun perintah dari gubernur akan saya laksanakan,” kata Ampera.

Harneto dari Humas Geologist PT Bangun Nusantara Jaya Makmur dan PT Karya Gemilang Limpah Rejeki mengatakan, pihak perusahaan belum mendapatkan surat dari gubernur ataupun dari Pemkab Barito Timur terkait dengan penghentian sementara operasi produksi. ”Jika sudah kami terima, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Kedua perusahaan itu secara administrasi berbeda, tetapi sama secara koordinasi, kepemimpinan, dan juga lokasi kantor, yaitu di Desa Lalap, Kecamatan Petangkep Tutui. (DKA)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    SENIN, 14 APRIL 2014
    PALANGKARAYA, KOMPAS — Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang melalui Surat Gubernur bernomor 660/207/II/BLH/2014 meminta Bupati Barito Timur Ampera Y Mebas menghentikan sementara operasi produksi perusahaan tambang batubara PT Karya Gemilang Limpah Rejeki dan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur. Kedua perusahaan itu ditemukan telah mencemari lingkungan.”Itu merupakan respons pemerintah atas keluhan masyarakat di Barito Timur terkait adanya pencemaran sungai oleh perusahaan tambang batubara,” kata Teras Narang, Sabtu (12/4), di Palangkaraya.
    Menurut Teras Narang, surat tertanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Sanksi Administrasi untuk PT Karya Gemilang Limpah Rejeki dan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur tersebut telah dikirimkan kepada Bupati Ampera Y Mebas di Tamiang Layang dan kedua perusahaan.
    Dalam surat itu disebutkan adanya laporan warga pada 17 Maret 2014 terkait pencemaran air Sungai Ampari, Sungai Janah Mansiwui, dan Sungai Patangkep di Kabupaten Barito Timur yang diduga dilakukan kedua perusahaan itu. Tim dari Badan Lingkungan Hidup Kalteng dan Laboratorium yang terakreditasi melakukan verifikasi di lapangan terhadap kedua perusahaan itu pada 20-30 Maret 2014.
    Berdasarkan pengecekan di lapangan dan pengambilan sampel air sungai ditemukan bahwa kedua perusahaan tersebut belum melaksanakan dan melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana dipersyaratkan dalam izin lingkungan sejak melakukan kegiatan konstruksi dan operasi produksi.

    Kedua perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin pembuangan air limbah dan tidak mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Adapun PT Karya Gemilang Limpah Rejeki tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.

    Kedua perusahaan tersebut juga tidak mengelola sempadan sungai sehingga terjadi erosi akibat penambangan. Kedua perusahaan juga tidak mengelola air asam tambang, melainkan langsung dibuang ke sungai sehingga terindikasi terjadi pencemaran sungai. Kedua perusahaan itu juga membuang air limbah secara langsung ke lingkungan.

    Seperti diberitakan Kompas pada 17 Maret 2014, warga mengeluhkan pencemaran Sungai Janah Mansiwui dan Sungai Ampari di Kecamatan Awang serta Sungai Petangkep di Kecamatan Petangkep Tutui. Air sungai yang dulunya jernih kini menjadi berlumpur, berwarna kecoklatan, dan berbau tidak sedap, bahkan menyebabkan gatal pada kulit.

    Ampera, Minggu (13/4), mengatakan, belum menerima surat dari Gubernur Kalteng. ”Mungkin surat dikirim Jumat sore dan belum sampai, tetapi apa pun perintah dari gubernur akan saya laksanakan,” kata Ampera.

    Harneto dari Humas Geologist PT Bangun Nusantara Jaya Makmur dan PT Karya Gemilang Limpah Rejeki mengatakan, pihak perusahaan belum mendapatkan surat dari gubernur ataupun dari Pemkab Barito Timur terkait dengan penghentian sementara operasi produksi. ”Jika sudah kami terima, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.

    Kedua perusahaan itu secara administrasi berbeda, tetapi sama secara koordinasi, kepemimpinan, dan juga lokasi kantor, yaitu di Desa Lalap, Kecamatan Petangkep Tutui. (DKA)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on