Silau Emas Pegunungan Bintang Papua

1
1526

Penulis: Irman Abdurrahman, Junaidi P. Hasibuan, dan Fahmi W. Bahtiar

Tanah Papua belum habis. Padahal, gergasi pertambangan milik Amerika Serikat, Freeport McMoRan, sudah lebih dari lima dekade menyedot emas, tembaga, perak, dan mineral lain dari perut bumi di pegunungan tengah Papua.

Pada 2009 perusahaan tambang pelat merah PT Antam menemukan potensi cadangan energi dan mineral sangat menjanjikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, persisnya di perbatasan Indonesia—Papua Nugini. Kabarnya, di sana ada emas, tembaga, batu bara, dan juga thorium, unsur kimia radioaktif yang lebih aman ketimbang uranium. “Survei geologis menunjukkan potensinya bagus dan menjanjikan,” kata Direktur Utama PT Antam Tato Miraza yang saat itu menjabat Direktur Pengembangan.

Tato belum bisa memastikan mineral apa saja dan berapa besar potensi yang dikandung wilayah seluas 200 ribu hektare yang pernah disurvei itu. Sejauh ini, survei geologis baru menggambarkan potensi cadangan emas.

Tapi, Direktur Jenderal Mineral dan Pertambangan Thamrin Sihite sudah berani mengatakan cadangan di Pegunungan Bintang bisa melampaui milik Freeport. “Kalau cadangan Freeport 2,5 miliar ton, jumlah yang ada di perbatasan (Papua–Papua Nugini) bisa lebih dari itu,” kata Thamrin.

Penemuan ini segera menjadi incaran korporasi besar pecandu logam kerak bumi. PT Antam sadar itu. Mereka pun bergerak cepat. Tato mengatakan pada 2010, PT Antam sudah membicarakan eksplorasi kawasan Pegunungan Bintang dengan Bupati dan Gubernur Papua.

Pada 2011, Antam resmi mengajukan Izin Usaha Pertambangan. Izin keluar berupa 4 IUP untuk tiap-tiap 50 ribu hektare. Juli 2011, Antam mulai melakukan eksplorasi. Sekitar 62,6 miliar rupiah digelontorkan untuk menyukseskan apa yang Tato sebut sebagai “momentum emas” perusahaan tambang milik negara itu. Tapi, eksplorasi tak berlangsung lama.

Instruksi presiden terkait moratorium pemberian izin baru di kawasan hutan alam primer menjadi kendala. “Lahan ternyata masuk area hutan primer,” kata Tato.

Moratorium berlaku hingga 2015. Jika moratorium tidak diperpanjang atau kawasan tersebut dikeluarkan dari area hutan primer, Tato bilang, Antam siap tancap gas. Sumber daya manusia berpengalaman dan teknologi sudah di tangan. Kocek Antam mungkin tidak cukup.

Tapi itu bukan soal. Ada beberapa perusahaan tambang asing yang telah mengajukan proposal kerja sama. Mereka datang dari Cina, Korea Selatan, dan Australia. “Tapi Antam tetap di depan sebagai owner. Itu tak bisa diganggu gugat,” tegasnya yang menyebut eksploitasi kawasan tersebut sudah bisa dimulai tak lebih dari tujuh tahun jika izin eksplorasi kelar.

Sumber: Sindoweekly-magz.com