Awal pendulangan emas di Daerah ini hanya di lakukan oleh masyarakat asli suku walani, mee dan moni (dulang tradisional). Daerah ini mulai dilirik oleh pihak luar sejak tahun 2002. Informasi tentang adanya kandungan biji emas di daerah ini juga mengundang hadirnya masyarakat dari Timur-Timur/NTT, Makassar, Manado/Sanger, Talaud dan Jawa. Ditambah hadirnya pengusaha illegal beroperasi.

emas-papua9-marta-mining

Persaingan pun ketat, suku asli terancam. Konflik di area ini akibat mencaplok tanah adat milik masyarakat adat setempat, dengan memakai institusi negara sebagai tameng untuk melindungi aktivitas penambangan ilegal. Menghadapi derasnya benturan represif dari pemodal yang pakai pihak keamanan, bagi suku setempat, tidak berdaya untuk melaporkan atau memberitahukan hal seperti ini kepada pihak aparat sehingga masyarakat adat kehilangan hak-hak kesulungan mereka.

Walaupun daerah ini termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Paniai namun pengurusan surat ijin dan sertifikat tanah oleh para pengusaha semuanya di urus di kabupaten Nabire.

Demi menguatkan semangat membela hak-hak sulung, pada tahun 2013 silam, tiga suku kemudian bangkit dan mengorganisir diri. Tujuan didirikannya ormas adat ini, semata-mata untuk kepentingan manusia dan keselamatan lingkungan hidup bagi masyarakat adat suku Walani, Mee dan Moni yang berada sepanjang sungai Degeuwo. Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO). Komunitas adat di sepanjang sungai Degeuwo dan Umumnya wilayah Meepago yang meliputi kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya kini berjuang bersama demi menggapai keadilan bagi negerinya.

Langkah dei langkah dilakukan. Pertemuan antara lintas pemerintah kabupaten Nabire dan Paniai, pihak penegak hukum Kapolres Kabupaten Nabire dan Paniai dan instansi terkait telah dilakukan, untuk menyampaikan persoalan penambangan illegal mining Degeuwo.

Salah satu langkah pertama yang telah dilakukan adalah meminta pemerintah setempat untuk meninjau dan menindak tegas pelaku perusahaan yang ikut menambang disini. Selain itu berkaitan dengan beberapa perusahaan salah satunya adalah perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, yang saat ini beroperasi di Amano dan lokasi 45 di Degeuwo.

degeuwo

Seruan Suku-Suku Terkait Masalah Degeuwo

Ketua Lembaga LPMA-SWAMEMO Thobias Bagubau, S. Ip menjelaskan berkaitan dengan eksplorasi penambangan liar illegal mining di sepanjang sungai Degeuwo Kabupaten Paniai dari tahun 2001-2013/2014.

Bersama aktivis jaringan LSM dan NGO telah mengadvokasi masalah kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM di lokasi pertambangan tersebut ke pihak pemerintah dearah maupun pemerintah propinsi, untuk memproses masalah tersebut melalui mekanisme negosiasi dengan pihak pengambil kebijakan yaitu pemerintah kabupaten Paniai, Nabire dan pemerintah provinsi Papua.

Namun, pihak tertentu dan instansi terkait yang berkepentingan di lokasi pertambangan emas dalam hal ini tidak menyikapi dengan serius sehingga lembaga LPMA SWAMEMO bersama masyarakat adat suku Walani, Mee dan Moni, merasa dirugikan atas kebijakan yang tidak berpihak kepada pemilik hak ulayat. Suku-suku asli setempat kemudian melakukan langkah-langkah advokasi ke titim lainnya dimana perusahaan gali-gali tanah untuk dapat emas dan merusak lingkungan.

Melalui LPMA SWAMEMO sebagai refresentatif masyarakat adat disepanjang sungai Degeuwo, fokus kepada lokasi Ndeotadi atau lokasi 99 kampung Ndeotadi distrik Bogobaida kabupaten Paniai. Disini ada PT. Madinah Qurrata Ain yang bekerja sama dengan perusahaan multi internasional yaitu PT. West Wits Mining, perusahaan dari Australia dan pemilik sahamnya adalah Mr. Michael Guinert.

Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2013. Dampak yang timbul akibat hadirnya perusahaan penjarah emas ini, antara lain; a). Pelanggaran HAM (Penembakan), b). Pengerusakan lingkungan hidup, c). Pengambilan dan perampasan kekayaan alam khususnya emas, d). Menularnya penyakit social HIV dan AIDS, dll.

Alpius Anoka, pemangku hak ulayat ini bilang bahwa pemilik hak ulayat sepanjang sungai Degeuwo sejak tahun 2003-2013 sering tertipuh oleh pengusaha dan perusahaan ilegal selama ini. kami tahu di daerah Degeuwo ini ada 3 perusahaan yaitu, PT. Madinah Qurrata Ain, PT. Martha mining dan PT. Computer. Menurut Alpius, pemilik PT. Madinah Qurrata Ain yaitu Hj. Dasir dan H. Ason. Mereka bekerja sama sepihak dengan perusahaan asal Australia (PT. West Wits mining). Sedangkan PT. Martha Mining pemiliknya ibu Antoh yaitu seorang ibu asal sorong-Papua Barat juga bekerja sama dengan perusahaan Australia. Lanjutnya, pemilik PT. Computer adalah H. Marsuki beroperasi di lokasi 81 dan sekitarnya.

Belum lagi, ada 26 pengusaha menengah yang selama ini beroperasi secara illegal, sehingga kami masyarakat adat dirugikan diatas hasil kekayaan kami. Sekarang lewat lembaga LPMA SWAMEMO kami mau tutup saja lebih bagus perusahaan-perusahaan itu. Mereka perusahaan besar tapi apa yang mereka buat terhadap masyarat pemilik hak ulayat? Semua itu (pengusaha), bagi kami mereka adalah pencuri, perampok dan penindas.

Damianus Ugipa, Tokoh pemuda Degeuwo, bilang PT. Madinah Qurrata ain, melakukan aktivitas pengambilan emas dan sekaligus kerjakan landing lapangan terbang yang tidak memenuhi sebuah prosedur atau surat resmi dari menteri perhubungan republik Indonesia bahkan kepada Dinas perhubungan provinsi Papua dan kabupaten sebab, kami masyarakat menilai hal yang sama juga terjadi di lokasi Baya biru karena hal semacam itu strategi perusahaan untuk mengambil kekayaan alam emas kami.

Apalagi sekarang PT. Qurrata Ain selalu janji-janji sama masyarakat kalau perusahaan akan buat ini dan itu. Sangat aneh lagi adalah PT. Madinah Qurrata Ain membuat surat palsu kesepakatan MOU antara PT. Madinah Qurrata ain dengan masyarakat adat Degeuwo. Masyarakat Degeuwo tidak pernah buat perjanjian, MOU ataupun tanda tangan dengan PT. Madinah Qurrata Ain.

Noas Degei (Pemilik Hak Ulayat Degeuwo). Persoalan penambangan illegal Degeuwo ini sangat sulit untuk diselesaikan, karena di daerah Degeuwo ini dijadikan daerah bisnis oleh oknum-oknum tertentu, yang mencari keuntungan sendiri bahkan perusahaan dan pengusaha yang kerja di Degeuwo selalu dibeking oleh TNI/POLRI, hal ini tidak mengherankan kalau sampai saat ini penambangan emas illegal degeuwo ini tidak pernah berhenti, padahal pihak lembaga LPMA SWAMEMO sudah melakukan advokasi ke tingkat Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, LSM/NGO dan instansi terkait lainnya.

Matias Nakapa (Kepala suku Walani), lahan yang biasanya masyarakat adat gunakan untuk berkebun dihancurkan, hutan dan gunung di gusur, rumah-rumah masyarakat dihancurkan, tempat-tempat keramat dihancurkan secara sepihak oleh pengusaha dan perusahaan tanpa kesepakatan dengan masyarakat pemilik ulayat. Lagi pula pelepasan tanah adat belum pernah dibayar sampai saat ini, sehingga lembaga LPMA SWAMEMO segera mengambil tindakan berkaitan dengan persoalan ini. Mohon supaya negara menghentikan persoalan penambangan illegal di sepanjang sungai Degeuwo, Paniai.

Ibu Natalia kobogau (Ketua APE), selama beberapa minggu belakangan ini, saya sendiri melakukan demo dan proses ke pihak PT. Madinah Qurrata Ain, bahwa saya bersama paitua welly magai dewan adat Bogobaida kami naik ke lokasi 45 dan 99 untuk menghentikan aktivitas PT. Madinah Qurrata Ain namun pada saat yang sama pihak PT. Madinah Qurrata Ain bersama Rombongan kapolres Nabire juga naik dan melarang kami untuk menghentikan aktivitas perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain di Degeuwo.

degeuwo.jpg1

Markus Nagapa (Tokoh Masyarakat Degeuwo), kami hari ini sangat tidak bisa naik ke kampong (kampung) halaman kami di Degeuwo karena kami ke bandara minta helikopter tapi, mereka suruh kami bayar Rp. 3.000.000,00,- per orang. Baik itu helikopternya H. Ary-PT. Madinah Qurrata Ain maupun H. Marsuki dan lain-lain, sehingga saya selaku pemilik hak ulayat lebih bagus aktivitas penerbangan helikopter ini dihentikan atau ditutup dulu, lalu pemerintah kabupaten Nabire atau Paniai bersama lembaga LPMA SWAMEMO dan pihak perusahaan harus duduk bersama, buat sebuah kesepakatan bersama mengenai aktivitas pelayanan penerbangan, maupun perusahaan illegal yang ada di sepanjang sungai Degeuwo untuk mencari sebuah solusi yang baik bagi semua pihak.

Respon Pihak Terkait

Pengurus lembaga LPMA SWAMEMO melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Nabire, pada tanggal 14 Oktober 2013, sesuai dengan surat audiensi kami yang dititip melalui sekretaris Pribadi bupati Nabire seminggu sebelumnya.

Hampir seminggu tiap hari kami pengurus lembaga LPMA SWAMEMO mengecek bapak bupati kabupaten Nabire di kantornya, untuk bertemu dan beliau selalu masuk kantor namun berbagai alasan selalu dikeluarkan sekretaris pribadi maupun bupati sendiri untuk menghindari pertemuan dengan kami.

Pada tanggal 14 Oktober 2013 pada pukul 11.00 wit siang, ketua LPMA ke kantor bupati Nabire untuk mengecek surat audiensi yang mereka masukan sekaligus meminta waktu pertemuan dengan bapak bupati Nabire. Kebetulan pada waktu itu bapak bupati masih ada di kantor sehingga dengan rasa malu saya mengadu ke sekretaris pribadi bapak bupati tetapi, katanya pak bupati tidak ada waktu lagi untuk ketemu pengurus LPMA SWAMEMO, pada saat itu kami pengurus LPMA SWAMEMO kembali pulang dengan rasa kecewa, dalam hati kami sedang berderai air mata, mengapa bapak bupati kabupaten Nabire bersikap seperti ini?

Selanjutnya kami berupaya mencari nomor handphone pribadi bapak bupati, kebetulan ada saudara dekat bapak bupati yang kasih nomor pribadi bapak bupati sehingga, pada malam harinya saya mencoba menghubungi beliau melalui handphone dan bapak bupati angkat telepon saya “hallo…ini dengan siapa?” saya jawab “bapak bupati selamat malam, ini dengan ketua lembaga pengembangan masyarakat adat suku walani, mee dan moni (LPMA SWAMEMO), Thobias Bagubau.

