Jakarta, 4/6/2014. Sungai Degeuwo secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, Propinsi Papua. Sungai ini diapit oleh kawasan hutan yang berstatus lindung dan juga sebagian hutan adat yang merupakan objek moratorium dan tidak boleh dibebani ijin baru. Sungai Degeuwo merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat Suku Moni, Wolani dan Mee. Masyarakat adat dilingkungan sungai ini hidup rukun, tentram dan merasakan kesejahteraan dari kelimpahan alam setempat. Namun hal itu kini sulit didapat, yang ada justru timbul masalah.

Masyarakat adat setempat mengeluh, sebab, sejak beroprasinya pertambangan ilegal tahun 2001 dan kini hadir pula perusahaan tambang tambang tanpa ijin asal Australia yaitu PT. West Wits Mining dan PT. Marta Mining, telah menyebabkan air dan ekosistem Sungai Degeuwo tercemar. Hal ini disebabkan karena adanya buangan limbah cair berbahan Mercury keperairan sungai.

Lebih dari itu, permasalahan terus bermunculan. Hutan lindung mulai gundul karena tindak illegal logging dan penghancuran sengaja oleh perusahaan tambang. Selain itu, terjadi pula kekerasan yang telah menjurus pada pelanggaran HAM. Bahkan perselisihan antar suku dan perselisihan antar warga dengan pengusaha tambang, warga dengan pengusaha hiburan hingga timbulnya wabah penyakit HIV/AIDS.

Menurut Warga Papua disini, pertambangan ilegal sulit ditutup karena mendapat pengawalan dari oknum aparat kemanan, sedangkan pertambangan yang dinyatakan memiliki izin ternyata tidak memiliki AMDAL dan memiliki pula instalasi pengolahan limbah tailing. Lebih jauh perusahaan tambang ini tidak mendapat persetujuan rakyat.

Dampak dari penjarahan ilegal ini berujung pada perampasan tanah masyarakat adat, penghancuran rumah, kebun, bukit dan tempat–tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Menurut warga, salah satu peristiwa memilukan terjadi pada 26 September 2013 silam oleh PT. Madinah Qurrata Ain. Kasus kekerasan kerap dialami warga Degeuwo dan belanjut hingga sekarang tanpa ada sikap dari negara ini.

Melihat situasi sedemian parah, masyarakat kemudian bergerak dengan membentuk lembaga pengembangan masyarakat adat (LPMA Swamemo). Organisasi yang dibentuk atas prakarsa tiga suku (Moni, Wolani dan Mee) diharapkan menjadi juru bicara masyarakat dalam menghadapi penindasan dan ketidak adilan.

Melihat hadirnya industri tambang justeru membawa kerusakan lingkungan dan kesengsaraan bagi warga adat, bukanya kesejahteraan, maka kami meminta pemerintah agar menutup 26 perusahaan tambang khususnya PT. Madinah Qurrata Air, PT. Martha Mining, PT. Komputer Warga sangat berharap bisa hidup rukun kembali dan tentram serta mampu bertahan hidup dengan mengandalkan dukungan layanan alam. Karena itu kami warga Papua yang hadir ke Jakarta ini mengharapkan pula dukungan organisasi lingkungan di nasional dalam rangka penyelamatan lingkungan khsusunya Sungai Degeuwo di Paniai, Papua.

Pada jumpa pers yang diselenggarakan di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, hadir ketua LPMA Swamemo-Thobias Bagabau, Perwakilan dari WALHI, AMAN dan Yayasan PUSAKA. Masyarakat mendesak pemerintah kabupaten Paniai, Gubernur Papua dan pihak Kepolisian agar menindak para pelaku penambangan baik legal maupun ilegal yang merusak dan bikin kotor daerah mereka.

