Presiden RI, Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY), mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut, yang diterbitkan pada 13 Mei 2013.

Presiden SBY meminta kepada tiga Menteri, lima Kepala Badan/Ketua Unit, Gubernur dan Bupati di Indonesia, untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).

Sejak awal kebijakan ini diterbitkan (Inpres No. 10 tahun 2011) sudah menimbulkan kontroversial dan kekhawatiran tidak adanya keseriusan pemerintah untuk menyempurnakan penataan pengelolaan hutan dan menyelesaikan konflik-konflik penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan yang merugikan masyarakat dan meluasnya deforestasi.

Kontroversi Ketentuan Pengecualian

Pada bagian Kedua dari Inpres No. 6 tahun 2013 disebutkan penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: (a). Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; (b). Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; (c). Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan (d). Restorasi ekosistem.

Dalam konteks sejarah penguasaan dan pemanfaatan hutan di tanah Papua, ketentuan pengecualian ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan semangat untuk memulihkan dan melindungi hak-hak orang asli Papua, sebaliknya kebijakan tersebut dapat terus melanjutkan konflik dan ketegangan antara orang asli Papua dan negara, dan dengan private sector di sisi lainnya.

Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan (termasuk tambang energy dan mineral) pada masa lalu umumnya dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, melainkan secara paksa yang diikuti dengan perampasan, pencaplokan dan pengrusakan tempat penting dan sumber pangan orang asli Papua, pembatasan hak dan akses pemanfaatan sumber daya alam, pembagian hasil tidak adil, terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), diskriminasi, penghancuran identitas dan pranata social orang asli Papua. Disisi lainnya, penguasaan sumber daya hutan terpusat dan pemilikannya didominasi oleh puluhan korporasi, yang menikmati manfaat dari kekayaan alam Papua.

Ketentuan pengecualian tersebut juga digunakan untuk memperlancar kepentingan pencaplokan dan perampasan tanah secara normal dan luas di selatan  tanah besar Papua untuk pembangunan atas nama ketahanan pangan dan energy, dinamakan MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate atau Pembangunan Pangan dan Energi Skala Luas secara Terpadu di Merauke), yang berbasiskan pada modal besar, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta managemen modern.

BKPMD Kabupaten Merauke mempublikasikan (Desember 2013), hingga saat ini, terdapat 36 perusahaan yang aktif dan sudah mendapatkan izin lokasi. Kawasan hutan alam, hutan rawa dan savanna, tempat hidup Orang Malrind dicaplok, dirampas dan dialih fungsikan untuk pembangunan industri pertanian dan perkebunan skala besar dengan jenis tanaman tebu, kelapa sawit, jagung, singkong, kedelai, juga hutan tanaman industri, luasnya mencapai 1.553.492 hektar.

Di Provinsi Papua Barat, pemerintah juga terus mengeluarkan izin-izin eksplorasi dan ekstraksi tambang minyak dan gas bumi, meski berkonflik dengan warga setempat. Hingga saat ini, sudah ada 13 unit perusahaan pertambang minyak dan gas bumi yang mendapatkan izin dan menguasai wilayah seluas 7.164.417 hektar. Salah satu dari perusahaan tersebut PT. Total E&P Indonesia West Papua, berlokasi di kawasan hutan mangrove dan gambut di Tanjung Suabor, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, kehadiran perusahaan ini telah menimbulkan keresahan dan konflik antara kelompok masyarakat adat setempat. (Lihat Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat, Juni 2013, http://www.dephut.go.id/uploads/files/e2dfc3d120c886113cc482010ddb0f98.pdf dan bandingkan dengan Peta PIPIB Lembar 2913)

Bertambahnya Izin Baru

Inpres Nomor 6 tahun 2013 menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati untuk melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Peraturan lainnya, yaitu surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV), menetapkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu.

