Sehubungan dengan aktivitas penambangan di sepanjang sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai sejak 2001 hingga saat ini yang mengakibatkan pencemaran sungai, perusakan lingkungan hidup, pelanggaran HAM dan penyebaran penyakit HIV/AIDS yang mengancam kelangsungan hidup bagi penduduk asli Papua khususnya warga masyarakat adat tiga suku–Moni, Wolani dan Mee.

Kami kelompok organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam jaringan nasional untuk advokasi tambang di sepanjang sungai Degeuwo di Kabupaten Paniai, terdiri dari VIVAT Internasional-Indonesia, Padma Indonesia, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, JPIC Fransiskan Indonesia, JPIC SVD Kalimantan, Pax Romana mendukung dan menandatagani surat pernyataan sikap untuk mendesak:

Bupati Kabupaten Paniai Gubernur Provinsi Papua segera menghentikan aktivitas penambangan dan mencabut IUP di sepanjang Sungai Degeuwo.

Sejak beroperasinya pertambangan ilegal tahun 2001 dan kini hadir pula perusahaan tambang asal Australia yaitu PT. West Wits Mining, telah menyebabkan air dan ekosistem Sungai Degeuwo tercemar. Hal ini disebabkan karena adanya buangan limbah cair berbahan Mercury keperairan sungai. Lebih dari itu, permasalahan terus bermunculan. Hutan lindung mulai gundul oleh tindak ilegal logging dan penghacuran sengaja oleh perusahaan tambang.Terjadi pula kekerasan yang telah menjurus pada pelanggaran HAM, perselisihan antar suku dan perselisihan antara warga dengan pengusaha tambang, warga dengan pengusaha hiburan hingga timbulnya wabah penyakit HIV AIDS.

Pertambangan ilegal sulit ditutup karena mendapat pengawalan dari oknum aparat kemanan. Sedangkan pertambangan yang dinyatakan memiliki izin ternyata tidak memiliki AMDAL dan memiliki pula instalasi pengolahan limbah tailing. Lebih jauh, perusahaan tambang ini tidak mendapat persetujuan rakyat.

Perampasan tanah masyarakat adat, penghancuran rumah, kebun, bukit dan tempat– tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat, pun terjadi. Salah satu pelaku adalah PT. Madinah Qurrata Ain. Tindakan ini dilaporkan terjadi pada 26 September 2013.

Melihat situasi sedemkian rupa, telah mengilhami terbentuknya lembaga pengembangan masyarakat adat (LPMA Swamemo). Organisasi yang dibentuk atas prakarsa tiga suku (Moni, Wolani dan Mee) diharapkan menjadi juru bicara masyarakat dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan.

Usaha mendesak pemerintah kabupaten Paniai, Gubernur Papua dan pihak Kepolisian agar menindak para pelaku penambangan baik legal maupu ilegal, telah banyak dilakukan. Hasilnya belum memuaskan karena pada kenyataannya pemilik tambang jauh lebih kuat pengaruhnya dari pada pemerintah, terbukti mereka masih melanjutkan penambangan. Melihat hadirnya industri tambang di sepanjang sungai Degeuwo justeru membawa kerusakan lingkungan dan kesengsaraan bagi warga masyarakat adat, maka kami mengeluarkan petisi antara lain:

1. mendesak Bupati Kabupaten Paniai dan Gubernur Provinsi Papua segera menuntaskan persoalan tambang di sepanjang sungai Degeuwo yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan warga masyarakat adat Suku Moni, Wolani dan Mee.

2. mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mencabut IUP 26 perusahaan tambang, khususnya PT. Madinah Qurrata Air, PT. Martha Mining PT. Komputer.

3. mendesak Kapolda Papua dan Pangdam Papua agar segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM berupa intimidasi dan ancaman yang menakut-nakuti warga masyarakat setempat yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat.

4. mendukung upaya Lembaga Pegembangan Masyarakat SWAMEMO untuk mendapatkan dan melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat suku Moni, Wolani dan Mee dan hak-hak perorangan warga masyarakat yang berdomisili di sepanjang sungai Degeuwo.

