PELAKSANAAN kebijakan pusat di Kalimantan Tengah sering tidak berjalan mulus karena masih lemahnya wewenang gubernur dalam pengawasan dan koordinasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, gubernur memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota serta mengoordinasi tugas pembantuan di daerah. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.

Bagaimana hubungan pusat-daerah?

Banyak program dari pusat untuk Kalteng yang kurang dikoordinasikan dengan baik. Ini, misalnya, terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng. Upaya merevitalisasi proyek lahan gambut sejuta hektar yang dimulai 1995 dan terbengkalai pada 1998 ini, yang dilakukan dengan inpres itu, akhirnya kandas karena ada masalah di tingkat kontrol dan koordinasi.

Apa yang perlu diperbaiki?

Gubernur perlu diberi peran untuk mengoordinasikan. Selama ini, kontrol dari pusat langsung ke proyek tanpa melewati gubernur. Apa yang diminta gubernur, misalnya memberi peringatan kepada menteri untuk melaksanakan inpres (Inpres No 2/2007) itu, tidak diperhatikan dan terealisasi dengan beragam alasan, antara lain tidak adanya anggaran. Akibatnya, proyek itu gagal hingga 2011 dan tidak dilanjutkan lagi.

Harapan ke depan?

Hendaknya titik berat otonomi ada di provinsi. Gubernur perlu diberi otoritas yang besar dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dia harus bertanggung jawab langsung dan melaporkan apa yang dibuatnya kepada presiden. Nanti, presidenlah yang akan mendelegasikan kepada menteri koordinator atau menteri terkait. Sekarang, gubernur melapor kepada menteri, tetapi kementerian itu tidak berjalan atau menindaklanjuti laporan.

Figur kabinet seperti apa yang diharapkan?

Kabinet yang menguasai masalah. Menteri dipilih bukan karena jatah, tapi karena kemampuannya. Menteri harus diberi target. Jika kementerian itu tidak bisa memenuhi target, harus mundur. (Megandika Wicaksono)

Sumber :

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007427492

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PELAKSANAAN kebijakan pusat di Kalimantan Tengah sering tidak berjalan mulus karena masih lemahnya wewenang gubernur dalam pengawasan dan koordinasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, gubernur memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota serta mengoordinasi tugas pembantuan di daerah. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.

    Bagaimana hubungan pusat-daerah?

    Banyak program dari pusat untuk Kalteng yang kurang dikoordinasikan dengan baik. Ini, misalnya, terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng. Upaya merevitalisasi proyek lahan gambut sejuta hektar yang dimulai 1995 dan terbengkalai pada 1998 ini, yang dilakukan dengan inpres itu, akhirnya kandas karena ada masalah di tingkat kontrol dan koordinasi.

    Apa yang perlu diperbaiki?

    Gubernur perlu diberi peran untuk mengoordinasikan. Selama ini, kontrol dari pusat langsung ke proyek tanpa melewati gubernur. Apa yang diminta gubernur, misalnya memberi peringatan kepada menteri untuk melaksanakan inpres (Inpres No 2/2007) itu, tidak diperhatikan dan terealisasi dengan beragam alasan, antara lain tidak adanya anggaran. Akibatnya, proyek itu gagal hingga 2011 dan tidak dilanjutkan lagi.

    Harapan ke depan?

    Hendaknya titik berat otonomi ada di provinsi. Gubernur perlu diberi otoritas yang besar dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dia harus bertanggung jawab langsung dan melaporkan apa yang dibuatnya kepada presiden. Nanti, presidenlah yang akan mendelegasikan kepada menteri koordinator atau menteri terkait. Sekarang, gubernur melapor kepada menteri, tetapi kementerian itu tidak berjalan atau menindaklanjuti laporan.

    Figur kabinet seperti apa yang diharapkan?

    Kabinet yang menguasai masalah. Menteri dipilih bukan karena jatah, tapi karena kemampuannya. Menteri harus diberi target. Jika kementerian itu tidak bisa memenuhi target, harus mundur. (Megandika Wicaksono)

    Sumber :

    http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007427492

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on