Dalam kasus mega proyek MIFEE di Merauke, Gubernur Papua dan Bupati Merauke, tidak konsisten dengan Instruksi Presiden SBY dan Menteri Kehutanan, dikarenakan pemberian rekomendasi dan izin lokasi baru masih sering dilakukan pada kawasan hutan yang menjadi objek moratorium maupun pada kawasan hutan yang dicadangkan untuk lahan budi daya. Diketahui hingga Desember 2013, ada 36 perusahaan yang berstatus aktif dan menguasai lahan  seluas 1.553.492 ha, yang umumnya berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri.

Selama era pemerintahan Bupati Romanus Mbaraka (Januari 2011 – Maret 2014) Bupati telah mengeluarkan Izin Lokasi kepada 14 perusahaan dengan total luas  467.477 hektar atau terjadi peningkatan pemberian Izin Lokasi sekitar 30 persen dari jumlah dan luas izin lokasi yang telah diberikan. Pada tahun 2011, Bupati Romanus memberikan Izin Lokasi pada dua perusahaan Astra Group untuk perkebunan tebu dengan luas 76.098 ha. Pada tahun 2012, Bupati menerbitkan Izin Lokasi kepada enam perusahaan dengan luas 116.948 hektar. Pada tahun 2013, Bupati menerbitkan Izin Lokasi kepada enam perusahaan dengan luas 202.862 hektar untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit.

Berdasarkan perbandingan secara manual Peta PIPIB Revisi III dan Revisi IV di Lembar 3408 Muting, dapat terlihat telah terjadi perubahan berkurangnya objek kawasan hutan moratorium pada Revisi III, yang diperkirakan diperuntukkan untuk beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti: PT. Agri Prima Cipta Persada dan PT. Agrinusa Persada Mulia, yang beroperasi di Distrik Eligobel, keduanya milik AMS (Agro Mandiri Semesta), Ganda Group. Juga, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Dongin Prabhawa di Distrik Ngguti.

Potensi pemberian izin lokasi baru dan perubahan fungsi maupun peruntukkan kawasan hutan masih mungkin akan terus meningkat hingga mencapai luas lahan yang telah dicadangkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan nasional masih terus aktif mengundang investor dan menciptakan regulasi untuk kepentingan kemudahan dan kemurahan berinvestasi di Papua, termasuk investasi pada mega proyek MIFEE. Luas kawasan hutan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana penetapan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3803/Menhut-VI/BPUPK/2012, tentang Penetapan Peta Indikatif Pencadangan Kawasan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang menetapkan luas indikatif pencadangan kawasan hutan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat seluas 11.075.592 hektar, sedangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam seluas 6.516.711 hektar. Sebagian besar kawasan hutan yang dicadangkan tersebut berada di tanah Papua, yakni: alokasi untuk HTI seluas 1.303.248 hektar di Prov. Papua dan seluas 197.268 hektar di Prov. Papua Barat, sedangkan untuk pembalakan kayu (IUPHHK – HA) seluas 2.174.618 hektar di Prov. Papua dan seluas 428.621 hektar di Prov. Papua Barat.

