Era globalisasi didalamnya dunia menghargai hak-hak rakyat, terutama kaum komunal yang tradisionil. Alam, lingkungan dan masyarakat adat satu paket yang tak terpisahkan dari perjuangan hak. Adalah Hak asasi manusia pada (EKOSOSBUD) dikedepankan sebagai pijakan dalam roda pembangunan hari ini. Regulasi tersebut sudah menjadi kewajiban tiap negara. Hak pengelolaan hutan, di Indonesia, ada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah menyatakan “kata negara dalam dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak mengelola Hutan adat, sudah menjadi kewenangan orang adat. Namun, klasifikasi orang adat yang dimaksud adalah mereka yang telah berbadan hukum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. demikian juaga Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Negara menyelenggarakan kewajiban proteksi akan hak-hak masyarakat adat melalui berbagai kebijakan. Evaluasi terhadap aturan yang tidak memihak pada konteks tersebut. Penerbitan regulasi yang benar-benar tidak bertentangan dengan klausul hak asli. Namun, masih banyak aturan pusat maupun daerah yang belum peka terhadap penghargaan atas hak-hak asli.

Menurut Direktur Yayasan PUSAKA, Y.L Franki, perdasus Gubernur Papua maupun Papua Barat belum sepenuhnya menyatakan keberpihakan atas orang adat Papua. Semisal, Perdasus Gubernur Papua N0.23 Tahun 2008 soal habisnya kontrak sebuah perusahaan. Perdasus kedua gubernur masih melimpahkan hak pengelolaan tanah kepada negara, bukan menyatakan bahwa tanah kembali milik rakyat setempat untuk dikelola bagi kelangsungan hidup.

pohon pinang IMG_6429

Pinang Papua

Adanya penegasan dunia Internasional melalui Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) searah pada amanat Undang-undang Dasar 1945, serta putusan mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Konsekwensi hukum mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semakin memantapkan eksistensi keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak kearifan lokalnya. tinggal, bagaimana hari ini pemerintah daerah menjalankan dan mentaati aturan-aturan tersebut.

Evaluasi Regulasi

Upaya responsif negara untuk menghormati hak-hak adat, terus dilakukan. Salah satunya, Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia berencana meluncurkan program nasional untuk mengakui dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PIU/2012. Menurut Deputi Bidang Operasional BP REDD+ William Subandar mengatakan, selama ini terjadi tumpang tindih dan disharmonisasi berbagai kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang menyulitkan partisipasi masyarakat hukum adat (MHA) dalam mengelola areal hutan. “Hak-hak kolektif MHA yang telah terjadi selama puluhan tersebut akan diperjuangkan dalam program nasional ini, karena selama ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengenai hak-hak MHA ataupun upaya pendataan MHA secara terlembaga,”katanya di Kantor REDD+, Kamis (28/8/2014).

Salah satu sasaran program ini, William menjelaskan, adalah dengan terwujudnya reformasi hukum dan kelembagaan negara/pemerintah terkait hak-hak MHA atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Seperti bentuk pengakuan hukum hak kolektif atas tanah, hak territorial dan pemerintahan adat/otonomi asli komunitas adat, revitalisasi dan pembaruan tradisi dan pranata adat terkait tanah dan sumberdaya alam, negosiasi berbasis FPIC/Padiatapa dengan pemerintah dan pihak swasta. Nantinya, kata Wiliam, program nasional yang akan diluncurkan pada 1 September ini juga menggandeng beberapa Kementerian dan lembaga yang terkait dengan MHA yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan.

Seperti yang diketahui, peraturan perundang-udangan yang tumpang tindih mengatur mengenai MHA antara lain : UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Pengadaan Tanah, UU Kehutanan, UU Penanaman Modal, RPP Hutan Adat, Permenhut REDD dan PP Tambang di Hutan Lindung. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertahanan Nasional, Badan Informasi Geospatial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta UKP4.

Sementara itu, ada lagi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Kehutanan, pada 27 Agustus 2014, meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) untuk mempercepat proses penetapan kawasan hutan. Mekanisme PPH yang dicanangkan, menurut mereka, akan selesai dalam 5 tahun mendatang. Bagi UKP4, rencana tersebut akan menghasilkan output peta dengan skala 1 : 50.000 yang memiliki kekuatan hukum dan diterima oleh semua pihak. Menurut Giorgio Budi selaku anggota tim sosialisasi PPH UKP4 mengatakan bahwa permasalahan utama dalam penetapan suatu kawasan di Indonesia yaitu banyak sekali versi peta dari berbagai instansi yang menimbulkan tumpang tindih dan rawan menimbulkan konflik.

ulat dari pohon sagu IMG-20140809-00096

Ulat dari Pohon Sagu, salah satu makanan khas leluhur orang Papua.

