Oleh: Robertino Hanebora

Maraknya bisnis kayu di Nabire, dengan pendapatan yang sangat menggiurkan membuat para pebisnis kayu menguasai hutan-hutan di Kabupaten Nabire. Tidak hanya para pengusaha yang memang profesinya dibisnis kayu yang melakukan bisnis tersebut. Anggota TNI dan POLRI juga turut ambil bagian dalam usaha jutaan tersebut. Kerap kali, aparat yang menguasai bisnis tersebut.

Harga kayu di Nabire dibilang cukup besar, dari satu red kayu yang sudah menjadi bantalan dengan ukuran bermacam-macam mulai dari ukuran; 10 CM x 10 CM x 4 M,12 CM x 22 CM x 4 M, dan 20 CM x 20 CM x 4 M dihargai per kubik dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dikalikan dengan satu red = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu).

Harga tersebut membuat para pebisnis kayu mengejar pemilik-pemilik ulayat demi menawarkan lokasi mereka dengan tawaran yang menggiurkan. Biasanya harga perkubik yang di tawarkan oleh para pengusaha kayu adalah; Rp. 250.000,-/meter kubik atau dengan sepeda, dimana kendaraan motor tersebutpun dengan sistim kredit.

Keterlibatan oknum-oknum TNI dan POLRI di Nabire dalam usaha bisnis kayu sangat merajalela. Data dari Dewan Adat Papua Wilayah Nabire Tahun 2013-2014 bahwa; keterlibatan TNI dan Polri dalalam bisnis kayu di kabupaten Nabire sudah mencapai 64% dan terus akan bertambah. Mereka mengabaikan aturan yang mengikat mereka hingga aturan-aturan Kehutanan yang menjadi payung dalam bisnis tersebut juga diabaikan.

Dari monitoring lapangan, menurut dinas Kehutanan Nabire, ada enam daerah hutan lindung yang sudah di kerjakan antara lain; hutan lindung kali Bambu, hutan lindung kali Oro, hutan lindung Ororodo, hutan lindung Wadioma, hutan lindung Merera, dan hutan Lindung Wami, dikerjakan oleh oknum TNI dan POLRI, (baca: Kedaulatan Adat Suku Besar Yerisiam diambang Investasi). Hal ini tidak bisa dipungkiri karena kontrol pimpinan mereka dan dinas Kehutanan maupun Lingkungan Hidup sangat lemah di kabupaten Nabire.

Padahal dalam UU No.34 tahun 2004, pasal 39 secara tegas menetapkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam

1). kegiatan menjadi anggota partai politik

2). kegiatan politik praktis

3). kegiatan bisnis

4). kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Sedangkan untuk anggota POLRI dalam PP N0.2 Tahun 2003, dimana dalam pasal 5 dan pasal 6 terdapat larangan anggota POLRI untuk:

d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup.

Hal tersebut kalau terus di biarkan akan mengancam hutan Papua, lebih khususnya kabupaten Nabire. Keterlibatan TNI dan POLRI juga menginjak-injak harkat dan martabat pemilik ulayat dalam proses bisnisnya dengan pemilik ulayat, karena akan terjadi pengabaian pembayaran kubikasi untuk pemilik ulayat dan lain-lain.

Penulis adalah pejuang masyarakat adat dari suku besar Yerisiam

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Robertino Hanebora

    Maraknya bisnis kayu di Nabire, dengan pendapatan yang sangat menggiurkan membuat para pebisnis kayu menguasai hutan-hutan di Kabupaten Nabire. Tidak hanya para pengusaha yang memang profesinya dibisnis kayu yang melakukan bisnis tersebut. Anggota TNI dan POLRI juga turut ambil bagian dalam usaha jutaan tersebut. Kerap kali, aparat yang menguasai bisnis tersebut.

    Harga kayu di Nabire dibilang cukup besar, dari satu red kayu yang sudah menjadi bantalan dengan ukuran bermacam-macam mulai dari ukuran; 10 CM x 10 CM x 4 M,12 CM x 22 CM x 4 M, dan 20 CM x 20 CM x 4 M dihargai per kubik dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dikalikan dengan satu red = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu).

    Harga tersebut membuat para pebisnis kayu mengejar pemilik-pemilik ulayat demi menawarkan lokasi mereka dengan tawaran yang menggiurkan. Biasanya harga perkubik yang di tawarkan oleh para pengusaha kayu adalah; Rp. 250.000,-/meter kubik atau dengan sepeda, dimana kendaraan motor tersebutpun dengan sistim kredit.

    Keterlibatan oknum-oknum TNI dan POLRI di Nabire dalam usaha bisnis kayu sangat merajalela. Data dari Dewan Adat Papua Wilayah Nabire Tahun 2013-2014 bahwa; keterlibatan TNI dan Polri dalalam bisnis kayu di kabupaten Nabire sudah mencapai 64% dan terus akan bertambah. Mereka mengabaikan aturan yang mengikat mereka hingga aturan-aturan Kehutanan yang menjadi payung dalam bisnis tersebut juga diabaikan.

    Dari monitoring lapangan, menurut dinas Kehutanan Nabire, ada enam daerah hutan lindung yang sudah di kerjakan antara lain; hutan lindung kali Bambu, hutan lindung kali Oro, hutan lindung Ororodo, hutan lindung Wadioma, hutan lindung Merera, dan hutan Lindung Wami, dikerjakan oleh oknum TNI dan POLRI, (baca: Kedaulatan Adat Suku Besar Yerisiam diambang Investasi). Hal ini tidak bisa dipungkiri karena kontrol pimpinan mereka dan dinas Kehutanan maupun Lingkungan Hidup sangat lemah di kabupaten Nabire.

    Padahal dalam UU No.34 tahun 2004, pasal 39 secara tegas menetapkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam

    1). kegiatan menjadi anggota partai politik

    2). kegiatan politik praktis

    3). kegiatan bisnis

    4). kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

    Sedangkan untuk anggota POLRI dalam PP N0.2 Tahun 2003, dimana dalam pasal 5 dan pasal 6 terdapat larangan anggota POLRI untuk:

    d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

    e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

    f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup.

    Hal tersebut kalau terus di biarkan akan mengancam hutan Papua, lebih khususnya kabupaten Nabire. Keterlibatan TNI dan POLRI juga menginjak-injak harkat dan martabat pemilik ulayat dalam proses bisnisnya dengan pemilik ulayat, karena akan terjadi pengabaian pembayaran kubikasi untuk pemilik ulayat dan lain-lain.

    Penulis adalah pejuang masyarakat adat dari suku besar Yerisiam

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on