Tahun 1982, beberapa warga Kampung Hamuku pindah membangun pemukiman di tempat yang kemudian menjadi Kampung Sima. Letaknya dipinggiran hutan dan pantai teluk Cendrawasih di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

Kehadiran perusahaan pembalakan kayu PT. Jati Dharma Indah (JDI) di Kampung Sima pada 2003 membawa perubahan dan sekaligus petaka bagi warga setempat. Anak perusahaan JDI melakukan pembongkaran hutan dan mengambil kekayaan hasil hutan kayu, utamanya kayu merbau, dengan cara tidak beraturan sehingga merusak hutan setempat dan menganggu habitat hewan liar.

Masyarakat setempat yang direkrut menjadi buruh kasar dan dipaksa bersaing dengan tenaga kerja dari luar Papua yang juga menduduki jabatan penting di perusahaan. Pedapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena kehilangan akses memanfaatkan hasil hutan dan terpaksa masuk dalam sistem kerja dengan upah yang tidak sebanding. Sebelum ada perusahaan, masyarakat dapat bebas mengambil hasil hutan dan mencukupi kebutuhannya dari hutan dan hasil laut.

Perusahaan JDI belum melunasi utang dan janji, seperti: pembayaran kompensasi kayu, pemberian alat chainsaw, mobil angkutan, dan sebagainya, kemudian datang perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru (NB) pada 2010. Areal hutan konsesi JDI dibongkar untuk perkebunan kelapa sawit PT. NB seluas 17.000 ha.

Masyarakat setempat tidak mengerti dan tidak pernah diberikan informasi keberadaan izin dan rencana aktifitas perusahaan NB. “ Perusahaan masuk diam-diam dan bikin kaget warga di kampung. Jangankan manusia yang kaget, hewan buruan yang melimpah juga kaget sehingga lari pergi”, jelas Robertino Hanebora, Sekretaris Suku besar Yerisiam.

Menurut laporan Mongabay (2013), perusahaan NB mengantongi surat Izin Lokasi dari Bupati Nabire dan Izin Prinsip dari Badan Penanaman Modal pada 2010, belum ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan belum selesai AMDAL, juga keterangan dari pihak PT. JDI mengalihkan areal konsesinya kepada NB, tetapi perusahaan NB sudah membongkar dan menggusur hutan menjadi lahan kebun kelapa sawit pada 2011 hingga 2012, luasnya sekitar 12.500 ha.

Perusahaan NB tidak hanya melanggar ketentuan negara saja dan mengambil hak perusahaan JDI, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat di Kampung Sima. Melianus Yarawobi, pemilik tanah di Kampung Sima, “Perusahaan NB belum menyelesaikan penggantian dari penggunaan lahan kelapa sawit secara adat, perusahaan tidak menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan penggantian. Terjadi ketegangan dalam masyarakat, ada yang pro menerima perusahaan dan dikendalikan oleh janji uang. Ada yang menolak perusahaan karena merugikan dan menghilangkan sumber penghidupan, seperti: hewan buruan, kayu ramuan dan dusun sagu”, ungkap Melianus.

Orang Sima kebanyakan mengharapkan mereka dapat kembali bebas berburu dan mencari makan dari hutan. Mereka menghendaki hidup aman tentram. “Kehadiran perusahaan diikuti dengan kedatangan aparat keamanan yang dimanfaatkan untuk membela kepentingan perusahaan dibandingkan melindungi hak-hak masyarakat. Laporan dan suara kritis masyarakat bisa berbalik menjadi bencana dengan cara aparat melarang, mengintimidasi dan bertindak melakukan penyiksaan kepada masyaraka. Kehadiran aparat keamanan membuat warga takut mengajukan protes atas kesewenang-wenangan perusahaan” kata Yudas Maniburi, tokoh masyarakat Kampung Sima.