“Dengan PPH ini, maka tujuan One Map akan dapat dirampungkan,” ujarnya di Jakarta. Budi menjelaskan bahwa mekanisme PPH. Proses inventarisasi, verifikasi dan pengakuan hak masyarakat adat dan pihak ketiga serta pembuktiannya dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Dalam pemetaan yang dilakukan tahapannya mulai dari persiapan, sosialisasi, pemetaan, dan pengajuan klaim oleh masyarakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan PPH akan melalui empat tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan, yaitu mulai dari penunjukan, penataan batas hutan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Ia mengatakan “Mekanisme PPH berprinsip konsistensi, transparansi, partisipatif, dan hasilnya final.” Sebagi langkah konkrit, UKP4 menetapkan Barito Selatan sebagai laboratorium pertama penerapan mekanisme PPH untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan di Indonesia. “Hingga saat ini kira-kira di Barito Selatan sudah 80 persen lahan berhasil ditetapkan. Selanjutnya proses ini akan dilanjutkan di wilayah lain seluruh Indonesia,” tambah Giorgio.

Muhammad Said, Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Kehutanan Kementerian Kehutanan, mengatakan mekanisme PPH merupakan bentuk konkrit rencana aksi nota kesepakatan bersama 12 Kementerian dan Lembaga dalam rangka percepatan dan pengukuhan kawasan hutan. Dia menerangkan tentang pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

Sampai 2009 mencapai 219.206 km (77,64%). “Namun baru menghasilkan penetapan kawasan hutan 11,29% dari total kawasan hutan Indonesia 122.404.872,67 ha. Target hingga akhir desember 2014, sebanyak 83.312.731,18 ha atau 68 persen hutan akan ditetapkan, dan diakhir 2015 akan selesai 100 persen.

Dalam prosesnya masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengklaim hak-hak mereka atas lahan. PPH memberi ruang terbuka untuk masyarakat adat dan pihak ketiga lainnya untuk memperoleh hak atas lahan yang akan ditetapkan. “Dalam mengklaim, mereka harus tahu dimana batas hak wilayah mereka, setelah itu akan dilakukan verifikasi dan pembuktian hingga nantinya akan dikukuhkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Said. Tidak menutup kemungkinan Ia mengatakan bukti-bukti hak kepemilikan hutan adat tidak wajib secara tertulis. Hal itu didasari karena umumnya wilayah adat tidak memiliki sertifikat atau bukti tertulis lainnya. Oleh karenanya, kesaksian masyarakat dan ketua adat untuk kawasan hutan adat diperlukan.

Myrna Safitri Direktur Eksekutif Epistema mengatakan bahwa, mekanisme PPH sangat penting untuk mencegah konflik akibat percepatan kawasan hutan. Ia mengkritisi saat ini Kementerian Kehutanan sudah lebih terbuka terhadap kritik terkait permasalahan konflik lahan yang kerap terjadi. “Berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya Kemenhut biasanya bersikap sangat defensif, saat ini mereka lebih terbuka dan ini merupakan indikasi positif untuk percepatan kawasan hutan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, saat ini putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut mendorong adanya keadilan hak-hak masyarakat adat dan pihak ketiga lain akibat penunjukan kawasan hutan yang merampas hak-haknya.

“Yang terpenting dalam proses ini, semua pihak harus merasa dipuaskan, tidak ada yang dirugikan atau terambil hak-haknya.” Myrna memberikan pujian karena mekanisme PPH juga menggandeng AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), karena dianggap yang lebih mengetahui kondisi masyarakat adat dan membantu dalam proses penetapan kawasan hutan. Ia juga mengatakan bahwa sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang mengklaim haknya atas hutan sangat diperlukan, karena sangat rawan dengan penyalahgunaan. “Pendampingan sangat penting diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat secara objektif mengklaim haknya. Selain itu juga agar tidak ditunggangi para elit atau oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadinya,” tegas Myrna. Januar Hakam.

tanaman pembunuh merayapi pohon sagu IMG-20140809-00069

hama dari perusahaan sawit melingkari pohon sagu yang tersisa di areal pt.nabire baru.

Menurut M. Yamani, SH, M.Hum, pada diskusi Pluralisme Hukum, SPHR-B bersama Rumah Akar Literasi Yayasan Akar menggelar diskusi dengan tema “Sentralisme Hukum dan Pengingkaran Hak-hak Masyarakat Lokal atas Kekayaan Alam, Senin (24/2/2014). Terkait hak adat, Yamani membedah dua mazhab hukum. Yakni, mazhab sejarah dan positivisme. Mazhab sejarah adalah mazhab hukum yang berpendapat bahwa hukum tidak perlu dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Mazhab ini juga menolak adanya lembaga formal seperti DPR, DPRD atau BPD yang berfungsi sebagai pembuat hukum.