Bapak bupati kami mau ketemu bapak berkaitan dengan masalah penambangan emas illegal disepanjang sungai Degeuwo sebab kami juga ada temukan surat ijin yang bapak berikan kepada PT. Madinah Qurrata Ain, selain itu berkaitan dengan semua penerbangan helicopter dari kabupaten Nabire, dalam dua hal ini, kami lembaga LPMA SWAMEMO ingin meminta penjelasan dari bapak, sebab kami lembaga LPMA SWAMEMO melihat PT. Madinah Qurrata Ain, itu bermasalah dan status perusahaannya, tidak jelas juga.

Bapak bupati menjawab “ya nanti cari waktu yang baik baru kita ketemu dan bicara”. Setelah dua hari kemudian saya mencoba kembali menelepon bapak bupati dan bapak bupati Nabire mengangkat telepon saya dan saya jawab “Hallo….bapak bupati ini dengan ketua lembaga LPMA SWAMEMO, bagaimana bapak bupati ada waktu kah? kami mau ketemu ini” “Bapak bupati jawab, sekarang saya ada di kantor BKD, ada pertemuan dengan kepala dinas BKD berkaitan dengan penerimaan PNS”.

Bapak bupati tidak bilang ingin bertemu namun secara inisiatif saya bersama salah satu staf lembaga LPMA SWAMEMO Pilipus Gayampa kami berdua ke kantor BKD bermaksud bertemu bapak bupati di kantor BKD, sampai dikantor BKD bapak bupati sedang berbincang dengan kepala BKD kabupaten Nabire, kami bertatap muka dikantor dan kami sampaikan ucapan selamat malam kepada ajudan bupati, sopir, kepala BKD dan bapak bupati sendiri, disitu tidak banyak orang, lalu, kami tanya oleh sopirnya, bapak bupati, bagaimana pak? Jawab saya “pak kami mau bertemu bapak bupati sedikit waktu” sopir orang jawa itu jawab “sabar ya saya kasih tahu bapak bupati dulu”.

Setelah sopir berkomunikasi dengan bapak bupati, bupati bersediah temui kami dalam mobilnya beliau lalu bapak bupati tanya “bagaimana” dalam mobilnya saya sampaikan “ selamat malam bapak bupati, mohon maaf sudah mengganggu, saya langsung sampaikan beberapa hal, bapak bupati kami ketemu ini berkaitan dengan persoalan penambangan illegal di sepanjang sungai Degeuwo, sebab selama ini, semua aktivitasnya dari Nabire, perusahaan dan pengusaha yang melakukan penambangan illegal juga tinggal di Nabire, dan surat eksploitasi di Degeuwo juga bapak keluarkan kepada PT. Madinah Qurrata Ain.

Selama ini pengurus lembaga LPMA SWAMEMO berjuang untuk tutup pertambangan illegal ini, sebab sering dan selalu terjadi banyak persoalan di sepanjang sungai Degeuwo, tindakan dan kebijakan pemerintah kabupaten Nabire dan Paniai hanya merugikan masyarakat adat di sepanjang sugai Degeuwo, imbas dari semua masalah pertambangan liar ini masyarakat yang menjadi korban disana”. “Bapak bupati sebenarnya sepanjang sungai Degeuwo itu wilayah hokum kabupaten Nabire atau wilayah hokum kabuapten Paniai?” Sambil menunjukan surat ijin eksplorasi yang dikeluarkan bapak bupati Nabire kepada PT.Madinah Qurrata Ain.

Selanjutnya bapak bupati kabupaten Nabire menanggapi beberapa penyampaian kami bahwa “soal surat ijin yang saya keluarkan ini, tidak boleh beritahu kepada bupati kabupaten Paniai bapak Hengky Kayame, SH, MA, karena bupati Hengky itu orangnya pintar jadi dia bisa tipuh-tipuh kamu masyarakat adat disana, nanti kita bekerja sama saja disini”.

Selain itu bapak bupati Nabire juga sampaikan bahwa banyak persoalan yang terjadi di sepanjang sungai Degeuwo itu dibelakang pengusaha dan perusahaan ada back up oknum-oknum tertentu yang bermain kepentingan tertentu, sehingga kami mau membatasi atau menghentikan agak sulit untuk mencapai harapan lembaga LPMA SWAMEMO yang di inginkan selama ini.

Setelah kami mendengarkan tanggapan dari bapak bupati ini kami tidak berkomentar atau bicara banyak karena kondisi pada saat itu malam dan tempat juga tidak menjamin keamanan, selain karena merasa tidak dihargai dan dianggap tidak ada apa-apanya bagi bupati kabupaten Nabire, kami mau bertanya juga percuma karena bapak bupati sepertinya tidak mengerti pembicaraan kami tentang persoalan penambangan illegal mining di sepanjang sungai Degeuwo, kabupaten Paniai.

Oktober 2013, Lembaga LPMA SWAMEMO proses negosiasi dengan pihak kapolres Nabire berkaitan dengan PT. Madinah Qurrata Ain. Lembaga pengembangan masyarakat adat suku walani, mee dan moni (LPMA SWAMEMO) menyurati kapolres Nabire lewat Kasad Intelkam Nabire, berkaitan dengan PT. Madinah Qurrata Ain, yang sudah dan sedang melakukan aktivitas penambangan liar illegal mining disepanjang sungai Degeuwo dilokasi Ndeotadi yang disebut lokasi 99 yang surat operasinya tertanggal 31 mei 2013.

Selain itu ada beberapa perusahaan yang beroperasi antara lain PT. Martha Mining dan CV. Komputer. ini milik Hj. Marsuki, sedangkan PT. Martha mining pemiliknya ibu Anto seorang ibu sorong Papua barat yang bekerja sama dengan perusahaan Australia lokasi operasinya di Baya biru Degeuwo, sedangkan CV. Komputer dilokasi Minimitinggi di sepanjang sungai Degeuwo kabupaten Paniai. Selain itu ada 26 pengusaha kelas menengah lainnya yang masih eksis melakukan aktivitas penambangan secara illegal sejak tahun 2003 sampai tahun 2013.

Dilokasi penambangan liar ini sekarang sangat memprihatinkan karena banyak terjadi pelanggaran Hak asasi manusia (HAM), kerusakan lingkungan hidup (AMDAL), penjualan miras, dibukanya bar-bar, PSK serta penjialan minuman keras beralkohol dan berbagai aktivitas lainnya, yang membahayakan dan mengancam masyarakat adat Degeuwo.

Sehingga berkaitan dengan hal yang dimaksud diatas, maka sesuai dengan agenda LPMA SWAMEMO melakukan pertemuan dengan pihak penegak hukum kapolres Nabire sekaligus agar meminta segera memanggil pihak PT. Madinah Qurrata Ain, guna mempertanyakan beberapa syarat yang menjadi legalitas hokum berkaitan dengan PT. Madinah Qurrata Ain, yang sedang melakukan produksi dan pengambilan di lokasi Ndeotadi Degeuwo.

Kepada Kapolres, ketua LPMA SWAMEMO meminta agar Kapolres Nabire segera memanggil dan menanyakan beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh PT. Madinah Qurrata Ain. Syarat-syarat itu antara lain sebagai berikut :

1. PT. Madinah Qurrata Ain, sejak kapan melakukan sebuah kesepakatan atau MOU antara masyarakat adat dan pemerintah kabupaten Paniai atau dengan instansi terkait lainnya. Selain itu LPMA SWAMEMO juga memintah kepada kapolres Nabire untuk memberikan dukungan keamanan, penegakan hokum, keadilan dan kebenaran bagi LPMA SWAMEMO dalam hal penyelesaian persoalan penambangan liar emas Degeuwo kabuapten Paniai, karena selama ini kami pihak lembaga LPMA SWAMEMO melihat disepanjang sungai Degeuwo sangat banyak persoalan yang terjadi sehingga untuk mengantisipasi akan hal-hal yang buruk maka pihak LPMA SWAMEMO meminta dukungan keamanan.

2. Kapolres menanggapi surat audiensi yang disampaikan oleh LPMA SWAMEMO dan langsung mengundang pengurus LPMA SWAMEMO melalui Kasad Intelkam Nabire pak Sugiyono. Kami bertemu dengan bapak kapolres Nabire, diruang kerjanya kemudian ketua lembaga LPMA SWAMEMO langsung menyampaikan maksud dan tujuan lembaga LPMA SWAMEMO serta menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penambangan illegal mining di sepanjang sungai Degeuwo kabupaten paniai, antara lain.

3. Adanya PT. Madinah Qurrata ain, sebagai perusahaan local bekerja sama dengan perusahaan PT. West wits mining perusahaan asal Australia dengan pemiliknya Michael Guinert dan pemilik PT. Madinah Qurrata Ain sudah melakukan tahapan pengambilan, produksi, apakah sejauh ini bapak kapolres sudah melakukan pemanggilan terhadap PT. Madinah Qurrata ain guna menanyakan surat ijin untuk pengambilan pertambangan illegal di Degeuwo dari pemerintah kabupaten Paniai bahkan kabupaten Nabire maupun dari pemerintah provinsi Papua?

4. Apakah sudah Melakukan kesepakatan/ MOU antara pemilik hak ulayat , PT. Madinah Qurrata dan pemerintah daerah secara transparan, jujur, dan terbuka seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan lembaga LPMA SWAMEMO selama ini?

5. Berkaitan dengan penyelesaian persoalan illegal mining sepanjang sungai Degeuwo pihak LPMA SWAMEMO memintah secara tegas kepada kapolres Nabire membantu lembaga LPMA SWAMEMO dalam konteks keamanan, ketertibaan, kedamaian dan melindungi masyarakat Degeuwo.

degeuwo.jpg1.jpg1

Setelah pengurus LPMA SWAMEMO menyampaikan beberapa poin diatas ini kepada bapak kapolres Nabire, bapak kapolres langsung menanggapi pengaduan dari lembaga LPMA SWAMEMO kapolres Nabire menjelaskan kepada kami bahwa persoalan Degeuwo itu saya tidak punya kewenangan untuk fasilitasi lembaga LPMA SWAMEMO sebab persoalan penambangan liar di degeuwo itu bukan wilayah hukumnya saya tetapi itu wilayah hukumnya Kabupaten Paniai dan Kapolres Paniai, seharusnya lembaga LPMA SWAMEMO melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Paniai dan kapolres paniai, tetapi ya karena semua penerbangan helicopter dan semua pengusaha juga tinggal di kabupaten Nabire jadi saya akan perintahkan Kasad Intelkam untuk panggil pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain dalam dua hari kedepan jadi kamu bisa melakukan pertemuan dengan pihak PT. Madinah Qurrata Ain.

Setelah dua hari kemudian kami masih menunggu informasi dari kapolres Nabire sesuai kesepakatan awal namun informasi yang kami dari kapolres melalui intelkam bahwa pertemuannya dengan pihak PT. Madinah Qurrata masih ditunda karena belum ada tanggapan balik dari pihak PT. Madinah Qurrata kepada pihak Kapolres, sehingga kasad Intelkam Nabire sampaikana pada kami bahwa pihak kapolres akan memanggil PT. Madinah Qurrata untuk kedua kalinya sehingga kami pihak LPMA SWAMEMO di suruh menunggu informasi dari pihak kapolres Nabire.

