Catatan Komnas HAM 6 juni 2014.

JAKARTA, Pusaka,-Proyek Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia ( MP3EI), tidak jauh beda dengan konsep orde baru, bahkan proyek semacam ini pernah diterapkan pemerintahan kolonial tahun 1830. Kesamaan konsep itu berdasar pada orientasi ekonomi di ukur melalui banyaknya output barang serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Perumus MP3EI masih menggangap bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi, dapat menurunkan laju kemiskinan. Padahal konsep ekonomi semacam itu telah gagal dan rentan terhadap hantaman resesi global.

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Pihri Buhaerah memaparkan hal itu dalam acara diskusi terbatas Komnas HAM, bertema : Pembangunan Untuk Presiden Baru dan Refleksi Kritis Atas MP3EI (10/6/2014) di gedung Komnas HAM RI, Jakarta Pusat. Ketika memaparkan kajian, pria yang bekerja di Komnas HAM sejak 2004 lalu ini merujuk pengalaman orde baru, bahwa penerapan resep ekonomi dengan mengandalkan pertumbuhan, bukan sejahtera yang dicapai, melainkan krisis yang mendalam dan pelanggaran HAM.

“Anehnya, dengan berbagai pengalaman krisis itu, hingga kini pembangunan ekonomi nasional tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang elitis”, terangnya.

Komnas HAM juga mendapat laporan, jika proyek MP3EI banyak menuai kasus yang berpotensi melanggar HAM. Contohnya kasus PT Weda Bay Nikel di Halmahera-Maluku dan MIFEE di Papua. kasus itu mencerminkan jika proyek MP3EI dipaksa berjalan tanpa memberi informasi menyeluruh dan menghormati hak-hak masayarakat adat. Kasus tersebut timbul, merupakan bukti, bahwa penggagas MP3EI tidak menempatkan HAM sebagai pusat analisinya.

“MP3EI adalah konsep pembangunan yang tidak berbasis HAM, dengan menempatkan HAM sebaagai efek pembangunan semata. Presiden mendatang harus menempatkan HAM di hulu pembangunan, bukan di hilir setelah rakyat menjadi korban. Karenanya, Presiden mendatang perlu meninjau ulang keberlangsungan proyek MP3EI”.

Edi Muslim, dari Komite Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (KP3EI), yakni kepanitian di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjalankan proyek MP3EI menyebut, bahwa MP3EI memiliki gagasan yang mengedepankan prinsip keterbukaan. Seluruh dokumen bisa di akses publik. Ia katakan, jika dokumen itu bermasalah, tidak menutup kemungkinan untuk di review, namun ia berharap bahwa MP3EI tidak kembali pada titik nol.

“Kami tidak menampik jika analisis HAM absen dalam instrument MP3EI. Kami membuka ruang diskusi untuk itu, tapi ya jangan sampai berhenti, karena tidak sedikit modal yang telah dikeluarkan”.

Ia juga meyakini, konsep MP3EI bertujuan baik, jika ada kelemahan, tidak berarti seluruh gagasan proyek berdampak negatif.

Peneliti Sajogyo Institut, Dian Yanuardi, yang telah melakukan penelitian dampak MP3EI di beberapa wilayah, menyanggah pernyataan itu. Menurutnya, dinamika putaran modal internasional merupakan pendorong utama lahirnya MP3EI. Resesi global sebagai pijakan awal digagasanya proyek ini.

“Ini bukan gagasan cemerlang SBY. MP3EI memang harus ada, karena modal internasional menginginkan konsep ini. Pebisnis meminati proyek ini, gagasannya dirancang untuk melayani kepentingan bisnis, tak lebih”, ungkap Dian.

MP3EI merupakan proyek ekonomi nasional yang perlu menjadi bahan pertimbangan Presiden mendatang. Namun jika rekomendasi atas proyek ini hanya “perlu di tinjau ulang”, khawatir proyek ini masih membuka celah yang melegalisasi pelanggaran HAM. Karena MP3EI digagas dan direncanakan berbatas pada pemerintah dan pengusaha tanpa melibatkan masyarakat luas, juga membaca kondisi terkini bangsa ini yang semakin terperosok dalam kubangan krisis, idealnya Presiden mendatang harus menghentikan MP3EI yang pro bisnis ini. (AP).

