Pada tanggal 10 September 2014, ELSAM bersama-sama dengan Yayasan Pusaka mengadakan diskusi mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan implikasinya terhadap masyarakat adat dan hutan di Papua.

Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini ditetapkan oleh Pejabat Gubernur Papua Constant Karma pada pada tanggal 31 Desember 2012.

Pergub Nomor 64 tahun 2012 ini dibuat untuk mengganti ketentuan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Hukum Adat atas Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua. Alasannya SK Gubernur Papua tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pertimbangan lainnya adalah meningkatnya suara masyarakat adat sekitar hutan dan sorotan organisasi masyarakat sipil terhadap SK Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004 yang menyatakan standar nilai kompensasi kayu yang rendah justeru mempercepat laju pengrusakan hutan dan memiskinkan masyarakat adat Papua. Perusahaan-perusahaan dalam proyek “MIFEE” menggunakan SK Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004 sebagai standar pemberian kompensasi. Perusahaan-perusahaan HTI membayar kompensasi pengambilan kayu untuk bahan baku industri bubur kertas dengan harga yang sangat rendah.

Walaupun ada perubahan berarti dalam Pergub No. 64 tahun 2012 ini. Namun, nilai kompensasi yang dibebankan kepada perusahaan pemegang izin (IUPHHK – HA, IUPHHK – HTI, IUPHH – BK, IPK dan ILS) masih terhitung sangat rendah dibandingkan nilai kompensasi jika warga mengusahakan dan mengolah sendiri kayu-kayu tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan kehilangan sumber mata pencaharian dan terbatasnya akses masyarakat memanfaatkan hasil hutan.

Uraian Jenis Hasil Hutan

Nilai Kompensasi

SK 184/2004 (Rp)

Pergub 64/2012 (Rp)

Kayu Indah

100.000 per m3

100.000 per m3

Kayu Merbau

50.000 per m3

65.000 per m3

Kayu Non Merbau

10.000 per m3

12.500 per m3

4. Kayu Bakau

3.000 per m3

3.500 per m3

Kayu Bulat Kecil

2.500 per m3

Kayu Bahan Baku Serpih (Hutan Alam)

2.500 per m3

Kayu Bulat Kecil (Hutan Tanaman)

1.500 per m3

8. Hasil Hutan Bukan kayu (Sagu)

15.000 per pohon

Kompensasi harga untuk ‘sagu’ juga tidak sebanding dengan nilai jika warga mengusahakan sendiri sagu. Harga sagu dengan ukuran lokal setiap “ega” dijual Rp. 50.000. Setiap pohon sagu menghasilkan 30 ega atau senilai Rp. 1.500.000 perpohon, bandingkan dengan harga kompensasi sagu yang ditetapkan Pergub No. 64 tahun 2012 yakni sebesar Rp. 15.000 per pohon.

Tujuan Pergub tersebut untuk mendorong sagu menjadi sebuah komoditi komersial menimbulkan permasalahan tersendiri bagi kelompok warga di Papua. Orang Marind menggunakan sagu sebagai identitas sosial budaya dan berhubungan dengan leluhur mereka “dema” dari marga Mahuze, sehingga pemanfaatan sagu harus melalui proses ritual dan mendapat penghormatan yang pantas, tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi perusahaan perkebunan kelapa sawit datang dan menggusur tempat penting dusun sagu.

Rendahnya nilai kompensasi akan memberikan rekognisi dan kemudahan bagi aktifitas perusahaan pembalakan kayu, hutan tanaman dan industri pengolah hasil hutan bukan kayu, serta perolehan lahan. Kebijakan tersebut akan mendorong percepatan penghancuran hutan Papua dan memiskinkan masyarakat adat Papua karena rendahnya nilai rekognisi kompensasi yang diterima warga dan dibanding dengan nilai tukar konsumsi kebutuhan dasar.