Sebagai contoh, Yamani menyebutkan aturan yang pernah berlaku di Marga Sambat, Kabupaten Kaur, terkait tata cara memperoleh kayu untuk keperluan sebagai bahan bakar. Aturan tata cara memperoleh kayu tersebut tidak berbentuk tulisan, melainkan disepakati secara bersama. Bahwa kayu yang diambil haruslah kayu yang sudah mati atau tidak produktif lagi. “Aturan tata cara memperoleh kayu tersebut tidak tertulis. Kendati demikian, diakui dan dilaksanakan oleh warga masyarakat Marga Sambat,” ujar Yamani.

Sedangkan mazhab positivisme, lanjut Yamani, adalah mazhab yang berpendapat bahwa hukum dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Dengan demikian, harus ada lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat dan melaksanakan hukum. Dikarenakan hukum yang dianggap sah adalah hukum yang dibuat (ditulis), maka pelaksanaan mazhab ini mengabaikan hukum-hukum tidak tertulis. Sehingga, pelaksanaannya sering melukai perasaan keadilan bagi masyarakat. Misalnya terkait penguasaan kekayaan alam, akibat ketiadaan bukti-bukti secara tertulis, masyarakat adat selalu berada di posisi yang kalah. “Walau belum tentu berkepastian hukum atau terjamin akurasi dan keabsahannya, tapi bila ada sertifikat atau izin, maka akan dinomorsatukan oleh penegak hukum,” kata Yamani.

Menurut Yamin, Mazhab positivisme inilah yang diterapkan di Indonesia. Sehingga, produk hukum yang berlaku adalah hukum yang diberi nama atau label. Seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, undang-undang dan lainnya. Penerapan positivisme hukum ini juga menjadikan sistem hukum yang diterapkan bersifat sentralisme (terpusat). Sehingga, hukum yang dibuat oleh negara dianggap sebagai satu-satunya hukum yang sah.

“Sistem hukum bersifat sentralisme ini bertolakbelakang dengan pluralisme hukum. Menurut paham pluralisme, hukum yang berlaku pada masyarakat tidaklah bersumber pada suatu sistem hukum tunggal, tetapi bersumber dari tiap aktivitas pengaturan diri sendiri di berbagai wilayah sosial,” ujar Yamani.

Namun, lanjut Yamani, penerapan sentralisme hukum di Indonesia memiliki pembenaran tersendiri terhadap pluralisme hukum. Bahwa sentralisme hukum yang diterapkan berakar pada pluralisme hukum. Dinyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara dibuat dari hasil mengekstrasi nilai-nilai hukum yang dimiliki masyarakat adat di penjuru nusantara. “Dan memang, secara filsafat, abtraksi nilai-nilai hukum adat tersebut dapat dibuktikan. Dalam sejarah hukum modern, kata Yamani, awalnya pemerintah berperan sebagai penjaga malam. Tugas pemerintah hanya sekadar menjaga keamanan. Mengenai kompetisi ekonomi, negara tidak campur tangan. Lalu, muncul paham negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam konsep ini, negara menjadi subjek yang menguasai sumber daya alam. Menguasai, bukan berarti memiliki. Melainkan mengatur dan mendistribusikannya secara adil. Di Indonesia, penerapan negara kesejahteraan dilakukan bersamaan dengan penerapan positivisme dan sentralisme hukum. “UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, contohnya. Semangat di dalamnya adalah semangat hukum lokal,” ujar Yamani.

Hak Konstitusi orang Adat di Bumi Persada

Tanah Papua (bumi persada) salah satu wilayah yang kini menghadapi resistensi investasi. Masyarakat setempat hampir merata kedatangan para pebisnis dan usahawan. Disaat yang sama, kerapuhan menganga. Walaupun ditopang dalam dinamika otsus pun, belum ada efeknya sama sekali. Apalagi bicara soal instrumen diatas yang mengatur hak-hak adat.

Organisasi adat pun, belum semuanya berbadan hukum, alias masih berpatokan pada kepemilikan asli dari sejarah leluhur mereka. Kerap menghadapi teror, intimidasi dan kriminalisasi oleh institusi negara. Tak hanya di Bumi persada, masyarakat adat di bumi pertiwi juga sama. sebut saja orang-orang dayak, suku-suku asli di sulawesi, orang Betawi di Jakarta dan komunitas adat lainnya.

Suprastruktur yang melekat dalam budaya hidup dan sejarah menjaga lingkungan seperti tempat keramat, dusun, atau tempat bersejarah lainnya, merupakan hal yang sakral. Sama dengan negara menjaga konstitusi. Ruh negara dan ruh masyarakat adat, mendapat tantangan datangnya globalisasi di era abad 21 saat ini. Siapa yang kalah dan menang?

peta adat yerisiam IMG_6415

peta hak ulayat suku besar Yerisiam Papua

Lingkungan dimana masyarakat adat hidup, menuai benturan dari negara dalam regulasi hukum positif. Regulasi tentang hutan, hak ulayat, tanah. Sementara perusahaan datang dengan nama HGU, HGB, IPK dan masih banyak titel yang dibawa kesini. Pertarungan menganga. Pemodal pakai aturan hukum untuk klaim dan kuasai tanah, pohon, dan hasil-hasil hutan lainnya. Sementara orang-orang adat pakai kepemilikan hak leluhur mereka untuk pertahankan tanah, pohon dan segalanya. Bahkan, mereka tersesat akibat negara tak lagi berpihak pada mereka.

