Laporan Wartawan Tribunnews.com Achmad Rafiq

JAKARTA — Perwakilan Yayasan Pusaka, April Parlindungan menjelaskan, pada tahun 2011 dan 2013 ada 19 perusahaan tergabung pada proyek MIFEE di Merauke. Proyek MIFEE telah ekspansi dan menggusur tanah-tanah masyarakt adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, serta pembalakan kayu. Pemerintah telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta hektar dari sekitar 4 juta hektar luas Merauke.

Masyarakat adat di Merauke, kini dihadapkan pada sebuah bangunan ekonomi industri baru yang disokong oleh sistem-sistem hukum, hubungan sosial, pola kepemilikan, dan produksi yang kapitalis. “Bukan uang banyak yang dibutuhkan mereka (Red-warga Merauke), tapi hutan tempat mereka hidup. Karena uang bisa cepat habis, sedangkan kekayaan alam bertahan lama,” ujar Peneliti Sajogya Institute, Muntaza yang sudah 8 bulan meneliti ke Merauke. Pemerintah daerah Merauke menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 Juta hektar tanah.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), merekomendasikan areal potensial yang efektif untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. “Kami belum tahu, Bupati berpihak ke warga atau perusahaan,” tutur Perwakilan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-Kami) The Erro.

Sejumlah kampung di Merauke yang telah dibangun mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), secara resmi diluncurkan pemerintah Indonesia pada (11/8/2010) di antaranya di Domande, Boepe, Tagaepe, Kaliki, Zanegi, Muting dan wilayah lain yang ada di Merauke. MIFEE merupakan sebuah mega-proyek.

Lebih dari sejuta hektar direncanakan menjadi perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri, yang menjadi ancaman bagi rakyat maupun lingkungan hidup di Papua selatan. Perusahaan Indonesia maupun asing sudah mengklaim lahannya masing-masing. Orang Malind, penduduk asli hutan itu, ditawarkan ganti rugi yang sangat sedikit untuk menggantikan hutan yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan leluhur mereka selama banyak abad.

Tempat proyek MIFEE akan dilaksanakan di Papua masih merupakan daerah konflik. Selama puluhan tahun rakyat Papua sudah berjuang untuk kebebasan serta hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. @tribunnews

PROYEK MIFEE: Pelepasan Lahan Gunakan Cara Manipulasi Hak Adat?

                                                                                                                                   Anugerah Perkasa, Bisnis.com, JAKARTA

Pelepasan lahan di Merauke, Papua untuk proyek MIFEE  diduga menggunakan manipulasi adat sehingga suku Malind terus kehilangan lahan  mereka yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit skala besar. Hal itu disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam keterangan resminya. MIFEE adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate, suatu proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu, diluncurkan sejak 2010.

Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas. Hingga 2013, pemerintah telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.

“Pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan ‘pengangkatan anak adat’, ‘toki babi’, atau pengorbanan hewan babi,” demikian penjelasan Elsam, Kamis, (12/6/2014). Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind. Namun, demikian Elsam, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

Elsam mencatat sejumlah dugaan manipulasi itu dilakukan melalui istilah yang berbeda oleh masing-masing perusahaan, namun bermakna atas pelepasan hak lahan. Di antaranya adalah  ‘pelepasan tanah adat (di Domande), ‘kompensasi’ (di Boepe dan di Tagaepe), dan ‘pemberdayaan masyarakat kampung’ (di Kaliki). Lainnya adalah ‘tali asih’ dan ‘uang penghargaan’ (di  Zanegi), serta ‘ketok pintu’ di Muting. “Kehilangan hak atas tanah untuk selamanya itu sudah membawa akibat yang tidak terbayangkan oleh orang Malind Anim sendiri,” papar Elsam. “Bangunan kebudayaan mereka, termasuk hukum adat dan hubungan sosial, serta pola produksi pangan, sekarang lenyap,” lanjutnya. @bisnis.com

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Achmad Rafiq

    JAKARTA — Perwakilan Yayasan Pusaka, April Parlindungan menjelaskan, pada tahun 2011 dan 2013 ada 19 perusahaan tergabung pada proyek MIFEE di Merauke. Proyek MIFEE telah ekspansi dan menggusur tanah-tanah masyarakt adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, serta pembalakan kayu. Pemerintah telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta hektar dari sekitar 4 juta hektar luas Merauke.