Ancaman serius dari kehancuran hutan adalah terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi sumber pangan yang biasanya dapat diperoleh setip saat dari dalam hutan, kebun dan dusun sagu. Masyarakat adat terpaksa menjual dan mengalihkan tenaganya menjadi buruh perusahaan dan tergantung pada produk komersial yang dibeli dengan harga mahal, sementara upah buruh dan jumlah kompensasi yang diterima tidak mencukupi.

Permasalahan lainnya, masyarakat dipaksa berhadapan dan bersaing dengan warga pendatang yang sengaja didatangkan perusahaan dan atau datang sendiri, mereka seringkali terlibat dalam kontestasi ekonomi. Penduduk baru datang dibawah kooptasi dan kepentingan perusahaan mengalahkan penduduk asli.

Kebijakan Pergub Nomor 64 tahun 2012 dan implikasinya yang mengancam kehancuran hutan dan memiskinkan masyarakat adat Papua bertentangan dengan ketentuan Perdasus Nomor 21 tahun 2008 yang menjadi dasar ketentuan pertimbangan, bahwa tujuan pengelolaan hutan dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adat Papua, serta pemanfaatan hutan secara bijaksana.

Pergub Nomor 64 tahun 2012 ini juga bertentangan dengan tujuan dan pertimbangan pada ketentuan Perdasus Nomor 22 tahun 2008 yang menyatakan masyarakat adat Papua mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan sumber daya alam sebagai sarana untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan dan identitas budaya dalam aspek spiritual, sumber kehidupan ekonomi dan pengembangan kehidupan lainnya.

Berkaitan dengan keberadaan Pergub Nomor 64 tahun 2012 ini, masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia, masyarakat adat dan perlindungan hutan seperti Auriga, TuK Indonesia, Vivat Indonesia, AMAN, Sawit Watch dan Yayasan Pusaka menyerukan untuk melakukan gugatan hukum terhadap Pergub 64 tahun 2012 serta mendorong masyarakat adat di Papua untuk melakukan perlawanan terhadap Peraturan yang tidak adil.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada tanggal 10 September 2014, ELSAM bersama-sama dengan Yayasan Pusaka mengadakan diskusi mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan implikasinya terhadap masyarakat adat dan hutan di Papua.

    Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini ditetapkan oleh Pejabat Gubernur Papua Constant Karma pada pada tanggal 31 Desember 2012.

    Pergub Nomor 64 tahun 2012 ini dibuat untuk mengganti ketentuan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Hukum Adat atas Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua. Alasannya SK Gubernur Papua tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian.

    Pertimbangan lainnya adalah meningkatnya suara masyarakat adat sekitar hutan dan sorotan organisasi masyarakat sipil terhadap SK Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004 yang menyatakan standar nilai kompensasi kayu yang rendah justeru mempercepat laju pengrusakan hutan dan memiskinkan masyarakat adat Papua. Perusahaan-perusahaan dalam proyek “MIFEE” menggunakan SK Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004 sebagai standar pemberian kompensasi. Perusahaan-perusahaan HTI membayar kompensasi pengambilan kayu untuk bahan baku industri bubur kertas dengan harga yang sangat rendah.

    Walaupun ada perubahan berarti dalam Pergub No. 64 tahun 2012 ini. Namun, nilai kompensasi yang dibebankan kepada perusahaan pemegang izin (IUPHHK – HA, IUPHHK – HTI, IUPHH – BK, IPK dan ILS) masih terhitung sangat rendah dibandingkan nilai kompensasi jika warga mengusahakan dan mengolah sendiri kayu-kayu tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan kehilangan sumber mata pencaharian dan terbatasnya akses masyarakat memanfaatkan hasil hutan.

