PALANGKARAYA, KOMPAS—Petani karet di Desa Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa mereka. Mereka bertahan mengelola kebun karet meski harga karet sangat rendah dan petani karet desa tetangga mulai menjual lahan mereka ke pengusaha perkebunan kelapa sawit. Saat ini sekitar 200 hektar lahan karet di Desa Sepang Kota sudah terkepung perkebunan kelapa sawit desa tetangga.

Ketua Kelompok Tani Karet Bukit Halumut Desa Sepang Kota Hermanus Jemidi, saat dihubungi Kompas dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (3/9), mengatakan, petani di desanya tak ingin ada lagi izin bagi perkebunan sawit di Sepang. Selain itu, pemerintah juga agar menjaga harga karet tetap stabil. Harga karet saat ini hanya Rp 6.500- Rp 7.000 per kilogram, berbeda dengan harga pada 2012 yang bisa mencapai Rp 20.000 per kilogram.

”Dari 36 anggota kelompok tani kami, hanya 10 orang yang masih menyadap karet. Lainnya memilih mencari emas di kebun karetnya. Para petani karet di Desa Tewai Baru justru sudah mulai menjual kebunnya untuk sawit,” katanya.

Direktur Justice, Peace, & Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan Pastor Frans DS Sani Lake SVD, yang mendampingi para petani karet di Kecamatan Sepang, mengatakan, perusahaan perkebunan sawit biasa mendekati para sesepuh desa untuk dapat memengaruhi warganya melepas kebun karet.

”Selain menggunakan pendekatan kepada sesepuh desa, oknum perusahaan juga mengincar keluarga yang berkekurangan atau sedang sakit. Secara psikologis, mereka pasti membutuhkan uang. Harga per hektar kebun karet hanya dihargai Rp 5 juta,” kata Frans.

Untuk membentengi ekspansi sawit, JPIC melakukan penyadaran hak-hak para petani dan juga penguatan lembaga kelompok tani karet agar dapat mempertahankan kebunnya.

Perjuangkan lahan

Dari Kalimantan Selatan, petani terus memperjuangkan lahan pertanian yang mereka garap selama ini tidak beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Saat ini, puluhan ribu hektar lahan pertanian terancam ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah antara lain berada di lahan yang sudah puluhan tahun digarap petani.

”Kami tengah mendampingi masyarakat di empat kabupaten, yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel Dwitho Frasetiandy yang dihubungi dari Banjarmasin, Rabu.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspansi di Hulu Sungai Tengah paling tidak telah mengantongi izin lokasi seluas 20.000 hektar (ha), di Hulu Sungai Utara seluas 12.000 hektar, dan di Tabalong seluas 20.000 hektar. (DKA/JUM)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008680322

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PALANGKARAYA, KOMPAS—Petani karet di Desa Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa mereka. Mereka bertahan mengelola kebun karet meski harga karet sangat rendah dan petani karet desa tetangga mulai menjual lahan mereka ke pengusaha perkebunan kelapa sawit. Saat ini sekitar 200 hektar lahan karet di Desa Sepang Kota sudah terkepung perkebunan kelapa sawit desa tetangga.

    Ketua Kelompok Tani Karet Bukit Halumut Desa Sepang Kota Hermanus Jemidi, saat dihubungi Kompas dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (3/9), mengatakan, petani di desanya tak ingin ada lagi izin bagi perkebunan sawit di Sepang. Selain itu, pemerintah juga agar menjaga harga karet tetap stabil. Harga karet saat ini hanya Rp 6.500- Rp 7.000 per kilogram, berbeda dengan harga pada 2012 yang bisa mencapai Rp 20.000 per kilogram.

    ”Dari 36 anggota kelompok tani kami, hanya 10 orang yang masih menyadap karet. Lainnya memilih mencari emas di kebun karetnya. Para petani karet di Desa Tewai Baru justru sudah mulai menjual kebunnya untuk sawit,” katanya.

    Direktur Justice, Peace, & Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan Pastor Frans DS Sani Lake SVD, yang mendampingi para petani karet di Kecamatan Sepang, mengatakan, perusahaan perkebunan sawit biasa mendekati para sesepuh desa untuk dapat memengaruhi warganya melepas kebun karet.

    ”Selain menggunakan pendekatan kepada sesepuh desa, oknum perusahaan juga mengincar keluarga yang berkekurangan atau sedang sakit. Secara psikologis, mereka pasti membutuhkan uang. Harga per hektar kebun karet hanya dihargai Rp 5 juta,” kata Frans.

    Untuk membentengi ekspansi sawit, JPIC melakukan penyadaran hak-hak para petani dan juga penguatan lembaga kelompok tani karet agar dapat mempertahankan kebunnya.

    Perjuangkan lahan

    Dari Kalimantan Selatan, petani terus memperjuangkan lahan pertanian yang mereka garap selama ini tidak beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Saat ini, puluhan ribu hektar lahan pertanian terancam ekspansi perkebunan kelapa sawit.

    Izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah antara lain berada di lahan yang sudah puluhan tahun digarap petani.

    ”Kami tengah mendampingi masyarakat di empat kabupaten, yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel Dwitho Frasetiandy yang dihubungi dari Banjarmasin, Rabu.

    Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspansi di Hulu Sungai Tengah paling tidak telah mengantongi izin lokasi seluas 20.000 hektar (ha), di Hulu Sungai Utara seluas 12.000 hektar, dan di Tabalong seluas 20.000 hektar. (DKA/JUM)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008680322

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on