Medan (SIB)-Dinas Kehutanan Sumut kini mengusut kasus penggarapan secara liar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas di kawasan Paluh Puro, wilayah Dli Serdang yang berbatasan dengan Langkat. Sekitar 5.000 hektar hutan mangrove yang dilindungi telah disulap mafia tanah menjadi kebun sawit. Selain itu, orang-orang yang tidak bertanggungjawab kini berupaya menggarap kawasan konsevasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di kawasan Sibolangit perbatasan Deli Serdang dan Karo. Sepanjang 3 kilometer sisi kawasan hutan itu telah dirusak.

Oknum-oknum pemodal telah menambang pasir dan batu (sirtu) dari sana, yang kemudian digunakan membangun jalan menuju Tahura. Di beberapa tempat kawasan itu juga telah dirambah, kayu-kayu ditebangi dan dijadikan papan dan beroti. Aparat Polisi Hutan, Dinas Kehutanan Sumut, Rabu (24/9) sore menyita sebuah alat berat (beko) dan satu dump truck, yang digunakan untuk membukan jalan sekaligus mengangkut sirtu dari Tahura Bukit Barisan. Sementara sepekan sebelumnya, Polisi Hutan juga telah menyita alat berat beko dari kawasan Paluh Puro, sebagai barang bukti perambahan hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumut Ir H Purba MM melalui Kabid Perlindungan Hutan Ir Yuliani Siregar MAP kepada wartawan, Rabu (24/9) mengatakan, kedua kasus itu kini telah diusut pihak PPNS Dishut Sumut. Untuk kasus Paluh Puro, pihaknya telah memulai penyidikan dengan memanggil pengelola lahan pria berinisial Ac. Sementara untuk kasus Tahura, pihak Dinas Kehutanan masih mencari siapa pemilik alat berat dan truk, yang disita. karena ketika polisi turun ke lokasi, pemilik alat berat telah meninggalkan lokasi.

Didampingi Kepala Seksi Pengamanan Hutan Albert Sibuea SH MAP, yang memimpin penindakan di lapangan, Ir Yuliani menyebut aparatnya seringkali mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Ada juga oknum-oknum mengatasnamankan OKP, yang kerap menghadang petugas kehutanan. Namun tantangan itu tidak menyurutkan pihaknya untuk menindak perambahan liar yang terjadi.

Dikatakan, untuk perambahan hutan mangrove di kawasan Paluh Puro, jauh sebelumnya pihaknya telah menyurati pihak Dinas Kehutanan Deli Serdang, agar menindak pengalihfungsian lahan secara ilegal itu. Namun, Dishut Deli Serdang mengaku tak mampu melakukan penindakan hinggal terpaksa diambil-alih. Menurut penelitian mereka di lapangan, setidaknya ada 5000 hektar hutan mangrove telah dijadikan kebun kelapa sawit. Pohon-pohon sawit telah berbuah dan sebagian telah pernah dipanen. Tidak tanggung-tanggung penggarapan hutan mangrove dilakukan hingga mencapai bibir pantai. “Hutan mangrove yang tersisa hanya sekitar 100 meter lagi dari bibir pantai. Seandainya ada pasang besar hutan yang tersisa tak mampu lagi menahan air, hinggga akan melimpah dan mengakibatkan banjir rob,” kata Albert Sibuea, yang memimpin penindakan di lapangan.

Begitu juga di Tahura Bukit Barisan, para penggarap telah membuka jalan ke arah kawasan hutan. Bahkan sebuah jembatan besi telah dibangun untuk menjangkau kawasan yang dilindungi itu. Sepanjang 3 kilometer sisi kawasn hutan itu telah digali untuk mengambil sirtu. Selain perasakan hutan, ada juga ditemukan penebangan kayu secara sporadis, yang kemudian diolah jadi papan. Pihak Dinas Kehutanan memastikan akan mengusut kasus-kasus perusakan kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi di Sumut. (R13/i)

http://hariansib.co/view/Headlines/30317/5000-Hektar-Hutan-Mangrove-di-Paluh-Puro-Deli-Serdang-Digarap-Jadi-Kebun-Sawit-Ilegal.html#.VCjOA2fiv9o

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Medan (SIB)-Dinas Kehutanan Sumut kini mengusut kasus penggarapan secara liar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas di kawasan Paluh Puro, wilayah Dli Serdang yang berbatasan dengan Langkat. Sekitar 5.000 hektar hutan mangrove yang dilindungi telah disulap mafia tanah menjadi kebun sawit. Selain itu, orang-orang yang tidak bertanggungjawab kini berupaya menggarap kawasan konsevasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di kawasan Sibolangit perbatasan Deli Serdang dan Karo. Sepanjang 3 kilometer sisi kawasan hutan itu telah dirusak.

