SAMARINDA, koran Kaltim, 23 Juli 2014. Perjuangan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda perlindungan terhadap hak-hak hukum adat untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) terancam gagal. Pasalnya, memasuki masa jabatan anggota DPRD Kaltim Priode 2009-2014 ini yang hanya tinggal menghitung hari, Raperda itu tak kunjung disahkan. Raperda tersebut saat ini terganjal sejumlah kajian dari Pemrov Kaltim.

Ketua Pansus H Suwandi mengaku meski Raperda itu terganjal beberapa masalah di Pemprov, pihaknya tetap berharap Perda ini nantinya dapat disahkan oleh anggota DPRD di periode yang baru.

Menurutnya, Raperda ini sangat penting artinya mengingat banyaknya kasus penyerobotan lahan adat oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. “Ya ada beberapa memang peraturan yang masih belum dicermati betul oleh pihak Pemrov, sehingga Raperda ini masih mengalami kendala, tapi yang jelas kita berharap anggota DPRD yang baru bisa menyelesaikan Perda tersebut,” katanya.

Kemudian, izin retribusi memperkerjakan tenaga kerja asing, perlindungan pasar tradisional dan pengaturan pasar modern. Ada juga tiga buah Perda yang terdiri dari Jamkrida, Migas mandiri Pratama dan raperda Perusahaan Daerah (Prusda) Melati BahktiSatya dan terahir Raperda yang baru disahkan yakni perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Raperda tentang perlindungan terhadap hak-hak hukum adat masih diberikan waktu untuk memperbaiki dan melakukan kajian teknis lebih mendalam. Beberapa anggota dewan yang menggagas Raperda ini juga telah menggelar studi banding di Bali dan konsultasi ke DPR-RI. Di Bali, , masyarakat di sana bisa hidup makmur dan berkembang karena ada wilayah yang masih menjadi tradisi dan budaya yang tak diperbolehkan untuk dirusak.

Ini lah yang menjadi bahan rujukan agar bisa diterapkan di Kaltim. Rencananya Raperda ini akan diseminarkan. Namun, bisa jadi sebatas rencana mengingat usai lebaran agenda DPRD lebih padat.

Perlu diketahui, DPRD Kaltim sebelumnya, telah menetapkan enam Raperda menjadi Perda antara lain Raperda inisiatif tentang pembiyaan transportasi jamaah haji, pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. (mro214)

http://m.korankaltim.com/raperda-hak-hukum-adat-terancam-gagal/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    SAMARINDA, koran Kaltim, 23 Juli 2014. Perjuangan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda perlindungan terhadap hak-hak hukum adat untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) terancam gagal. Pasalnya, memasuki masa jabatan anggota DPRD Kaltim Priode 2009-2014 ini yang hanya tinggal menghitung hari, Raperda itu tak kunjung disahkan. Raperda tersebut saat ini terganjal sejumlah kajian dari Pemrov Kaltim.

    Ketua Pansus H Suwandi mengaku meski Raperda itu terganjal beberapa masalah di Pemprov, pihaknya tetap berharap Perda ini nantinya dapat disahkan oleh anggota DPRD di periode yang baru.

    Menurutnya, Raperda ini sangat penting artinya mengingat banyaknya kasus penyerobotan lahan adat oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. “Ya ada beberapa memang peraturan yang masih belum dicermati betul oleh pihak Pemrov, sehingga Raperda ini masih mengalami kendala, tapi yang jelas kita berharap anggota DPRD yang baru bisa menyelesaikan Perda tersebut,” katanya.

    Kemudian, izin retribusi memperkerjakan tenaga kerja asing, perlindungan pasar tradisional dan pengaturan pasar modern. Ada juga tiga buah Perda yang terdiri dari Jamkrida, Migas mandiri Pratama dan raperda Perusahaan Daerah (Prusda) Melati BahktiSatya dan terahir Raperda yang baru disahkan yakni perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

    Raperda tentang perlindungan terhadap hak-hak hukum adat masih diberikan waktu untuk memperbaiki dan melakukan kajian teknis lebih mendalam. Beberapa anggota dewan yang menggagas Raperda ini juga telah menggelar studi banding di Bali dan konsultasi ke DPR-RI. Di Bali, , masyarakat di sana bisa hidup makmur dan berkembang karena ada wilayah yang masih menjadi tradisi dan budaya yang tak diperbolehkan untuk dirusak.

    Ini lah yang menjadi bahan rujukan agar bisa diterapkan di Kaltim. Rencananya Raperda ini akan diseminarkan. Namun, bisa jadi sebatas rencana mengingat usai lebaran agenda DPRD lebih padat.

    Perlu diketahui, DPRD Kaltim sebelumnya, telah menetapkan enam Raperda menjadi Perda antara lain Raperda inisiatif tentang pembiyaan transportasi jamaah haji, pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. (mro214)

    http://m.korankaltim.com/raperda-hak-hukum-adat-terancam-gagal/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on