Ditengah meluasnya dukungan pada hukum adat, sebagian kalangan masih ribut soal posisi maupun birokrasi kelembagaan adat. Mereka lupa bahwa saat ini hutan sudah tipis, tanah luas sudah milik perusahaan (kelapa sawit, pertambangan, minyak dan gas serta pulp dan kertas). Sebut saja, ada dewan adat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar untuk melindungi seluruh kominitas masyarakat baik itu masyarakat asli maupun secara umum, yakni komunitas masyarakat adat yang berada dibawah otoritas Dewan Adat. Menurut Ketua DAK, Keerom Papua, Herman A.T. Yoku, S.IP, kepada wartawan di kediamannya, Distrik Arso, Sabtu (30/8), pihaknya akan mengumpulkan seluruh anak-anak asli Keerom baik dari tua-tua adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh anak-anak adat intelektual asli Keerom untuk menyatukan persepsi guna membahas hak-hak kesulungan orang asli Keerom. “Jadi di pertemuan ini akan diputuskan dalam rapat dewan adat siapa yang diangkat menjadi anak sulung asli Keerom,” katanya. Selain itu, pada agenda pertemuan dewan adat akan dibahas juga mengenai hak kesulungan anak asli Keerom di masa yang akan datang. “Kesepakatan hari ini untuk menentukan hak kesulungan yang diberikan kepada saudara Drs. Celsius Watae dari masyarakat adat asli Keerom, karena dia yang diberikan kepercayaan oleh orang tua-tua dan secara langsung diberikan mandat,”jelasnya.

Lain lagi ceritanya dengan fenomena perebutan kursi legislatif dengan mengatasnamakan adat. Barisan Merah Putih (BMP) demo ke Kantor Gubernur meminta pelantikan empat belas kursi adat di DPRD, Selasa (25/8/2014). Ramses Ohee selaku Ketua BMP saat berorasi di depan Gubernur Papua mengatakan bahwa, dirinya selaku ketua BMP dipercaya untuk menjawab hak konstitusi orang asli papua.

“Saya menyerahkan aspirasi yang merupakan aspirasi seluruh masyarakat adat Papua Gubernur Papua selaku Pundak Pemerintahan Papua dan saya juga telah menyerahkan aspirasi ini kepada Gubernur Papua barat, dan saya minta kepada Gubernur Provinsi papua dan Papua Barat untuk menjawab hak konstitusi seluruh masyarakat adat Papua ini, ” katanya. Dalam aksi yang di ikuti k uang lebih 100 orang tersebut, masa juga membawa spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Adat Tanah Papua, meminta perlindungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap hak konstitusi yang di amanatkan UU Otsus Psl 6 Ayat 2 Thn 2001 serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No :116/PUU-VII/2009, Tentang Kursi DPRP Pengangkatan utusan adat harus yang dilaksanakan pada masa periode 2014-2019″, dan pamflet Yang bertulis masyarakat adat suku mee pago, masyarakat adat suku la pago, masyarakat adat suku Ha anim, masyarakat adat suku tabi dan masyarakat adat suku saireri.

hutan lindung nabire

salah satu hamparan hutan lindung di Nabire Papua.

Lain halnya dengan perjuangan masyarakat adat Yerisiam di pesisir Nabire Papua, Orang Zanegi di Merauke, orang-orang adat dibalik gunung Wondiboi, maupun suku Moi yang bermukim di Warsamson Sorong. Bahkan orang Moni, Wolani dan Mee yang berjuang melawan pertambangan ilegal di Degeuwo. Mereka justru berjuang menegakkan hak leluhur mereka dari upaya legalisasi baik dari pemerintah dengan perusahaan maupun oknum-oknum tertentu yang berniat menginvestasikan modal di areal mereka.

Dengan satu tujuan bahwa hak adat adalah kepemilikan asli leluhur yang perlu dilegalkan dalam payung hukum, yang oleh negara disebut masyarakat hukum adat. Proteksi akan hak leluhur merupakan perjuangan dari diri masing-masing masyarakat adat, baik yang tersebar di bumi persada (Tanah Papua), maupun di bumi pertiwi (Indonesia). Alam raya dan seisinya, merupakan tugas semua kaum dan kelompok untuk menjaganya dan mengelola secara adil, namun, masyarakat adat setempat punya hak mutlak dalam mengatasi maupun menempatkan diri mereka pada ruang legal yang telah ada.