    Oknum-oknum pemodal telah menambang pasir dan batu (sirtu) dari sana, yang kemudian digunakan membangun jalan menuju Tahura. Di beberapa tempat kawasan itu juga telah dirambah, kayu-kayu ditebangi dan dijadikan papan dan beroti. Aparat Polisi Hutan, Dinas Kehutanan Sumut, Rabu (24/9) sore menyita sebuah alat berat (beko) dan satu dump truck, yang digunakan untuk membukan jalan sekaligus mengangkut sirtu dari Tahura Bukit Barisan. Sementara sepekan sebelumnya, Polisi Hutan juga telah menyita alat berat beko dari kawasan Paluh Puro, sebagai barang bukti perambahan hutan.

    Kepala Dinas Kehutanan Sumut Ir H Purba MM melalui Kabid Perlindungan Hutan Ir Yuliani Siregar MAP kepada wartawan, Rabu (24/9) mengatakan, kedua kasus itu kini telah diusut pihak PPNS Dishut Sumut. Untuk kasus Paluh Puro, pihaknya telah memulai penyidikan dengan memanggil pengelola lahan pria berinisial Ac. Sementara untuk kasus Tahura, pihak Dinas Kehutanan masih mencari siapa pemilik alat berat dan truk, yang disita. karena ketika polisi turun ke lokasi, pemilik alat berat telah meninggalkan lokasi.

    Didampingi Kepala Seksi Pengamanan Hutan Albert Sibuea SH MAP, yang memimpin penindakan di lapangan, Ir Yuliani menyebut aparatnya seringkali mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Ada juga oknum-oknum mengatasnamankan OKP, yang kerap menghadang petugas kehutanan. Namun tantangan itu tidak menyurutkan pihaknya untuk menindak perambahan liar yang terjadi.

    Dikatakan, untuk perambahan hutan mangrove di kawasan Paluh Puro, jauh sebelumnya pihaknya telah menyurati pihak Dinas Kehutanan Deli Serdang, agar menindak pengalihfungsian lahan secara ilegal itu. Namun, Dishut Deli Serdang mengaku tak mampu melakukan penindakan hinggal terpaksa diambil-alih. Menurut penelitian mereka di lapangan, setidaknya ada 5000 hektar hutan mangrove telah dijadikan kebun kelapa sawit. Pohon-pohon sawit telah berbuah dan sebagian telah pernah dipanen. Tidak tanggung-tanggung penggarapan hutan mangrove dilakukan hingga mencapai bibir pantai. “Hutan mangrove yang tersisa hanya sekitar 100 meter lagi dari bibir pantai. Seandainya ada pasang besar hutan yang tersisa tak mampu lagi menahan air, hinggga akan melimpah dan mengakibatkan banjir rob,” kata Albert Sibuea, yang memimpin penindakan di lapangan.

    Begitu juga di Tahura Bukit Barisan, para penggarap telah membuka jalan ke arah kawasan hutan. Bahkan sebuah jembatan besi telah dibangun untuk menjangkau kawasan yang dilindungi itu. Sepanjang 3 kilometer sisi kawasn hutan itu telah digali untuk mengambil sirtu. Selain perasakan hutan, ada juga ditemukan penebangan kayu secara sporadis, yang kemudian diolah jadi papan. Pihak Dinas Kehutanan memastikan akan mengusut kasus-kasus perusakan kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi di Sumut. (R13/i)

    http://hariansib.co/view/Headlines/30317/5000-Hektar-Hutan-Mangrove-di-Paluh-Puro-Deli-Serdang-Digarap-Jadi-Kebun-Sawit-Ilegal.html#.VCjOA2fiv9o

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on