Saatnya Penyelamatan Pesisir Laut

Tolak Reklamasi dan Tambang di Pulau-Pulau Kecil

Salam adil dan Lestari-Indonesia sebagai negara strategis terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan hal ini menjadikan posisi Indonesia penting dalam kancah politik dan ekonomi dunia. Gugusan pulau besar dan kecil yang menghampar di garis Equator Bumi membuat negeri ini dijuluki Zamrud Khatulistiwa yang memiliki iklim tropik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki koleksi 17.480 pulau dan sepertiga wilayah Indonesia merupakan pesisir dimana lebih dari sepertiga masyarakat menyandarkan kehidupannya di wilayah pesisir.

Akan tetapi dalam perkembangannya, wilayah pesisir tidak menjadi perhatian dan pengawasan pemerintah. Bias darat yang cukup besar dalam pengelolaan sumberdaya alam Indonesia telah menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir terbengkalai. Tanpa pengawasan dan konsep yang baik berbagai kebijakan yang ada di wilayah pesisir terkesan sektoral dan kuat konflik kepentingan. Hal ini jelas terlihat.

Mukri Friatna, pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI mengatakan bahwa bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap penyelamatan pulau-pulau kecil, terlihat dengan semakin derasnya arus kekuatan modal yang mendaptkan izin dan beroperasi di sektor pertambangan. Pulau-pulau kecil menjadi sasaran empuk untuk eksploitasi sektor pertambangan, terlihat dari kasus Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Di Pulau ini, masyarakat yang sebagain besar berprofesi sebagai nelayan masih berjuang keras untuk mengusir perusahaan tambang besi yang mengancam ekosistem laut yang merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Dari catatan advokasi WALHI, banyak dan maraknya penguasaan wilayah pesisir oleh korporasi dipastikan telah dan akan menggangu sumberdaya komunal masyarakat pesisir. Konflik akan bermunculan karena tidak adanya jaminan keselamatan, kesejahteraan dan produktivitas apabila sebuah investasi berkembang di wilayah pesisir

Lebih lanjut, Mukri Friatna menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan program reklamasi yang merupakan bagian dari skema MP3EI, seperti reklamasi Teluk Benoa-Bali, reklamasi Teluk Palu-Sulteng, reklamasi Teluk Jakarta, reklamasi Teluk Balikpapan-Kaltim, dll. WALHI sebagai organisasi advokasi yang memiliki kantor di 28 provinsi di Indonesia menolak berbagai bentuk program reklamasi di Indonesia, sebab reklamasi hanya merusak kesetimbangan ekologis, merebut ruang kelola rakyat serta reklamasi dilaksanakan hanya untuk kepentingan dunia bisnis.

WALHI juga hari ini 05 Juni 2014, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup melaksanakan aksi demonstrasi yang dimulai dari pagi hari pukul 07.00 WIB dari Bundaran HI dan bergerak selanjutnya menuju gedung KPU. Aksi ini merupakan bentuk kampanye publik WALHI bahwa saatnya pulihkan nusantara di tengah semakin kencangnya eksploitasi dan bencana ekologis di Indonesia.

Muhammad Islah, koordinator aksi dari WALHI mengatakan bahwa selain aksi di Bundaran HI, WALHI juga akan aksi ke gedung KPU, yakni untuk mendesak KPU untuk mengedepankan isu lingkungan hidup sebagai isu prioritas dalam debat calon presiden. Sebab, selama ini isu lingkungan selalu menjadi isu marjinal bahkan menjadi isu hiasan saja, tidak pernah menjadi isu prioritas dan berakibat pada semakin maraknya perusakan lingkungan hidup di Indonesia tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Peng-arusutama-an issu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada momen debat capres/cawapres kedepan adalah mutlak harus dilakukan. KPU sebagai institusi penyelenggara pesta demokrasi pada tanggal 9 Juli nanti, juga penting untuk mengambil peranan untuk menciptakan momen tersebut meskipun sudah ada gambaran dari masing-masing pasangan capres/cawapres lewat dokumen visi-misi yang diberikan, tegas Muhammad Islah.

Kemampuan para calon pemimpin untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang konsep/model pengelolaan sumber daya alam, tentang komitmen penyelesaian konflik sumber daya alam, tentang solusi terbaik untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan yang akan datang, juga harus diperdebatkan secara langsung oleh capres dan cawapres. Harapannya dari debat tersebut, rakyat bisa mendapatkan pendidikan politik dan kemudian mampu secara mandiri untuk menentukan pilihan kepala negara yang akan memimpin mereka selama 5 tahun kedepan.