Selanjutnya kami diinformasikan oleh pihak kapolres Nabire bahwa besok harinya sekitar jam 10 akan diadakan pertemuan dengan pihak PT. Madinah Qurrata sehingga pihak lembaga LPMA SWAMEMO diundang ke kantor kapolres Nabire. Sesuai janji kapolres Nabire kami dari pihak lembaga LPMA SWAMEMO, Pembina lembaga LPMA SWAMEMO yang juga adalah anggota DPRP bapak Harun Agimbau bersamaa LSM Seluk Cenderawasih bapak Usman Fabanyo kami masuk ke ruangan pak kapolres Nabire melakukan pertemuan dengan pihak PT. Madinah Qurrata Ain yang hadir mewakili pihak perusahaan adalah manager perusahaan Hj. Dasil bersama salah satu stafnya, hadir juga dalam pertemuan tersebut bapak kapolres Nabire, Kasad Intelkam kapolres Nabire dan satu anggota Kapolres Paniai, kami belum mengetahui identitasnya secara jelas sebab yang bersangkutan mengaku diri dia adalah anggota kapolres Paniai yang sementara bertugas di lokasi penambangan liar di daerah Ndeotadi atau lokasi 99 di Degeuwo.

Dalam pertemuan itu kapolres Nabire menjadi saksi sekaligus memediasi pertemuan tersebut antara pihak LPMA SWAMEMO dan pihak PT. Madinah Qurrata Ain .

Pada kesempatan itu bapak kapolres Nabire memberikan kesempatan pertama pada kami pengurus LPMA SWAMEMO untuk menyampikan apa yang menjadi persoalan bagi lembaga LPMA SWAMEMO di sepanjang penambangan liar emas di sungai Degeuwo. Ketua lembaga LPMA SWAMEMO Thobias Bagubau, pertama-tama menyampaika ucapan terima kasih kepada bapak kapolres Nabire serta peserta pertemuan yang hadir pada kesempatan itu, pada kesempatan itu saya mengajukan beberapa pertanyaan mendasar kepada PT. Madinah Ain, berkaitan dengan beberapa persoalan mendasar yang terjadi di sepanjang sungai Degeuwo, antara lain:

a). Pertama meminta penjelasan kepada PT. Madinah Qurrata Ain berkaitan dengan aktivitas penambangan illegal mining di Ndeotadi/lokasi 99 di Degeuwo, kabupaten Paniai!

b). Meminta penjelasan berkaitan dengan surat ijin yang keluarkan kepada pihak PT. Madinah Qurrata Ain baik oleh pemerintah daerah kabupaten Nabire, Paniai maupun oleh pemerintah Provinsi Papua?

c). Meminta penjelasan apakah PT. Madinah Qurrata Ain memiliki surat ijin pelepasan tanah adat dari pemilik hak ulayat suku walani.

d). Apakah ada kesepakata-kesepakatan atau MOU yang dibuat antara pemilik ulayat, pemerintah Daerah dan PT. Madinah Qurrata Ain sesuai peraturan perundang-undangan NKRI?

Yang menjadi masalah atau persoalan adalah keempat diatas kepada PT. Madinah Qurrata Ain. Lalu pihak PT. Madinah Qurrata Ain menanggapi pertanyaan kami oleh manager PT. Madinah Qurrata Ain Hj. Dasil bahwa kami punya surat ijin dari mantan bupati kabupaten Paniai bapak Naftali Yogi, S.Sos, selain itu kami juga punya surat ijin exploitasi yang dikeluarkan oleh bupati kabupaten Nabire bapak Isaias Douw, S. Sos, berdasarkan surat ijin itu pak Dasil juga menjelaskan bahwa kami PT. Madinah Qurrata Ain juga sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan atau MOU dengan masyarakat pemilik hak Ulayat sehingga kami tidak illegal.

Thobias Bagubau kembali mempertanyakan kepada pak Dasil, sejak kapan PT. Madinah Qurrata Ain melakukan kesepakatan atau mengadakan MOU antara masyarakat pemilik hak ulayat, dengan perusahaan, jika memang benar bentuk MOU-nya seperti apa..?

Kalau memang benar apakah ada bukti-bukti yang menjadi kekuatan untuk Perusahaan karena kami tidak bicara asal-asalan sebab, kami sudah temukan dokumen PT. Madinah Qurrata Ain yang disebar luaskan secara luas di internet oleh sebab itu kalau memang apa yang bapak Dasil sampaikan itu benar, maka pada kesempatan ini juga kami minta pak Dasil tolong tunjukan bukti-bukti kesepakatan yang dibuat antara masyarakat adat pemilik ulayat suku walani dan pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain antara lain sebagai berikut:

a). Surat kesepakatan (MOU) antara pemerintah Daerah, masyarakat pemilik ulayat, termasuk bukti-bukti pembayaran bersifat Kwitansi!

b). Apakah ada surat ijin yang baru lagi kah? dari pemerintah daerah kabupaten Paniai, Nabire ataupun provinsi Papua, sebab surat ijin yang dikeluarkan oleh mantan bupati Paniai Naftali Yogi, S. Sos itu tidak berlaku dan masa surat ijinnya sudah habis, walaupun berlaku tetapi surat ijin mantan bupati Naftali Yogi itu kepada PT. Madinah Qurrata Ain, PT.Martha Mining, dan CV. Computer serta 26 pengusaha kelas menengah lain yang tidak sah secara hokum NKRI, lanjut Thobias Bagubau menyampaikan beberapa hal diatas namun manager PT. Madinah Qurrata Ain pak Hj. Dasil diam-diam saja, tidak komentar apa-apa.

Hal lain yang lucu adalah PT. Madinah Qurrata Ain sudah melakukan pembagian persen kepada oknum-oknum PT.Madinah Qurrata Ain sendiri, hal itu berdasarkan dokumen PT. Madinah Qurrata Ain dan PT. West Wits mining dengan persentase pembagiannya sebagai berikut:

1). PT. Madinah Qurrata Ain, 50%

2). PT. West Wits mining, 50%

3). Keluarga H. Ary di Makassar, 30%

4). Pajak Negara, 20%

5). Bersifat partai lokal 20%

Berkaitan dengan pembagian hasil persen ini sangat disayangkan dalam proses pembagian ini pemilik hak ulayat dan pemerintah setempat tidak diberikan hasilnya sedikitpun. melihat hal ini ketua lembaga LPMA SWAMEMO kembali mempertanyakan kepada manager PT. Madinah Qurrata pak Hj. Dasil kenapa pembagian persen ini tidak diberikan hasil kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat, kanapa pembagiannya seperti ini?

Dengan alasan di papua inikan adalah dearah otonomi khusus dan ada undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan juga sekarang ada peraturan baru keputusan mahkama konsitusi nomor 35/PUU-X 2O12 Dengan adanya amar putusan tersebut posisi hak dan kewenanga masyarakat adat atas penguatan utan di akui secara konsitusi dan sesuai keputusan mahkama konstitusi, semua hak-hak masyarakat adat kembalikan kepada masyarakat adat apabilah negara mau pakai atau mau gunakan, wajib negara melapor kepada masyarakat adat setempat, wajib melapor atau musti ada kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat adat dan pemerintah setempat.

Thobias Bagubau kembali menyampaikan kepada PT. Madinah Qurrata ain, bahwa hal ini sangat merugikan masyarakat adat dan juga bertentangan dengan Undang-undang otonomi khusus No 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus papua. dan peraturan keputusan mahkama konstitusi MK, sehingga PT. Madinah Qurrata Ain, lebih baik anda menghentikan semua aktivitas disepanjang sungai Degeuwo demi hokum.

Setelah sampaikan hal-hal ini kepada manager perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain pak H. Rasil namun pak Dasil tidak komentar apa-apa ataupun tidak menanggapi lagi tetapi pak Dasil mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan pembagian hasil untuk masyarakat adat tidak ada(kosong) sehingga tidak diberikan bagi masyarakat adat Degeuwo.

Selanjutnya bapak kapolres menanyakan kepada bapak Usman Fabanyo dari mana? Lalu pak Usman Fabanyo memberikan penjelasan/ identitas kepada kapolres bahwa saya dari LSM seluk Cenderawasih Nabire dan kantor saya ada di Wonorejo, saya selama sejak tahun 2010 ini mendampingi lembaga masyarakat adat LPMA SWAMEMO, beberapa pertemuan saya selalu mendampingi karena lembaga masyarakat ini mitra kami, sehingga kami juga membantu mereka tentang advokasi, pemantauan penambangan illegal disepanjang sungai Degeuwo di kabupaten Paniai, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Degeuwo yang lebih baik.

Setelah memberikan penjelasan pak Usman memberikan sebuah kartu nama kepada bapak kapolres Nabire. Kapolres melanjutkan pembicaraan kepada manager PT. Madinah Qurrata Ain pak Hj.

Hasil bahwa pembagian persen itu, seharusnya masyarakat adat diamankan dulu baru yang lain-lainnya, dari belakang bukan atur dari atas kebawa itu sudah salah, seharusnya dari bawa atur keatas itu baru kamu perusahaan bisa berjalan baik. Kapolres menegur pihak PT. Madinah Qurrata Ain, bahwa kamu belum atur dengan masyarakat adat pemilik hak ulayatnya, baru kenapa kamu buat pembagian persentase lagi.

Sebab Papua ini ada undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001, anda punya perusahaan itu berjalan baik atau tidaknya harus ada kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat dan pemerintah setempat, lebih dahulu itu lebih baik. Kemudian kapolres juga menyampaikan kepada pak Hj. Dasil bahwa ketua lembaga LPMA SWAMEMO punya tuntutan semacam bukti-bukti, semacam surat kesepakatan dengan masyarakat adat, dan bukti berupa kwitansi berupa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat adat terkait adanya pelepasan tanah adat dan surat ijin pengambilan atau produksi penambangan dan lainnya, apa surat-surat itu ada atau tidak?

Tetapi pak   Hj. Dasil Sampaikan kepada bapak kapolres bahwa kami belum siap pak kapolres, jadi kami siapkan bukti-bukti yang tadi pak kapolres dan lembaga lpma swamemo, sampaikan itu dulu. Lalu bapak kapolres Nabire menanggapinya bahwa Ok kalau begitu kamu pihak perusahaan siapkan semua dulu lalu pihak perusahaan mengundang kami semua pihak dinas pertambangan Paniai, Kapolres Paniai, Kapolres Nabire, pengurus LPMA SWAMEMO, dan masyarakat adat Degeuwo serta instansi terkait lainnya, untuk melakukan pertemuan lagi berkaitan dengan mengecek bukti-bukti dan membicarakan kembali bersama secara baik.

Selanjutnya Anggota DPRP Provinsi Papua bapak Harus Agimbau menyampaikan bahwa saya selaku perwakilan rakyat DPR Provinsi Papua, berkaitan dengan persoalan penambangan illegal disepanjang sungai Degeuwo ini kami dari DPR Papua sudah sekitar 3 kali kunjungan ke Degeuwo namun kami temukan di Degeuwo itu banyak masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga kerap terjadi, kerusakan lingkungan hidup yang cukup memprihatinkan, dan penyakit social lainnya, seperti HIV dan AIDS, bar-bar PSK, perempuan-perempuan prostitusi juga sangat meningkat.

