Milenium globalisasi meningkat paska tahun 2015. Pasar bebas asia-pasifik lebih nyata. Dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat, begitu riskan bila tidak dikuatkan sekarang. Zona-zona dagang regional yang bercorak ekonomi pasar, sebuah alat perekonomian global yang nantinya mereduksi berbagai aturan Negara untuk mengamankan kepentingan ini. Bagaimana dengan nasib perlindungan terhadap orang-orang adat?

Dunia sudah bulat menyatakan keberpihakan atas hak masyarakat hukum adat. Intsrumen dunia tentang hak adat diadobsi oleh Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Konkritnya, Kalimantan Tengah di Indonesia diajdikan zona carbon. Atau yang dikenal dengan proyek percontohan REDD+. Sebuah rancangan proyek perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat atas hutan, tanah dan tradisi mereka.

Hutan asli dianggap menyumbang 02 bagi pernafasan mahluk hidup. Maka itu, patut dijaga. Siapa yang menjaganya? Negara dianggap sebagai pihak yang turut menghancurkan tatanan ekologi dunia, maka dari itu, komunitas lokal merupakan bagian dari perdaban alam raya yang harus di proteksi. Ibarat, memusnahkan orang-orang adat sama saja membunuh hutan dan corak memelihara hutan itu sendiri.

 Orang-Orang Adat di Tahun 2015

Pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2014, Sekretaris-Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa masyarakat adat memiliki kepentingan utama dalam pembangunan dan dapat bertindak sebagai “elemen yang kuat untuk kemajuan. Tujuannya agar mereka (masyarakat adat-pen) dapat berkontribusi untuk masa depan kita bersama, maka itu kita harus menjamin hak-hak mereka,” kata Ban dalam pesannya yang disedarkan oleh sejumlah media masa antar Negara. Sekjend PBB dari region Asia itu menambahkan: “Mari kita mengenali dan merayakan identitas berharga dan khas dari masyarakat adat di dunia. Mari kita bekerja lebih keras untuk memberdayakan mereka dan mendukung aspirasi mereka”.

“Ketidakadilan sejarah telah terlalu sering mengakibatkan pengecualian dan kemiskinan serta struktur kekuasaan terus menciptakan hambatan terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri-Sekjend PBB.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai rilis resmi mereka (disini), diperkirakan ada sekitar 370 juta masyarakat adat di sekitar 90 negara di seluruh dunia yang merupakan 15 persen dari kaum miskin di dunia dan sekitar sepertiga dari 900 juta masyarakat pedesaan yang sangat miskin di dunia. Menerapkan tradisi mereka yang unik, mereka mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari masyarakat yang dominan di mana mereka tinggal.

Presiden Majelis Umum PBB, John Ashe dalam sebuah acara di Markas Besar PBB di New York untuk memulai peringatan Hari Internasional pada hari Jumat (8/8), mengatakan bahwa dengan Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia Kedua yang akan segera berakhir dan Konferensi Dunia yang akan mulai pada bulan September 2014, perayaan tahun ini disertai dengan sebuah arti yang sangat penting. “Marginalisasi masyarakat adat sepanjang sejarah masih merupakan realita di dunia saat ini serta di banyak tempat lain dan sangat disayangkan, hambatan menakutkan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari,” kata Ashe.

Irina Bokova, kepala Pendidikan Badan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mencatat bahwa badan, yang bertugas untuk melindungi keragaman budaya, kini memimpin hal tersbut dengan dua sudut aksi. pertama, untuk mempromosikan penggunaan budaya asli, bahasa dan tradisi , dan kedua, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan setara di panggung nasional dan internasional.

“Kami membawa hal ini juga dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015. Dengan mitra kami, kami menganjurkan tujuan pendidikan yang ambisius dan komprehensif yang menyediakan hormat kepada sistem pengetahuan lokal, termasuk masyarakat adat,” katanya. Kepala UNESCO mengatakan Hari Internasional merupakan kesempatan bagi semua untuk melakukan memobilisasi untuk menjembatani kesenjangan terhadap pemenuhan hak masyarakat adat, khususnya ketika masyarakat internasional membentuk agenda pembangunan baru pasca-2015.

Jembatan Orang-orang Adat

Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat PBB, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007, mengakui hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri dan untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Sebagaimana tema tahun peringatan hari adat dunia tahun 2014, “Menjembatani kesenjangan: melaksanakan hak-hak masyarakat adat” juga menandai peringatan 20 tahun perayaan, yang sudah dilakukan sejak tahun 1994. Pengakuan atas pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat, yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1982.

