PALEMBANG, KOMPAS — Belasan warga dari desa adat atau marga Tungkal Ulu dan Dawas berunjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Senin (16/6). Mereka menuntut pembebasan enam warga yang ditahan di Polda Sumsel dengan tuduhan merambah hutan suaka margasatwa Rambang Dangku. Warga mengklaim lahan yang mereka garap merupakan lahan ulayat.

Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor Polda Sumsel. Belasan warga serta sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa meneriakkan tuntutan meminta pembebasan enam warga yang ditahan. Mereka juga meminta polisi mengusut jual beli lahan serta pembalakan liar di Rambang Dangku yang dibiarkan.

Rabu (11/6), enam warga ditangkap pasukan gabungan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam serta Polda Sumsel di kebun karet di kawasan hutan suaka margasatwa Rambang Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Mereka terdiri dari dua tokoh marga Tungkal Ulu, yakni Nur Jakfar (73) dan Zulkifli (60), serta empat warga, yaitu Ahmad Burhanuddin Anwar (20), Samingan (43), Sukisna (40), dan Dedi Suyanto.

Anak Jakfar, Yusri Arafat (30), mengatakan, sekitar 20.000 hektar lahan di dalam hutan suaka margasatwa Rambang Dangku termasuk lahan adat marga Tungkal Ulu dan Dawas. Luas hutan suaka margasatwa Rambang Dangku sekitar 29.080 hektar. Namun, pada 1991, lahan itu ditetapkan sebagai bagian dari lahan suaka margasatwa Rambang Dangku. ”Beberapa tahun terakhir, kami kerap mengalami pengusiran dari lahan garapan, termasuk tanggal 11 Juni, tanaman karet dan pondok-pondok kami dirusak,” ujar dia.

Sebaliknya, kata Yusri, pembalakan liar dan jual beli lahan di dalam kawasan suaka margasatwa justru dibiarkan. Bahkan, di sekitar hutan suaka margasatwa Rambang Dangku terdapat puluhan pengolahan kayu hasil pembalakan liar di hutan tersebut yang telah beroperasi bertahun-tahun. Warga menuduh ada oknum yang melindungi praktik-praktik itu.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Djarod Padakova mengatakan, enam warga yang ditahan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara karena merambah hutan. ”Kami mendengar tuntutan warga dan akan mempertimbangkan,” ujar dia saat menerima pengunjuk rasa. (IRE)

 

Sumber : http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007272831

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PALEMBANG, KOMPAS — Belasan warga dari desa adat atau marga Tungkal Ulu dan Dawas berunjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Senin (16/6). Mereka menuntut pembebasan enam warga yang ditahan di Polda Sumsel dengan tuduhan merambah hutan suaka margasatwa Rambang Dangku. Warga mengklaim lahan yang mereka garap merupakan lahan ulayat.

    Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor Polda Sumsel. Belasan warga serta sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa meneriakkan tuntutan meminta pembebasan enam warga yang ditahan. Mereka juga meminta polisi mengusut jual beli lahan serta pembalakan liar di Rambang Dangku yang dibiarkan.

    Rabu (11/6), enam warga ditangkap pasukan gabungan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam serta Polda Sumsel di kebun karet di kawasan hutan suaka margasatwa Rambang Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Mereka terdiri dari dua tokoh marga Tungkal Ulu, yakni Nur Jakfar (73) dan Zulkifli (60), serta empat warga, yaitu Ahmad Burhanuddin Anwar (20), Samingan (43), Sukisna (40), dan Dedi Suyanto.

    Anak Jakfar, Yusri Arafat (30), mengatakan, sekitar 20.000 hektar lahan di dalam hutan suaka margasatwa Rambang Dangku termasuk lahan adat marga Tungkal Ulu dan Dawas. Luas hutan suaka margasatwa Rambang Dangku sekitar 29.080 hektar. Namun, pada 1991, lahan itu ditetapkan sebagai bagian dari lahan suaka margasatwa Rambang Dangku. ”Beberapa tahun terakhir, kami kerap mengalami pengusiran dari lahan garapan, termasuk tanggal 11 Juni, tanaman karet dan pondok-pondok kami dirusak,” ujar dia.

    Sebaliknya, kata Yusri, pembalakan liar dan jual beli lahan di dalam kawasan suaka margasatwa justru dibiarkan. Bahkan, di sekitar hutan suaka margasatwa Rambang Dangku terdapat puluhan pengolahan kayu hasil pembalakan liar di hutan tersebut yang telah beroperasi bertahun-tahun. Warga menuduh ada oknum yang melindungi praktik-praktik itu.

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Djarod Padakova mengatakan, enam warga yang ditahan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara karena merambah hutan. ”Kami mendengar tuntutan warga dan akan mempertimbangkan,” ujar dia saat menerima pengunjuk rasa. (IRE)

     

    Sumber : http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007272831

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on