Pejabat Papua itu punya Negara Indonesia atau negara Papua? Kalau Negara Indonesia kenapa Pemerintah Pusat tidak ada tindakan tegas bagi kepala daerah yang seenaknya keluarkan ijin ke investor sehingga melabrak hak-hak adat kami.

Zeth Gwas Gwas dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mbaham Mata, Fak-Fak salah satu dari koalisi masyarakat sipil Tanah Papua, menyampaikan penyataan diatas kepada Deputi Jokowi Centre yang kala itu seolah-olah melemparkan problem masalah Papua kepada pejabat daerah. Menurut Deputi, sekarang era otsus, pemerintah daerah yang pegang kekuasaan adalah anak Papua sendiri. Kenapa persoalan dialog dari orang adat Papua tidak ditindaklanjuti oleh mereka. Bahkan, menurutnya, kenapa RTRWP yang di godok tidak melibatkan orang asli Papua, padahal pejabat daerah Papua smuanya orang-orang sendiri.

Kika - Tim Jokowi Centre (Judith, Daniel dan Eko Putro)

Kika – Tim Jokowi Centre (Judith, Daniel dan Eko Putro)

Koalisi Masyarakat Sipil Tanah Papua dari aktivis LSM, Majelis Rakyat Papua Barat dan Tokoh adat antara lain; Daniel Mandacan (MA Hatam–Arfak), Zeth Gwas Gwas (LMA Mbaham Mata), George K. Dedaida (Papuana Conservation), Esau N Yaung (Yayasan Paradisea), Pietsau Amafnini (JASOIL Tanah Papua), Lien Maloali (FOKER LSM se-Papua), Y.L. Franky (Yayasan PUSAKA) serta Mukri dari EKNAS WALHI.

Kedatangan mereka (koalis aktivis West Papua) pada kamis 11 September 2014 ini, diterima oleh Tim Jokowi Centre diantaranya Deputi Tim Transisi (Eko Putro Sanjojo), Daniel Djohan (Koordinator Pokja), Judith J Navarro (Ketua Pokja Papua) serta personil pokja Papua daerah antaranya Meri Kaize.

“Kami meminta Rezim akan datang harus membatalkan pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi di Tanah Papua. Sebab, proses penggodokan RTRWP tersebut pemerintah daerah tidak transparan bahkan masyarakat adat tak dilibatkan”, demikian yang disampaikan perwakilan koalisi. Lanjut mereka, orang-orang adat asli Papua sudah tidak dihargai oleh para pejabat saat ini, sehingga hak-hak asli disini terancam diabaikan oleh politikus birokrat daerah yang diduga terlena oleh iming-iming uang dari para pemodal.

Pemda Otsus kasi rusak Papua dengan meneken ijin-ijin investasi dari luar maupun Indonesia sendiri. Rencana perubahan hutan pada tata wilayah hanyalah alasan saja untuk pemerintah melegitimasi investor masuk kasi rusak Tanah Papua. Mereka (pemerintah) tra mau dengar suara-suara orang adat. Akibatnya, orang asli disini terancam menjadi orang-orang pinggiran yang tak punya apa-apa. Mirisnya lagi, Penduduk Papua yang sedikit seharusnya mereka kaya dan sejahtera, tetapi kenyataanya, hal itu tak ada.