Dokumen lengkap download disini:

Pernyataan sikap_tambang sungai Degeuwo_Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sehubungan dengan aktivitas penambangan di sepanjang sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai sejak 2001 hingga saat ini yang mengakibatkan pencemaran sungai, perusakan lingkungan hidup, pelanggaran HAM dan penyebaran penyakit HIV/AIDS yang mengancam kelangsungan hidup bagi penduduk asli Papua khususnya warga masyarakat adat tiga suku–Moni, Wolani dan Mee.

    Kami kelompok organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam jaringan nasional untuk advokasi tambang di sepanjang sungai Degeuwo di Kabupaten Paniai, terdiri dari VIVAT Internasional-Indonesia, Padma Indonesia, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, JPIC Fransiskan Indonesia, JPIC SVD Kalimantan, Pax Romana mendukung dan menandatagani surat pernyataan sikap untuk mendesak:

    Bupati Kabupaten Paniai Gubernur Provinsi Papua segera menghentikan aktivitas penambangan dan mencabut IUP di sepanjang Sungai Degeuwo.

    Sejak beroperasinya pertambangan ilegal tahun 2001 dan kini hadir pula perusahaan tambang asal Australia yaitu PT. West Wits Mining, telah menyebabkan air dan ekosistem Sungai Degeuwo tercemar. Hal ini disebabkan karena adanya buangan limbah cair berbahan Mercury keperairan sungai. Lebih dari itu, permasalahan terus bermunculan. Hutan lindung mulai gundul oleh tindak ilegal logging dan penghacuran sengaja oleh perusahaan tambang.Terjadi pula kekerasan yang telah menjurus pada pelanggaran HAM, perselisihan antar suku dan perselisihan antara warga dengan pengusaha tambang, warga dengan pengusaha hiburan hingga timbulnya wabah penyakit HIV AIDS.

    Pertambangan ilegal sulit ditutup karena mendapat pengawalan dari oknum aparat kemanan. Sedangkan pertambangan yang dinyatakan memiliki izin ternyata tidak memiliki AMDAL dan memiliki pula instalasi pengolahan limbah tailing. Lebih jauh, perusahaan tambang ini tidak mendapat persetujuan rakyat.

    Perampasan tanah masyarakat adat, penghancuran rumah, kebun, bukit dan tempat– tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat, pun terjadi. Salah satu pelaku adalah PT. Madinah Qurrata Ain. Tindakan ini dilaporkan terjadi pada 26 September 2013.

    Melihat situasi sedemkian rupa, telah mengilhami terbentuknya lembaga pengembangan masyarakat adat (LPMA Swamemo). Organisasi yang dibentuk atas prakarsa tiga suku (Moni, Wolani dan Mee) diharapkan menjadi juru bicara masyarakat dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan.

    Usaha mendesak pemerintah kabupaten Paniai, Gubernur Papua dan pihak Kepolisian agar menindak para pelaku penambangan baik legal maupu ilegal, telah banyak dilakukan. Hasilnya belum memuaskan karena pada kenyataannya pemilik tambang jauh lebih kuat pengaruhnya dari pada pemerintah, terbukti mereka masih melanjutkan penambangan. Melihat hadirnya industri tambang di sepanjang sungai Degeuwo justeru membawa kerusakan lingkungan dan kesengsaraan bagi warga masyarakat adat, maka kami mengeluarkan petisi antara lain:

    1. mendesak Bupati Kabupaten Paniai dan Gubernur Provinsi Papua segera menuntaskan persoalan tambang di sepanjang sungai Degeuwo yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan warga masyarakat adat Suku Moni, Wolani dan Mee.

    2. mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mencabut IUP 26 perusahaan tambang, khususnya PT. Madinah Qurrata Air, PT. Martha Mining PT. Komputer.

    3. mendesak Kapolda Papua dan Pangdam Papua agar segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM berupa intimidasi dan ancaman yang menakut-nakuti warga masyarakat setempat yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat.

    4. mendukung upaya Lembaga Pegembangan Masyarakat SWAMEMO untuk mendapatkan dan melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat suku Moni, Wolani dan Mee dan hak-hak perorangan warga masyarakat yang berdomisili di sepanjang sungai Degeuwo.

    Dokumen lengkap download disini:

    Pernyataan sikap_tambang sungai Degeuwo_Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on