Disunting oleh Arkilaus Baho dari berbagai sumber.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Era globalisasi didalamnya dunia menghargai hak-hak rakyat, terutama kaum komunal yang tradisionil. Alam, lingkungan dan masyarakat adat satu paket yang tak terpisahkan dari perjuangan hak. Adalah Hak asasi manusia pada (EKOSOSBUD) dikedepankan sebagai pijakan dalam roda pembangunan hari ini. Regulasi tersebut sudah menjadi kewajiban tiap negara. Hak pengelolaan hutan, di Indonesia, ada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah menyatakan “kata negara dalam dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Hak mengelola Hutan adat, sudah menjadi kewenangan orang adat. Namun, klasifikasi orang adat yang dimaksud adalah mereka yang telah berbadan hukum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. demikian juaga Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

    Negara menyelenggarakan kewajiban proteksi akan hak-hak masyarakat adat melalui berbagai kebijakan. Evaluasi terhadap aturan yang tidak memihak pada konteks tersebut. Penerbitan regulasi yang benar-benar tidak bertentangan dengan klausul hak asli. Namun, masih banyak aturan pusat maupun daerah yang belum peka terhadap penghargaan atas hak-hak asli.

    Menurut Direktur Yayasan PUSAKA, Y.L Franki, perdasus Gubernur Papua maupun Papua Barat belum sepenuhnya menyatakan keberpihakan atas orang adat Papua. Semisal, Perdasus Gubernur Papua N0.23 Tahun 2008 soal habisnya kontrak sebuah perusahaan. Perdasus kedua gubernur masih melimpahkan hak pengelolaan tanah kepada negara, bukan menyatakan bahwa tanah kembali milik rakyat setempat untuk dikelola bagi kelangsungan hidup.

    pohon pinang IMG_6429

    Pinang Papua

    Adanya penegasan dunia Internasional melalui Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) searah pada amanat Undang-undang Dasar 1945, serta putusan mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Konsekwensi hukum mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semakin memantapkan eksistensi keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak kearifan lokalnya. tinggal, bagaimana hari ini pemerintah daerah menjalankan dan mentaati aturan-aturan tersebut.

    Evaluasi Regulasi

    Upaya responsif negara untuk menghormati hak-hak adat, terus dilakukan. Salah satunya, Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia berencana meluncurkan program nasional untuk mengakui dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PIU/2012. Menurut Deputi Bidang Operasional BP REDD+ William Subandar mengatakan, selama ini terjadi tumpang tindih dan disharmonisasi berbagai kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang menyulitkan partisipasi masyarakat hukum adat (MHA) dalam mengelola areal hutan. “Hak-hak kolektif MHA yang telah terjadi selama puluhan tersebut akan diperjuangkan dalam program nasional ini, karena selama ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengenai hak-hak MHA ataupun upaya pendataan MHA secara terlembaga,”katanya di Kantor REDD+, Kamis (28/8/2014).

    Salah satu sasaran program ini, William menjelaskan, adalah dengan terwujudnya reformasi hukum dan kelembagaan negara/pemerintah terkait hak-hak MHA atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Seperti bentuk pengakuan hukum hak kolektif atas tanah, hak territorial dan pemerintahan adat/otonomi asli komunitas adat, revitalisasi dan pembaruan tradisi dan pranata adat terkait tanah dan sumberdaya alam, negosiasi berbasis FPIC/Padiatapa dengan pemerintah dan pihak swasta. Nantinya, kata Wiliam, program nasional yang akan diluncurkan pada 1 September ini juga menggandeng beberapa Kementerian dan lembaga yang terkait dengan MHA yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan.

    Seperti yang diketahui, peraturan perundang-udangan yang tumpang tindih mengatur mengenai MHA antara lain : UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Pengadaan Tanah, UU Kehutanan, UU Penanaman Modal, RPP Hutan Adat, Permenhut REDD dan PP Tambang di Hutan Lindung. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertahanan Nasional, Badan Informasi Geospatial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta UKP4.

    Sementara itu, ada lagi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Kehutanan, pada 27 Agustus 2014, meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) untuk mempercepat proses penetapan kawasan hutan. Mekanisme PPH yang dicanangkan, menurut mereka, akan selesai dalam 5 tahun mendatang. Bagi UKP4, rencana tersebut akan menghasilkan output peta dengan skala 1 : 50.000 yang memiliki kekuatan hukum dan diterima oleh semua pihak. Menurut Giorgio Budi selaku anggota tim sosialisasi PPH UKP4 mengatakan bahwa permasalahan utama dalam penetapan suatu kawasan di Indonesia yaitu banyak sekali versi peta dari berbagai instansi yang menimbulkan tumpang tindih dan rawan menimbulkan konflik.

    ulat dari pohon sagu IMG-20140809-00096

    Ulat dari Pohon Sagu, salah satu makanan khas leluhur orang Papua.

