(5/6/2014) Workshop tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat, yang berlangsung di Aula Pertemuan Pemkab Tambraw, Sausapor, pada 4 dan 5 Juni 2014, menghasilkan keputusan dibentuknya Tim Perancang Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Tim berjumlah sebanyak 15 orang, terdiri dari: perwakilan SKPD Kab. Tambraw dan juga tokoh masyarakat dari 12 distrik di Tambraw, perwakilan 6 (enam) suku besar, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta didukung sejumlah organisasi LSM dari Yayasan Paradisea, JASOIL, Pusaka dan HUMA.

Keanggotaan tim dipilih berdasarkan kompetensi, berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati, dapat bertanggung jawab dan transparan.

Ketua Tim, Agustinus Tawer, juga pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tambraw, berpendapat dan berharap, “Rancangan Perda Perlindungan dan Pengakuan hak masyarakat adat Papua di Kabupaten Tambraw dapat melindungi dan memperkuat posisi dan hak masyarakat. Tim diharapkan dapat bekerjasama sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat tercapai dan sangat diperlukan dukungan dari pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD”, ungkap Agustinus Tawer.

Kepala Bappeda Tambraw, Ir. Petrus Kasihiw, MT, yang menjadi peserta aktif diskusi selama dua hari, mengungkapkan komitmennya mendukung Tim dan rencana aksi tersebut, “Saya mendukung rencana aksi dan Tim yang terbentuk. Saya harapkan seluruh SKPD terkait dapat memasukkan rencana ini dalam rencana kerja mereka. Kantor Bappeda bisa menjadi Sekretariat Tim untuk melakukan konsolidasi dan pertemuan-pertemuan”, ungkap Petrus Kasihiw.

Tugas Tim Inti dan rencan aksi, sebagaimana disepakati dan dihasilkan dalam workshop adalah pertama, mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan gagasan; kedua, merumuskan kerangka acuan substansi dan aksi kegiatan; ketiga, melakukan inventarisasi Struktur dan Fungsi Kelembagaan Adat di tingkat akar rumput masyarakat; keempat, mengkonsolidasikan dan menghimpun kelembagaan lokal (LMA dan Dewan Adat di Kab. Tambraw), maupun marga; kelima, mengidentifikasi dan menginventarisasi suku dan marga, serta asal usul kampung dan penyebaran tempat tinggal; keenam, mendiskusikan dan memfasilitasi gelar tikar adat untuk membahas tapal batas penguasaan dan pemilikan tanah adat; ketujuh, melakukan verifikasi dan pemetaan tanah adat, pengelolaan dan perencanaan hutan adat; dan akhirnya kedelapan, membuat regulasi.

Menurut Agustinus Tawer, Tim dalam waktu dekat akan melakukan rapat membahas rencana aksi tersebut dan melakukan sosialisasi untuk menggalang dukungan dari SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten Tambraw.

Ank, Juni 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (5/6/2014) Workshop tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat, yang berlangsung di Aula Pertemuan Pemkab Tambraw, Sausapor, pada 4 dan 5 Juni 2014, menghasilkan keputusan dibentuknya Tim Perancang Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Tim berjumlah sebanyak 15 orang, terdiri dari: perwakilan SKPD Kab. Tambraw dan juga tokoh masyarakat dari 12 distrik di Tambraw, perwakilan 6 (enam) suku besar, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta didukung sejumlah organisasi LSM dari Yayasan Paradisea, JASOIL, Pusaka dan HUMA.

    Keanggotaan tim dipilih berdasarkan kompetensi, berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati, dapat bertanggung jawab dan transparan.

    Ketua Tim, Agustinus Tawer, juga pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tambraw, berpendapat dan berharap, “Rancangan Perda Perlindungan dan Pengakuan hak masyarakat adat Papua di Kabupaten Tambraw dapat melindungi dan memperkuat posisi dan hak masyarakat. Tim diharapkan dapat bekerjasama sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat tercapai dan sangat diperlukan dukungan dari pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD”, ungkap Agustinus Tawer.

    Kepala Bappeda Tambraw, Ir. Petrus Kasihiw, MT, yang menjadi peserta aktif diskusi selama dua hari, mengungkapkan komitmennya mendukung Tim dan rencana aksi tersebut, “Saya mendukung rencana aksi dan Tim yang terbentuk. Saya harapkan seluruh SKPD terkait dapat memasukkan rencana ini dalam rencana kerja mereka. Kantor Bappeda bisa menjadi Sekretariat Tim untuk melakukan konsolidasi dan pertemuan-pertemuan”, ungkap Petrus Kasihiw.

    Tugas Tim Inti dan rencan aksi, sebagaimana disepakati dan dihasilkan dalam workshop adalah pertama, mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan gagasan; kedua, merumuskan kerangka acuan substansi dan aksi kegiatan; ketiga, melakukan inventarisasi Struktur dan Fungsi Kelembagaan Adat di tingkat akar rumput masyarakat; keempat, mengkonsolidasikan dan menghimpun kelembagaan lokal (LMA dan Dewan Adat di Kab. Tambraw), maupun marga; kelima, mengidentifikasi dan menginventarisasi suku dan marga, serta asal usul kampung dan penyebaran tempat tinggal; keenam, mendiskusikan dan memfasilitasi gelar tikar adat untuk membahas tapal batas penguasaan dan pemilikan tanah adat; ketujuh, melakukan verifikasi dan pemetaan tanah adat, pengelolaan dan perencanaan hutan adat; dan akhirnya kedelapan, membuat regulasi.

    Menurut Agustinus Tawer, Tim dalam waktu dekat akan melakukan rapat membahas rencana aksi tersebut dan melakukan sosialisasi untuk menggalang dukungan dari SKPD di lingkungan pemerintahan kabupaten Tambraw.

    Ank, Juni 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on