Kontak person:

Thobias Bagabau ( Ketua LPMA Swamemo) Papua, 0821 9952 3687

Mukri Friatna (Manajer Penanganan Bencana WALHI Nasional) 0812 882 44445

Erasmus Cahyadi (PP AMAN) 0813 86911075

April perlindungan (PUSAKA) 081274630560

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, 4/6/2014. Sungai Degeuwo secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, Propinsi Papua. Sungai ini diapit oleh kawasan hutan yang berstatus lindung dan juga sebagian hutan adat yang merupakan objek moratorium dan tidak boleh dibebani ijin baru. Sungai Degeuwo merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat Suku Moni, Wolani dan Mee. Masyarakat adat dilingkungan sungai ini hidup rukun, tentram dan merasakan kesejahteraan dari kelimpahan alam setempat. Namun hal itu kini sulit didapat, yang ada justru timbul masalah.

    Masyarakat adat setempat mengeluh, sebab, sejak beroprasinya pertambangan ilegal tahun 2001 dan kini hadir pula perusahaan tambang tambang tanpa ijin asal Australia yaitu PT. West Wits Mining dan PT. Marta Mining, telah menyebabkan air dan ekosistem Sungai Degeuwo tercemar. Hal ini disebabkan karena adanya buangan limbah cair berbahan Mercury keperairan sungai.

    Lebih dari itu, permasalahan terus bermunculan. Hutan lindung mulai gundul karena tindak illegal logging dan penghancuran sengaja oleh perusahaan tambang. Selain itu, terjadi pula kekerasan yang telah menjurus pada pelanggaran HAM. Bahkan perselisihan antar suku dan perselisihan antar warga dengan pengusaha tambang, warga dengan pengusaha hiburan hingga timbulnya wabah penyakit HIV/AIDS.

    Menurut Warga Papua disini, pertambangan ilegal sulit ditutup karena mendapat pengawalan dari oknum aparat kemanan, sedangkan pertambangan yang dinyatakan memiliki izin ternyata tidak memiliki AMDAL dan memiliki pula instalasi pengolahan limbah tailing. Lebih jauh perusahaan tambang ini tidak mendapat persetujuan rakyat.

    Dampak dari penjarahan ilegal ini berujung pada perampasan tanah masyarakat adat, penghancuran rumah, kebun, bukit dan tempat–tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Menurut warga, salah satu peristiwa memilukan terjadi pada 26 September 2013 silam oleh PT. Madinah Qurrata Ain. Kasus kekerasan kerap dialami warga Degeuwo dan belanjut hingga sekarang tanpa ada sikap dari negara ini.

    Melihat situasi sedemian parah, masyarakat kemudian bergerak dengan membentuk lembaga pengembangan masyarakat adat (LPMA Swamemo). Organisasi yang dibentuk atas prakarsa tiga suku (Moni, Wolani dan Mee) diharapkan menjadi juru bicara masyarakat dalam menghadapi penindasan dan ketidak adilan.

    Melihat hadirnya industri tambang justeru membawa kerusakan lingkungan dan kesengsaraan bagi warga adat, bukanya kesejahteraan, maka kami meminta pemerintah agar menutup 26 perusahaan tambang khususnya PT. Madinah Qurrata Air, PT. Martha Mining, PT. Komputer Warga sangat berharap bisa hidup rukun kembali dan tentram serta mampu bertahan hidup dengan mengandalkan dukungan layanan alam. Karena itu kami warga Papua yang hadir ke Jakarta ini mengharapkan pula dukungan organisasi lingkungan di nasional dalam rangka penyelamatan lingkungan khsusunya Sungai Degeuwo di Paniai, Papua.

    Pada jumpa pers yang diselenggarakan di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, hadir ketua LPMA Swamemo-Thobias Bagabau, Perwakilan dari WALHI, AMAN dan Yayasan PUSAKA. Masyarakat mendesak pemerintah kabupaten Paniai, Gubernur Papua dan pihak Kepolisian agar menindak para pelaku penambangan baik legal maupun ilegal yang merusak dan bikin kotor daerah mereka.

    Kontak person:

    Thobias Bagabau ( Ketua LPMA Swamemo) Papua, 0821 9952 3687

    Mukri Friatna (Manajer Penanganan Bencana WALHI Nasional) 0812 882 44445

    Erasmus Cahyadi (PP AMAN) 0813 86911075

    April perlindungan (PUSAKA) 081274630560

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on