Gubernur Papua juga mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang isinya mencerminkan betapa mudah dan murahnya nilai hutan di Papua. Keputusan ini dapat mempercepat pengrusakan hutan dan deforestasi di Papua. Diatur dalam SK tersebut (Pasal 4), bahwa standar biaya kompensasi untuk jenis (a) Kayu Indah sebesar Rp. 100.000 per m3, (b) Kayu Merbau sebesar Rp. 65.000 per m3, (c). Kayu Non Merbau   Rp. 12.500 perm3, (d). Kayu Bakau sebesar Rp. 3.500 per m3, (e)  Kayu Bulat Kecil sebesar  Rp. 2.500 per m3. Sedangkan biaya kompensasi untuk pemegang IUPHHK – HTI untuk jenis (a). Kayu Bahan Baku Serpih dari Hutan Alam sebesar Rp. 2.500 per m3 dan (b) Kayu Bulat Kecil dari Hasil Tanaman Rp. 1.500 per m3. Selanjutnya untuk biaya kompensasi tanaman sagu Rp. 15.000 per pohon. Harga yang ditetapkan tersebut jauh perbandingannya dengan harga pasar lokal. Ketentuan ini tentu sangat mudah dan murah bagi pemodal besar untuk mempermulus perusahaan mendapatkan izin baru dan melakukan penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Di Provinsi Papua Barat, pemerintah telah mengesahkan usulan revisi RTRW Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Daerah Prov. Papua Barat Nomor 4 tahun 2013, yang mengusulkan revisi RTRWP dengan perubahan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar. Sebagian besar usulan perubahan peruntukkan dimaksudkan untuk kepentingan mengakomodasikan izin-izin lokasi untuk investasi di sector perkebunan.

Peta PIPIB dan Keamanan Pangan Rakyat

Pada SK Menhut Nomor 2796 tahun 2013, dijelaskan pada Amar KEDELAPAN, bahwa revisi Peta PIPIB dilakukan dengan memperhatikan: hasil survey lapangan terkini, perubahan tata ruang, data dan informasi penutupan lahan terkini dan masukan dari masyarakat. Praktiknya, kebijakan revisi PIPIB cenderung berbasis pada info data izin diatas meja dan tidak melihat perbandingan kondisi lapangan Secara sistematis kebijakan revisi PIPIB tersebut menyingkirkan dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kebijakan tersebut juga tidak dapat mengamankan hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan.

Orang asli Papua umumnya hidup dan bermata pencaharian dari hasil hutan kayu dan bukan kayu. Di Merauke, Orang Malrind hidup dari meramu dan berburu di wilayah hutan, rawa dan savanna. Mereka mempunyai pengetahuan dan sistem perlindungan tempat-tempat penting di kawasan hutan, dipinggiran sungai, rawa dan savanna. Tempat penting tersebut bermanfaat sebagai sumber pangan, sumber pendapatan, sumber obat-obatan, sumber identitas kultural dan rumah yang melindungi, dan sebagainya. Pengetahuan sistem pengelolaan tempat-tempat penting dimaksud sepintas terkesan mempunyai nilai ekologi sangat tinggi, nilai social ekonomi dan penghematan pemanfaatan sumber daya alam.

RTRW Kabupaten Merauke mengakomodir beberapa tempat penting tersebut sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, namun tidak semua tempat penting yang dilindungi masyarakat tersebut menjadi objek moratorium revisi PIPIB, sehingga dapat membantu mengamankan sumber-sumber pangan orang asli Papua. Sebaliknya, tempat penting tersebut dikeluarkan bukan untuk menjadi objek moratorium.

Pada kebanyakan kasus revisi PIPIB di Merauke cenderung mengandalkan bisikan dari konsultan dan mengabaikan data lapangan, sehingga ditemukan peta revisi PIPIB justeru mencaplok lahan-lahan produksi masyarakat disekitar kampung. Pada lampiran terlihat peta overlay antara peta  Kampung Onggari dan peta revisi PIPIB IV, ditunjukkan sebagian besar lahan produksi masyarakat di Onggari berada di areal PIPIB.

Idealnya, kebijakan moratorium dan penyempurnaan tata kelola tersebut dapat bermanfaat untuk mengoreksi dan mencabut izin-izin pemanfaatan hasil hutan dan sumber daya alam lainnya di Papua, yang notabene izin dan usaha perusahaan tersebut bermasalah di masa lalu dan sekarang. Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut seharusnya ditujukan untuk memulihkan hak-hak masyarakat dan kerugian akibat perampasan lahan dan hutan.

(Ank, Mei 2014)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Presiden RI, Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY), mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut, yang diterbitkan pada 13 Mei 2013.