aliansi sipil datangi markas jokowi centre IMG_6891

aliansi sipil datangi markas jokowi centre IMG_6891

Keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit masih mempunyai masalah sosial yang pelik, ketidakadilan pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan, serta masalah hokum karena belum adanya pelepasan kawasan hutan, seperti: PT. Varita Maju Tama di Teluk Bintuni; PT. Henrison Inti Persada, PT. Inti Kebun Sejahtera, PT. Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong; PT. Austindo Nusantara Jaya Agro Papua, PT. Varia Mitra Andalan, PT. Permata Putera Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa di Kabupaten Sorong Selatan; PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fak-fak; dan PT. Medco Papua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. Kami juga sangat yakin atas dugaan bahwa rencana revisi RTRWP Papua Barat justru disesuaikan bahkan ditujukan untuk memenuhi intervensi dunia investasi berskala besar, yang pada kenyataannya sudah dan sedang melakukan kegiatan eksplorasi sector pertambangan mineral dan migas pada kawasan hutan, seperti: PT. Akram Resources di Tambrauw; PT. Anugerah Surya Indotama dan PT. Anugerah Surya Pratama serta PT. Waigeo Mineral Mining di Raja Ampat; PT. Chevron West Papua I & III Ltd di Fakfak dan Kaimana; PT. Genting Oil Kasuri Pte.Ltd di Fakfak; PT. Horna Inti Mandiri di Teluk Bintuni; PT. Petrochina International (Bermuda) Ltd di Sorong; PT. Bukit Utama Sejahtera di Sorong Selatan. Selanjutnya, (Selamatkan Ruang Adat Orang Asli Papua, Tolak Pengesahan Revisi RTRWP Papua Barat).

Menanggapi itu, Tim Transisi menyampaikan bahwa masukan yang ada akan diurai dalam program kedepan bagi Jokowi-JK. Semua usul dari Papua ditampung, dan hanya pak Jokowi yang tentukan. Pak Jokowi sudah bilang, usai dilantik Oktober mendatang, dia akan kunjungi Papua. Bahkan, soal Papua menjadi fokus presiden. Lanjut mereka, kedepan, sarana dialog harus terus digalangkan untuk meracik persoalan Papua demi mengenali apa saja persoalanya. Menurut Judith, Jokowi akan bangun tiga pasar buat Papua, desain pasarnya begitu unik. Dia pun bercerita tentang kisahnya ketika melihat mama-mama Papua jualan di pinggiran jalan yang penuh becek dan lumpur.

koalisi sipil adat papua IMG_6897

koalisi sipil adat papua IMG_6897

Ketua Pokja Papua di Tim Transisi tersebut yang tak lain adalah bekas Direksi Perusahaan Minyak dan GAS (TOTAL), sebuah perusahaan asal Prancis). Perempuan berdarah Indian-Indonesia tersebut, menyampaikan pandangannya soal kenapa pasar tidak didirikan pada titik tertentu sehingga membuat orang-orang Papua betah. Misalnya seperti pasar samping gereja yang dahulunya sudah ada tetapi sekarang tidak ada. Menurutnya, program development atau pemberdayaan mirip CSR dipakai untuk Papua. Siapa Judith J Navarro yang kini Ketua Pokja Papua di Transisi Jokowi-JK? Simak, disini.

Otonomi Khusus Papua diberikan karena adanya desakan pasar bebas (globalisasi), bukan karena keinginan orang Papua pisah dari NKRI. Pembangunan di Papua sarat dengan akumulasi neoliberalisme yang terus memanfaatkan kekususan wilayah Papua sebagai endemik eksploitasi kekayaan alam semata-mata demi mengeruk keuntungan. Otsus semestinya menghargai keberadaan orang asli Papua sebagai entitas manusia di di muka bumi. pemerintah Indonesia dari pusat hingga daerah justru mengubur mati hak-hak dasar orang Papua, mereka suka mengedepankan mekanisme pasar (ekonomi) sebagai panglima.

Tetesan uang dari perusahaan dipakai pemerintah untuk bangun kesejahteraan. Dana-dana pemodal di Papua berupa CSR dianggap sebagai pedoman uang negara untuk pertumbuhan bumi ini. Tanah Papua terus di biayai dengan mekanisme pasar, pungut uang dari perusahaan bangun infrastruktur berupa pasar, rumah sakit, fasilitas umum lainnya. Itulah (mekanisme neoliberal). Jokowi-JK lima tahun kedepan ingin membela siapa, orang Papua atau kapitalisme? sekian.