Perwakilan PBB untuk urusan Masyarakat Adat, Victoria Tauli Corpuz, yang sempat hadir pada Pekan Masyarakat Adat Nusantara di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat (29/08), mengatakan, pemerintah jangan menganggap musuh masyarakat adat, masyarakat adat itu bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan, kehadirannya beberapa hari di Indonesia untuk memastikan dan mengecek bagaimana perlakuan negara terhadap masyarakat adat. Termasuk jika ada program-program pemerintah yang memang bagus, akan dicatat dan disebarluaskan sehingga bisa menjadi contoh buat pemerintah-pemerintah negara lainnya. Dia menyebut masyarakat adat di Tanah Toraja. Ada informasi yang ia dapatkan bahwa di sana tidak ada pelanggaran HAM. “Bagus, justru saya akan segera ke sana, tidak hanya di daerah-daerah yang bermasalah saja,” ujarnya. Vicky menegaskan harus dicari praktik-praktik tradisi budaya yang yang baik harus disampaikan kepada dunia.

Jembatan proteksi hak-hak adat berikutnya digalang berbagai negara. Pertemuan tahunan Satuan Tugas para Gubernur di bidang Iklim dan Kehutanan (Governors’ Climate and Forest/ GCF Task Force) telah berlangsung di Rio Branco, ibu kota negara bagian Acre, Brazil, tanggal 11- 14 Agustus 2014). Grand Acara tersebut (disini).

Seperti dilansir situs (kemlu), pertemuan dihadiri oleh wakil-wakil dari 22 negara bagian dan propinsi yang berasal dari 6 (enam) negara anggota GCF, yakni Brazil, Indonesia, Mexico, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dengan wakil dari keenam propinsi, yakni Aceh Nanggroe Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Papua ikut serta pada pertemuan dimaksud, termasuk kehadiran Gubernur Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Hadir pula pada pertemuan dimaksud Dubes RI, wakil dari Kemiteraan dan beberapa pengusaha daerah. Dari lingkungan non-pemerintah, hadir para pemangku kepentingan di bidang pelestarian lingkungan, yakni Unilever, KfW dan masyarakat adat (indigenous peoples).

Jadinya, instrument Negara dibuat untuk menjawab persoalan pentingnya pengutamaan hak-hak adat. Sebagian besar klausula aturan institusi tertentu mengadobsi hak adat sebagai pijakan mereka, misalnya dalam wujud MOU bersama seperti lihat, disini.

Berikut beberapa sumber hukum yang dicanangkan bahkan sudah ada tapi belum maksimal penerapannya oleh pemerintah Idonesia, dari pusat hingga daerah.

  1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  2. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut mendorong adanya keadilan hak-hak masyarakat adat akibat penunjukan kawasan hutan yang merampas hak-haknya.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.
  5. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 116/PUU-VII/2009 tentang pengangkatan 14 kursi Otsus DPRP.
  6. Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 yang dimaksud dengan: Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
  7. Pasal 5 SK Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang prosedur dan tata cara pembayaran, tercantum bahwa; pembayaran kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-BK, IPK, ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat.

Dan masih banyak lagi perda daerah yang sudah ada maupun raperda adat yang terus digalangkan oleh berbagai pihak untuk diwujudkan. Sementara masyarakat adat sendiri diwajibkan membukukan entitas mereka sebagai masyarakat hukum adat, baik yang sudah ada maupun yang belum punya status hukum adat (secara hukum positif).

Jembatan adat harus digunakan sebagai pijakan untuk memastikan bahwa suara adat punya bagian. Dalam hal renegosiasi perusahaan tambang, perusahaan HGU, HGB, IPK maupun apa saja, wajib melibatkan orang-orang adat sesuai dengan perintah dunia maupun aturan Negara.

Aktualisasi hukum tertulis dan tidak tertulis, walaupun sama-sama mendapat pembenaran dari Negara, namun, pendataan hak-hak masyarakat hukum adat perlu dilakukan. Gunanya pendukung maupun kepemilikan institusi hukum adat adalah menjadi jembatan bagi orang-orang adat dalam menggapai hak-hak mereka demi harapan demi terwujudnya kemerdekaan masyarakat adat dalam menentukan nasib sendiri, baik segi ekonomi, sosial, spiritualitas, politik maupun peradaban hari ini.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Milenium globalisasi meningkat paska tahun 2015. Pasar bebas asia-pasifik lebih nyata. Dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat, begitu riskan bila tidak dikuatkan sekarang. Zona-zona dagang regional yang bercorak ekonomi pasar, sebuah alat perekonomian global yang nantinya mereduksi berbagai aturan Negara untuk mengamankan kepentingan ini. Bagaimana dengan nasib perlindungan terhadap orang-orang adat?

