Masyarakat adat di Distrik Okaba, Merauke, menanggap pemerintah tidak menghormati dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat Marind untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan terkait pelepasan hak atas tanah.

Menurut Gerardus Kaize, tokoh masyarakat Marind asal Distrik Okaba, semestinya sebelum pemerintah memberikan izin perolehan lokasi maka terlebih dahulu masyarakat yang memutuskan, “perusahaan dan pemerintah harus datang dan bicara menyampaikan informasi kepada masyarakat, lalu masyarakat duduk adat terlebih dahulu untuk membuat keputusan, karena tanah ini ada pemiliknya, bukan tanah liar”, ungkap Gerardus Kaize.

Pandangan Gerardus Kaize disampaikan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah menyusul adanya Surat Edaran dan Pengumuman Kepala Badan Pengelola Lingkungn Hidup (BPLH) Provinsi Papua, isinya meminta masyarakat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis terhadap Izin Lingkungan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Wahana Samudera Sentosa seluas 79.006 hektar di Distrik Ngguti dan Distrik Okaba, yang dikeluarkan oleh Bupati Merauke melalui Keputusan Bupati Nomor 133 tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014.

Peta HTI PT. Wahana Samudera Sentosa

Perusahaan dan pemerintah belum pernah duduk berbicara secara lengkap dan menyepakati rencana investasi HTI tersebut di kampung. Bagaimana bisa masyarakat memberikan saran dan tanggapan jika masyarakat tidak mendapatkan informasi kegiatan perusahaan.

“Ini sama saja pembodohan kepada masyarakat, sebagus apapun program pemerintah tentang pengelolaan tanah jika tidak melibatkan masyarakat akan gagal, karenanya kami meminta agar rencana investasi perusahaan HTI ditunda dahulu hingga ada pembicaraan dan keputusan dari masyarakat”, kata Gerardus Kaize, yang juga tokoh pendidikan dan calon anggota DPRD Merauke terpilih pada 2014.

Aspirasi masyarakat tidak menghendaki pelepasan hak atas tanah dan hutan, alasannya hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Malind setempat dan ingin dimanfaatkan sendiri masyarakat. “Kami tidak butuh uang, tetapi kami butuh hutan untuk melanjutkan kehidupan dan keturunan kami,” kata Gerardus Kaize.

Ank, Agustus 2014

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Masyarakat adat di Distrik Okaba, Merauke, menanggap pemerintah tidak menghormati dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat Marind untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan terkait pelepasan hak atas tanah.

    Menurut Gerardus Kaize, tokoh masyarakat Marind asal Distrik Okaba, semestinya sebelum pemerintah memberikan izin perolehan lokasi maka terlebih dahulu masyarakat yang memutuskan, “perusahaan dan pemerintah harus datang dan bicara menyampaikan informasi kepada masyarakat, lalu masyarakat duduk adat terlebih dahulu untuk membuat keputusan, karena tanah ini ada pemiliknya, bukan tanah liar”, ungkap Gerardus Kaize.

    Pandangan Gerardus Kaize disampaikan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah menyusul adanya Surat Edaran dan Pengumuman Kepala Badan Pengelola Lingkungn Hidup (BPLH) Provinsi Papua, isinya meminta masyarakat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis terhadap Izin Lingkungan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Wahana Samudera Sentosa seluas 79.006 hektar di Distrik Ngguti dan Distrik Okaba, yang dikeluarkan oleh Bupati Merauke melalui Keputusan Bupati Nomor 133 tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014.

    Peta HTI PT. Wahana Samudera Sentosa

    Perusahaan dan pemerintah belum pernah duduk berbicara secara lengkap dan menyepakati rencana investasi HTI tersebut di kampung. Bagaimana bisa masyarakat memberikan saran dan tanggapan jika masyarakat tidak mendapatkan informasi kegiatan perusahaan.

    “Ini sama saja pembodohan kepada masyarakat, sebagus apapun program pemerintah tentang pengelolaan tanah jika tidak melibatkan masyarakat akan gagal, karenanya kami meminta agar rencana investasi perusahaan HTI ditunda dahulu hingga ada pembicaraan dan keputusan dari masyarakat”, kata Gerardus Kaize, yang juga tokoh pendidikan dan calon anggota DPRD Merauke terpilih pada 2014.

    Aspirasi masyarakat tidak menghendaki pelepasan hak atas tanah dan hutan, alasannya hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Malind setempat dan ingin dimanfaatkan sendiri masyarakat. “Kami tidak butuh uang, tetapi kami butuh hutan untuk melanjutkan kehidupan dan keturunan kami,” kata Gerardus Kaize.

    Ank, Agustus 2014

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on