PONTIANAKPost-Sekitar 60 persen penduduk Kalimantan Barat masih mengantungkan hidup dari aktivitas pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar 25 persen dari total produk domestik bruto Kalbar. Kontribusi ini boleh dikatakan dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Demikian disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kalbar Lensus Kandri dalam acara High Level Meeting Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Menjamin Ketahanan Pangan di Kalbar, Senin (16/6).

Hadir dalam acara yang dihelat Lembaga Gemawan ini Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Kepala Bapedda Sambas Daryanto, serta Kepala Bagian Kebutuhan Pangan Kabupaten Kubu Raya A Rahim. Lensus Kandri menyatakan, banyak lahan pertanian di Kalbar yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. “Perubahan ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi pertanian, khususnya pertanian pangan,” ujar Lensus Kandri yang berbicara dalam kapasitas mewakili Gubernur Kalbar.

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, lanjut Lensus, telah mendorong terjadinya peralihan lahan produktif menjadi areal perumahan dan bangunan. “Akibatnya ketersediaan lahan pertanian produktif menurun dan terus mengancam terjadinya penurunan produksi pangan. Padahal pangan merupakan persoalan krusial yang harus ditangani dengan serius karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap individu,” ungkapnya.

Menurut Lensus, kerawanan pangan akan menjadi sebuah malapetaka bagi sebuah negara. Karena itu, harus dicari solusi dan alternatif untuk mengatasi kerawanan pangan tersebut. “Gubernur telah memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura untuk melakukan peningkatan produktivitas, melakukan perluasan areal tanam dan memantapkan pengelolaan lahan pertanian yang telah tersedia,” kata Lensus.

Pemerintah telah menetapkan target pencapaian surplus beras nasional sebesar 10 juta ton pada 2014. Dari target nasional tersebut dibagi ke seluruh provinsi yang termasuk potensial untuk memujudkannya, termasuk Kalimantan Barat. “Kalbar menargetkan bisa mencapai surplus beras sebesar 350 ribu ton pada 2014,” katanya.

Mengutip Data BPS Tahun 20012, Direktur Lembaga Gemawan Laili Khairnur mengatakan, meski kecukupan pangan terutama beras, jagung, dan ubi kayu dan ubi jalar di Kalbar mengalami surplus, tetapi sebaran produksinya tidak merata. Akibatnya, enam kabupaten, yakni Sanggau, Melawi, Kota Pontianak, Singkawang, Sekadau dan Ketapang mengalami defisit pangan. “Artinya, enam kabupaten atau kota yang mengalami defisit pangan tersebut disuplai oleh delapan kabupaten lain yang surplus produksi pangannya, ditambah arus impor bahan pangan yang masuk dan beredar di Kalbar,” ungkapnya.

Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mempresentasikan keberhasilan Kayong Utara yang dipimpinnya dalam pengembangan pertanian pangan. Menurut Hildi, Kayong Utara telah berhasil meningkatkan produksi pertanian setiap tahunnya. Pada 2009 misalnya, kabupaten ini memproduksi 50.536 ton padi, sementara pada 2013 naik menjadi 69.175 ton. Peningkatan produksi padi ini salah satunya disumbangkan perluasan lahan panen di wilayah itu, dari 15.228 hektar pada 2009 menjadi 21.526 pada 2013.

Menurut Hildi, kunci peningkatan produksi pertanian adalah pada sisi efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian. Semua itu dilakukan agar mampu bersaing “di pasar” untuk mengutamakan ketahanan pangan. Hildi menyatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah. Caranya dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan dan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. (her/mrd)

Sumber:

http://www.pontianakpost.com/metropolis/15970-kalbar-rawan-pangan.html

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PONTIANAKPost-Sekitar 60 persen penduduk Kalimantan Barat masih mengantungkan hidup dari aktivitas pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar 25 persen dari total produk domestik bruto Kalbar. Kontribusi ini boleh dikatakan dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Demikian disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kalbar Lensus Kandri dalam acara High Level Meeting Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Menjamin Ketahanan Pangan di Kalbar, Senin (16/6).

    Hadir dalam acara yang dihelat Lembaga Gemawan ini Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Kepala Bapedda Sambas Daryanto, serta Kepala Bagian Kebutuhan Pangan Kabupaten Kubu Raya A Rahim. Lensus Kandri menyatakan, banyak lahan pertanian di Kalbar yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. “Perubahan ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi pertanian, khususnya pertanian pangan,” ujar Lensus Kandri yang berbicara dalam kapasitas mewakili Gubernur Kalbar.

    Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, lanjut Lensus, telah mendorong terjadinya peralihan lahan produktif menjadi areal perumahan dan bangunan. “Akibatnya ketersediaan lahan pertanian produktif menurun dan terus mengancam terjadinya penurunan produksi pangan. Padahal pangan merupakan persoalan krusial yang harus ditangani dengan serius karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap individu,” ungkapnya.

    Menurut Lensus, kerawanan pangan akan menjadi sebuah malapetaka bagi sebuah negara. Karena itu, harus dicari solusi dan alternatif untuk mengatasi kerawanan pangan tersebut. “Gubernur telah memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura untuk melakukan peningkatan produktivitas, melakukan perluasan areal tanam dan memantapkan pengelolaan lahan pertanian yang telah tersedia,” kata Lensus.

    Pemerintah telah menetapkan target pencapaian surplus beras nasional sebesar 10 juta ton pada 2014. Dari target nasional tersebut dibagi ke seluruh provinsi yang termasuk potensial untuk memujudkannya, termasuk Kalimantan Barat. “Kalbar menargetkan bisa mencapai surplus beras sebesar 350 ribu ton pada 2014,” katanya.

    Mengutip Data BPS Tahun 20012, Direktur Lembaga Gemawan Laili Khairnur mengatakan, meski kecukupan pangan terutama beras, jagung, dan ubi kayu dan ubi jalar di Kalbar mengalami surplus, tetapi sebaran produksinya tidak merata. Akibatnya, enam kabupaten, yakni Sanggau, Melawi, Kota Pontianak, Singkawang, Sekadau dan Ketapang mengalami defisit pangan. “Artinya, enam kabupaten atau kota yang mengalami defisit pangan tersebut disuplai oleh delapan kabupaten lain yang surplus produksi pangannya, ditambah arus impor bahan pangan yang masuk dan beredar di Kalbar,” ungkapnya.

    Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mempresentasikan keberhasilan Kayong Utara yang dipimpinnya dalam pengembangan pertanian pangan. Menurut Hildi, Kayong Utara telah berhasil meningkatkan produksi pertanian setiap tahunnya. Pada 2009 misalnya, kabupaten ini memproduksi 50.536 ton padi, sementara pada 2013 naik menjadi 69.175 ton. Peningkatan produksi padi ini salah satunya disumbangkan perluasan lahan panen di wilayah itu, dari 15.228 hektar pada 2009 menjadi 21.526 pada 2013.

    Menurut Hildi, kunci peningkatan produksi pertanian adalah pada sisi efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian. Semua itu dilakukan agar mampu bersaing “di pasar” untuk mengutamakan ketahanan pangan. Hildi menyatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah. Caranya dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan dan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. (her/mrd)

    Sumber:

    http://www.pontianakpost.com/metropolis/15970-kalbar-rawan-pangan.html

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on