Warga dari Distrik Naikere, Wondama, Menuntut PT. KTS Menaikan Nilai Kompensasi

0
461

Perusahaan Kayu PT. Kurnia Tama Sejahtera (KTS) dituntut warga 7 (tujuh) Kampung dari Distrik Naikere untuk menaikan kompensasi kayu dan jasa jalan dari Rp. 2000 menjadi Rp. 10.000 per kubik. PT. KTS beroperasi di Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama sejak 2011 dan selama ini KTS hanya membayar kompensasi dan jasa jalan sebesar Rp. 2.000 per kubik. Masyarakat menuntut kenaikan karena nilai keuntungan dari menguras hasil kayu oleh perusahaan KTS tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat dan meningkatnya kebutuhan biaya ekonomi masyarakat. Diketahui PT. KTS mengangkut kayu log setiap bulannya puluhan tongkang yang diperkirakan bernilai ratusan miliaran rupiah.

Perwakilan masyarakat telah menyuarakan aspirasi mereka ke Lembaga Masyarakat Adat Wondama dan dilanjutkan dengan pertemuan di sekertariat LMA, yang dihadiri oleh ketua LMA, Alexs Waprak, SH, Danramil Kapten, Inv Marthen Rumbino, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Mulyono Herlambang, Kepala BPMPK, Ir. Hendrik Mambor, Perwakilan Masyarakat 7 Kampung yang dipimpin oleh Obeth Samberi.

Aleks Waprak, Ketua LMA, menanggapi hasil gugatan masyarakat mengatakan, “Sudah sewajarnya dinaikkan karena harga kompensasi yang selama ini dibayarkan hanya bisa beli permen di kios. Bagaimana masyarakat sejahtara kalau kompensasi kayu Rp. 2000 per kubik dan untuk jasa jalan Rp. 2.000 per kubik. Kami menilai ini tidak mensejahtarakan masyarakat adat, malah memperburuk masyarakat adat, apalalagi kebutuhan ekonomi di Wondama sangat tinggi semua bahan pokok dibawa dari Monokwari dengan kapal yang memicu semua barang sangat mahal. Sehingga dengan gugatan masyarakat adat ini kami sepakat menaikan harga Rp. 10.000 per kubik”, kata Waprak.

Lanjut Waprak, “perusahaan masuk diwilayah ini semestinya memikul tugas untuk kepentingan mensejahtarakan masyarakat adat, perusahaan datang mengambil hasil alam seharusnya ikut mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat dan bukan mindindas dan memiskinkan masyarakat adat”.

Waprak menambahkan, “Jika pihak perusahaan tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan masyarakat adat, maka jalan yang saat ini dilalui perusahaan KTS akan ditutup, sebagaimana hasil keputusan pertemuan ini. Apabila tidak ada jawaban maka perusahaan boleh cari jalan lain”, tegasnya.

Di tempat terpisah perwakilan perusahaan, Irianto MPH mengatakan terkait tuntutan masyarakat adat akan dibicarakan dengan pemimpin perusahaan pusat Jakarta, kami jatwalkan akan melakukan pertemuan lagi pada tanggal 23/6, apabila ada jawaban baik dari pusat terkait tuntutan masyarakat adat mengenai nilai kompensasi baru akan disampaikan pada pertemuan berikutnya.

Sedangkan warga yang tidak mau disebutkan namanya  mengatakan, “kami menuntut kenaikan nilai kompensasi karena kami selama ini merasa dirugikan, bukan hanya hutan kami yang habis dibabat perusahaan tetapi jalan yang dilalui oleh alat berat perusahaan jika tidak turun hujan sangat berdebu, banyak masyarakat di kampung terserang penyakit seperti batuk, sakit kulit  yang berujung pada sakit TBC (paru-paru) pada hal sebelum perusahaan KTS masuk di kampung kami, masyarakat tidak pernah merasakan sakit seperti yang saat ini.

Demi, Juli 2014.