Jalan raya dari simpang Kuala Kurun menuju Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, sejauh 35 KM itu kini sudah licin beraspal. Dari jalan utama beraspal itu, terdapat cabang-cabang jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menjangkau desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu. Pemerintah berdalih pembangunan jalan tersebut dibangun untuk kesejahteraan rakyat.

Faktanya, jalan beraspal itu justru dimanfaatkan investor untuk memperlancar bisnisnya dan menjangkau daerah pedalaman, mencaplok ladang-ladang warga dan menghancurkan hutan. Kendaraan truk perusahan ramai hilir mudik mengangkut tandan sawit dan CPO, dibanding hilir mudik masyarakat yang mengangkut hasil pertanian.

Hampir seluruh desa di kecamatan Kapuas Hulu, berada dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan sawit, seperti PT. Dwie Warna Karya (12.500 Ha) dan PT. Susantri Permai (15.000 Ha), PT. Kapuas Maju Jaya (20.310 Ha), seluruhnya sudah beroperasi sejak tahun 2008 dan kini sudah memasuki tahap panen, bahkan PT Dwie Warna Karya sudah membangun pabrik pengolahan CPO di Desa Jakatan Pari. Pabrik CPO tersebut menampung buah sawit dari seluruh perusahaan kelapa sawit di Kapuas Hulu.

Jika kita lewati jalan-jalan kecil itu, masyarakat setempat menyebutnya jalan P2D, kita akan menemukan lautan sawit, menghampar merampas hutan dan ladang-ladang warga. Pohon tak lagi tegak, tak ada lagi padi tumbuh di ladang, sungai dengan air jernih, kita hanya menyaksi satu jenis pohon, yaitu sawit.

Pemandangan tragis kampung-kampung yang berada di sekitar konsesi perkebunan sawit, tak kami jumpai di Desa Barunang Dua, kampung paling ujung Sei Sirat yang bermuara di DAS Kapuas. Di Deda Barunang Dua, kita menemukan sebuah pengecualian, yaitu sungai masih mengalir jernih, pohon-pohon tegak berdiri, anak-anak bersuka cita di riam sungai, kita temukan gadis-gadis menumbuk padi, dan rumah-rumah kayu. Desa berpenduduk sekitar 137 KK ini sehari-hari menggunakan bahasa Dayak dialek Dohoy, mereka memilih bertahan dari rayuan pohon sawit, mereka merasa hidup berkecukupan dari hasil hutan, kebun karet dan berladang.

Hal itu dijelaskan oleh Kepala desa setempat, Muris U Hanji, kepada PUSAKA. Ia mengaku, desanya sudah lama menjadi incaran investor sawit dan tambang batu bara. Namun ia tak bisa menerimakedua investasi tersebut, karena keduanya berpotensi memporak-porandakan hutan tempat warganya menggantungkan hidup. “Kami masih punya sepan tempat berburu dan umo tempat kami berladang, kalau disini tak ada lagi himba, masyarakat kami pasti sengsara”. Tegasnya.

Muris yang sudah 13 tahun dipercaya warga menjadi pambakal kampung mengaku banyak belajar dari desa lain yang terlanjur menerima sawit. Bukan kesejahtreaan yang ia saksikan, sebaliknya, warga lebih menderita dari kehidupan sebelum adanya sawit.

“Desa lain banyak yang menjual tanah dan hutan kepada perusahaan mengatasnamakan pribadi, padahal, lahan-lahan dan hutan di wilayah kampung itu bukan milik pribadi, itu milik masyarakat, jika ingin menjualnya kepada perusahaan, kita harus berbicara dulu dengan masyarakat. Saya tak pernah setuju jika menjual potensi desa mengatasanamakan pribadi.” Pungkas Muris.

Di Barunang Dua, warga masih memiliki harapan. Semoga kampung tersebut, bukan satu-satunya kampung yang bertahan dari gempuran investasi, termasuk sawit. (AP).

