(8/6/2014) Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat Jakarta merencanakan pembangunan bendungan di Sungai Warsamson, Sorong, untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 40 megawatt. Pembangunan bendungan ini akan menaikkan air, menggenangi lahan dan kawasan hutan setempat seluas lebih dari 4000 hektar. Diperkirakan proyek ini akan menenggelamkan kampung sekitar Sungai Warsamson.

Yosua Ulim, Ketua Dewan Adat Distrik Makbon, menjelaskan “Ada empat kampung yang akan dipindahkan dan terkena dampak langsung dari pembangunan bendungan tersebut, yakni: Kampung Malagasi dan Batu Lubang Pantei, Distrik Makbon, serta Kampung Kuakeik dan Kalalou, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong”. Kampung Malagasi yang terletak sekitar 500 meter dari tepi sungai akan tenggelam dan juga kampung-kampung dihulu sungai. Kampung-kampung tersebut didiami oleh masyarakat adat Moi Kalasan.

Penyandang dana, Asean Development Bank (ADB), sudah melakukan konsultasi beberapa kali dengan masyarakat adat Moi di Distrik Makbon dan Klayili, maupun di tingkat kabupaten. Pada pertemuan konsultasi public rencana pembangunan PLTA di Distrik Makbon, 23 Mei 2014, masyarakat adat Moi di Distrik Makbon menyatakan menolak dengan tegas rencana pembangunan PLTA dan tidak memberikan izin untuk dilakukan survey dilapangan.

“Kami menolak proyek pembangunan tersebut, masyarakat 100 % tidak bisa terima karena merugikan masyarakat. Kampung kami ditenggelamkan, tempat keramat hilang, tempat bersejarah hilang, tanah hutan tempat berkebun dan tempat mencari masyarakat hilang, sampai pada pemindahan penduduk. Bukan hilang hanya untuk besok atau lusa, tetapi selama-lamanya” tutur Yosua Ulim.

Masyarakat setempat juga sudah siap jika pemerintah tidak membangun penerangan listrik untuk kampung. “Kami ini butuh penerangan listrik, kebutuhan masyarakat semakin berkembang setiap hari, semua menginginkan penerangan itu, tetapi penerangan listrik yang bagaimana? jikalau hanya membawa dampak merugikan, masyarakat tetap menolak. Kalau pemerintah tidak mau bangun kami dengan barang lain hanya karena PLTA tidak jadi, biar sudah kami seperti ini. Kalau tidak ada minyak, kita duduk gelap, kembali pakai damar saja, seperti orang tua dulu. Tetapi kalau dampak itu menguntungkan masyarakat, kami mau” ungkap Yosua Ulin.

Minimnya Informasi Proyek

Proyek pembangunan bendungan dan PLTA di sungai Warsamson sudah dibicarakan dalam berbagai media lokal sejak tahun 2013 lalu. Petugas PLN pusat, Jakarta, dan konsultan ADB telah beberapa kali bertemu masyarakat. Tetapi masyarakat belum mempunyai informasi memadai terkait rencana proyek. Masyarakat belum memegang dokumen informasi hasil survey awal dan rencana proyek. Informasi singkat hanya disampaikan secara oral dan informal oleh konsultan proyek, serta baru mendengar dari akademisi Unipa (Universitas Papua) Manokwari.

Masyarakat hanya mengetahui proyek tersebut akan membendung Sungai Malalilis di Kampung Malagasi, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Bendungan dibangun disekitar lokasi air terjun, tidak jauh dari Pulau Bambu, delta sungai Malalilis. Bendungan tersebut akan menaikkan air sekitar 48 meter dan menggenangi kawasan hutan dan lahan sekitar 4.000 hektar. Akibatnya, menenggelamkan perkampungan penduduk di Malagasi, Distrik Makbon, Kampung Kuakeik dan Kalalou, Distrik Klayili, serta membawa dampak pada kampung sekitar, seperti: Kampung Batu Lubang Pantei, Malawor dan Makbon di Distrik Makbon.

Dalam dokumen presentasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT, 2012), diketahui JICA (Japan International Cooperation Agency) telah melakukan studi kelayakan PLTA Warsamson pada tahuan 1996. Diketahui pula, tinggi bendungan yang efektif paling bawah 45 meter. Diperkirakan PLTA Warsamson berpotensi menghasilkan energy listrik sebesar 3 x 15,5 megawatt.