Selain itu perampasan kekayaan alam yang diambil oleh oknum-oknum perusahaan dan pengusaha illegal tertentu,yang selama ini kami langsung mengamati dilapangan, pak kapolres sekali lagi saya selaku anak adat suku walani sampaikan bahwa, semua aktivitas di sepanjang sungai Degeuwo itu semua illegal sehingga, demi keselamatan masyarakat saya dan kekayaan alam mohon tindas tegas semua aktivitas penambangan illegal di degeuwo, sebab inikan melanggar peraturan-peraturan pertambangan terutama undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, maka kedepan semua aktivitas di Degeuwo kita akan tutup baru kita atur kembali sehingga masyarakat adat pemilik hak ulayat juga puas, pemerintah juga puas dan semua pihak puas, itu yang kami harapkan.

Pak Usman Fabanyo LSM Kompok Teluk Cenderawasih wilayah Nabire, menyampaikan bahwa saya harapkan kepada investor yang melakukan investasi itu, seharusnya sesuai dengan aturan-aturan dalam arti bahwa melakukan sesuai tahapan yang di maksudkan yaitu tahapan eksplorasi-eksploitasi, sampai tahapan produksi tetapi, hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kebutuhan hak-hak masyarakat adat pemilik hak ulayat sehingga, kedepannya, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat adat, yaitu, ada beberapa factor ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, pendidikan sehingga dalam kaitan ini, perusahaan atau pengusaha mau melakukan investasi maka beberapa faktor ini wajib diperhatikan, hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat adat sehingga kedepannya tidak ada persoalan karena perusahaan melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat.

Pada akhir dari pertemuan ini, kapolres Nabire mengecek salah satu anggota polisi yang mengaku diri sebagai anggota kapolres Paniai, yang sedang bertugas di daerah penambangan liar di Ndeotadi Degeuwo untuk memintah surat tugas atau surat jalan dari atasannya, namun dia bilang komandan siap… saya belum bawa surat…!

Akhirnya kapolres marah yang bersangkutan, lain kali kalau ikut pertemuan seperti ini harus bawa surat dari atasan ya, supaya hal-hal yang terjadi bisa kita pertanggung jawabkan, karena Awalnya orang yang mengaku diri sebagai anggota kapolres Paniai, yang bertugas di daerah Degeuwo ini membantah dan menyampaikan kepada kapolres Nabire, bahwa Lembaga LPMA SWAMEMO itu tidak sah, pada saat anggota Kapolres Paniai ini sampaikan hal tersebut ketua lembaga LPMA SWAMEMO agak emosi dan mau tegur dia tetapi kita maklumi saja, Rupahnya, pihak PT. Madinah Qurrata Ain memasang orang ini untuk membelah PT. Madinah Qurrata Ain rupanya yang bersangkutan anggota Kopassus atau TNI.

Pada Akhir pertemuan tersebut, ketua lembaga LPMA SWAMEMO Thobias bagubau mengucapkan terima kasih kepada kapolres Nabire, atas terlaksananya pertemuan ini, saya juga sampaikan kepada bapak kapolres Nabire bahwa kami lembaga LPMA SWAMEMO akan menunggu undangan dari pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, sesuai kesepakatan hari ini. Sesuai hasil kesepakatan kami diruang kapolres Nabire kami menunggu undangan dari pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain namun belum ada kabar sampai seminggu kemudian, sehingga saya melakukan komunikaasi dengan pak Kasad Intelkam polres Nabire, per telepon, namun pak kasad intelkam Nabire bilang bahwa saya akan penggilkan lagi kepada pihak PT. Madinah Qurrata Ain.

Rupanya mereka tidak mau melakukan pertemuan lagi, setelah satu minggu dua hari kemudian pak kasad intelkam menelepon saya dan saya angkat telepon pak kasad intelkam “Hallo, selamat siang bapak,” “Pak Thobias ada surat dari PT. Madinah Qurrata ‘Ain, jadi saya mau bacakan surat jadi pak Thobias dengar ya,,,” “Ia bapak silahka” jawab Thobias. Setelah   surat dari PT. Madinah Qurrata Ain tersebut dibacakan oleh kasad intelkam polres Nabire melalui telepon.

Ketua LPMA SWAMEMO Thobias bagubau merespon dan menanggapi keadaan marah dan bertanya, pada bapak kasad intelkam “bapak kasad intelkam mengapa suratnya dibacakan melalui telepon..? Apakah suratnya ditujukan kepada lembaga LPMA SWAMEMO atau kepada kasad intelkam kapolres Nabire?” jawab pak kasad intelkam polres Nabire pak Sugiyono “ pak Thobias suratnya untuk ke kasad intelkam plores Nabire dan tembusannya kepada lembaga LPMA SWAMEMO” Pak Thobias Bagubau menjawab dengan nada kasar “pak kasad intelkam anda tahu aturan atau tidak..? Anda punya etika atau tidak..?

Sebenarnya surat semacam ini anda panggil kami lalu kasih ke kami sekaligus sampaikan penjelasan pada kami lembaga LPMA SWAMEMO sehingga kami lihat isi dan maksud surat tersebut, seharusnya, seorang intelkam itu ikuti aturan main sebab tindakan intelkam polres Nabire yang buat kali ini kurang menyenangkan hati kami pengurus LPMA SWAMEMO, apalagi surat PT. Madinah Qurrata Ain inikan menjawab pertemuan resmi yang kami lakukan pada beberapa hari lalu diruangn bapak kapolres Nabire, pak kapolres meminta secara resmi kepada PT. Madinah Qurrata untuk memfasilitasi pertemuan dengan dinas pertambangan Paniai, dan Nabire, pihak kapolres Nabire dan kapolres Paniai dan pihak lembaga LPMA SWAMEMO serta instansi terkait lainnya.

Tindakan kasad intelkam polres Nabire semacam ini sangat disayangkan, lembaga LPMA SWAMEMO, tindakan kasad intelkam polres Nabire ini, mengindikasikan bahwa rupanya ada pembicaraan lebih khusus antara kasad intelkam polres Nabire dengan pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, dalam arti terjadi suap menyuap”. “ Selanjutnya kami pengurus LPMA SWAMEMO tidak menerima tindakan kasad intelkam sehingga ketua LPMA SWAMEMO pada malam harinya menelepon langsung pak kapolres Nabire”. Jawab Thobias “selamat malam bapak kapolres” jawab pak kapolres “selamat malam juga pak Thobias, bagaimana ada masalah kah?” jawab Thobias “Benar sekali pak kapolres, saya jelaskan secara detail tindakan kasad intelkam polres Nabire, kepada bapak kapolres Nabire” lalu pak kapolres menyuruh saya kekantor besok paginya, lalu saya sampaikan “baik pak kapolres”.

Pada ke esokan harinya pada tanggal 23 oktober 2013, saya selaku ketua LPMA SWAMEMO bersama sekretaris lembaga ke kantor kapolres Nabire dan bertemu pak kapolres pada pukul 09.00 WIT, saya sapa pak kapolres “Selamat pagi pak kapolres” lalu pak kapolres menyapa balik “selamat pagi juga pak Thobias, bagaimana?” lalu saja jawab “pak kapolres mohon ijin, kemarin tindakan intelkam kurang baik, pak kasad intelkam polres telepon bahwa katanya ada surat dari PT. Madinah Qurrata Ain, tetapi surat tersebut pak kasad intelkam bacakan lewat telepon jadi saya sangat tidak terima, hal ini mengapa?

Karena kemarin pertemuan dengan bapak kapolres bersama pengurus LPMA SWAMEMO dan pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, yang secara resmi, bapak kapolres nabire minta kepada PT. MQ menfasilitasi pertemuan antara lintas pemerintah paniai, nabire, pihak kapolres Paniai, Nabire dan instansi terkai lainnya, namun, PT. Madinah Qurrata Ain, tidak melaksanakan tetapi, hal itu, menjawab lewat surat yang dibacakan pak intelkam nabire, disisi lain PT. Madinah Qurrata Ain sangat tidak menghargai pak kapolres, apalagi pengurus lembaga LPMA SWAMEMO, jadi kami datang laporkan hal ya di maksud di atas kepada bapa kapolres.

Setelah kami menjelaskan, pak kapolres memerintahkan salah satu anggota polres kabupaten Nabire, untuk memanggil kasad intelkam ke ruangan pak kapolres, beberapa menit kemudian bapak kasad intelkam polres Nabire, masuk ke ruangan kapolres dan pak kapolres menanyakan persoalannya, langsung ke pak kasad intelkam! Pak intelkam menjawab “siap pak komandan, kemarin benar saya ada bacakan suratnya dari PT. Madinah Qurrata Ain, lewat telepon ke pak Thobias, tapi pak komandan, malah pak Thobias malah tegur saya pak komandan, saya inikan penjabat negaran kenapa pak Thobias tegur saya?” Thobias tanggapi penyampaian pak kasad intelkam “siap pak kapolres, kemarin saya sangat tidak terima tindakan pak intelkam seperti itu, apapun alasannya surat seperti itu, disampaikan langsung ke kami dan panggil kami bukan dibacakan lewat telepon sehingga kami juga tahu maksud dan isi suratnya secara jelas”.

emas-papua8

Setelah pak kapolres mendengar penjelasan pak kasad intelkam dan pengurus LPMA SWAMEMO maka pak kapolres menegur pak kasad intelkam bahwa kedepannya tidak boleh lagi terulang hal yang sama, jawab pak intelkam “ siap pak komandan, siap”, setelah pertemuan usai pak Thobias Bagubau selaku ketua lembaga LPMA SWAMEMO meminta pada kapolres Nabire surat yang dimaksud dari PT. Madinah Qurrata Ain, sehingga pada saat keluar dari ruangan kapolres, bapak kapolres dan kasad intelkam menyuruh ketua lembaga LPMA SWAMEMO agar menunggu surat dari perusahaan karena bapa kasad intelkam mengambilkan surat tersebut, di ruangannya, dan selanjutnya, beberapa menit kemudian pak kasad intelkam memberikan surat tersebut pada pengurus lembaga LPMA SWAMEMO.

Berdasarkan hasil pertemuan terakhir yang dilakukan diruang kerja bapak kapolres, dimana pihak LPMA SWAMEMO memintah pihak perusahaan dalam hal ini PT. Madinah Qurrata Ain untuk dapat menghadirkan perengkat pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan, maka kami pihak perusahaan telah melakukan koordinasi dengan dinas pertambangan kabupaaten paniai dalam hal ini kepala dinas pertambangan kabupaten Paniai.

Berdasarkan hasil pembicaraan dengan kepala dinas pertambangan, maka beliau menyampaikan bahwa pihak LPMA SWAMEMO tidak berhak memaksa pihak perusahaan untuk melakukan pertemuan lintas pemerintah, maka disarankan agar pihak LPMA SWAMEMO dapat melakukan koordinasi dengan pihak dinas pertambangan kabupaten Paniai, mengingat wilayah kerja perusahaan berada di wilayah kabupaten Paniai, sehingga dengan demikian maka kami pihak perusahaan yang mengikuti aturan perundang-undangan di wilayah Indonesia dengan ini tidak akan melakukan pertemuan adanya koordinasi dengan pihak dinas pertambangan kabupaten Paniai sebagai payung perusahaan dalam melakukan aktivitasnya diwilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pada Juni 2014, LPMA SWAMEMO kembali meminta penutupan Tambang Degeuwo.