    “Dengan PPH ini, maka tujuan One Map akan dapat dirampungkan,” ujarnya di Jakarta. Budi menjelaskan bahwa mekanisme PPH. Proses inventarisasi, verifikasi dan pengakuan hak masyarakat adat dan pihak ketiga serta pembuktiannya dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Dalam pemetaan yang dilakukan tahapannya mulai dari persiapan, sosialisasi, pemetaan, dan pengajuan klaim oleh masyarakat.

    Lebih lanjut ia menjelaskan PPH akan melalui empat tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan, yaitu mulai dari penunjukan, penataan batas hutan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Ia mengatakan “Mekanisme PPH berprinsip konsistensi, transparansi, partisipatif, dan hasilnya final.” Sebagi langkah konkrit, UKP4 menetapkan Barito Selatan sebagai laboratorium pertama penerapan mekanisme PPH untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan di Indonesia. “Hingga saat ini kira-kira di Barito Selatan sudah 80 persen lahan berhasil ditetapkan. Selanjutnya proses ini akan dilanjutkan di wilayah lain seluruh Indonesia,” tambah Giorgio.

    Muhammad Said, Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Kehutanan Kementerian Kehutanan, mengatakan mekanisme PPH merupakan bentuk konkrit rencana aksi nota kesepakatan bersama 12 Kementerian dan Lembaga dalam rangka percepatan dan pengukuhan kawasan hutan. Dia menerangkan tentang pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

    Sampai 2009 mencapai 219.206 km (77,64%). “Namun baru menghasilkan penetapan kawasan hutan 11,29% dari total kawasan hutan Indonesia 122.404.872,67 ha. Target hingga akhir desember 2014, sebanyak 83.312.731,18 ha atau 68 persen hutan akan ditetapkan, dan diakhir 2015 akan selesai 100 persen.

    Dalam prosesnya masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengklaim hak-hak mereka atas lahan. PPH memberi ruang terbuka untuk masyarakat adat dan pihak ketiga lainnya untuk memperoleh hak atas lahan yang akan ditetapkan. “Dalam mengklaim, mereka harus tahu dimana batas hak wilayah mereka, setelah itu akan dilakukan verifikasi dan pembuktian hingga nantinya akan dikukuhkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Said. Tidak menutup kemungkinan Ia mengatakan bukti-bukti hak kepemilikan hutan adat tidak wajib secara tertulis. Hal itu didasari karena umumnya wilayah adat tidak memiliki sertifikat atau bukti tertulis lainnya. Oleh karenanya, kesaksian masyarakat dan ketua adat untuk kawasan hutan adat diperlukan.

    Myrna Safitri Direktur Eksekutif Epistema mengatakan bahwa, mekanisme PPH sangat penting untuk mencegah konflik akibat percepatan kawasan hutan. Ia mengkritisi saat ini Kementerian Kehutanan sudah lebih terbuka terhadap kritik terkait permasalahan konflik lahan yang kerap terjadi. “Berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya Kemenhut biasanya bersikap sangat defensif, saat ini mereka lebih terbuka dan ini merupakan indikasi positif untuk percepatan kawasan hutan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, saat ini putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut mendorong adanya keadilan hak-hak masyarakat adat dan pihak ketiga lain akibat penunjukan kawasan hutan yang merampas hak-haknya.

    “Yang terpenting dalam proses ini, semua pihak harus merasa dipuaskan, tidak ada yang dirugikan atau terambil hak-haknya.” Myrna memberikan pujian karena mekanisme PPH juga menggandeng AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), karena dianggap yang lebih mengetahui kondisi masyarakat adat dan membantu dalam proses penetapan kawasan hutan. Ia juga mengatakan bahwa sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang mengklaim haknya atas hutan sangat diperlukan, karena sangat rawan dengan penyalahgunaan. “Pendampingan sangat penting diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat secara objektif mengklaim haknya. Selain itu juga agar tidak ditunggangi para elit atau oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadinya,” tegas Myrna. Januar Hakam.

    tanaman pembunuh merayapi pohon sagu IMG-20140809-00069

    hama dari perusahaan sawit melingkari pohon sagu yang tersisa di areal pt.nabire baru.

    Menurut M. Yamani, SH, M.Hum, pada diskusi Pluralisme Hukum, SPHR-B bersama Rumah Akar Literasi Yayasan Akar menggelar diskusi dengan tema “Sentralisme Hukum dan Pengingkaran Hak-hak Masyarakat Lokal atas Kekayaan Alam, Senin (24/2/2014). Terkait hak adat, Yamani membedah dua mazhab hukum. Yakni, mazhab sejarah dan positivisme. Mazhab sejarah adalah mazhab hukum yang berpendapat bahwa hukum tidak perlu dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Mazhab ini juga menolak adanya lembaga formal seperti DPR, DPRD atau BPD yang berfungsi sebagai pembuat hukum.

