PALANGKA RAYA–Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam arahannya pada sosialisasi perpajakan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di Hotel Aquarius, belum lama ini, mengatakan, terindikasi terjadinya kerugian negara atau daerah yang cukup besar akibat tata kelola pertambangan yang tidak menggunakan prinsip clear and clean(CnC).

Baik dalam hal perizinan yaitu izin usaha pertembangan (IUP), kewajiban pajak, jaminan reklamasi, tidak dilaporkannya produksi dengan benar, dan lain sebagainnya.

Sementara berdasarkan data per 1 April 2014, jumlah IUP di Kalteng yang terdaftar di Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM yaitu sebanyak 866  IUP. Namun dari data tersebut, hanya 555 IUP atau 64 persen yang sudah memenuhi prinsip CnC dalam berusaha.

Sedangkan 311 IUP atau 36 persennya belum memenuhi prinsip CnC dalam berusaha. Dari 311 IUP tersebut, 187 IUP yang terkait dengan permasalahan wilayah yaitu, tumpang tindih sama komoditas sebanyak 51 IUP, tumpang tindih beda komoditas 58 IUP, tumpang tindih kewenangan 64 IUP, dan masalah koordinat 14 IUP.

Selain itu, juga terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan yaitu, tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi seluas 9.002,38 Ha, tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung 124.897,19 Ha, tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 3.433.001,52 Ha.

Sementara dari 866 IUP yang ada tersebut, baru 222 atau 25,64 persen yang NPWPnya terdaftar di Kanwil Pajak Kalselteng, 303 atau 57,71 persen yang NPWP nya terdaftar di luar Kanwil Pajak Kalselteng, dan 341 atau 39,38 persen yang belum teridentifikasi oleh Kanwil Pajak Kalselteng.

Dengan NPWP nya yang masih terdaftar di luar atau belum memiliki NPWP lokasi Kalteng tersebut, maka mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemprov Kalteng dan kabupaten/kota yaitu kehilangan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan.

Seperti bagi hasil pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 25, 26 dan 29, serta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bagi hasil bukan pajak dari sumber daya alam berupa landrent dan royalty, sesuai PP No 55/2005 tentang dana perimbangan, ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Syahril Tarigan mengatakan, saat ini pihaknya sedang bersiap-siap untuk mengevaluasi satu-persatu IUP yang ada. Pihaknya saat ini sedang mempersiapkan standard operating procedure (SOP) dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga diharapkan evaluasi tersebut betul-betul dalam kerangka aturan yang jelas dan pasti.

Dengan payung hukum yang jelas dan dibantu petugas dari kabupaten/kota, dia berharap agar penyelesaian penertiban perizinan yang tumpang tindih itu dapat rampung pada akhir Oktober 2014 mendatang. dkw

sumber : http://www.media.hariantabengan.com/index/detail/id/39700

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PALANGKA RAYA–Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam arahannya pada sosialisasi perpajakan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di Hotel Aquarius, belum lama ini, mengatakan, terindikasi terjadinya kerugian negara atau daerah yang cukup besar akibat tata kelola pertambangan yang tidak menggunakan prinsip clear and clean(CnC).

    Baik dalam hal perizinan yaitu izin usaha pertembangan (IUP), kewajiban pajak, jaminan reklamasi, tidak dilaporkannya produksi dengan benar, dan lain sebagainnya.

    Sementara berdasarkan data per 1 April 2014, jumlah IUP di Kalteng yang terdaftar di Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM yaitu sebanyak 866  IUP. Namun dari data tersebut, hanya 555 IUP atau 64 persen yang sudah memenuhi prinsip CnC dalam berusaha.

    Sedangkan 311 IUP atau 36 persennya belum memenuhi prinsip CnC dalam berusaha. Dari 311 IUP tersebut, 187 IUP yang terkait dengan permasalahan wilayah yaitu, tumpang tindih sama komoditas sebanyak 51 IUP, tumpang tindih beda komoditas 58 IUP, tumpang tindih kewenangan 64 IUP, dan masalah koordinat 14 IUP.

    Selain itu, juga terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan yaitu, tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi seluas 9.002,38 Ha, tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung 124.897,19 Ha, tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 3.433.001,52 Ha.

    Sementara dari 866 IUP yang ada tersebut, baru 222 atau 25,64 persen yang NPWPnya terdaftar di Kanwil Pajak Kalselteng, 303 atau 57,71 persen yang NPWP nya terdaftar di luar Kanwil Pajak Kalselteng, dan 341 atau 39,38 persen yang belum teridentifikasi oleh Kanwil Pajak Kalselteng.

    Dengan NPWP nya yang masih terdaftar di luar atau belum memiliki NPWP lokasi Kalteng tersebut, maka mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemprov Kalteng dan kabupaten/kota yaitu kehilangan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan.

    Seperti bagi hasil pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 25, 26 dan 29, serta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bagi hasil bukan pajak dari sumber daya alam berupa landrent dan royalty, sesuai PP No 55/2005 tentang dana perimbangan, ujarnya.

    Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Syahril Tarigan mengatakan, saat ini pihaknya sedang bersiap-siap untuk mengevaluasi satu-persatu IUP yang ada. Pihaknya saat ini sedang mempersiapkan standard operating procedure (SOP) dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga diharapkan evaluasi tersebut betul-betul dalam kerangka aturan yang jelas dan pasti.

    Dengan payung hukum yang jelas dan dibantu petugas dari kabupaten/kota, dia berharap agar penyelesaian penertiban perizinan yang tumpang tindih itu dapat rampung pada akhir Oktober 2014 mendatang. dkw

    sumber : http://www.media.hariantabengan.com/index/detail/id/39700

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on