    Presiden SBY meminta kepada tiga Menteri, lima Kepala Badan/Ketua Unit, Gubernur dan Bupati di Indonesia, untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).

    Sejak awal kebijakan ini diterbitkan (Inpres No. 10 tahun 2011) sudah menimbulkan kontroversial dan kekhawatiran tidak adanya keseriusan pemerintah untuk menyempurnakan penataan pengelolaan hutan dan menyelesaikan konflik-konflik penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan yang merugikan masyarakat dan meluasnya deforestasi.

    Kontroversi Ketentuan Pengecualian

    Pada bagian Kedua dari Inpres No. 6 tahun 2013 disebutkan penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: (a). Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; (b). Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; (c). Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan (d). Restorasi ekosistem.

    Dalam konteks sejarah penguasaan dan pemanfaatan hutan di tanah Papua, ketentuan pengecualian ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan semangat untuk memulihkan dan melindungi hak-hak orang asli Papua, sebaliknya kebijakan tersebut dapat terus melanjutkan konflik dan ketegangan antara orang asli Papua dan negara, dan dengan private sector di sisi lainnya.

    Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan (termasuk tambang energy dan mineral) pada masa lalu umumnya dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, melainkan secara paksa yang diikuti dengan perampasan, pencaplokan dan pengrusakan tempat penting dan sumber pangan orang asli Papua, pembatasan hak dan akses pemanfaatan sumber daya alam, pembagian hasil tidak adil, terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), diskriminasi, penghancuran identitas dan pranata social orang asli Papua. Disisi lainnya, penguasaan sumber daya hutan terpusat dan pemilikannya didominasi oleh puluhan korporasi, yang menikmati manfaat dari kekayaan alam Papua.

    Ketentuan pengecualian tersebut juga digunakan untuk memperlancar kepentingan pencaplokan dan perampasan tanah secara normal dan luas di selatan  tanah besar Papua untuk pembangunan atas nama ketahanan pangan dan energy, dinamakan MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate atau Pembangunan Pangan dan Energi Skala Luas secara Terpadu di Merauke), yang berbasiskan pada modal besar, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta managemen modern.

    BKPMD Kabupaten Merauke mempublikasikan (Desember 2013), hingga saat ini, terdapat 36 perusahaan yang aktif dan sudah mendapatkan izin lokasi. Kawasan hutan alam, hutan rawa dan savanna, tempat hidup Orang Malrind dicaplok, dirampas dan dialih fungsikan untuk pembangunan industri pertanian dan perkebunan skala besar dengan jenis tanaman tebu, kelapa sawit, jagung, singkong, kedelai, juga hutan tanaman industri, luasnya mencapai 1.553.492 hektar.

    Di Provinsi Papua Barat, pemerintah juga terus mengeluarkan izin-izin eksplorasi dan ekstraksi tambang minyak dan gas bumi, meski berkonflik dengan warga setempat. Hingga saat ini, sudah ada 13 unit perusahaan pertambang minyak dan gas bumi yang mendapatkan izin dan menguasai wilayah seluas 7.164.417 hektar. Salah satu dari perusahaan tersebut PT. Total E&P Indonesia West Papua, berlokasi di kawasan hutan mangrove dan gambut di Tanjung Suabor, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, kehadiran perusahaan ini telah menimbulkan keresahan dan konflik antara kelompok masyarakat adat setempat. (Lihat Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat, Juni 2013, http://www.dephut.go.id/uploads/files/e2dfc3d120c886113cc482010ddb0f98.pdf dan bandingkan dengan Peta PIPIB Lembar 2913)

    Bertambahnya Izin Baru

    Inpres Nomor 6 tahun 2013 menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati untuk melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Peraturan lainnya, yaitu surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV), menetapkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar Kesatu.