@Staf Publikasi dan Informasi Yayasan Pusaka

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Awal pendulangan emas di Daerah ini hanya di lakukan oleh masyarakat asli suku walani, mee dan moni (dulang tradisional). Daerah ini mulai dilirik oleh pihak luar sejak tahun 2002. Informasi tentang adanya kandungan biji emas di daerah ini juga mengundang hadirnya masyarakat dari Timur-Timur/NTT, Makassar, Manado/Sanger, Talaud dan Jawa. Ditambah hadirnya pengusaha illegal beroperasi.

    emas-papua9-marta-mining

    Persaingan pun ketat, suku asli terancam. Konflik di area ini akibat mencaplok tanah adat milik masyarakat adat setempat, dengan memakai institusi negara sebagai tameng untuk melindungi aktivitas penambangan ilegal. Menghadapi derasnya benturan represif dari pemodal yang pakai pihak keamanan, bagi suku setempat, tidak berdaya untuk melaporkan atau memberitahukan hal seperti ini kepada pihak aparat sehingga masyarakat adat kehilangan hak-hak kesulungan mereka.

    Walaupun daerah ini termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Paniai namun pengurusan surat ijin dan sertifikat tanah oleh para pengusaha semuanya di urus di kabupaten Nabire.

    Demi menguatkan semangat membela hak-hak sulung, pada tahun 2013 silam, tiga suku kemudian bangkit dan mengorganisir diri. Tujuan didirikannya ormas adat ini, semata-mata untuk kepentingan manusia dan keselamatan lingkungan hidup bagi masyarakat adat suku Walani, Mee dan Moni yang berada sepanjang sungai Degeuwo. Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO). Komunitas adat di sepanjang sungai Degeuwo dan Umumnya wilayah Meepago yang meliputi kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya kini berjuang bersama demi menggapai keadilan bagi negerinya.

    Langkah dei langkah dilakukan. Pertemuan antara lintas pemerintah kabupaten Nabire dan Paniai, pihak penegak hukum Kapolres Kabupaten Nabire dan Paniai dan instansi terkait telah dilakukan, untuk menyampaikan persoalan penambangan illegal mining Degeuwo.

    Salah satu langkah pertama yang telah dilakukan adalah meminta pemerintah setempat untuk meninjau dan menindak tegas pelaku perusahaan yang ikut menambang disini. Selain itu berkaitan dengan beberapa perusahaan salah satunya adalah perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, yang saat ini beroperasi di Amano dan lokasi 45 di Degeuwo.

    degeuwo

    Seruan Suku-Suku Terkait Masalah Degeuwo

    Ketua Lembaga LPMA-SWAMEMO Thobias Bagubau, S. Ip menjelaskan berkaitan dengan eksplorasi penambangan liar illegal mining di sepanjang sungai Degeuwo Kabupaten Paniai dari tahun 2001-2013/2014.

    Bersama aktivis jaringan LSM dan NGO telah mengadvokasi masalah kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM di lokasi pertambangan tersebut ke pihak pemerintah dearah maupun pemerintah propinsi, untuk memproses masalah tersebut melalui mekanisme negosiasi dengan pihak pengambil kebijakan yaitu pemerintah kabupaten Paniai, Nabire dan pemerintah provinsi Papua.

    Namun, pihak tertentu dan instansi terkait yang berkepentingan di lokasi pertambangan emas dalam hal ini tidak menyikapi dengan serius sehingga lembaga LPMA SWAMEMO bersama masyarakat adat suku Walani, Mee dan Moni, merasa dirugikan atas kebijakan yang tidak berpihak kepada pemilik hak ulayat. Suku-suku asli setempat kemudian melakukan langkah-langkah advokasi ke titim lainnya dimana perusahaan gali-gali tanah untuk dapat emas dan merusak lingkungan.

    Melalui LPMA SWAMEMO sebagai refresentatif masyarakat adat disepanjang sungai Degeuwo, fokus kepada lokasi Ndeotadi atau lokasi 99 kampung Ndeotadi distrik Bogobaida kabupaten Paniai. Disini ada PT. Madinah Qurrata Ain yang bekerja sama dengan perusahaan multi internasional yaitu PT. West Wits Mining, perusahaan dari Australia dan pemilik sahamnya adalah Mr. Michael Guinert.

    Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2013. Dampak yang timbul akibat hadirnya perusahaan penjarah emas ini, antara lain; a). Pelanggaran HAM (Penembakan), b). Pengerusakan lingkungan hidup, c). Pengambilan dan perampasan kekayaan alam khususnya emas, d). Menularnya penyakit social HIV dan AIDS, dll.

    Alpius Anoka, pemangku hak ulayat ini bilang bahwa pemilik hak ulayat sepanjang sungai Degeuwo sejak tahun 2003-2013 sering tertipuh oleh pengusaha dan perusahaan ilegal selama ini. kami tahu di daerah Degeuwo ini ada 3 perusahaan yaitu, PT. Madinah Qurrata Ain, PT. Martha mining dan PT. Computer. Menurut Alpius, pemilik PT. Madinah Qurrata Ain yaitu Hj. Dasir dan H. Ason. Mereka bekerja sama sepihak dengan perusahaan asal Australia (PT. West Wits mining). Sedangkan PT. Martha Mining pemiliknya ibu Antoh yaitu seorang ibu asal sorong-Papua Barat juga bekerja sama dengan perusahaan Australia. Lanjutnya, pemilik PT. Computer adalah H. Marsuki beroperasi di lokasi 81 dan sekitarnya.

    Belum lagi, ada 26 pengusaha menengah yang selama ini beroperasi secara illegal, sehingga kami masyarakat adat dirugikan diatas hasil kekayaan kami. Sekarang lewat lembaga LPMA SWAMEMO kami mau tutup saja lebih bagus perusahaan-perusahaan itu. Mereka perusahaan besar tapi apa yang mereka buat terhadap masyarat pemilik hak ulayat? Semua itu (pengusaha), bagi kami mereka adalah pencuri, perampok dan penindas.

    Damianus Ugipa, Tokoh pemuda Degeuwo, bilang PT. Madinah Qurrata ain, melakukan aktivitas pengambilan emas dan sekaligus kerjakan landing lapangan terbang yang tidak memenuhi sebuah prosedur atau surat resmi dari menteri perhubungan republik Indonesia bahkan kepada Dinas perhubungan provinsi Papua dan kabupaten sebab, kami masyarakat menilai hal yang sama juga terjadi di lokasi Baya biru karena hal semacam itu strategi perusahaan untuk mengambil kekayaan alam emas kami.

    Apalagi sekarang PT. Qurrata Ain selalu janji-janji sama masyarakat kalau perusahaan akan buat ini dan itu. Sangat aneh lagi adalah PT. Madinah Qurrata Ain membuat surat palsu kesepakatan MOU antara PT. Madinah Qurrata ain dengan masyarakat adat Degeuwo. Masyarakat Degeuwo tidak pernah buat perjanjian, MOU ataupun tanda tangan dengan PT. Madinah Qurrata Ain.

    Noas Degei (Pemilik Hak Ulayat Degeuwo). Persoalan penambangan illegal Degeuwo ini sangat sulit untuk diselesaikan, karena di daerah Degeuwo ini dijadikan daerah bisnis oleh oknum-oknum tertentu, yang mencari keuntungan sendiri bahkan perusahaan dan pengusaha yang kerja di Degeuwo selalu dibeking oleh TNI/POLRI, hal ini tidak mengherankan kalau sampai saat ini penambangan emas illegal degeuwo ini tidak pernah berhenti, padahal pihak lembaga LPMA SWAMEMO sudah melakukan advokasi ke tingkat Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, LSM/NGO dan instansi terkait lainnya.

    Matias Nakapa (Kepala suku Walani), lahan yang biasanya masyarakat adat gunakan untuk berkebun dihancurkan, hutan dan gunung di gusur, rumah-rumah masyarakat dihancurkan, tempat-tempat keramat dihancurkan secara sepihak oleh pengusaha dan perusahaan tanpa kesepakatan dengan masyarakat pemilik ulayat. Lagi pula pelepasan tanah adat belum pernah dibayar sampai saat ini, sehingga lembaga LPMA SWAMEMO segera mengambil tindakan berkaitan dengan persoalan ini. Mohon supaya negara menghentikan persoalan penambangan illegal di sepanjang sungai Degeuwo, Paniai.

    Ibu Natalia kobogau (Ketua APE), selama beberapa minggu belakangan ini, saya sendiri melakukan demo dan proses ke pihak PT. Madinah Qurrata Ain, bahwa saya bersama paitua welly magai dewan adat Bogobaida kami naik ke lokasi 45 dan 99 untuk menghentikan aktivitas PT. Madinah Qurrata Ain namun pada saat yang sama pihak PT. Madinah Qurrata Ain bersama Rombongan kapolres Nabire juga naik dan melarang kami untuk menghentikan aktivitas perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain di Degeuwo.

    degeuwo.jpg1

    Markus Nagapa (Tokoh Masyarakat Degeuwo), kami hari ini sangat tidak bisa naik ke kampong (kampung) halaman kami di Degeuwo karena kami ke bandara minta helikopter tapi, mereka suruh kami bayar Rp. 3.000.000,00,- per orang. Baik itu helikopternya H. Ary-PT. Madinah Qurrata Ain maupun H. Marsuki dan lain-lain, sehingga saya selaku pemilik hak ulayat lebih bagus aktivitas penerbangan helikopter ini dihentikan atau ditutup dulu, lalu pemerintah kabupaten Nabire atau Paniai bersama lembaga LPMA SWAMEMO dan pihak perusahaan harus duduk bersama, buat sebuah kesepakatan bersama mengenai aktivitas pelayanan penerbangan, maupun perusahaan illegal yang ada di sepanjang sungai Degeuwo untuk mencari sebuah solusi yang baik bagi semua pihak.

    Respon Pihak Terkait

    Pengurus lembaga LPMA SWAMEMO melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Nabire, pada tanggal 14 Oktober 2013, sesuai dengan surat audiensi kami yang dititip melalui sekretaris Pribadi bupati Nabire seminggu sebelumnya.

    Hampir seminggu tiap hari kami pengurus lembaga LPMA SWAMEMO mengecek bapak bupati kabupaten Nabire di kantornya, untuk bertemu dan beliau selalu masuk kantor namun berbagai alasan selalu dikeluarkan sekretaris pribadi maupun bupati sendiri untuk menghindari pertemuan dengan kami.

    Pada tanggal 14 Oktober 2013 pada pukul 11.00 wit siang, ketua LPMA ke kantor bupati Nabire untuk mengecek surat audiensi yang mereka masukan sekaligus meminta waktu pertemuan dengan bapak bupati Nabire. Kebetulan pada waktu itu bapak bupati masih ada di kantor sehingga dengan rasa malu saya mengadu ke sekretaris pribadi bapak bupati tetapi, katanya pak bupati tidak ada waktu lagi untuk ketemu pengurus LPMA SWAMEMO, pada saat itu kami pengurus LPMA SWAMEMO kembali pulang dengan rasa kecewa, dalam hati kami sedang berderai air mata, mengapa bapak bupati kabupaten Nabire bersikap seperti ini?

    Selanjutnya kami berupaya mencari nomor handphone pribadi bapak bupati, kebetulan ada saudara dekat bapak bupati yang kasih nomor pribadi bapak bupati sehingga, pada malam harinya saya mencoba menghubungi beliau melalui handphone dan bapak bupati angkat telepon saya “hallo…ini dengan siapa?” saya jawab “bapak bupati selamat malam, ini dengan ketua lembaga pengembangan masyarakat adat suku walani, mee dan moni (LPMA SWAMEMO), Thobias Bagubau.

