Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan mendengarkan dengar keterangan umum (public hearing).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari pada masing-masing wilayah yang berlangsung pada 27 Agustus 28 November di beberapa wilayah, yaitu Sumatra (Sumatra Utara), Jawa (Banten), Bali Nusa Tenggara (NTB), Kalimantan (Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi tengah), Maluku, serta Papua.

Kegiatan pertama akan digelar di Palu tanggal 27-29 Agustus. Selain di tujuh wilayah tersebut, mendengar keterangan umum nasional juga akan digelar di Jakarta dengan konsentrasi terhadap para pemangku kewajiban dan penyusun regulasi pada awal Desember.

Berdasarkan wilayah, para komisioner akan memeriksa 41 kasus terkait hak ulayat di kawasan hutan. Jumlah kasus yang diperiksa didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan tim sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi.

Pelaksanaan tersebut terkait dengan Penyelidikan nasional mengenai masalah adat, dan memungkinkan pemangku hak dan pemangku kewajiban saling bertemu dalam satu forum.

Mendengarkan keterangan umum juga akan melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat.

Kegiatan nasional itu juga akan secara khusus membahas pelanggaran hak masyarakat hukum adat dengan perspektif Gender. Acara itu akan dipimpin lima orang Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, unsur akademisi dan pakar yang memahami isu HAM, hakhak masyarakat hukum adat, kehutanan, hukum agraria serta hukum HAM.

Diharapkan dengan dengan kegiatan tersebut, akan menjadi pembelajaran bagi publik agar upaya penyelesaian masalah hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dapat dipahami masyarakat umum dan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di masa mendatang.

Ratnawati Tobing

Media Relation Inkuiri Nasional

[email protected]
+62 821 3392 456

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan mendengarkan dengar keterangan umum (public hearing).

    Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari pada masing-masing wilayah yang berlangsung pada 27 Agustus 28 November di beberapa wilayah, yaitu Sumatra (Sumatra Utara), Jawa (Banten), Bali Nusa Tenggara (NTB), Kalimantan (Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi tengah), Maluku, serta Papua.

    Kegiatan pertama akan digelar di Palu tanggal 27-29 Agustus. Selain di tujuh wilayah tersebut, mendengar keterangan umum nasional juga akan digelar di Jakarta dengan konsentrasi terhadap para pemangku kewajiban dan penyusun regulasi pada awal Desember.

    Berdasarkan wilayah, para komisioner akan memeriksa 41 kasus terkait hak ulayat di kawasan hutan. Jumlah kasus yang diperiksa didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan tim sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi.

    Pelaksanaan tersebut terkait dengan Penyelidikan nasional mengenai masalah adat, dan memungkinkan pemangku hak dan pemangku kewajiban saling bertemu dalam satu forum.

    Mendengarkan keterangan umum juga akan melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat.

    Kegiatan nasional itu juga akan secara khusus membahas pelanggaran hak masyarakat hukum adat dengan perspektif Gender. Acara itu akan dipimpin lima orang Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, unsur akademisi dan pakar yang memahami isu HAM, hakhak masyarakat hukum adat, kehutanan, hukum agraria serta hukum HAM.

    Diharapkan dengan dengan kegiatan tersebut, akan menjadi pembelajaran bagi publik agar upaya penyelesaian masalah hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dapat dipahami masyarakat umum dan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di masa mendatang.

    Ratnawati Tobing

    Media Relation Inkuiri Nasional

    [email protected]
    +62 821 3392 456

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on