Minimnya informasi proyek memberi kesan bahwa pengelola proyek tidak transparan dan ada yang ditutup-tutupi, entah apa. Yosua Ulim pernah protes kepada konsultan karena penyampaian yang kontroversial dan tidak terbuka, “Saya tanya bapak konsultan kah? Tapi dijawab tidak. Lalu saat pertemuan lain, orang tersebut memperkenalkan diri sebagai konsultan, apa maksudnya ini”, jelas Yosua Ulim.

Ketidakjelasan informasi meningkatkan kecurigaan dan ketegangan dalam masyarakat, termasuk informasi bahwa ada orang tertentu yang sudah bertemu Wakil Bupati Sorong. Mereka menerima proyek dan meminta agar pihak PLN melakukan negosiasi kembali.

Mempertahankan Tanah Adat

Air Sungai Warsamson berasal dari anak kali di bukit-bukit sekitar daerah Klayili, Sorong Timur dan gunung-gunung di daerah Tambraw, sungainya panjang dan besar, bermuara dipantai utara daerah Makbon. Pada musim hujan tertentu, air sungai Warsamson dapat meluap naik hingga ketinggian air lebih dari dua meter pada permukaan normal, melewati jalan trans Papua. Kampung-kampung sekitar sungai akan tergenang hingga ke kampung-kampung di hulu.

Masyarakat adat Moi yang tinggal dikampung-kampung sekitar Sungai Warsomson sangat mengenali lingkungan alam setempat. Mereka menganggap pembangunan bendungan Warsamson sudah pasti akan menenggelamkan perkampungan mereka, tanpa ada bendungan pun jika terjadi banjir dapat menenggelamkan kampung dan berdampak luas merusak dan menganggu lingkungan alam setempat, menghilangkan dan menyulitkan akses masyarakat memanfaatkan sumber-sumber kehidupannya.

Bendungan akan menenggelamkan tempat penting buat masyarakat, seperti: tempat keramat, tempat bersejarah, tempat mencari dan sebagainya. Yosua Ulim menceritakan tempat keramat dan bersejarah milik marga mereka ada ditengah sungai, seperti: Ulim Batu Rumah, batu berbentuk rumah dan batu menyerupai manusia, ceritanya mirip Maling Kundang. “Kalau kita cerita pada anak cucu tentang sejarah tempat batu milik marga, tetapi kalau batu tersebut untuk selamanya tenggelam, mereka tanya mana buktinya, ini masalah. Identitas marga kami hilang”, ungkap Yosua Ulin.

Masyarakat masih hidup sangat tergantung pada tanah dan hutan sekitar. John Sapissa menceritakan bahwa masyarakat sehari-harinya masih mengusahakan hasil bumi disekitar Sungai Warsomson, seperti: berburu babi, lau-lau, kasuari, kalau musim buah-buahan, ada dusun cempedak dan langsat. Marga pemilik daerah tersebut tidak bisa ambil ditempat lain. Tetapi kalau sudah tergenang air dan mereka tidak bisa makan disitu. Mereka malu dan terpaksa ambil hasil punya orang lain, kena sangsi denda. Masyarakat lain bisa protes, “Kenapa berikan kau punya tempat, lalu kau mau makan, berharap saya punya, tidak benar itu”, jelas John Sapissa.

Pemindahan penduduk keluar dari kampung asal ke kampung baru sangat sulit bagi masyarakat adat setempat, karena mereka sudah hidup terbiasa dengan lingkungan setempat dan menjadi tuan pemi;ik di negeri sendiri, sedangkan jika dipindahkan ketempat baru, biasanya masyarakat malu dan tidak bebas tinggal karena hanya menjadi tamu di daerah orang lain. “Masyarakat jadi sensitive terhadap lingkungannya. Mereka tidak mau dengar pemilik tanah maki memarahi anjing, ayam kah. Kalimat tersebut menimbulkan penafsiran lain bagi penduduk pendatang, dianggap sebagai kata sindiran”, jelas Yosua Ulim. Masyarakat di pesisir pantai juga tidak biasa dan kesulitan jika tinggal di gunung, demikian sebaliknya.