    Bapak bupati kami mau ketemu bapak berkaitan dengan masalah penambangan emas illegal disepanjang sungai Degeuwo sebab kami juga ada temukan surat ijin yang bapak berikan kepada PT. Madinah Qurrata Ain, selain itu berkaitan dengan semua penerbangan helicopter dari kabupaten Nabire, dalam dua hal ini, kami lembaga LPMA SWAMEMO ingin meminta penjelasan dari bapak, sebab kami lembaga LPMA SWAMEMO melihat PT. Madinah Qurrata Ain, itu bermasalah dan status perusahaannya, tidak jelas juga.

    Bapak bupati menjawab “ya nanti cari waktu yang baik baru kita ketemu dan bicara”. Setelah dua hari kemudian saya mencoba kembali menelepon bapak bupati dan bapak bupati Nabire mengangkat telepon saya dan saya jawab “Hallo….bapak bupati ini dengan ketua lembaga LPMA SWAMEMO, bagaimana bapak bupati ada waktu kah? kami mau ketemu ini” “Bapak bupati jawab, sekarang saya ada di kantor BKD, ada pertemuan dengan kepala dinas BKD berkaitan dengan penerimaan PNS”.

    Bapak bupati tidak bilang ingin bertemu namun secara inisiatif saya bersama salah satu staf lembaga LPMA SWAMEMO Pilipus Gayampa kami berdua ke kantor BKD bermaksud bertemu bapak bupati di kantor BKD, sampai dikantor BKD bapak bupati sedang berbincang dengan kepala BKD kabupaten Nabire, kami bertatap muka dikantor dan kami sampaikan ucapan selamat malam kepada ajudan bupati, sopir, kepala BKD dan bapak bupati sendiri, disitu tidak banyak orang, lalu, kami tanya oleh sopirnya, bapak bupati, bagaimana pak? Jawab saya “pak kami mau bertemu bapak bupati sedikit waktu” sopir orang jawa itu jawab “sabar ya saya kasih tahu bapak bupati dulu”.

    Setelah sopir berkomunikasi dengan bapak bupati, bupati bersediah temui kami dalam mobilnya beliau lalu bapak bupati tanya “bagaimana” dalam mobilnya saya sampaikan “ selamat malam bapak bupati, mohon maaf sudah mengganggu, saya langsung sampaikan beberapa hal, bapak bupati kami ketemu ini berkaitan dengan persoalan penambangan illegal di sepanjang sungai Degeuwo, sebab selama ini, semua aktivitasnya dari Nabire, perusahaan dan pengusaha yang melakukan penambangan illegal juga tinggal di Nabire, dan surat eksploitasi di Degeuwo juga bapak keluarkan kepada PT. Madinah Qurrata Ain.

    Selama ini pengurus lembaga LPMA SWAMEMO berjuang untuk tutup pertambangan illegal ini, sebab sering dan selalu terjadi banyak persoalan di sepanjang sungai Degeuwo, tindakan dan kebijakan pemerintah kabupaten Nabire dan Paniai hanya merugikan masyarakat adat di sepanjang sugai Degeuwo, imbas dari semua masalah pertambangan liar ini masyarakat yang menjadi korban disana”. “Bapak bupati sebenarnya sepanjang sungai Degeuwo itu wilayah hokum kabupaten Nabire atau wilayah hokum kabuapten Paniai?” Sambil menunjukan surat ijin eksplorasi yang dikeluarkan bapak bupati Nabire kepada PT.Madinah Qurrata Ain.

    Selanjutnya bapak bupati kabupaten Nabire menanggapi beberapa penyampaian kami bahwa “soal surat ijin yang saya keluarkan ini, tidak boleh beritahu kepada bupati kabupaten Paniai bapak Hengky Kayame, SH, MA, karena bupati Hengky itu orangnya pintar jadi dia bisa tipuh-tipuh kamu masyarakat adat disana, nanti kita bekerja sama saja disini”.

    Selain itu bapak bupati Nabire juga sampaikan bahwa banyak persoalan yang terjadi di sepanjang sungai Degeuwo itu dibelakang pengusaha dan perusahaan ada back up oknum-oknum tertentu yang bermain kepentingan tertentu, sehingga kami mau membatasi atau menghentikan agak sulit untuk mencapai harapan lembaga LPMA SWAMEMO yang di inginkan selama ini.

    Setelah kami mendengarkan tanggapan dari bapak bupati ini kami tidak berkomentar atau bicara banyak karena kondisi pada saat itu malam dan tempat juga tidak menjamin keamanan, selain karena merasa tidak dihargai dan dianggap tidak ada apa-apanya bagi bupati kabupaten Nabire, kami mau bertanya juga percuma karena bapak bupati sepertinya tidak mengerti pembicaraan kami tentang persoalan penambangan illegal mining di sepanjang sungai Degeuwo, kabupaten Paniai.

    Oktober 2013, Lembaga LPMA SWAMEMO proses negosiasi dengan pihak kapolres Nabire berkaitan dengan PT. Madinah Qurrata Ain. Lembaga pengembangan masyarakat adat suku walani, mee dan moni (LPMA SWAMEMO) menyurati kapolres Nabire lewat Kasad Intelkam Nabire, berkaitan dengan PT. Madinah Qurrata Ain, yang sudah dan sedang melakukan aktivitas penambangan liar illegal mining disepanjang sungai Degeuwo dilokasi Ndeotadi yang disebut lokasi 99 yang surat operasinya tertanggal 31 mei 2013.

    Selain itu ada beberapa perusahaan yang beroperasi antara lain PT. Martha Mining dan CV. Komputer. ini milik Hj. Marsuki, sedangkan PT. Martha mining pemiliknya ibu Anto seorang ibu sorong Papua barat yang bekerja sama dengan perusahaan Australia lokasi operasinya di Baya biru Degeuwo, sedangkan CV. Komputer dilokasi Minimitinggi di sepanjang sungai Degeuwo kabupaten Paniai. Selain itu ada 26 pengusaha kelas menengah lainnya yang masih eksis melakukan aktivitas penambangan secara illegal sejak tahun 2003 sampai tahun 2013.

    Dilokasi penambangan liar ini sekarang sangat memprihatinkan karena banyak terjadi pelanggaran Hak asasi manusia (HAM), kerusakan lingkungan hidup (AMDAL), penjualan miras, dibukanya bar-bar, PSK serta penjialan minuman keras beralkohol dan berbagai aktivitas lainnya, yang membahayakan dan mengancam masyarakat adat Degeuwo.

    Sehingga berkaitan dengan hal yang dimaksud diatas, maka sesuai dengan agenda LPMA SWAMEMO melakukan pertemuan dengan pihak penegak hukum kapolres Nabire sekaligus agar meminta segera memanggil pihak PT. Madinah Qurrata Ain, guna mempertanyakan beberapa syarat yang menjadi legalitas hokum berkaitan dengan PT. Madinah Qurrata Ain, yang sedang melakukan produksi dan pengambilan di lokasi Ndeotadi Degeuwo.

    Kepada Kapolres, ketua LPMA SWAMEMO meminta agar Kapolres Nabire segera memanggil dan menanyakan beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh PT. Madinah Qurrata Ain. Syarat-syarat itu antara lain sebagai berikut :

    1. PT. Madinah Qurrata Ain, sejak kapan melakukan sebuah kesepakatan atau MOU antara masyarakat adat dan pemerintah kabupaten Paniai atau dengan instansi terkait lainnya. Selain itu LPMA SWAMEMO juga memintah kepada kapolres Nabire untuk memberikan dukungan keamanan, penegakan hokum, keadilan dan kebenaran bagi LPMA SWAMEMO dalam hal penyelesaian persoalan penambangan liar emas Degeuwo kabuapten Paniai, karena selama ini kami pihak lembaga LPMA SWAMEMO melihat disepanjang sungai Degeuwo sangat banyak persoalan yang terjadi sehingga untuk mengantisipasi akan hal-hal yang buruk maka pihak LPMA SWAMEMO meminta dukungan keamanan.

    2. Kapolres menanggapi surat audiensi yang disampaikan oleh LPMA SWAMEMO dan langsung mengundang pengurus LPMA SWAMEMO melalui Kasad Intelkam Nabire pak Sugiyono. Kami bertemu dengan bapak kapolres Nabire, diruang kerjanya kemudian ketua lembaga LPMA SWAMEMO langsung menyampaikan maksud dan tujuan lembaga LPMA SWAMEMO serta menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penambangan illegal mining di sepanjang sungai Degeuwo kabupaten paniai, antara lain.

    3. Adanya PT. Madinah Qurrata ain, sebagai perusahaan local bekerja sama dengan perusahaan PT. West wits mining perusahaan asal Australia dengan pemiliknya Michael Guinert dan pemilik PT. Madinah Qurrata Ain sudah melakukan tahapan pengambilan, produksi, apakah sejauh ini bapak kapolres sudah melakukan pemanggilan terhadap PT. Madinah Qurrata ain guna menanyakan surat ijin untuk pengambilan pertambangan illegal di Degeuwo dari pemerintah kabupaten Paniai bahkan kabupaten Nabire maupun dari pemerintah provinsi Papua?

    4. Apakah sudah Melakukan kesepakatan/ MOU antara pemilik hak ulayat , PT. Madinah Qurrata dan pemerintah daerah secara transparan, jujur, dan terbuka seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan lembaga LPMA SWAMEMO selama ini?

    5. Berkaitan dengan penyelesaian persoalan illegal mining sepanjang sungai Degeuwo pihak LPMA SWAMEMO memintah secara tegas kepada kapolres Nabire membantu lembaga LPMA SWAMEMO dalam konteks keamanan, ketertibaan, kedamaian dan melindungi masyarakat Degeuwo.

    degeuwo.jpg1.jpg1

    Setelah pengurus LPMA SWAMEMO menyampaikan beberapa poin diatas ini kepada bapak kapolres Nabire, bapak kapolres langsung menanggapi pengaduan dari lembaga LPMA SWAMEMO kapolres Nabire menjelaskan kepada kami bahwa persoalan Degeuwo itu saya tidak punya kewenangan untuk fasilitasi lembaga LPMA SWAMEMO sebab persoalan penambangan liar di degeuwo itu bukan wilayah hukumnya saya tetapi itu wilayah hukumnya Kabupaten Paniai dan Kapolres Paniai, seharusnya lembaga LPMA SWAMEMO melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Paniai dan kapolres paniai, tetapi ya karena semua penerbangan helicopter dan semua pengusaha juga tinggal di kabupaten Nabire jadi saya akan perintahkan Kasad Intelkam untuk panggil pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain dalam dua hari kedepan jadi kamu bisa melakukan pertemuan dengan pihak PT. Madinah Qurrata Ain.

    Setelah dua hari kemudian kami masih menunggu informasi dari kapolres Nabire sesuai kesepakatan awal namun informasi yang kami dari kapolres melalui intelkam bahwa pertemuannya dengan pihak PT. Madinah Qurrata masih ditunda karena belum ada tanggapan balik dari pihak PT. Madinah Qurrata kepada pihak Kapolres, sehingga kasad Intelkam Nabire sampaikana pada kami bahwa pihak kapolres akan memanggil PT. Madinah Qurrata untuk kedua kalinya sehingga kami pihak LPMA SWAMEMO di suruh menunggu informasi dari pihak kapolres Nabire.