    Uraian Jenis Hasil Hutan

    Nilai Kompensasi

    SK 184/2004 (Rp)

    Pergub 64/2012 (Rp)

    Kayu Indah

    100.000 per m3

    100.000 per m3

    Kayu Merbau

    50.000 per m3

    65.000 per m3

    Kayu Non Merbau

    10.000 per m3

    12.500 per m3

    4. Kayu Bakau

    3.000 per m3

    3.500 per m3

    Kayu Bulat Kecil

    2.500 per m3

    Kayu Bahan Baku Serpih (Hutan Alam)

    2.500 per m3

    Kayu Bulat Kecil (Hutan Tanaman)

    1.500 per m3

    8. Hasil Hutan Bukan kayu (Sagu)

    15.000 per pohon

    Kompensasi harga untuk ‘sagu’ juga tidak sebanding dengan nilai jika warga mengusahakan sendiri sagu. Harga sagu dengan ukuran lokal setiap “ega” dijual Rp. 50.000. Setiap pohon sagu menghasilkan 30 ega atau senilai Rp. 1.500.000 perpohon, bandingkan dengan harga kompensasi sagu yang ditetapkan Pergub No. 64 tahun 2012 yakni sebesar Rp. 15.000 per pohon.

    Tujuan Pergub tersebut untuk mendorong sagu menjadi sebuah komoditi komersial menimbulkan permasalahan tersendiri bagi kelompok warga di Papua. Orang Marind menggunakan sagu sebagai identitas sosial budaya dan berhubungan dengan leluhur mereka “dema” dari marga Mahuze, sehingga pemanfaatan sagu harus melalui proses ritual dan mendapat penghormatan yang pantas, tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi perusahaan perkebunan kelapa sawit datang dan menggusur tempat penting dusun sagu.

    Rendahnya nilai kompensasi akan memberikan rekognisi dan kemudahan bagi aktifitas perusahaan pembalakan kayu, hutan tanaman dan industri pengolah hasil hutan bukan kayu, serta perolehan lahan. Kebijakan tersebut akan mendorong percepatan penghancuran hutan Papua dan memiskinkan masyarakat adat Papua karena rendahnya nilai rekognisi kompensasi yang diterima warga dan dibanding dengan nilai tukar konsumsi kebutuhan dasar.

    Ancaman serius dari kehancuran hutan adalah terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi sumber pangan yang biasanya dapat diperoleh setip saat dari dalam hutan, kebun dan dusun sagu. Masyarakat adat terpaksa menjual dan mengalihkan tenaganya menjadi buruh perusahaan dan tergantung pada produk komersial yang dibeli dengan harga mahal, sementara upah buruh dan jumlah kompensasi yang diterima tidak mencukupi.

    Permasalahan lainnya, masyarakat dipaksa berhadapan dan bersaing dengan warga pendatang yang sengaja didatangkan perusahaan dan atau datang sendiri, mereka seringkali terlibat dalam kontestasi ekonomi. Penduduk baru datang dibawah kooptasi dan kepentingan perusahaan mengalahkan penduduk asli.

    Kebijakan Pergub Nomor 64 tahun 2012 dan implikasinya yang mengancam kehancuran hutan dan memiskinkan masyarakat adat Papua bertentangan dengan ketentuan Perdasus Nomor 21 tahun 2008 yang menjadi dasar ketentuan pertimbangan, bahwa tujuan pengelolaan hutan dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adat Papua, serta pemanfaatan hutan secara bijaksana.

    Pergub Nomor 64 tahun 2012 ini juga bertentangan dengan tujuan dan pertimbangan pada ketentuan Perdasus Nomor 22 tahun 2008 yang menyatakan masyarakat adat Papua mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan sumber daya alam sebagai sarana untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan dan identitas budaya dalam aspek spiritual, sumber kehidupan ekonomi dan pengembangan kehidupan lainnya.

    Berkaitan dengan keberadaan Pergub Nomor 64 tahun 2012 ini, masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia, masyarakat adat dan perlindungan hutan seperti Auriga, TuK Indonesia, Vivat Indonesia, AMAN, Sawit Watch dan Yayasan Pusaka menyerukan untuk melakukan gugatan hukum terhadap Pergub 64 tahun 2012 serta mendorong masyarakat adat di Papua untuk melakukan perlawanan terhadap Peraturan yang tidak adil.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on