    Dunia sudah bulat menyatakan keberpihakan atas hak masyarakat hukum adat. Intsrumen dunia tentang hak adat diadobsi oleh Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Konkritnya, Kalimantan Tengah di Indonesia diajdikan zona carbon. Atau yang dikenal dengan proyek percontohan REDD+. Sebuah rancangan proyek perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat atas hutan, tanah dan tradisi mereka.

    Hutan asli dianggap menyumbang 02 bagi pernafasan mahluk hidup. Maka itu, patut dijaga. Siapa yang menjaganya? Negara dianggap sebagai pihak yang turut menghancurkan tatanan ekologi dunia, maka dari itu, komunitas lokal merupakan bagian dari perdaban alam raya yang harus di proteksi. Ibarat, memusnahkan orang-orang adat sama saja membunuh hutan dan corak memelihara hutan itu sendiri.

     Orang-Orang Adat di Tahun 2015

    Pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2014, Sekretaris-Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa masyarakat adat memiliki kepentingan utama dalam pembangunan dan dapat bertindak sebagai “elemen yang kuat untuk kemajuan. Tujuannya agar mereka (masyarakat adat-pen) dapat berkontribusi untuk masa depan kita bersama, maka itu kita harus menjamin hak-hak mereka,” kata Ban dalam pesannya yang disedarkan oleh sejumlah media masa antar Negara. Sekjend PBB dari region Asia itu menambahkan: “Mari kita mengenali dan merayakan identitas berharga dan khas dari masyarakat adat di dunia. Mari kita bekerja lebih keras untuk memberdayakan mereka dan mendukung aspirasi mereka”.

    “Ketidakadilan sejarah telah terlalu sering mengakibatkan pengecualian dan kemiskinan serta struktur kekuasaan terus menciptakan hambatan terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri-Sekjend PBB.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai rilis resmi mereka (disini), diperkirakan ada sekitar 370 juta masyarakat adat di sekitar 90 negara di seluruh dunia yang merupakan 15 persen dari kaum miskin di dunia dan sekitar sepertiga dari 900 juta masyarakat pedesaan yang sangat miskin di dunia. Menerapkan tradisi mereka yang unik, mereka mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari masyarakat yang dominan di mana mereka tinggal.

    Presiden Majelis Umum PBB, John Ashe dalam sebuah acara di Markas Besar PBB di New York untuk memulai peringatan Hari Internasional pada hari Jumat (8/8), mengatakan bahwa dengan Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia Kedua yang akan segera berakhir dan Konferensi Dunia yang akan mulai pada bulan September 2014, perayaan tahun ini disertai dengan sebuah arti yang sangat penting. “Marginalisasi masyarakat adat sepanjang sejarah masih merupakan realita di dunia saat ini serta di banyak tempat lain dan sangat disayangkan, hambatan menakutkan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari,” kata Ashe.

    Irina Bokova, kepala Pendidikan Badan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mencatat bahwa badan, yang bertugas untuk melindungi keragaman budaya, kini memimpin hal tersbut dengan dua sudut aksi. pertama, untuk mempromosikan penggunaan budaya asli, bahasa dan tradisi , dan kedua, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan setara di panggung nasional dan internasional.

    “Kami membawa hal ini juga dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015. Dengan mitra kami, kami menganjurkan tujuan pendidikan yang ambisius dan komprehensif yang menyediakan hormat kepada sistem pengetahuan lokal, termasuk masyarakat adat,” katanya. Kepala UNESCO mengatakan Hari Internasional merupakan kesempatan bagi semua untuk melakukan memobilisasi untuk menjembatani kesenjangan terhadap pemenuhan hak masyarakat adat, khususnya ketika masyarakat internasional membentuk agenda pembangunan baru pasca-2015.

    Jembatan Orang-orang Adat

    Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat PBB, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007, mengakui hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri dan untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Sebagaimana tema tahun peringatan hari adat dunia tahun 2014, “Menjembatani kesenjangan: melaksanakan hak-hak masyarakat adat” juga menandai peringatan 20 tahun perayaan, yang sudah dilakukan sejak tahun 1994. Pengakuan atas pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat, yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1982.