    Selanjutnya kami diinformasikan oleh pihak kapolres Nabire bahwa besok harinya sekitar jam 10 akan diadakan pertemuan dengan pihak PT. Madinah Qurrata sehingga pihak lembaga LPMA SWAMEMO diundang ke kantor kapolres Nabire. Sesuai janji kapolres Nabire kami dari pihak lembaga LPMA SWAMEMO, Pembina lembaga LPMA SWAMEMO yang juga adalah anggota DPRP bapak Harun Agimbau bersamaa LSM Seluk Cenderawasih bapak Usman Fabanyo kami masuk ke ruangan pak kapolres Nabire melakukan pertemuan dengan pihak PT. Madinah Qurrata Ain yang hadir mewakili pihak perusahaan adalah manager perusahaan Hj. Dasil bersama salah satu stafnya, hadir juga dalam pertemuan tersebut bapak kapolres Nabire, Kasad Intelkam kapolres Nabire dan satu anggota Kapolres Paniai, kami belum mengetahui identitasnya secara jelas sebab yang bersangkutan mengaku diri dia adalah anggota kapolres Paniai yang sementara bertugas di lokasi penambangan liar di daerah Ndeotadi atau lokasi 99 di Degeuwo.

    Dalam pertemuan itu kapolres Nabire menjadi saksi sekaligus memediasi pertemuan tersebut antara pihak LPMA SWAMEMO dan pihak PT. Madinah Qurrata Ain .

    Pada kesempatan itu bapak kapolres Nabire memberikan kesempatan pertama pada kami pengurus LPMA SWAMEMO untuk menyampikan apa yang menjadi persoalan bagi lembaga LPMA SWAMEMO di sepanjang penambangan liar emas di sungai Degeuwo. Ketua lembaga LPMA SWAMEMO Thobias Bagubau, pertama-tama menyampaika ucapan terima kasih kepada bapak kapolres Nabire serta peserta pertemuan yang hadir pada kesempatan itu, pada kesempatan itu saya mengajukan beberapa pertanyaan mendasar kepada PT. Madinah Ain, berkaitan dengan beberapa persoalan mendasar yang terjadi di sepanjang sungai Degeuwo, antara lain:

    a). Pertama meminta penjelasan kepada PT. Madinah Qurrata Ain berkaitan dengan aktivitas penambangan illegal mining di Ndeotadi/lokasi 99 di Degeuwo, kabupaten Paniai!

    b). Meminta penjelasan berkaitan dengan surat ijin yang keluarkan kepada pihak PT. Madinah Qurrata Ain baik oleh pemerintah daerah kabupaten Nabire, Paniai maupun oleh pemerintah Provinsi Papua?

    c). Meminta penjelasan apakah PT. Madinah Qurrata Ain memiliki surat ijin pelepasan tanah adat dari pemilik hak ulayat suku walani.

    d). Apakah ada kesepakata-kesepakatan atau MOU yang dibuat antara pemilik ulayat, pemerintah Daerah dan PT. Madinah Qurrata Ain sesuai peraturan perundang-undangan NKRI?

    Yang menjadi masalah atau persoalan adalah keempat diatas kepada PT. Madinah Qurrata Ain. Lalu pihak PT. Madinah Qurrata Ain menanggapi pertanyaan kami oleh manager PT. Madinah Qurrata Ain Hj. Dasil bahwa kami punya surat ijin dari mantan bupati kabupaten Paniai bapak Naftali Yogi, S.Sos, selain itu kami juga punya surat ijin exploitasi yang dikeluarkan oleh bupati kabupaten Nabire bapak Isaias Douw, S. Sos, berdasarkan surat ijin itu pak Dasil juga menjelaskan bahwa kami PT. Madinah Qurrata Ain juga sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan atau MOU dengan masyarakat pemilik hak Ulayat sehingga kami tidak illegal.

    Thobias Bagubau kembali mempertanyakan kepada pak Dasil, sejak kapan PT. Madinah Qurrata Ain melakukan kesepakatan atau mengadakan MOU antara masyarakat pemilik hak ulayat, dengan perusahaan, jika memang benar bentuk MOU-nya seperti apa..?

    Kalau memang benar apakah ada bukti-bukti yang menjadi kekuatan untuk Perusahaan karena kami tidak bicara asal-asalan sebab, kami sudah temukan dokumen PT. Madinah Qurrata Ain yang disebar luaskan secara luas di internet oleh sebab itu kalau memang apa yang bapak Dasil sampaikan itu benar, maka pada kesempatan ini juga kami minta pak Dasil tolong tunjukan bukti-bukti kesepakatan yang dibuat antara masyarakat adat pemilik ulayat suku walani dan pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain antara lain sebagai berikut:

    a). Surat kesepakatan (MOU) antara pemerintah Daerah, masyarakat pemilik ulayat, termasuk bukti-bukti pembayaran bersifat Kwitansi!

    b). Apakah ada surat ijin yang baru lagi kah? dari pemerintah daerah kabupaten Paniai, Nabire ataupun provinsi Papua, sebab surat ijin yang dikeluarkan oleh mantan bupati Paniai Naftali Yogi, S. Sos itu tidak berlaku dan masa surat ijinnya sudah habis, walaupun berlaku tetapi surat ijin mantan bupati Naftali Yogi itu kepada PT. Madinah Qurrata Ain, PT.Martha Mining, dan CV. Computer serta 26 pengusaha kelas menengah lain yang tidak sah secara hokum NKRI, lanjut Thobias Bagubau menyampaikan beberapa hal diatas namun manager PT. Madinah Qurrata Ain pak Hj. Dasil diam-diam saja, tidak komentar apa-apa.

    Hal lain yang lucu adalah PT. Madinah Qurrata Ain sudah melakukan pembagian persen kepada oknum-oknum PT.Madinah Qurrata Ain sendiri, hal itu berdasarkan dokumen PT. Madinah Qurrata Ain dan PT. West Wits mining dengan persentase pembagiannya sebagai berikut:

    1). PT. Madinah Qurrata Ain, 50%

    2). PT. West Wits mining, 50%

    3). Keluarga H. Ary di Makassar, 30%

    4). Pajak Negara, 20%

    5). Bersifat partai lokal 20%

    Berkaitan dengan pembagian hasil persen ini sangat disayangkan dalam proses pembagian ini pemilik hak ulayat dan pemerintah setempat tidak diberikan hasilnya sedikitpun. melihat hal ini ketua lembaga LPMA SWAMEMO kembali mempertanyakan kepada manager PT. Madinah Qurrata pak Hj. Dasil kenapa pembagian persen ini tidak diberikan hasil kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat, kanapa pembagiannya seperti ini?

    Dengan alasan di papua inikan adalah dearah otonomi khusus dan ada undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan juga sekarang ada peraturan baru keputusan mahkama konsitusi nomor 35/PUU-X 2O12 Dengan adanya amar putusan tersebut posisi hak dan kewenanga masyarakat adat atas penguatan utan di akui secara konsitusi dan sesuai keputusan mahkama konstitusi, semua hak-hak masyarakat adat kembalikan kepada masyarakat adat apabilah negara mau pakai atau mau gunakan, wajib negara melapor kepada masyarakat adat setempat, wajib melapor atau musti ada kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat adat dan pemerintah setempat.

    Thobias Bagubau kembali menyampaikan kepada PT. Madinah Qurrata ain, bahwa hal ini sangat merugikan masyarakat adat dan juga bertentangan dengan Undang-undang otonomi khusus No 21 tahun 2001 Tentang otonomi khusus papua. dan peraturan keputusan mahkama konstitusi MK, sehingga PT. Madinah Qurrata Ain, lebih baik anda menghentikan semua aktivitas disepanjang sungai Degeuwo demi hokum.

    Setelah sampaikan hal-hal ini kepada manager perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain pak H. Rasil namun pak Dasil tidak komentar apa-apa ataupun tidak menanggapi lagi tetapi pak Dasil mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan pembagian hasil untuk masyarakat adat tidak ada(kosong) sehingga tidak diberikan bagi masyarakat adat Degeuwo.

    Selanjutnya bapak kapolres menanyakan kepada bapak Usman Fabanyo dari mana? Lalu pak Usman Fabanyo memberikan penjelasan/ identitas kepada kapolres bahwa saya dari LSM seluk Cenderawasih Nabire dan kantor saya ada di Wonorejo, saya selama sejak tahun 2010 ini mendampingi lembaga masyarakat adat LPMA SWAMEMO, beberapa pertemuan saya selalu mendampingi karena lembaga masyarakat ini mitra kami, sehingga kami juga membantu mereka tentang advokasi, pemantauan penambangan illegal disepanjang sungai Degeuwo di kabupaten Paniai, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Degeuwo yang lebih baik.

    Setelah memberikan penjelasan pak Usman memberikan sebuah kartu nama kepada bapak kapolres Nabire. Kapolres melanjutkan pembicaraan kepada manager PT. Madinah Qurrata Ain pak Hj.

    Hasil bahwa pembagian persen itu, seharusnya masyarakat adat diamankan dulu baru yang lain-lainnya, dari belakang bukan atur dari atas kebawa itu sudah salah, seharusnya dari bawa atur keatas itu baru kamu perusahaan bisa berjalan baik. Kapolres menegur pihak PT. Madinah Qurrata Ain, bahwa kamu belum atur dengan masyarakat adat pemilik hak ulayatnya, baru kenapa kamu buat pembagian persentase lagi.

    Sebab Papua ini ada undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001, anda punya perusahaan itu berjalan baik atau tidaknya harus ada kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat dan pemerintah setempat, lebih dahulu itu lebih baik. Kemudian kapolres juga menyampaikan kepada pak Hj. Dasil bahwa ketua lembaga LPMA SWAMEMO punya tuntutan semacam bukti-bukti, semacam surat kesepakatan dengan masyarakat adat, dan bukti berupa kwitansi berupa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat adat terkait adanya pelepasan tanah adat dan surat ijin pengambilan atau produksi penambangan dan lainnya, apa surat-surat itu ada atau tidak?

    Tetapi pak   Hj. Dasil Sampaikan kepada bapak kapolres bahwa kami belum siap pak kapolres, jadi kami siapkan bukti-bukti yang tadi pak kapolres dan lembaga lpma swamemo, sampaikan itu dulu. Lalu bapak kapolres Nabire menanggapinya bahwa Ok kalau begitu kamu pihak perusahaan siapkan semua dulu lalu pihak perusahaan mengundang kami semua pihak dinas pertambangan Paniai, Kapolres Paniai, Kapolres Nabire, pengurus LPMA SWAMEMO, dan masyarakat adat Degeuwo serta instansi terkait lainnya, untuk melakukan pertemuan lagi berkaitan dengan mengecek bukti-bukti dan membicarakan kembali bersama secara baik.

    Selanjutnya Anggota DPRP Provinsi Papua bapak Harus Agimbau menyampaikan bahwa saya selaku perwakilan rakyat DPR Provinsi Papua, berkaitan dengan persoalan penambangan illegal disepanjang sungai Degeuwo ini kami dari DPR Papua sudah sekitar 3 kali kunjungan ke Degeuwo namun kami temukan di Degeuwo itu banyak masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga kerap terjadi, kerusakan lingkungan hidup yang cukup memprihatinkan, dan penyakit social lainnya, seperti HIV dan AIDS, bar-bar PSK, perempuan-perempuan prostitusi juga sangat meningkat.