Diperkirakan dampak lingkungan dari proyek ini akan mempengaruhi ekosistem pesisir dan dusun-dusun teluk Dorei dan lembah Warsamsun. Dusun tersebut merupakan sumber pangan dan tempat mata pencaharian masyarakat dari berbagai kampung pesisir dan darat, utamanya hasil cempedak, langsat dan sagu, serta ikan. Perubahan lingkungan teluk Dorei yang rusak akan menurunkan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

Pihak PLN menyampaikan akan mengganti kerugian masyarakat. “Segala masalah binatang, masalah ganti rugi tanah adat akan digantikan. Mereka akan pindahkan kampung dan membangun kampung baru dengan perumahan, gereja, penerangan listrik, biaya makan dan biaya hidup akan disiapkan. Juga menjanjikan membawa masyarakat studi banding ke daerah luar Papua”, cerita Jusuf Kadakolo, tokoh masyarakat adat Moi di Kampung Makbon, tentang janji-janji PLN kepada masyarakat.

Masyarakat tidak cepat percaya dengan janji-janji ganti rugi dan pembangunan karena sudah kapok dengan janji perusahaan yang mengambil hasil hutan kayu di daerah setempat “Kami sudah punya pengalaman dengan perusahaan yang masuk di daerah ini dan janji-janjinya, seperti: perusahaan kayu PT. Intimpura menjanjikan rumah, biaya sekolah dan lain-lain. Janji diatas kertas manis, tetapi pelaksanaan dilapangan nol besar. Tanah hilang dan kayu tidak dibayar, sampai hari ini masyarakat dipedalaman masih begini dan tanah menjadi tandus”, ungkap Jusuf Kadakolo.

Masyarakat bertekad akan mempertahankan tanah adatnya dan tidak mau kompromi dengan rencana pembangunan bendungan, “Masyarakat tidak mau kehilangan tanah, ingin tetap hidup diatas tanah adatnya, bukan diatas tanah adat orang lain. Biar dipaksakan hingga matahari tenggelam, didatangkan aparat, kami tidak mau dipindahkan”, ungkap Jusuf Kadakolo.

Yosua Ulim mengatakan, “Lebih baik, kitorang punya uang banyak yang ada di Bank Pembangunan Asia untuk membangun bendungan, dipindahkan ke daerah lain saja yang dampaknya tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan setempat.”

Ank, Juni 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (8/6/2014) Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat Jakarta merencanakan pembangunan bendungan di Sungai Warsamson, Sorong, untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 40 megawatt. Pembangunan bendungan ini akan menaikkan air, menggenangi lahan dan kawasan hutan setempat seluas lebih dari 4000 hektar. Diperkirakan proyek ini akan menenggelamkan kampung sekitar Sungai Warsamson.

    Yosua Ulim, Ketua Dewan Adat Distrik Makbon, menjelaskan “Ada empat kampung yang akan dipindahkan dan terkena dampak langsung dari pembangunan bendungan tersebut, yakni: Kampung Malagasi dan Batu Lubang Pantei, Distrik Makbon, serta Kampung Kuakeik dan Kalalou, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong”. Kampung Malagasi yang terletak sekitar 500 meter dari tepi sungai akan tenggelam dan juga kampung-kampung dihulu sungai. Kampung-kampung tersebut didiami oleh masyarakat adat Moi Kalasan.

    Penyandang dana, Asean Development Bank (ADB), sudah melakukan konsultasi beberapa kali dengan masyarakat adat Moi di Distrik Makbon dan Klayili, maupun di tingkat kabupaten. Pada pertemuan konsultasi public rencana pembangunan PLTA di Distrik Makbon, 23 Mei 2014, masyarakat adat Moi di Distrik Makbon menyatakan menolak dengan tegas rencana pembangunan PLTA dan tidak memberikan izin untuk dilakukan survey dilapangan.

    “Kami menolak proyek pembangunan tersebut, masyarakat 100 % tidak bisa terima karena merugikan masyarakat. Kampung kami ditenggelamkan, tempat keramat hilang, tempat bersejarah hilang, tanah hutan tempat berkebun dan tempat mencari masyarakat hilang, sampai pada pemindahan penduduk. Bukan hilang hanya untuk besok atau lusa, tetapi selama-lamanya” tutur Yosua Ulim.