    Sebagai contoh, Yamani menyebutkan aturan yang pernah berlaku di Marga Sambat, Kabupaten Kaur, terkait tata cara memperoleh kayu untuk keperluan sebagai bahan bakar. Aturan tata cara memperoleh kayu tersebut tidak berbentuk tulisan, melainkan disepakati secara bersama. Bahwa kayu yang diambil haruslah kayu yang sudah mati atau tidak produktif lagi. “Aturan tata cara memperoleh kayu tersebut tidak tertulis. Kendati demikian, diakui dan dilaksanakan oleh warga masyarakat Marga Sambat,” ujar Yamani.

    Sedangkan mazhab positivisme, lanjut Yamani, adalah mazhab yang berpendapat bahwa hukum dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Dengan demikian, harus ada lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat dan melaksanakan hukum. Dikarenakan hukum yang dianggap sah adalah hukum yang dibuat (ditulis), maka pelaksanaan mazhab ini mengabaikan hukum-hukum tidak tertulis. Sehingga, pelaksanaannya sering melukai perasaan keadilan bagi masyarakat. Misalnya terkait penguasaan kekayaan alam, akibat ketiadaan bukti-bukti secara tertulis, masyarakat adat selalu berada di posisi yang kalah. “Walau belum tentu berkepastian hukum atau terjamin akurasi dan keabsahannya, tapi bila ada sertifikat atau izin, maka akan dinomorsatukan oleh penegak hukum,” kata Yamani.

    Menurut Yamin, Mazhab positivisme inilah yang diterapkan di Indonesia. Sehingga, produk hukum yang berlaku adalah hukum yang diberi nama atau label. Seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, undang-undang dan lainnya. Penerapan positivisme hukum ini juga menjadikan sistem hukum yang diterapkan bersifat sentralisme (terpusat). Sehingga, hukum yang dibuat oleh negara dianggap sebagai satu-satunya hukum yang sah.

    “Sistem hukum bersifat sentralisme ini bertolakbelakang dengan pluralisme hukum. Menurut paham pluralisme, hukum yang berlaku pada masyarakat tidaklah bersumber pada suatu sistem hukum tunggal, tetapi bersumber dari tiap aktivitas pengaturan diri sendiri di berbagai wilayah sosial,” ujar Yamani.

    Namun, lanjut Yamani, penerapan sentralisme hukum di Indonesia memiliki pembenaran tersendiri terhadap pluralisme hukum. Bahwa sentralisme hukum yang diterapkan berakar pada pluralisme hukum. Dinyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara dibuat dari hasil mengekstrasi nilai-nilai hukum yang dimiliki masyarakat adat di penjuru nusantara. “Dan memang, secara filsafat, abtraksi nilai-nilai hukum adat tersebut dapat dibuktikan. Dalam sejarah hukum modern, kata Yamani, awalnya pemerintah berperan sebagai penjaga malam. Tugas pemerintah hanya sekadar menjaga keamanan. Mengenai kompetisi ekonomi, negara tidak campur tangan. Lalu, muncul paham negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam konsep ini, negara menjadi subjek yang menguasai sumber daya alam. Menguasai, bukan berarti memiliki. Melainkan mengatur dan mendistribusikannya secara adil. Di Indonesia, penerapan negara kesejahteraan dilakukan bersamaan dengan penerapan positivisme dan sentralisme hukum. “UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, contohnya. Semangat di dalamnya adalah semangat hukum lokal,” ujar Yamani.

    Hak Konstitusi orang Adat di Bumi Persada

    Tanah Papua (bumi persada) salah satu wilayah yang kini menghadapi resistensi investasi. Masyarakat setempat hampir merata kedatangan para pebisnis dan usahawan. Disaat yang sama, kerapuhan menganga. Walaupun ditopang dalam dinamika otsus pun, belum ada efeknya sama sekali. Apalagi bicara soal instrumen diatas yang mengatur hak-hak adat.

    Organisasi adat pun, belum semuanya berbadan hukum, alias masih berpatokan pada kepemilikan asli dari sejarah leluhur mereka. Kerap menghadapi teror, intimidasi dan kriminalisasi oleh institusi negara. Tak hanya di Bumi persada, masyarakat adat di bumi pertiwi juga sama. sebut saja orang-orang dayak, suku-suku asli di sulawesi, orang Betawi di Jakarta dan komunitas adat lainnya.

    Suprastruktur yang melekat dalam budaya hidup dan sejarah menjaga lingkungan seperti tempat keramat, dusun, atau tempat bersejarah lainnya, merupakan hal yang sakral. Sama dengan negara menjaga konstitusi. Ruh negara dan ruh masyarakat adat, mendapat tantangan datangnya globalisasi di era abad 21 saat ini. Siapa yang kalah dan menang?

    peta adat yerisiam IMG_6415

    peta hak ulayat suku besar Yerisiam Papua

    Lingkungan dimana masyarakat adat hidup, menuai benturan dari negara dalam regulasi hukum positif. Regulasi tentang hutan, hak ulayat, tanah. Sementara perusahaan datang dengan nama HGU, HGB, IPK dan masih banyak titel yang dibawa kesini. Pertarungan menganga. Pemodal pakai aturan hukum untuk klaim dan kuasai tanah, pohon, dan hasil-hasil hutan lainnya. Sementara orang-orang adat pakai kepemilikan hak leluhur mereka untuk pertahankan tanah, pohon dan segalanya. Bahkan, mereka tersesat akibat negara tak lagi berpihak pada mereka.