    Selain itu perampasan kekayaan alam yang diambil oleh oknum-oknum perusahaan dan pengusaha illegal tertentu,yang selama ini kami langsung mengamati dilapangan, pak kapolres sekali lagi saya selaku anak adat suku walani sampaikan bahwa, semua aktivitas di sepanjang sungai Degeuwo itu semua illegal sehingga, demi keselamatan masyarakat saya dan kekayaan alam mohon tindas tegas semua aktivitas penambangan illegal di degeuwo, sebab inikan melanggar peraturan-peraturan pertambangan terutama undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, maka kedepan semua aktivitas di Degeuwo kita akan tutup baru kita atur kembali sehingga masyarakat adat pemilik hak ulayat juga puas, pemerintah juga puas dan semua pihak puas, itu yang kami harapkan.

    Pak Usman Fabanyo LSM Kompok Teluk Cenderawasih wilayah Nabire, menyampaikan bahwa saya harapkan kepada investor yang melakukan investasi itu, seharusnya sesuai dengan aturan-aturan dalam arti bahwa melakukan sesuai tahapan yang di maksudkan yaitu tahapan eksplorasi-eksploitasi, sampai tahapan produksi tetapi, hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kebutuhan hak-hak masyarakat adat pemilik hak ulayat sehingga, kedepannya, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat adat, yaitu, ada beberapa factor ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, pendidikan sehingga dalam kaitan ini, perusahaan atau pengusaha mau melakukan investasi maka beberapa faktor ini wajib diperhatikan, hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat adat sehingga kedepannya tidak ada persoalan karena perusahaan melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat.

    Pada akhir dari pertemuan ini, kapolres Nabire mengecek salah satu anggota polisi yang mengaku diri sebagai anggota kapolres Paniai, yang sedang bertugas di daerah penambangan liar di Ndeotadi Degeuwo untuk memintah surat tugas atau surat jalan dari atasannya, namun dia bilang komandan siap… saya belum bawa surat…!

    Akhirnya kapolres marah yang bersangkutan, lain kali kalau ikut pertemuan seperti ini harus bawa surat dari atasan ya, supaya hal-hal yang terjadi bisa kita pertanggung jawabkan, karena Awalnya orang yang mengaku diri sebagai anggota kapolres Paniai, yang bertugas di daerah Degeuwo ini membantah dan menyampaikan kepada kapolres Nabire, bahwa Lembaga LPMA SWAMEMO itu tidak sah, pada saat anggota Kapolres Paniai ini sampaikan hal tersebut ketua lembaga LPMA SWAMEMO agak emosi dan mau tegur dia tetapi kita maklumi saja, Rupahnya, pihak PT. Madinah Qurrata Ain memasang orang ini untuk membelah PT. Madinah Qurrata Ain rupanya yang bersangkutan anggota Kopassus atau TNI.

    Pada Akhir pertemuan tersebut, ketua lembaga LPMA SWAMEMO Thobias bagubau mengucapkan terima kasih kepada kapolres Nabire, atas terlaksananya pertemuan ini, saya juga sampaikan kepada bapak kapolres Nabire bahwa kami lembaga LPMA SWAMEMO akan menunggu undangan dari pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, sesuai kesepakatan hari ini. Sesuai hasil kesepakatan kami diruang kapolres Nabire kami menunggu undangan dari pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain namun belum ada kabar sampai seminggu kemudian, sehingga saya melakukan komunikaasi dengan pak Kasad Intelkam polres Nabire, per telepon, namun pak kasad intelkam Nabire bilang bahwa saya akan penggilkan lagi kepada pihak PT. Madinah Qurrata Ain.

    Rupanya mereka tidak mau melakukan pertemuan lagi, setelah satu minggu dua hari kemudian pak kasad intelkam menelepon saya dan saya angkat telepon pak kasad intelkam “Hallo, selamat siang bapak,” “Pak Thobias ada surat dari PT. Madinah Qurrata ‘Ain, jadi saya mau bacakan surat jadi pak Thobias dengar ya,,,” “Ia bapak silahka” jawab Thobias. Setelah   surat dari PT. Madinah Qurrata Ain tersebut dibacakan oleh kasad intelkam polres Nabire melalui telepon.

    Ketua LPMA SWAMEMO Thobias bagubau merespon dan menanggapi keadaan marah dan bertanya, pada bapak kasad intelkam “bapak kasad intelkam mengapa suratnya dibacakan melalui telepon..? Apakah suratnya ditujukan kepada lembaga LPMA SWAMEMO atau kepada kasad intelkam kapolres Nabire?” jawab pak kasad intelkam polres Nabire pak Sugiyono “ pak Thobias suratnya untuk ke kasad intelkam plores Nabire dan tembusannya kepada lembaga LPMA SWAMEMO” Pak Thobias Bagubau menjawab dengan nada kasar “pak kasad intelkam anda tahu aturan atau tidak..? Anda punya etika atau tidak..?

    Sebenarnya surat semacam ini anda panggil kami lalu kasih ke kami sekaligus sampaikan penjelasan pada kami lembaga LPMA SWAMEMO sehingga kami lihat isi dan maksud surat tersebut, seharusnya, seorang intelkam itu ikuti aturan main sebab tindakan intelkam polres Nabire yang buat kali ini kurang menyenangkan hati kami pengurus LPMA SWAMEMO, apalagi surat PT. Madinah Qurrata Ain inikan menjawab pertemuan resmi yang kami lakukan pada beberapa hari lalu diruangn bapak kapolres Nabire, pak kapolres meminta secara resmi kepada PT. Madinah Qurrata untuk memfasilitasi pertemuan dengan dinas pertambangan Paniai, dan Nabire, pihak kapolres Nabire dan kapolres Paniai dan pihak lembaga LPMA SWAMEMO serta instansi terkait lainnya.

    Tindakan kasad intelkam polres Nabire semacam ini sangat disayangkan, lembaga LPMA SWAMEMO, tindakan kasad intelkam polres Nabire ini, mengindikasikan bahwa rupanya ada pembicaraan lebih khusus antara kasad intelkam polres Nabire dengan pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, dalam arti terjadi suap menyuap”. “ Selanjutnya kami pengurus LPMA SWAMEMO tidak menerima tindakan kasad intelkam sehingga ketua LPMA SWAMEMO pada malam harinya menelepon langsung pak kapolres Nabire”. Jawab Thobias “selamat malam bapak kapolres” jawab pak kapolres “selamat malam juga pak Thobias, bagaimana ada masalah kah?” jawab Thobias “Benar sekali pak kapolres, saya jelaskan secara detail tindakan kasad intelkam polres Nabire, kepada bapak kapolres Nabire” lalu pak kapolres menyuruh saya kekantor besok paginya, lalu saya sampaikan “baik pak kapolres”.

    Pada ke esokan harinya pada tanggal 23 oktober 2013, saya selaku ketua LPMA SWAMEMO bersama sekretaris lembaga ke kantor kapolres Nabire dan bertemu pak kapolres pada pukul 09.00 WIT, saya sapa pak kapolres “Selamat pagi pak kapolres” lalu pak kapolres menyapa balik “selamat pagi juga pak Thobias, bagaimana?” lalu saja jawab “pak kapolres mohon ijin, kemarin tindakan intelkam kurang baik, pak kasad intelkam polres telepon bahwa katanya ada surat dari PT. Madinah Qurrata Ain, tetapi surat tersebut pak kasad intelkam bacakan lewat telepon jadi saya sangat tidak terima, hal ini mengapa?

    Karena kemarin pertemuan dengan bapak kapolres bersama pengurus LPMA SWAMEMO dan pihak perusahaan PT. Madinah Qurrata Ain, yang secara resmi, bapak kapolres nabire minta kepada PT. MQ menfasilitasi pertemuan antara lintas pemerintah paniai, nabire, pihak kapolres Paniai, Nabire dan instansi terkai lainnya, namun, PT. Madinah Qurrata Ain, tidak melaksanakan tetapi, hal itu, menjawab lewat surat yang dibacakan pak intelkam nabire, disisi lain PT. Madinah Qurrata Ain sangat tidak menghargai pak kapolres, apalagi pengurus lembaga LPMA SWAMEMO, jadi kami datang laporkan hal ya di maksud di atas kepada bapa kapolres.

    Setelah kami menjelaskan, pak kapolres memerintahkan salah satu anggota polres kabupaten Nabire, untuk memanggil kasad intelkam ke ruangan pak kapolres, beberapa menit kemudian bapak kasad intelkam polres Nabire, masuk ke ruangan kapolres dan pak kapolres menanyakan persoalannya, langsung ke pak kasad intelkam! Pak intelkam menjawab “siap pak komandan, kemarin benar saya ada bacakan suratnya dari PT. Madinah Qurrata Ain, lewat telepon ke pak Thobias, tapi pak komandan, malah pak Thobias malah tegur saya pak komandan, saya inikan penjabat negaran kenapa pak Thobias tegur saya?” Thobias tanggapi penyampaian pak kasad intelkam “siap pak kapolres, kemarin saya sangat tidak terima tindakan pak intelkam seperti itu, apapun alasannya surat seperti itu, disampaikan langsung ke kami dan panggil kami bukan dibacakan lewat telepon sehingga kami juga tahu maksud dan isi suratnya secara jelas”.

    emas-papua8

    Setelah pak kapolres mendengar penjelasan pak kasad intelkam dan pengurus LPMA SWAMEMO maka pak kapolres menegur pak kasad intelkam bahwa kedepannya tidak boleh lagi terulang hal yang sama, jawab pak intelkam “ siap pak komandan, siap”, setelah pertemuan usai pak Thobias Bagubau selaku ketua lembaga LPMA SWAMEMO meminta pada kapolres Nabire surat yang dimaksud dari PT. Madinah Qurrata Ain, sehingga pada saat keluar dari ruangan kapolres, bapak kapolres dan kasad intelkam menyuruh ketua lembaga LPMA SWAMEMO agar menunggu surat dari perusahaan karena bapa kasad intelkam mengambilkan surat tersebut, di ruangannya, dan selanjutnya, beberapa menit kemudian pak kasad intelkam memberikan surat tersebut pada pengurus lembaga LPMA SWAMEMO.

    Berdasarkan hasil pertemuan terakhir yang dilakukan diruang kerja bapak kapolres, dimana pihak LPMA SWAMEMO memintah pihak perusahaan dalam hal ini PT. Madinah Qurrata Ain untuk dapat menghadirkan perengkat pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan, maka kami pihak perusahaan telah melakukan koordinasi dengan dinas pertambangan kabupaaten paniai dalam hal ini kepala dinas pertambangan kabupaten Paniai.

    Berdasarkan hasil pembicaraan dengan kepala dinas pertambangan, maka beliau menyampaikan bahwa pihak LPMA SWAMEMO tidak berhak memaksa pihak perusahaan untuk melakukan pertemuan lintas pemerintah, maka disarankan agar pihak LPMA SWAMEMO dapat melakukan koordinasi dengan pihak dinas pertambangan kabupaten Paniai, mengingat wilayah kerja perusahaan berada di wilayah kabupaten Paniai, sehingga dengan demikian maka kami pihak perusahaan yang mengikuti aturan perundang-undangan di wilayah Indonesia dengan ini tidak akan melakukan pertemuan adanya koordinasi dengan pihak dinas pertambangan kabupaten Paniai sebagai payung perusahaan dalam melakukan aktivitasnya diwilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pada Juni 2014, LPMA SWAMEMO kembali meminta penutupan Tambang Degeuwo.

    @Staf Publikasi dan Informasi Yayasan Pusaka

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on