    Perwakilan PBB untuk urusan Masyarakat Adat, Victoria Tauli Corpuz, yang sempat hadir pada Pekan Masyarakat Adat Nusantara di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat (29/08), mengatakan, pemerintah jangan menganggap musuh masyarakat adat, masyarakat adat itu bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan, kehadirannya beberapa hari di Indonesia untuk memastikan dan mengecek bagaimana perlakuan negara terhadap masyarakat adat. Termasuk jika ada program-program pemerintah yang memang bagus, akan dicatat dan disebarluaskan sehingga bisa menjadi contoh buat pemerintah-pemerintah negara lainnya. Dia menyebut masyarakat adat di Tanah Toraja. Ada informasi yang ia dapatkan bahwa di sana tidak ada pelanggaran HAM. “Bagus, justru saya akan segera ke sana, tidak hanya di daerah-daerah yang bermasalah saja,” ujarnya. Vicky menegaskan harus dicari praktik-praktik tradisi budaya yang yang baik harus disampaikan kepada dunia.

    Jembatan proteksi hak-hak adat berikutnya digalang berbagai negara. Pertemuan tahunan Satuan Tugas para Gubernur di bidang Iklim dan Kehutanan (Governors’ Climate and Forest/ GCF Task Force) telah berlangsung di Rio Branco, ibu kota negara bagian Acre, Brazil, tanggal 11- 14 Agustus 2014). Grand Acara tersebut (disini).

    Seperti dilansir situs (kemlu), pertemuan dihadiri oleh wakil-wakil dari 22 negara bagian dan propinsi yang berasal dari 6 (enam) negara anggota GCF, yakni Brazil, Indonesia, Mexico, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dengan wakil dari keenam propinsi, yakni Aceh Nanggroe Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Papua ikut serta pada pertemuan dimaksud, termasuk kehadiran Gubernur Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Hadir pula pada pertemuan dimaksud Dubes RI, wakil dari Kemiteraan dan beberapa pengusaha daerah. Dari lingkungan non-pemerintah, hadir para pemangku kepentingan di bidang pelestarian lingkungan, yakni Unilever, KfW dan masyarakat adat (indigenous peoples).

    Jadinya, instrument Negara dibuat untuk menjawab persoalan pentingnya pengutamaan hak-hak adat. Sebagian besar klausula aturan institusi tertentu mengadobsi hak adat sebagai pijakan mereka, misalnya dalam wujud MOU bersama seperti lihat, disini.

    Berikut beberapa sumber hukum yang dicanangkan bahkan sudah ada tapi belum maksimal penerapannya oleh pemerintah Idonesia, dari pusat hingga daerah.

    1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
    2. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut mendorong adanya keadilan hak-hak masyarakat adat akibat penunjukan kawasan hutan yang merampas hak-haknya.
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
    4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.
    5. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 116/PUU-VII/2009 tentang pengangkatan 14 kursi Otsus DPRP.
    6. Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 yang dimaksud dengan: Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
    7. Pasal 5 SK Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang prosedur dan tata cara pembayaran, tercantum bahwa; pembayaran kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHH-BK, IPK, ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat.

    Dan masih banyak lagi perda daerah yang sudah ada maupun raperda adat yang terus digalangkan oleh berbagai pihak untuk diwujudkan. Sementara masyarakat adat sendiri diwajibkan membukukan entitas mereka sebagai masyarakat hukum adat, baik yang sudah ada maupun yang belum punya status hukum adat (secara hukum positif).

    Jembatan adat harus digunakan sebagai pijakan untuk memastikan bahwa suara adat punya bagian. Dalam hal renegosiasi perusahaan tambang, perusahaan HGU, HGB, IPK maupun apa saja, wajib melibatkan orang-orang adat sesuai dengan perintah dunia maupun aturan Negara.

    Aktualisasi hukum tertulis dan tidak tertulis, walaupun sama-sama mendapat pembenaran dari Negara, namun, pendataan hak-hak masyarakat hukum adat perlu dilakukan. Gunanya pendukung maupun kepemilikan institusi hukum adat adalah menjadi jembatan bagi orang-orang adat dalam menggapai hak-hak mereka demi harapan demi terwujudnya kemerdekaan masyarakat adat dalam menentukan nasib sendiri, baik segi ekonomi, sosial, spiritualitas, politik maupun peradaban hari ini.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on