Kontak:

Muhammad Islah – Koordinator Aksi (081808893713)

Mukri Friatna- Pengkampanye WALHI (087798851444)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Saatnya Penyelamatan Pesisir Laut

    Tolak Reklamasi dan Tambang di Pulau-Pulau Kecil

    Salam adil dan Lestari-Indonesia sebagai negara strategis terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan hal ini menjadikan posisi Indonesia penting dalam kancah politik dan ekonomi dunia. Gugusan pulau besar dan kecil yang menghampar di garis Equator Bumi membuat negeri ini dijuluki Zamrud Khatulistiwa yang memiliki iklim tropik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki koleksi 17.480 pulau dan sepertiga wilayah Indonesia merupakan pesisir dimana lebih dari sepertiga masyarakat menyandarkan kehidupannya di wilayah pesisir.

    Akan tetapi dalam perkembangannya, wilayah pesisir tidak menjadi perhatian dan pengawasan pemerintah. Bias darat yang cukup besar dalam pengelolaan sumberdaya alam Indonesia telah menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir terbengkalai. Tanpa pengawasan dan konsep yang baik berbagai kebijakan yang ada di wilayah pesisir terkesan sektoral dan kuat konflik kepentingan. Hal ini jelas terlihat.

    Mukri Friatna, pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI mengatakan bahwa bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap penyelamatan pulau-pulau kecil, terlihat dengan semakin derasnya arus kekuatan modal yang mendaptkan izin dan beroperasi di sektor pertambangan. Pulau-pulau kecil menjadi sasaran empuk untuk eksploitasi sektor pertambangan, terlihat dari kasus Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Di Pulau ini, masyarakat yang sebagain besar berprofesi sebagai nelayan masih berjuang keras untuk mengusir perusahaan tambang besi yang mengancam ekosistem laut yang merupakan sumber mata pencaharian mereka.

    Dari catatan advokasi WALHI, banyak dan maraknya penguasaan wilayah pesisir oleh korporasi dipastikan telah dan akan menggangu sumberdaya komunal masyarakat pesisir. Konflik akan bermunculan karena tidak adanya jaminan keselamatan, kesejahteraan dan produktivitas apabila sebuah investasi berkembang di wilayah pesisir

    Lebih lanjut, Mukri Friatna menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan program reklamasi yang merupakan bagian dari skema MP3EI, seperti reklamasi Teluk Benoa-Bali, reklamasi Teluk Palu-Sulteng, reklamasi Teluk Jakarta, reklamasi Teluk Balikpapan-Kaltim, dll. WALHI sebagai organisasi advokasi yang memiliki kantor di 28 provinsi di Indonesia menolak berbagai bentuk program reklamasi di Indonesia, sebab reklamasi hanya merusak kesetimbangan ekologis, merebut ruang kelola rakyat serta reklamasi dilaksanakan hanya untuk kepentingan dunia bisnis.

    WALHI juga hari ini 05 Juni 2014, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup melaksanakan aksi demonstrasi yang dimulai dari pagi hari pukul 07.00 WIB dari Bundaran HI dan bergerak selanjutnya menuju gedung KPU. Aksi ini merupakan bentuk kampanye publik WALHI bahwa saatnya pulihkan nusantara di tengah semakin kencangnya eksploitasi dan bencana ekologis di Indonesia.

    Muhammad Islah, koordinator aksi dari WALHI mengatakan bahwa selain aksi di Bundaran HI, WALHI juga akan aksi ke gedung KPU, yakni untuk mendesak KPU untuk mengedepankan isu lingkungan hidup sebagai isu prioritas dalam debat calon presiden. Sebab, selama ini isu lingkungan selalu menjadi isu marjinal bahkan menjadi isu hiasan saja, tidak pernah menjadi isu prioritas dan berakibat pada semakin maraknya perusakan lingkungan hidup di Indonesia tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

    Peng-arusutama-an issu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada momen debat capres/cawapres kedepan adalah mutlak harus dilakukan. KPU sebagai institusi penyelenggara pesta demokrasi pada tanggal 9 Juli nanti, juga penting untuk mengambil peranan untuk menciptakan momen tersebut meskipun sudah ada gambaran dari masing-masing pasangan capres/cawapres lewat dokumen visi-misi yang diberikan, tegas Muhammad Islah.

    Kemampuan para calon pemimpin untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang konsep/model pengelolaan sumber daya alam, tentang komitmen penyelesaian konflik sumber daya alam, tentang solusi terbaik untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan yang akan datang, juga harus diperdebatkan secara langsung oleh capres dan cawapres. Harapannya dari debat tersebut, rakyat bisa mendapatkan pendidikan politik dan kemudian mampu secara mandiri untuk menentukan pilihan kepala negara yang akan memimpin mereka selama 5 tahun kedepan.

    Kontak:

    Muhammad Islah – Koordinator Aksi (081808893713)

    Mukri Friatna- Pengkampanye WALHI (087798851444)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on