Kamis, 22 Mei 2014

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan penundaan izin baru sektor kehutanan yang berjalan tiga tahun terakhir dinilai tak mampu melindungi hutan dan gambut dari alih fungsi lahan. Izin-izin perkebunan serta kebakaran di area moratorium menunjukkan ketidakseriusan komitmen presiden dalam melindungi hutan dan gambut tersisa.

”Pasal pengecualian dalam moratorium dimanfaatkan demi kepentingan proyek perkebunan skala besar,” kata Franky Yafet Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, Rabu (21/5), di Jakarta.

Franky bagian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global yang mengevaluasi tiga tahun kebijakan moratorium hutan. Moratorium muncul dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 (dilanjutkan Inpres 6/2013) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium berlaku dua tahun.

Penundaan penerbitan izin baru tak berlaku bagi kawasan yang terbit izin prinsip dari Menteri Kehutanan, perpanjangan izin, sawah, perkebunan tebu, panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta restorasi ekosistem. Pengecualian membuat hutan alam berupa rawa dan sabana di Kabupaten Merauke, Papua, tak terlindungi dari program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

”Hutan tempat hidup orang suku Marind dicaplok, dirampas, dan dialihfungsi untuk pembangunan industri pertanian dan perkebunan seluas 1.553.492 hektar atas nama ketahanan pangan dan energi,” kata Franky.

Abu Meridian, Koordinator Kampanye Forest Watch Indonesia, menambahkan, ketidakberdayaan moratorium kehutanan juga terjadi di Kepulauan Aru, Maluku. Enam pulau kecil terancam pengalihan kawasan hutan jadi nonkawasan hutan untuk pembangunan perkebunan tebu yang dikecualikan dalam Inpres Moratorium.

Terkait itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memastikan Kepulauan Aru batal sebagai perkebunan tebu (Kompas, 14/4). Penelusuran Abu, saat ini Kepulauan Aru malah terancam pembukaan perkebunan sawit.

Di Sulawesi Tengah, salah satu provinsi percontohan penerapan program REDD, moratorium justru mandek. Menurut Azmi Sirajuddin dari Yayasan Merah Putih Palu, izin-izin perkebunan dan pertambangan terus dikeluarkan bupati tanpa mengindahkan moratorium.

”Sejak kebijakan moratorium dikeluargakan, izin pertambangan di kawasan hutan justru bertambah dari 279 pada 2011 dengan luas sekitar 900.000 hektar jadi 443 izin pada 2014 seluas 1,3 juta hektar,” ujarnya.

Kegagalan perlindungan area moratorium juga ditunjukkan dari peristiwa kebakaran di Riau 2014. Analisis World Resources Institute menunjukkan, 34 persen titik kebakaran di hutan dan gambut Indonesia periode Februari–Maret 2014 berada pada daerah yang dimoratorium itu.

”Situasi ini membuktikan ketidakseriusan dan minimnya perhatian pemerintah melindungi hutan dan gambut tersisa,” kata Teguh Surya, Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia. (ICH)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006766572

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 22 Mei 2014

    JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan penundaan izin baru sektor kehutanan yang berjalan tiga tahun terakhir dinilai tak mampu melindungi hutan dan gambut dari alih fungsi lahan. Izin-izin perkebunan serta kebakaran di area moratorium menunjukkan ketidakseriusan komitmen presiden dalam melindungi hutan dan gambut tersisa.

    ”Pasal pengecualian dalam moratorium dimanfaatkan demi kepentingan proyek perkebunan skala besar,” kata Franky Yafet Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, Rabu (21/5), di Jakarta.

    Franky bagian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global yang mengevaluasi tiga tahun kebijakan moratorium hutan. Moratorium muncul dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 (dilanjutkan Inpres 6/2013) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium berlaku dua tahun.

    Penundaan penerbitan izin baru tak berlaku bagi kawasan yang terbit izin prinsip dari Menteri Kehutanan, perpanjangan izin, sawah, perkebunan tebu, panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta restorasi ekosistem. Pengecualian membuat hutan alam berupa rawa dan sabana di Kabupaten Merauke, Papua, tak terlindungi dari program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

    ”Hutan tempat hidup orang suku Marind dicaplok, dirampas, dan dialihfungsi untuk pembangunan industri pertanian dan perkebunan seluas 1.553.492 hektar atas nama ketahanan pangan dan energi,” kata Franky.

    Abu Meridian, Koordinator Kampanye Forest Watch Indonesia, menambahkan, ketidakberdayaan moratorium kehutanan juga terjadi di Kepulauan Aru, Maluku. Enam pulau kecil terancam pengalihan kawasan hutan jadi nonkawasan hutan untuk pembangunan perkebunan tebu yang dikecualikan dalam Inpres Moratorium.

    Terkait itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memastikan Kepulauan Aru batal sebagai perkebunan tebu (Kompas, 14/4). Penelusuran Abu, saat ini Kepulauan Aru malah terancam pembukaan perkebunan sawit.

    Di Sulawesi Tengah, salah satu provinsi percontohan penerapan program REDD, moratorium justru mandek. Menurut Azmi Sirajuddin dari Yayasan Merah Putih Palu, izin-izin perkebunan dan pertambangan terus dikeluarkan bupati tanpa mengindahkan moratorium.

    ”Sejak kebijakan moratorium dikeluargakan, izin pertambangan di kawasan hutan justru bertambah dari 279 pada 2011 dengan luas sekitar 900.000 hektar jadi 443 izin pada 2014 seluas 1,3 juta hektar,” ujarnya.

    Kegagalan perlindungan area moratorium juga ditunjukkan dari peristiwa kebakaran di Riau 2014. Analisis World Resources Institute menunjukkan, 34 persen titik kebakaran di hutan dan gambut Indonesia periode Februari–Maret 2014 berada pada daerah yang dimoratorium itu.

    ”Situasi ini membuktikan ketidakseriusan dan minimnya perhatian pemerintah melindungi hutan dan gambut tersisa,” kata Teguh Surya, Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia. (ICH)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006766572

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on