Operasi tambang emas yang dilakukan tanpa ijin yang memadai, mengakibatkan berbagai bencana melanda negri ini. Alam Degeuwo mengamuk. 1 Juli 2014, sekitar pukul 23.00 Waktu Papua, longsoran tanah menewaskan 7 orang dari total 15 jiwa yang tertimbun tanah longsor, (baca: Tambang Degeuwo Longsor 15 Orang Tertimbun). Tragedi yang mengenaskan itu menjadi pilu akibat sebuah operasi pertambangan yang dihalalkan oleh pihak-pihak tertentu dan dijaga pula, akibatnya, siapa yang bertanggungjawab dengan tragedi ini?

Longsoran yang membunuh karena para pekerja ini tertimbun tanah, baru diketahui tanggal 3 juli, sehingga berbagai aparatur negara disini buka mata mereka. Kapolres Paniai dan Dandim 1705 terjun ke TKP untuk mengawal proses evakuasi. Korban tewas maupun masih hidup, dievakuasi ke RSUD Nabire. Selain demi perawatan, identifikasi jenasah dilakukan di Nabire. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter menuju Bandar Udara Nabire. Selain tujuh jenazah yang telah dievakuasi, masih terdapat enam korban lainnya yang hingga kini belum ditemukan.

Korban-korban tersebut diduga telah meninggal dunia dan masih berada di bawah timbunan longsor. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Basarnas telah dikirim ke lokasi kejadian guna membantu warga melakukan pencarian korban. Sekretaris BPBD Nabire Viktor Fun, Kamis (3/7/2014) kepada sindonews, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna bekerja sama menanggulangi kejadian in. Sementara, proses evakuasi tak dapat dilakukan lagi karena kondisi cuaca yang berangin kencang. Menanggapi peristiwa ini, Ketua Dewan Adat Meepago, Ruben B. Edowai bilang “Kami capek bicara. Longsor ini salah satu bencana. Bencana lain adalah pelanggaran hak-hak adat dan hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, prostitusi, minuman keras dan penyebaran HIV/AIDS. Ini semua korbannya adalah masyarakat adat,” katanya tegas.

Sementara itu, kepada jubionline, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, dua orang dinyatakan selamat dalam peristiwa itu, tujuh meninggal dunia dan lima lainnya masih dalam pencarian oleh Basarnas, Polisi dan TNI. “Sangat sulit mengevakuasi korban karena lokasi tak bisa dilalui kendaraan. Hanya bisa dengan jalan kaki selama satu hari satu malam dari Pos Polisi terdekat,” kata Tito, Kamis (3/7). Menurutnya, dua korban yang selamat kini sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Kata Tito, ia juga telah memerintahkan Kapolres Nabire serta berkoordinasi dengan Basarnas dan Dandim agar menggunaka helikopter yang ada untuk melakukan mengevakuasi. Di tempat yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw menambahkan, kini kepolisian masih memprioritaskan evakuasi terhadap para korban yang masih tertimbun longsor.

“Setelah itu baru lah lokasi dipasang police line. Juga akan dilakukan penyelidikan, apakah para korban melakukan pendulangan emas sudah sesuai standar nasional atau seperti apa. Apakah para pekerja bekerja untuk kepentingan seseorang dan yang mempekerjakan itu harus bertanggung jawab,” kata Paulus. Adapun korban tewas tertimbun longsor yakni Lukman (30), Iwan (30), Wande (25), Alafa, Robi, Mardi, Pikey, Tampe, Nas, Yusuf, dan dua orang lainnya masih didalami identitasnya.

Jauh sebelumnya, LPMA Swamemo bersama jaringan advokasi tambang di sekitar Degeuwo melakukan protes terkait kehadiran pemburu emas yang datang menghalalkan cara-cara non legal dan bikin kotor tempat ini. Operasi tambang disini ilegal karena melanggar moratorium negara yang melindungi kawasan hutan tanpa harus ada aktivitas pertambangan. Persoalan kronis yang terus dibiarkan negara ini, kami dari organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam jaringan nasional untuk advokasi tambang di sepanjang sungai Degeuwo di Kabupaten Paniai, terdiri dari VIVAT Internasional-Indonesia, Padma Indonesia, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, JPIC Fransiskan Indonesia, JPIC SVD Kalimantan, Pax Romana, pada tanggl 4 Juli 2014, mendukung dan menandatagani “surat pernyataan sikap” untuk mendesak: Bupati Kabupaten Paniai Gubernur Provinsi Papua segera menghentikan aktivitas penambangan dan mencabut IUP di sepanjang Sungai Degeuwo.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Operasi tambang emas yang dilakukan tanpa ijin yang memadai, mengakibatkan berbagai bencana melanda negri ini. Alam Degeuwo mengamuk. 1 Juli 2014, sekitar pukul 23.00 Waktu Papua, longsoran tanah menewaskan 7 orang dari total 15 jiwa yang tertimbun tanah longsor, (baca: Tambang Degeuwo Longsor 15 Orang Tertimbun). Tragedi yang mengenaskan itu menjadi pilu akibat sebuah operasi pertambangan yang dihalalkan oleh pihak-pihak tertentu dan dijaga pula, akibatnya, siapa yang bertanggungjawab dengan tragedi ini?