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jalan raya dari simpang Kuala Kurun menuju Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, sejauh 35 KM itu kini sudah licin beraspal. Dari jalan utama beraspal itu, terdapat cabang-cabang jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menjangkau desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu. Pemerintah berdalih pembangunan jalan tersebut dibangun untuk kesejahteraan rakyat.

    Faktanya, jalan beraspal itu justru dimanfaatkan investor untuk memperlancar bisnisnya dan menjangkau daerah pedalaman, mencaplok ladang-ladang warga dan menghancurkan hutan. Kendaraan truk perusahan ramai hilir mudik mengangkut tandan sawit dan CPO, dibanding hilir mudik masyarakat yang mengangkut hasil pertanian.

    Hampir seluruh desa di kecamatan Kapuas Hulu, berada dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan sawit, seperti PT. Dwie Warna Karya (12.500 Ha) dan PT. Susantri Permai (15.000 Ha), PT. Kapuas Maju Jaya (20.310 Ha), seluruhnya sudah beroperasi sejak tahun 2008 dan kini sudah memasuki tahap panen, bahkan PT Dwie Warna Karya sudah membangun pabrik pengolahan CPO di Desa Jakatan Pari. Pabrik CPO tersebut menampung buah sawit dari seluruh perusahaan kelapa sawit di Kapuas Hulu.

    Jika kita lewati jalan-jalan kecil itu, masyarakat setempat menyebutnya jalan P2D, kita akan menemukan lautan sawit, menghampar merampas hutan dan ladang-ladang warga. Pohon tak lagi tegak, tak ada lagi padi tumbuh di ladang, sungai dengan air jernih, kita hanya menyaksi satu jenis pohon, yaitu sawit.

    Pemandangan tragis kampung-kampung yang berada di sekitar konsesi perkebunan sawit, tak kami jumpai di Desa Barunang Dua, kampung paling ujung Sei Sirat yang bermuara di DAS Kapuas. Di Deda Barunang Dua, kita menemukan sebuah pengecualian, yaitu sungai masih mengalir jernih, pohon-pohon tegak berdiri, anak-anak bersuka cita di riam sungai, kita temukan gadis-gadis menumbuk padi, dan rumah-rumah kayu. Desa berpenduduk sekitar 137 KK ini sehari-hari menggunakan bahasa Dayak dialek Dohoy, mereka memilih bertahan dari rayuan pohon sawit, mereka merasa hidup berkecukupan dari hasil hutan, kebun karet dan berladang.

    Hal itu dijelaskan oleh Kepala desa setempat, Muris U Hanji, kepada PUSAKA. Ia mengaku, desanya sudah lama menjadi incaran investor sawit dan tambang batu bara. Namun ia tak bisa menerimakedua investasi tersebut, karena keduanya berpotensi memporak-porandakan hutan tempat warganya menggantungkan hidup. “Kami masih punya sepan tempat berburu dan umo tempat kami berladang, kalau disini tak ada lagi himba, masyarakat kami pasti sengsara”. Tegasnya.

    Muris yang sudah 13 tahun dipercaya warga menjadi pambakal kampung mengaku banyak belajar dari desa lain yang terlanjur menerima sawit. Bukan kesejahtreaan yang ia saksikan, sebaliknya, warga lebih menderita dari kehidupan sebelum adanya sawit.

    “Desa lain banyak yang menjual tanah dan hutan kepada perusahaan mengatasnamakan pribadi, padahal, lahan-lahan dan hutan di wilayah kampung itu bukan milik pribadi, itu milik masyarakat, jika ingin menjualnya kepada perusahaan, kita harus berbicara dulu dengan masyarakat. Saya tak pernah setuju jika menjual potensi desa mengatasanamakan pribadi.” Pungkas Muris.

    Di Barunang Dua, warga masih memiliki harapan. Semoga kampung tersebut, bukan satu-satunya kampung yang bertahan dari gempuran investasi, termasuk sawit. (AP).

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on