Diolah dari berbagai sumber dan laporan Arkilaus Baho, Agustus 2014.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tahun 1982, beberapa warga Kampung Hamuku pindah membangun pemukiman di tempat yang kemudian menjadi Kampung Sima. Letaknya dipinggiran hutan dan pantai teluk Cendrawasih di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

    Kehadiran perusahaan pembalakan kayu PT. Jati Dharma Indah (JDI) di Kampung Sima pada 2003 membawa perubahan dan sekaligus petaka bagi warga setempat. Anak perusahaan JDI melakukan pembongkaran hutan dan mengambil kekayaan hasil hutan kayu, utamanya kayu merbau, dengan cara tidak beraturan sehingga merusak hutan setempat dan menganggu habitat hewan liar.

    Masyarakat setempat yang direkrut menjadi buruh kasar dan dipaksa bersaing dengan tenaga kerja dari luar Papua yang juga menduduki jabatan penting di perusahaan. Pedapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena kehilangan akses memanfaatkan hasil hutan dan terpaksa masuk dalam sistem kerja dengan upah yang tidak sebanding. Sebelum ada perusahaan, masyarakat dapat bebas mengambil hasil hutan dan mencukupi kebutuhannya dari hutan dan hasil laut.

    Perusahaan JDI belum melunasi utang dan janji, seperti: pembayaran kompensasi kayu, pemberian alat chainsaw, mobil angkutan, dan sebagainya, kemudian datang perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru (NB) pada 2010. Areal hutan konsesi JDI dibongkar untuk perkebunan kelapa sawit PT. NB seluas 17.000 ha.

    Masyarakat setempat tidak mengerti dan tidak pernah diberikan informasi keberadaan izin dan rencana aktifitas perusahaan NB. “ Perusahaan masuk diam-diam dan bikin kaget warga di kampung. Jangankan manusia yang kaget, hewan buruan yang melimpah juga kaget sehingga lari pergi”, jelas Robertino Hanebora, Sekretaris Suku besar Yerisiam.

    Menurut laporan Mongabay (2013), perusahaan NB mengantongi surat Izin Lokasi dari Bupati Nabire dan Izin Prinsip dari Badan Penanaman Modal pada 2010, belum ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan belum selesai AMDAL, juga keterangan dari pihak PT. JDI mengalihkan areal konsesinya kepada NB, tetapi perusahaan NB sudah membongkar dan menggusur hutan menjadi lahan kebun kelapa sawit pada 2011 hingga 2012, luasnya sekitar 12.500 ha.

    Perusahaan NB tidak hanya melanggar ketentuan negara saja dan mengambil hak perusahaan JDI, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat di Kampung Sima. Melianus Yarawobi, pemilik tanah di Kampung Sima, “Perusahaan NB belum menyelesaikan penggantian dari penggunaan lahan kelapa sawit secara adat, perusahaan tidak menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan penggantian. Terjadi ketegangan dalam masyarakat, ada yang pro menerima perusahaan dan dikendalikan oleh janji uang. Ada yang menolak perusahaan karena merugikan dan menghilangkan sumber penghidupan, seperti: hewan buruan, kayu ramuan dan dusun sagu”, ungkap Melianus.

    Orang Sima kebanyakan mengharapkan mereka dapat kembali bebas berburu dan mencari makan dari hutan. Mereka menghendaki hidup aman tentram. “Kehadiran perusahaan diikuti dengan kedatangan aparat keamanan yang dimanfaatkan untuk membela kepentingan perusahaan dibandingkan melindungi hak-hak masyarakat. Laporan dan suara kritis masyarakat bisa berbalik menjadi bencana dengan cara aparat melarang, mengintimidasi dan bertindak melakukan penyiksaan kepada masyaraka. Kehadiran aparat keamanan membuat warga takut mengajukan protes atas kesewenang-wenangan perusahaan” kata Yudas Maniburi, tokoh masyarakat Kampung Sima.

    Diolah dari berbagai sumber dan laporan Arkilaus Baho, Agustus 2014.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on