    Masyarakat setempat juga sudah siap jika pemerintah tidak membangun penerangan listrik untuk kampung. “Kami ini butuh penerangan listrik, kebutuhan masyarakat semakin berkembang setiap hari, semua menginginkan penerangan itu, tetapi penerangan listrik yang bagaimana? jikalau hanya membawa dampak merugikan, masyarakat tetap menolak. Kalau pemerintah tidak mau bangun kami dengan barang lain hanya karena PLTA tidak jadi, biar sudah kami seperti ini. Kalau tidak ada minyak, kita duduk gelap, kembali pakai damar saja, seperti orang tua dulu. Tetapi kalau dampak itu menguntungkan masyarakat, kami mau” ungkap Yosua Ulin.

    Minimnya Informasi Proyek

    Proyek pembangunan bendungan dan PLTA di sungai Warsamson sudah dibicarakan dalam berbagai media lokal sejak tahun 2013 lalu. Petugas PLN pusat, Jakarta, dan konsultan ADB telah beberapa kali bertemu masyarakat. Tetapi masyarakat belum mempunyai informasi memadai terkait rencana proyek. Masyarakat belum memegang dokumen informasi hasil survey awal dan rencana proyek. Informasi singkat hanya disampaikan secara oral dan informal oleh konsultan proyek, serta baru mendengar dari akademisi Unipa (Universitas Papua) Manokwari.

    Masyarakat hanya mengetahui proyek tersebut akan membendung Sungai Malalilis di Kampung Malagasi, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Bendungan dibangun disekitar lokasi air terjun, tidak jauh dari Pulau Bambu, delta sungai Malalilis. Bendungan tersebut akan menaikkan air sekitar 48 meter dan menggenangi kawasan hutan dan lahan sekitar 4.000 hektar. Akibatnya, menenggelamkan perkampungan penduduk di Malagasi, Distrik Makbon, Kampung Kuakeik dan Kalalou, Distrik Klayili, serta membawa dampak pada kampung sekitar, seperti: Kampung Batu Lubang Pantei, Malawor dan Makbon di Distrik Makbon.

    Dalam dokumen presentasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT, 2012), diketahui JICA (Japan International Cooperation Agency) telah melakukan studi kelayakan PLTA Warsamson pada tahuan 1996. Diketahui pula, tinggi bendungan yang efektif paling bawah 45 meter. Diperkirakan PLTA Warsamson berpotensi menghasilkan energy listrik sebesar 3 x 15,5 megawatt.

    Minimnya informasi proyek memberi kesan bahwa pengelola proyek tidak transparan dan ada yang ditutup-tutupi, entah apa. Yosua Ulim pernah protes kepada konsultan karena penyampaian yang kontroversial dan tidak terbuka, “Saya tanya bapak konsultan kah? Tapi dijawab tidak. Lalu saat pertemuan lain, orang tersebut memperkenalkan diri sebagai konsultan, apa maksudnya ini”, jelas Yosua Ulim.

    Ketidakjelasan informasi meningkatkan kecurigaan dan ketegangan dalam masyarakat, termasuk informasi bahwa ada orang tertentu yang sudah bertemu Wakil Bupati Sorong. Mereka menerima proyek dan meminta agar pihak PLN melakukan negosiasi kembali.

    Mempertahankan Tanah Adat

    Air Sungai Warsamson berasal dari anak kali di bukit-bukit sekitar daerah Klayili, Sorong Timur dan gunung-gunung di daerah Tambraw, sungainya panjang dan besar, bermuara dipantai utara daerah Makbon. Pada musim hujan tertentu, air sungai Warsamson dapat meluap naik hingga ketinggian air lebih dari dua meter pada permukaan normal, melewati jalan trans Papua. Kampung-kampung sekitar sungai akan tergenang hingga ke kampung-kampung di hulu.

    Masyarakat adat Moi yang tinggal dikampung-kampung sekitar Sungai Warsomson sangat mengenali lingkungan alam setempat. Mereka menganggap pembangunan bendungan Warsamson sudah pasti akan menenggelamkan perkampungan mereka, tanpa ada bendungan pun jika terjadi banjir dapat menenggelamkan kampung dan berdampak luas merusak dan menganggu lingkungan alam setempat, menghilangkan dan menyulitkan akses masyarakat memanfaatkan sumber-sumber kehidupannya.