    Longsoran yang membunuh karena para pekerja ini tertimbun tanah, baru diketahui tanggal 3 juli, sehingga berbagai aparatur negara disini buka mata mereka. Kapolres Paniai dan Dandim 1705 terjun ke TKP untuk mengawal proses evakuasi. Korban tewas maupun masih hidup, dievakuasi ke RSUD Nabire. Selain demi perawatan, identifikasi jenasah dilakukan di Nabire. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter menuju Bandar Udara Nabire. Selain tujuh jenazah yang telah dievakuasi, masih terdapat enam korban lainnya yang hingga kini belum ditemukan.

    Korban-korban tersebut diduga telah meninggal dunia dan masih berada di bawah timbunan longsor. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Basarnas telah dikirim ke lokasi kejadian guna membantu warga melakukan pencarian korban. Sekretaris BPBD Nabire Viktor Fun, Kamis (3/7/2014) kepada sindonews, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna bekerja sama menanggulangi kejadian in. Sementara, proses evakuasi tak dapat dilakukan lagi karena kondisi cuaca yang berangin kencang. Menanggapi peristiwa ini, Ketua Dewan Adat Meepago, Ruben B. Edowai bilang “Kami capek bicara. Longsor ini salah satu bencana. Bencana lain adalah pelanggaran hak-hak adat dan hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, prostitusi, minuman keras dan penyebaran HIV/AIDS. Ini semua korbannya adalah masyarakat adat,” katanya tegas.

    Sementara itu, kepada jubionline, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, dua orang dinyatakan selamat dalam peristiwa itu, tujuh meninggal dunia dan lima lainnya masih dalam pencarian oleh Basarnas, Polisi dan TNI. “Sangat sulit mengevakuasi korban karena lokasi tak bisa dilalui kendaraan. Hanya bisa dengan jalan kaki selama satu hari satu malam dari Pos Polisi terdekat,” kata Tito, Kamis (3/7). Menurutnya, dua korban yang selamat kini sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Kata Tito, ia juga telah memerintahkan Kapolres Nabire serta berkoordinasi dengan Basarnas dan Dandim agar menggunaka helikopter yang ada untuk melakukan mengevakuasi. Di tempat yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw menambahkan, kini kepolisian masih memprioritaskan evakuasi terhadap para korban yang masih tertimbun longsor.

    “Setelah itu baru lah lokasi dipasang police line. Juga akan dilakukan penyelidikan, apakah para korban melakukan pendulangan emas sudah sesuai standar nasional atau seperti apa. Apakah para pekerja bekerja untuk kepentingan seseorang dan yang mempekerjakan itu harus bertanggung jawab,” kata Paulus. Adapun korban tewas tertimbun longsor yakni Lukman (30), Iwan (30), Wande (25), Alafa, Robi, Mardi, Pikey, Tampe, Nas, Yusuf, dan dua orang lainnya masih didalami identitasnya.

    Jauh sebelumnya, LPMA Swamemo bersama jaringan advokasi tambang di sekitar Degeuwo melakukan protes terkait kehadiran pemburu emas yang datang menghalalkan cara-cara non legal dan bikin kotor tempat ini. Operasi tambang disini ilegal karena melanggar moratorium negara yang melindungi kawasan hutan tanpa harus ada aktivitas pertambangan. Persoalan kronis yang terus dibiarkan negara ini, kami dari organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam jaringan nasional untuk advokasi tambang di sepanjang sungai Degeuwo di Kabupaten Paniai, terdiri dari VIVAT Internasional-Indonesia, Padma Indonesia, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, JPIC Fransiskan Indonesia, JPIC SVD Kalimantan, Pax Romana, pada tanggl 4 Juli 2014, mendukung dan menandatagani “surat pernyataan sikap” untuk mendesak: Bupati Kabupaten Paniai Gubernur Provinsi Papua segera menghentikan aktivitas penambangan dan mencabut IUP di sepanjang Sungai Degeuwo.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on