    Dalam kasus mega proyek MIFEE di Merauke, Gubernur Papua dan Bupati Merauke, tidak konsisten dengan Instruksi Presiden SBY dan Menteri Kehutanan, dikarenakan pemberian rekomendasi dan izin lokasi baru masih sering dilakukan pada kawasan hutan yang menjadi objek moratorium maupun pada kawasan hutan yang dicadangkan untuk lahan budi daya. Diketahui hingga Desember 2013, ada 36 perusahaan yang berstatus aktif dan menguasai lahan  seluas 1.553.492 ha, yang umumnya berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri.

    Selama era pemerintahan Bupati Romanus Mbaraka (Januari 2011 – Maret 2014) Bupati telah mengeluarkan Izin Lokasi kepada 14 perusahaan dengan total luas  467.477 hektar atau terjadi peningkatan pemberian Izin Lokasi sekitar 30 persen dari jumlah dan luas izin lokasi yang telah diberikan. Pada tahun 2011, Bupati Romanus memberikan Izin Lokasi pada dua perusahaan Astra Group untuk perkebunan tebu dengan luas 76.098 ha. Pada tahun 2012, Bupati menerbitkan Izin Lokasi kepada enam perusahaan dengan luas 116.948 hektar. Pada tahun 2013, Bupati menerbitkan Izin Lokasi kepada enam perusahaan dengan luas 202.862 hektar untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit.

    Berdasarkan perbandingan secara manual Peta PIPIB Revisi III dan Revisi IV di Lembar 3408 Muting, dapat terlihat telah terjadi perubahan berkurangnya objek kawasan hutan moratorium pada Revisi III, yang diperkirakan diperuntukkan untuk beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti: PT. Agri Prima Cipta Persada dan PT. Agrinusa Persada Mulia, yang beroperasi di Distrik Eligobel, keduanya milik AMS (Agro Mandiri Semesta), Ganda Group. Juga, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Dongin Prabhawa di Distrik Ngguti.

    Potensi pemberian izin lokasi baru dan perubahan fungsi maupun peruntukkan kawasan hutan masih mungkin akan terus meningkat hingga mencapai luas lahan yang telah dicadangkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan nasional masih terus aktif mengundang investor dan menciptakan regulasi untuk kepentingan kemudahan dan kemurahan berinvestasi di Papua, termasuk investasi pada mega proyek MIFEE. Luas kawasan hutan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana penetapan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3803/Menhut-VI/BPUPK/2012, tentang Penetapan Peta Indikatif Pencadangan Kawasan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang menetapkan luas indikatif pencadangan kawasan hutan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat seluas 11.075.592 hektar, sedangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam seluas 6.516.711 hektar. Sebagian besar kawasan hutan yang dicadangkan tersebut berada di tanah Papua, yakni: alokasi untuk HTI seluas 1.303.248 hektar di Prov. Papua dan seluas 197.268 hektar di Prov. Papua Barat, sedangkan untuk pembalakan kayu (IUPHHK – HA) seluas 2.174.618 hektar di Prov. Papua dan seluas 428.621 hektar di Prov. Papua Barat.

    Gubernur Papua juga mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang isinya mencerminkan betapa mudah dan murahnya nilai hutan di Papua. Keputusan ini dapat mempercepat pengrusakan hutan dan deforestasi di Papua. Diatur dalam SK tersebut (Pasal 4), bahwa standar biaya kompensasi untuk jenis (a) Kayu Indah sebesar Rp. 100.000 per m3, (b) Kayu Merbau sebesar Rp. 65.000 per m3, (c). Kayu Non Merbau   Rp. 12.500 perm3, (d). Kayu Bakau sebesar Rp. 3.500 per m3, (e)  Kayu Bulat Kecil sebesar  Rp. 2.500 per m3. Sedangkan biaya kompensasi untuk pemegang IUPHHK – HTI untuk jenis (a). Kayu Bahan Baku Serpih dari Hutan Alam sebesar Rp. 2.500 per m3 dan (b) Kayu Bulat Kecil dari Hasil Tanaman Rp. 1.500 per m3. Selanjutnya untuk biaya kompensasi tanaman sagu Rp. 15.000 per pohon. Harga yang ditetapkan tersebut jauh perbandingannya dengan harga pasar lokal. Ketentuan ini tentu sangat mudah dan murah bagi pemodal besar untuk mempermulus perusahaan mendapatkan izin baru dan melakukan penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan.