    Masyarakat adat di Merauke, kini dihadapkan pada sebuah bangunan ekonomi industri baru yang disokong oleh sistem-sistem hukum, hubungan sosial, pola kepemilikan, dan produksi yang kapitalis. “Bukan uang banyak yang dibutuhkan mereka (Red-warga Merauke), tapi hutan tempat mereka hidup. Karena uang bisa cepat habis, sedangkan kekayaan alam bertahan lama,” ujar Peneliti Sajogya Institute, Muntaza yang sudah 8 bulan meneliti ke Merauke. Pemerintah daerah Merauke menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 Juta hektar tanah.

    Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), merekomendasikan areal potensial yang efektif untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. “Kami belum tahu, Bupati berpihak ke warga atau perusahaan,” tutur Perwakilan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-Kami) The Erro.

    Sejumlah kampung di Merauke yang telah dibangun mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), secara resmi diluncurkan pemerintah Indonesia pada (11/8/2010) di antaranya di Domande, Boepe, Tagaepe, Kaliki, Zanegi, Muting dan wilayah lain yang ada di Merauke. MIFEE merupakan sebuah mega-proyek.

    Lebih dari sejuta hektar direncanakan menjadi perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri, yang menjadi ancaman bagi rakyat maupun lingkungan hidup di Papua selatan. Perusahaan Indonesia maupun asing sudah mengklaim lahannya masing-masing. Orang Malind, penduduk asli hutan itu, ditawarkan ganti rugi yang sangat sedikit untuk menggantikan hutan yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan leluhur mereka selama banyak abad.

    Tempat proyek MIFEE akan dilaksanakan di Papua masih merupakan daerah konflik. Selama puluhan tahun rakyat Papua sudah berjuang untuk kebebasan serta hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. @tribunnews

    PROYEK MIFEE: Pelepasan Lahan Gunakan Cara Manipulasi Hak Adat?

                                                                                                                                       Anugerah Perkasa, Bisnis.com, JAKARTA

    Pelepasan lahan di Merauke, Papua untuk proyek MIFEE  diduga menggunakan manipulasi adat sehingga suku Malind terus kehilangan lahan  mereka yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit skala besar. Hal itu disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam keterangan resminya. MIFEE adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate, suatu proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu, diluncurkan sejak 2010.

    Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas. Hingga 2013, pemerintah telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.

    “Pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan ‘pengangkatan anak adat’, ‘toki babi’, atau pengorbanan hewan babi,” demikian penjelasan Elsam, Kamis, (12/6/2014). Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind. Namun, demikian Elsam, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

    Elsam mencatat sejumlah dugaan manipulasi itu dilakukan melalui istilah yang berbeda oleh masing-masing perusahaan, namun bermakna atas pelepasan hak lahan. Di antaranya adalah  ‘pelepasan tanah adat (di Domande), ‘kompensasi’ (di Boepe dan di Tagaepe), dan ‘pemberdayaan masyarakat kampung’ (di Kaliki). Lainnya adalah ‘tali asih’ dan ‘uang penghargaan’ (di  Zanegi), serta ‘ketok pintu’ di Muting. “Kehilangan hak atas tanah untuk selamanya itu sudah membawa akibat yang tidak terbayangkan oleh orang Malind Anim sendiri,” papar Elsam. “Bangunan kebudayaan mereka, termasuk hukum adat dan hubungan sosial, serta pola produksi pangan, sekarang lenyap,” lanjutnya. @bisnis.com

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on