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Catatan Komnas HAM 6 juni 2014.

    JAKARTA, Pusaka,-Proyek Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia ( MP3EI), tidak jauh beda dengan konsep orde baru, bahkan proyek semacam ini pernah diterapkan pemerintahan kolonial tahun 1830. Kesamaan konsep itu berdasar pada orientasi ekonomi di ukur melalui banyaknya output barang serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Perumus MP3EI masih menggangap bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi, dapat menurunkan laju kemiskinan. Padahal konsep ekonomi semacam itu telah gagal dan rentan terhadap hantaman resesi global.

    Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Pihri Buhaerah memaparkan hal itu dalam acara diskusi terbatas Komnas HAM, bertema : Pembangunan Untuk Presiden Baru dan Refleksi Kritis Atas MP3EI (10/6/2014) di gedung Komnas HAM RI, Jakarta Pusat. Ketika memaparkan kajian, pria yang bekerja di Komnas HAM sejak 2004 lalu ini merujuk pengalaman orde baru, bahwa penerapan resep ekonomi dengan mengandalkan pertumbuhan, bukan sejahtera yang dicapai, melainkan krisis yang mendalam dan pelanggaran HAM.

    “Anehnya, dengan berbagai pengalaman krisis itu, hingga kini pembangunan ekonomi nasional tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang elitis”, terangnya.

    Komnas HAM juga mendapat laporan, jika proyek MP3EI banyak menuai kasus yang berpotensi melanggar HAM. Contohnya kasus PT Weda Bay Nikel di Halmahera-Maluku dan MIFEE di Papua. kasus itu mencerminkan jika proyek MP3EI dipaksa berjalan tanpa memberi informasi menyeluruh dan menghormati hak-hak masayarakat adat. Kasus tersebut timbul, merupakan bukti, bahwa penggagas MP3EI tidak menempatkan HAM sebagai pusat analisinya.

    “MP3EI adalah konsep pembangunan yang tidak berbasis HAM, dengan menempatkan HAM sebaagai efek pembangunan semata. Presiden mendatang harus menempatkan HAM di hulu pembangunan, bukan di hilir setelah rakyat menjadi korban. Karenanya, Presiden mendatang perlu meninjau ulang keberlangsungan proyek MP3EI”.

    Edi Muslim, dari Komite Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (KP3EI), yakni kepanitian di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjalankan proyek MP3EI menyebut, bahwa MP3EI memiliki gagasan yang mengedepankan prinsip keterbukaan. Seluruh dokumen bisa di akses publik. Ia katakan, jika dokumen itu bermasalah, tidak menutup kemungkinan untuk di review, namun ia berharap bahwa MP3EI tidak kembali pada titik nol.

    “Kami tidak menampik jika analisis HAM absen dalam instrument MP3EI. Kami membuka ruang diskusi untuk itu, tapi ya jangan sampai berhenti, karena tidak sedikit modal yang telah dikeluarkan”.

    Ia juga meyakini, konsep MP3EI bertujuan baik, jika ada kelemahan, tidak berarti seluruh gagasan proyek berdampak negatif.

    Peneliti Sajogyo Institut, Dian Yanuardi, yang telah melakukan penelitian dampak MP3EI di beberapa wilayah, menyanggah pernyataan itu. Menurutnya, dinamika putaran modal internasional merupakan pendorong utama lahirnya MP3EI. Resesi global sebagai pijakan awal digagasanya proyek ini.

    “Ini bukan gagasan cemerlang SBY. MP3EI memang harus ada, karena modal internasional menginginkan konsep ini. Pebisnis meminati proyek ini, gagasannya dirancang untuk melayani kepentingan bisnis, tak lebih”, ungkap Dian.

    MP3EI merupakan proyek ekonomi nasional yang perlu menjadi bahan pertimbangan Presiden mendatang. Namun jika rekomendasi atas proyek ini hanya “perlu di tinjau ulang”, khawatir proyek ini masih membuka celah yang melegalisasi pelanggaran HAM. Karena MP3EI digagas dan direncanakan berbatas pada pemerintah dan pengusaha tanpa melibatkan masyarakat luas, juga membaca kondisi terkini bangsa ini yang semakin terperosok dalam kubangan krisis, idealnya Presiden mendatang harus menghentikan MP3EI yang pro bisnis ini. (AP).

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on