SELAMA dua hari pada 28-29 Agustus 2014 saya mengikuti Regional Multi Stakaholders Consultation on Food Security and Livehood of Indogenous People di Chiang Mai, Thailand. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) & Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Saat ini jumlah masyarakat adat di dunia setidaknya ada 370 juta yang sudah teridentifikasi dan 2/3 masyarakat adat tersebut ada di Asia. Sebagian besar masyarakat adat masih menggunakan sistem berladang shifting cultivation secara khusus di Asia Aelatan dan Asia Tenggara.

Beberap faktor penyebab krisis pangan, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk. Kemudian laju pertumbuhan penduduk secara otomatis akan meningkatkan permintaan pangan. Jika penduduk semakin meningkat kebutuhan akan areal untuk permukiman semakin luas sehingga areal yang digunakan untuk areal pertanian semakin banyak beralih menjadi tempat tinggal.

Tanda-tanda dunia mengalami kekurangan pangan terlihat dari ketidakseimbangan jumlah penduduk dunia dengan produksi pangan global. Dimana asumsi jumlah penduduk dunia bisa mencapai 9 miliar pada tahun 2045.
Semakin mengecilnya lahan pertanian merupakan permasalahan yang memprihatikan karena berdampak negatif terhadap efektivitas program pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan oleh dikonversikanya lahan pertanian menjadi perkebunan sawit kala luas dan tempat industri.

Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanianya itu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU tersebut jelas jika perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara akan dikenakan hukuman pidana dan denda. Namun disayangkan penegakan hukum di republik ini masih menjadi harapan yang belum bisa dilaksanakan.

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa rekomendasi antara lain penguatan kebijakan di tingkat Nasional (Pemerintah di masing- masing negara), Regional dan global tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat serta Berladang atau Shifting Cultivation) yang merupakan hak Masyarakat Adat berdasarkan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC), yang mesti dilakukan:

Mereview serta merubah Kebijakan, Hukum, dan program agar memberikan pengakuan dan perlindungan berladang (Shifting Cultivation) dan Wilayah Adat. Selanjutnya Menyatakan Berladang merupakan sistem pertanian Masyarakat Adat yang harus dilindungi karena terbukti merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan melindungi Wilayah Adat. Berdasarkan hasil Riset AIPP di 7 Negara, yaitu: Bangladesh, Cambodia, India, Laos, Thailand, Indonesia, dan Nepal).

Selanjutnya Melembagakan Forum Pertemuan Multi pihak ini yang mana unsurnya terdiri dari FAO, Pemerintah, Masyarakat Adat dan Lembaga Riset. Membangun Kemitraan multi pihak dalam perncanaan Pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kedaulatan pangan.

Citizen Reporter

Gloria Sanen | Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara Kalbar

http://pontianak.tribunnews.com/2014/09/09/berladang-herupakan-hak-masyarakat-adat

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    SELAMA dua hari pada 28-29 Agustus 2014 saya mengikuti Regional Multi Stakaholders Consultation on Food Security and Livehood of Indogenous People di Chiang Mai, Thailand. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) & Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

    Saat ini jumlah masyarakat adat di dunia setidaknya ada 370 juta yang sudah teridentifikasi dan 2/3 masyarakat adat tersebut ada di Asia. Sebagian besar masyarakat adat masih menggunakan sistem berladang shifting cultivation secara khusus di Asia Aelatan dan Asia Tenggara.

    Beberap faktor penyebab krisis pangan, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk. Kemudian laju pertumbuhan penduduk secara otomatis akan meningkatkan permintaan pangan. Jika penduduk semakin meningkat kebutuhan akan areal untuk permukiman semakin luas sehingga areal yang digunakan untuk areal pertanian semakin banyak beralih menjadi tempat tinggal.

    Tanda-tanda dunia mengalami kekurangan pangan terlihat dari ketidakseimbangan jumlah penduduk dunia dengan produksi pangan global. Dimana asumsi jumlah penduduk dunia bisa mencapai 9 miliar pada tahun 2045.
    Semakin mengecilnya lahan pertanian merupakan permasalahan yang memprihatikan karena berdampak negatif terhadap efektivitas program pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan oleh dikonversikanya lahan pertanian menjadi perkebunan sawit kala luas dan tempat industri.

    Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanianya itu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU tersebut jelas jika perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara akan dikenakan hukuman pidana dan denda. Namun disayangkan penegakan hukum di republik ini masih menjadi harapan yang belum bisa dilaksanakan.

    Dalam pertemuan tersebut ada beberapa rekomendasi antara lain penguatan kebijakan di tingkat Nasional (Pemerintah di masing- masing negara), Regional dan global tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat serta Berladang atau Shifting Cultivation) yang merupakan hak Masyarakat Adat berdasarkan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC), yang mesti dilakukan:

    Mereview serta merubah Kebijakan, Hukum, dan program agar memberikan pengakuan dan perlindungan berladang (Shifting Cultivation) dan Wilayah Adat. Selanjutnya Menyatakan Berladang merupakan sistem pertanian Masyarakat Adat yang harus dilindungi karena terbukti merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan melindungi Wilayah Adat. Berdasarkan hasil Riset AIPP di 7 Negara, yaitu: Bangladesh, Cambodia, India, Laos, Thailand, Indonesia, dan Nepal).

    Selanjutnya Melembagakan Forum Pertemuan Multi pihak ini yang mana unsurnya terdiri dari FAO, Pemerintah, Masyarakat Adat dan Lembaga Riset. Membangun Kemitraan multi pihak dalam perncanaan Pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kedaulatan pangan.

    Citizen Reporter

    Gloria Sanen | Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara Kalbar

    http://pontianak.tribunnews.com/2014/09/09/berladang-herupakan-hak-masyarakat-adat

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on