    Bendungan akan menenggelamkan tempat penting buat masyarakat, seperti: tempat keramat, tempat bersejarah, tempat mencari dan sebagainya. Yosua Ulim menceritakan tempat keramat dan bersejarah milik marga mereka ada ditengah sungai, seperti: Ulim Batu Rumah, batu berbentuk rumah dan batu menyerupai manusia, ceritanya mirip Maling Kundang. “Kalau kita cerita pada anak cucu tentang sejarah tempat batu milik marga, tetapi kalau batu tersebut untuk selamanya tenggelam, mereka tanya mana buktinya, ini masalah. Identitas marga kami hilang”, ungkap Yosua Ulin.

    Masyarakat masih hidup sangat tergantung pada tanah dan hutan sekitar. John Sapissa menceritakan bahwa masyarakat sehari-harinya masih mengusahakan hasil bumi disekitar Sungai Warsomson, seperti: berburu babi, lau-lau, kasuari, kalau musim buah-buahan, ada dusun cempedak dan langsat. Marga pemilik daerah tersebut tidak bisa ambil ditempat lain. Tetapi kalau sudah tergenang air dan mereka tidak bisa makan disitu. Mereka malu dan terpaksa ambil hasil punya orang lain, kena sangsi denda. Masyarakat lain bisa protes, “Kenapa berikan kau punya tempat, lalu kau mau makan, berharap saya punya, tidak benar itu”, jelas John Sapissa.

    Pemindahan penduduk keluar dari kampung asal ke kampung baru sangat sulit bagi masyarakat adat setempat, karena mereka sudah hidup terbiasa dengan lingkungan setempat dan menjadi tuan pemi;ik di negeri sendiri, sedangkan jika dipindahkan ketempat baru, biasanya masyarakat malu dan tidak bebas tinggal karena hanya menjadi tamu di daerah orang lain. “Masyarakat jadi sensitive terhadap lingkungannya. Mereka tidak mau dengar pemilik tanah maki memarahi anjing, ayam kah. Kalimat tersebut menimbulkan penafsiran lain bagi penduduk pendatang, dianggap sebagai kata sindiran”, jelas Yosua Ulim. Masyarakat di pesisir pantai juga tidak biasa dan kesulitan jika tinggal di gunung, demikian sebaliknya.

    Diperkirakan dampak lingkungan dari proyek ini akan mempengaruhi ekosistem pesisir dan dusun-dusun teluk Dorei dan lembah Warsamsun. Dusun tersebut merupakan sumber pangan dan tempat mata pencaharian masyarakat dari berbagai kampung pesisir dan darat, utamanya hasil cempedak, langsat dan sagu, serta ikan. Perubahan lingkungan teluk Dorei yang rusak akan menurunkan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

    Pihak PLN menyampaikan akan mengganti kerugian masyarakat. “Segala masalah binatang, masalah ganti rugi tanah adat akan digantikan. Mereka akan pindahkan kampung dan membangun kampung baru dengan perumahan, gereja, penerangan listrik, biaya makan dan biaya hidup akan disiapkan. Juga menjanjikan membawa masyarakat studi banding ke daerah luar Papua”, cerita Jusuf Kadakolo, tokoh masyarakat adat Moi di Kampung Makbon, tentang janji-janji PLN kepada masyarakat.

    Masyarakat tidak cepat percaya dengan janji-janji ganti rugi dan pembangunan karena sudah kapok dengan janji perusahaan yang mengambil hasil hutan kayu di daerah setempat “Kami sudah punya pengalaman dengan perusahaan yang masuk di daerah ini dan janji-janjinya, seperti: perusahaan kayu PT. Intimpura menjanjikan rumah, biaya sekolah dan lain-lain. Janji diatas kertas manis, tetapi pelaksanaan dilapangan nol besar. Tanah hilang dan kayu tidak dibayar, sampai hari ini masyarakat dipedalaman masih begini dan tanah menjadi tandus”, ungkap Jusuf Kadakolo.

    Masyarakat bertekad akan mempertahankan tanah adatnya dan tidak mau kompromi dengan rencana pembangunan bendungan, “Masyarakat tidak mau kehilangan tanah, ingin tetap hidup diatas tanah adatnya, bukan diatas tanah adat orang lain. Biar dipaksakan hingga matahari tenggelam, didatangkan aparat, kami tidak mau dipindahkan”, ungkap Jusuf Kadakolo.

    Yosua Ulim mengatakan, “Lebih baik, kitorang punya uang banyak yang ada di Bank Pembangunan Asia untuk membangun bendungan, dipindahkan ke daerah lain saja yang dampaknya tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan setempat.”

    Ank, Juni 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on