    Ditengah meluasnya dukungan pada hukum adat, sebagian kalangan masih ribut soal posisi maupun birokrasi kelembagaan adat. Mereka lupa bahwa saat ini hutan sudah tipis, tanah luas sudah milik perusahaan (kelapa sawit, pertambangan, minyak dan gas serta pulp dan kertas). Sebut saja, ada dewan adat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar untuk melindungi seluruh kominitas masyarakat baik itu masyarakat asli maupun secara umum, yakni komunitas masyarakat adat yang berada dibawah otoritas Dewan Adat. Menurut Ketua DAK, Keerom Papua, Herman A.T. Yoku, S.IP, kepada wartawan di kediamannya, Distrik Arso, Sabtu (30/8), pihaknya akan mengumpulkan seluruh anak-anak asli Keerom baik dari tua-tua adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh anak-anak adat intelektual asli Keerom untuk menyatukan persepsi guna membahas hak-hak kesulungan orang asli Keerom. “Jadi di pertemuan ini akan diputuskan dalam rapat dewan adat siapa yang diangkat menjadi anak sulung asli Keerom,” katanya. Selain itu, pada agenda pertemuan dewan adat akan dibahas juga mengenai hak kesulungan anak asli Keerom di masa yang akan datang. “Kesepakatan hari ini untuk menentukan hak kesulungan yang diberikan kepada saudara Drs. Celsius Watae dari masyarakat adat asli Keerom, karena dia yang diberikan kepercayaan oleh orang tua-tua dan secara langsung diberikan mandat,”jelasnya.

    Lain lagi ceritanya dengan fenomena perebutan kursi legislatif dengan mengatasnamakan adat. Barisan Merah Putih (BMP) demo ke Kantor Gubernur meminta pelantikan empat belas kursi adat di DPRD, Selasa (25/8/2014). Ramses Ohee selaku Ketua BMP saat berorasi di depan Gubernur Papua mengatakan bahwa, dirinya selaku ketua BMP dipercaya untuk menjawab hak konstitusi orang asli papua.

    “Saya menyerahkan aspirasi yang merupakan aspirasi seluruh masyarakat adat Papua Gubernur Papua selaku Pundak Pemerintahan Papua dan saya juga telah menyerahkan aspirasi ini kepada Gubernur Papua barat, dan saya minta kepada Gubernur Provinsi papua dan Papua Barat untuk menjawab hak konstitusi seluruh masyarakat adat Papua ini, ” katanya. Dalam aksi yang di ikuti k uang lebih 100 orang tersebut, masa juga membawa spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Adat Tanah Papua, meminta perlindungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap hak konstitusi yang di amanatkan UU Otsus Psl 6 Ayat 2 Thn 2001 serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No :116/PUU-VII/2009, Tentang Kursi DPRP Pengangkatan utusan adat harus yang dilaksanakan pada masa periode 2014-2019″, dan pamflet Yang bertulis masyarakat adat suku mee pago, masyarakat adat suku la pago, masyarakat adat suku Ha anim, masyarakat adat suku tabi dan masyarakat adat suku saireri.

    hutan lindung nabire

    salah satu hamparan hutan lindung di Nabire Papua.

    Lain halnya dengan perjuangan masyarakat adat Yerisiam di pesisir Nabire Papua, Orang Zanegi di Merauke, orang-orang adat dibalik gunung Wondiboi, maupun suku Moi yang bermukim di Warsamson Sorong. Bahkan orang Moni, Wolani dan Mee yang berjuang melawan pertambangan ilegal di Degeuwo. Mereka justru berjuang menegakkan hak leluhur mereka dari upaya legalisasi baik dari pemerintah dengan perusahaan maupun oknum-oknum tertentu yang berniat menginvestasikan modal di areal mereka.

    Dengan satu tujuan bahwa hak adat adalah kepemilikan asli leluhur yang perlu dilegalkan dalam payung hukum, yang oleh negara disebut masyarakat hukum adat. Proteksi akan hak leluhur merupakan perjuangan dari diri masing-masing masyarakat adat, baik yang tersebar di bumi persada (Tanah Papua), maupun di bumi pertiwi (Indonesia). Alam raya dan seisinya, merupakan tugas semua kaum dan kelompok untuk menjaganya dan mengelola secara adil, namun, masyarakat adat setempat punya hak mutlak dalam mengatasi maupun menempatkan diri mereka pada ruang legal yang telah ada.

    Disunting oleh Arkilaus Baho dari berbagai sumber.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on