    Di Provinsi Papua Barat, pemerintah telah mengesahkan usulan revisi RTRW Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Daerah Prov. Papua Barat Nomor 4 tahun 2013, yang mengusulkan revisi RTRWP dengan perubahan kawasan hutan seluas 1.836.327 hektar, terdiri dari: perubahan peruntukkan seluas 952.683 hektar dan perubahan fungsi seluas 874.914 hektar dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 8.730 hektar. Sebagian besar usulan perubahan peruntukkan dimaksudkan untuk kepentingan mengakomodasikan izin-izin lokasi untuk investasi di sector perkebunan.

    Peta PIPIB dan Keamanan Pangan Rakyat

    Pada SK Menhut Nomor 2796 tahun 2013, dijelaskan pada Amar KEDELAPAN, bahwa revisi Peta PIPIB dilakukan dengan memperhatikan: hasil survey lapangan terkini, perubahan tata ruang, data dan informasi penutupan lahan terkini dan masukan dari masyarakat. Praktiknya, kebijakan revisi PIPIB cenderung berbasis pada info data izin diatas meja dan tidak melihat perbandingan kondisi lapangan Secara sistematis kebijakan revisi PIPIB tersebut menyingkirkan dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kebijakan tersebut juga tidak dapat mengamankan hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan.

    Orang asli Papua umumnya hidup dan bermata pencaharian dari hasil hutan kayu dan bukan kayu. Di Merauke, Orang Malrind hidup dari meramu dan berburu di wilayah hutan, rawa dan savanna. Mereka mempunyai pengetahuan dan sistem perlindungan tempat-tempat penting di kawasan hutan, dipinggiran sungai, rawa dan savanna. Tempat penting tersebut bermanfaat sebagai sumber pangan, sumber pendapatan, sumber obat-obatan, sumber identitas kultural dan rumah yang melindungi, dan sebagainya. Pengetahuan sistem pengelolaan tempat-tempat penting dimaksud sepintas terkesan mempunyai nilai ekologi sangat tinggi, nilai social ekonomi dan penghematan pemanfaatan sumber daya alam.

    RTRW Kabupaten Merauke mengakomodir beberapa tempat penting tersebut sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, namun tidak semua tempat penting yang dilindungi masyarakat tersebut menjadi objek moratorium revisi PIPIB, sehingga dapat membantu mengamankan sumber-sumber pangan orang asli Papua. Sebaliknya, tempat penting tersebut dikeluarkan bukan untuk menjadi objek moratorium.

    Pada kebanyakan kasus revisi PIPIB di Merauke cenderung mengandalkan bisikan dari konsultan dan mengabaikan data lapangan, sehingga ditemukan peta revisi PIPIB justeru mencaplok lahan-lahan produksi masyarakat disekitar kampung. Pada lampiran terlihat peta overlay antara peta  Kampung Onggari dan peta revisi PIPIB IV, ditunjukkan sebagian besar lahan produksi masyarakat di Onggari berada di areal PIPIB.

    Idealnya, kebijakan moratorium dan penyempurnaan tata kelola tersebut dapat bermanfaat untuk mengoreksi dan mencabut izin-izin pemanfaatan hasil hutan dan sumber daya alam lainnya di Papua, yang notabene izin dan usaha perusahaan tersebut bermasalah di masa lalu dan sekarang. Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut seharusnya ditujukan untuk memulihkan hak-hak masyarakat dan kerugian akibat perampasan lahan dan hutan.

    (Ank, Mei 2014)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on