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pejabat Papua itu punya Negara Indonesia atau negara Papua? Kalau Negara Indonesia kenapa Pemerintah Pusat tidak ada tindakan tegas bagi kepala daerah yang seenaknya keluarkan ijin ke investor sehingga melabrak hak-hak adat kami.

    Zeth Gwas Gwas dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mbaham Mata, Fak-Fak salah satu dari koalisi masyarakat sipil Tanah Papua, menyampaikan penyataan diatas kepada Deputi Jokowi Centre yang kala itu seolah-olah melemparkan problem masalah Papua kepada pejabat daerah. Menurut Deputi, sekarang era otsus, pemerintah daerah yang pegang kekuasaan adalah anak Papua sendiri. Kenapa persoalan dialog dari orang adat Papua tidak ditindaklanjuti oleh mereka. Bahkan, menurutnya, kenapa RTRWP yang di godok tidak melibatkan orang asli Papua, padahal pejabat daerah Papua smuanya orang-orang sendiri.

    Kika - Tim Jokowi Centre (Judith, Daniel dan Eko Putro)

    Kika – Tim Jokowi Centre (Judith, Daniel dan Eko Putro)

    Koalisi Masyarakat Sipil Tanah Papua dari aktivis LSM, Majelis Rakyat Papua Barat dan Tokoh adat antara lain; Daniel Mandacan (MA Hatam–Arfak), Zeth Gwas Gwas (LMA Mbaham Mata), George K. Dedaida (Papuana Conservation), Esau N Yaung (Yayasan Paradisea), Pietsau Amafnini (JASOIL Tanah Papua), Lien Maloali (FOKER LSM se-Papua), Y.L. Franky (Yayasan PUSAKA) serta Mukri dari EKNAS WALHI.

    Kedatangan mereka (koalis aktivis West Papua) pada kamis 11 September 2014 ini, diterima oleh Tim Jokowi Centre diantaranya Deputi Tim Transisi (Eko Putro Sanjojo), Daniel Djohan (Koordinator Pokja), Judith J Navarro (Ketua Pokja Papua) serta personil pokja Papua daerah antaranya Meri Kaize.

    “Kami meminta Rezim akan datang harus membatalkan pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi di Tanah Papua. Sebab, proses penggodokan RTRWP tersebut pemerintah daerah tidak transparan bahkan masyarakat adat tak dilibatkan”, demikian yang disampaikan perwakilan koalisi. Lanjut mereka, orang-orang adat asli Papua sudah tidak dihargai oleh para pejabat saat ini, sehingga hak-hak asli disini terancam diabaikan oleh politikus birokrat daerah yang diduga terlena oleh iming-iming uang dari para pemodal.

    Pemda Otsus kasi rusak Papua dengan meneken ijin-ijin investasi dari luar maupun Indonesia sendiri. Rencana perubahan hutan pada tata wilayah hanyalah alasan saja untuk pemerintah melegitimasi investor masuk kasi rusak Tanah Papua. Mereka (pemerintah) tra mau dengar suara-suara orang adat. Akibatnya, orang asli disini terancam menjadi orang-orang pinggiran yang tak punya apa-apa. Mirisnya lagi, Penduduk Papua yang sedikit seharusnya mereka kaya dan sejahtera, tetapi kenyataanya, hal itu tak ada.

    aliansi sipil datangi markas jokowi centre IMG_6891

    aliansi sipil datangi markas jokowi centre IMG_6891

    Keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit masih mempunyai masalah sosial yang pelik, ketidakadilan pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan, serta masalah hokum karena belum adanya pelepasan kawasan hutan, seperti: PT. Varita Maju Tama di Teluk Bintuni; PT. Henrison Inti Persada, PT. Inti Kebun Sejahtera, PT. Mega Mustika Plantation di Kabupaten Sorong; PT. Austindo Nusantara Jaya Agro Papua, PT. Varia Mitra Andalan, PT. Permata Putera Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa di Kabupaten Sorong Selatan; PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fak-fak; dan PT. Medco Papua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. Kami juga sangat yakin atas dugaan bahwa rencana revisi RTRWP Papua Barat justru disesuaikan bahkan ditujukan untuk memenuhi intervensi dunia investasi berskala besar, yang pada kenyataannya sudah dan sedang melakukan kegiatan eksplorasi sector pertambangan mineral dan migas pada kawasan hutan, seperti: PT. Akram Resources di Tambrauw; PT. Anugerah Surya Indotama dan PT. Anugerah Surya Pratama serta PT. Waigeo Mineral Mining di Raja Ampat; PT. Chevron West Papua I & III Ltd di Fakfak dan Kaimana; PT. Genting Oil Kasuri Pte.Ltd di Fakfak; PT. Horna Inti Mandiri di Teluk Bintuni; PT. Petrochina International (Bermuda) Ltd di Sorong; PT. Bukit Utama Sejahtera di Sorong Selatan. Selanjutnya, (Selamatkan Ruang Adat Orang Asli Papua, Tolak Pengesahan Revisi RTRWP Papua Barat).

    Menanggapi itu, Tim Transisi menyampaikan bahwa masukan yang ada akan diurai dalam program kedepan bagi Jokowi-JK. Semua usul dari Papua ditampung, dan hanya pak Jokowi yang tentukan. Pak Jokowi sudah bilang, usai dilantik Oktober mendatang, dia akan kunjungi Papua. Bahkan, soal Papua menjadi fokus presiden. Lanjut mereka, kedepan, sarana dialog harus terus digalangkan untuk meracik persoalan Papua demi mengenali apa saja persoalanya. Menurut Judith, Jokowi akan bangun tiga pasar buat Papua, desain pasarnya begitu unik. Dia pun bercerita tentang kisahnya ketika melihat mama-mama Papua jualan di pinggiran jalan yang penuh becek dan lumpur.

    koalisi sipil adat papua IMG_6897

    koalisi sipil adat papua IMG_6897

    Ketua Pokja Papua di Tim Transisi tersebut yang tak lain adalah bekas Direksi Perusahaan Minyak dan GAS (TOTAL), sebuah perusahaan asal Prancis). Perempuan berdarah Indian-Indonesia tersebut, menyampaikan pandangannya soal kenapa pasar tidak didirikan pada titik tertentu sehingga membuat orang-orang Papua betah. Misalnya seperti pasar samping gereja yang dahulunya sudah ada tetapi sekarang tidak ada. Menurutnya, program development atau pemberdayaan mirip CSR dipakai untuk Papua. Siapa Judith J Navarro yang kini Ketua Pokja Papua di Transisi Jokowi-JK? Simak, disini.

    Otonomi Khusus Papua diberikan karena adanya desakan pasar bebas (globalisasi), bukan karena keinginan orang Papua pisah dari NKRI. Pembangunan di Papua sarat dengan akumulasi neoliberalisme yang terus memanfaatkan kekususan wilayah Papua sebagai endemik eksploitasi kekayaan alam semata-mata demi mengeruk keuntungan. Otsus semestinya menghargai keberadaan orang asli Papua sebagai entitas manusia di di muka bumi. pemerintah Indonesia dari pusat hingga daerah justru mengubur mati hak-hak dasar orang Papua, mereka suka mengedepankan mekanisme pasar (ekonomi) sebagai panglima.

    Tetesan uang dari perusahaan dipakai pemerintah untuk bangun kesejahteraan. Dana-dana pemodal di Papua berupa CSR dianggap sebagai pedoman uang negara untuk pertumbuhan bumi ini. Tanah Papua terus di biayai dengan mekanisme pasar, pungut uang dari perusahaan bangun infrastruktur berupa pasar, rumah sakit, fasilitas umum lainnya. Itulah (mekanisme neoliberal). Jokowi-JK lima tahun kedepan ingin membela siapa, orang Papua atau kapitalisme? sekian.

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on