Siaran Pers

Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat

Samarinda, 8 September 2014

MENGECAM UPAYA KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT LONG ISUN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER (RODA MAS GROUP)

Kamis, 28 Agustus 2014 Pukul 14.00 WITA. Juan Ajang, Petinggi Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dijemput oleh sejumlah aparat Kepolisian Resort (Polres) Kutai Barat saat sedang mengikuti rapat resmi para Petinggi kampung se-Kabupaten Mahakam, Ulu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Juan Ajang selaku Petinggi Long Isun telah selesai diperiksa sebagai saksi.

Jum’at, 29 Agustus 2014: Lusang Aran, Kepala Adat Kampung Long Isun dan Tekwan Yeq,Pemuda Long Isun Kecamatan Long Pahangai dijemput di kampungnya oleh sejumlah aparat Brimob Polres Kutai Barat. Lusang Aran selaku Kepala Adat telah selesai diperiksa selaku saksi, sedangkan Tekwan Yeq ditetapkan sebagai tersangka dan ditahanan di Polres Kutai Barat.

Ketiga warga tersebut bersama masyarakat Long Isun lainnya selama ini getol melakukan penolakan aktifitas perusahaan pemilik konsesi hak pengelolaan hutan (HPH), PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group) yang telah mencaplok hutan adat mereka, yang hingga kini tapal batas hutan adat di kampung Long Isun belum menuai kesepakatan dengan perusahaan.

Pada 2010 PT. Roda Mas Timber Kalimantan (PT RMTK), dan PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) melakukan pemetaan tapal batas di 14 (empat belas) kampung di Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bagun. Sejumlah kampung tersebut masuk dalam areal kedua perusahaan, masing-masing PT. KBT 82.810 Ha, dan PT. RMTK 69.660 Ha. Dari hasil pemetaan tersebut, Kampung Long Isun, dan Naha Aruq belum menuai kesepakatan dengan perusahaan.

Masyarakat Adat Long Isun, melalui Petinggi dan Kepala Adat Kampung Long Isun, telah beberapa kali menyurati perusahaan sebelum melakukan penebangan agar diadakannya pertemuan dengan masyarakat agar tercapai kesepakatan. Hingga puncaknya pada 2014, perusahaan telah mencaplok hutan adat masyarakat. Karena belum ada kesepakatan, masyarakat adat Long Isun secara resmi berinisiatif melakukan pemeriksaan lapangan (blok tebangan) untuk memastikan batas kampung Long Isun dan Naha Aruq.

Namun upaya masyarakat adat Long Isun yang ingin memperjelas status tapal batas tersebut, justru pihak perusahaan melaporkan masyarakat ke Polres Kutai Barat. Berdasarkan surat pemanggilan kepolisian, pasal yang disangkakan adalah pasal 368 KUHP subs pasal 335 ayat 1 KUHP. Sesungguhnya pasal tersebut adalah pasal karet yang kerap digunakan oleh pihak Kepolisian terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka terhadap sumber-sumber kehidupan atas sumberdaya alam.

Upaya perusahaan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat adalah bentuk pengingkaran terhadap perlindungan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap prinsip hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak dasar manusia yang harus di lindungi, dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Sebagaimana telah diratifikasi pada UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya.

Adanya panggilan Polres Kutai Barat merupakan upaya perusahaan untuk mengkriminalkan masyarakat adat yang ingin mempertahankan, dan memperjuangkan hak-hak hidupnya dengan menggunakan alat-alat hukum Negara dan Kepolisian.

Untuk itu kami meminta para pihak, baik itu pemerintah daerah, kepolisian maupun perusahaan;

  • Menghormati hak-hak ekonomi Masyarakat Adat yang telah secara turun-temurun memelihara secara baik, dan terus berupaya mencapai kesepakatan atas persoalan yang sedang dihadapi.
  • Menjunjung tinggi upaya kesepakatan yang ingin dicapai oleh Masyarakat Adat Long Isun dalam memperoleh hak-haknya.
  • Kepolisian Resort Kutai Barat untuk menghentikan upaya menjerat Masyarakat Adat dengan pasal-pasal ‘karet’ atas pesanan pihak perusahaan.
  • Pihak perusahaan PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group) sebagai pihak luar yang memiliki kepentingan di kawasan adat harus berurusan dengan masyarakat adat sebagai pemilik sah, menjelaskan secara terbuka, berunding dengan menjunjung tinggi prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent), dan menghargai hak, sistem, kewenangan atas seluruh kawasan adat di kampungLong Isun.
  • Mencabut Sertifikasi PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group) cacat proses, dan harus dicabut karena persoalan sosial yang belum diselesaikan, fakta kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan protes.

Contact: Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat

1.     WALHI Kalimantan Timur; Fathur Roziqin Fen 081226800224

2.     Nurani Perempuan: Tekla Tirah Liah 081347631991

3.     AMAN Kaltim: Margaretha Seting 085296285818

4.     POKJA 30: Carolus Tuah 08164518969

5.     PERMA ADAT KALTIM: Erika Siluq 0811589108

6.     Nomaden Institute: Roedy Haryo Widjono, AMZ 081346339134

7.     PADI Indonesia: Among 08125326204

8.     Serikat Hijau Indonesia: Koesnadi Wirasapoetra 081288044608

9.     Dewan Adat Wilayah Mahakam Ulu: Luhat Djuk 081350389999

10.  Jaringan Advokasi Tambang Kaltim: Merah Johansyah – 081347882228

11.  Pa‘tang Urip; Alexius Lawing Lejau

12.  Advokat/pengacara: Kukuh Tugiono, SH – 085247914936

Sekretariat KOALISI KEMANUSIAAN UNTUK PEMULIHAN KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT

WALHI Kalimantan Timur, Jl. Markisa 2, No. 31 Voorvo – Samarinda, Kalimantan Timur

Telp/Fax: 0541-7271336 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Siaran Pers

    Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat

    Samarinda, 8 September 2014

    MENGECAM UPAYA KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT LONG ISUN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER (RODA MAS GROUP)

    Kamis, 28 Agustus 2014 Pukul 14.00 WITA. Juan Ajang, Petinggi Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dijemput oleh sejumlah aparat Kepolisian Resort (Polres) Kutai Barat saat sedang mengikuti rapat resmi para Petinggi kampung se-Kabupaten Mahakam, Ulu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Juan Ajang selaku Petinggi Long Isun telah selesai diperiksa sebagai saksi.

    Jum’at, 29 Agustus 2014: Lusang Aran, Kepala Adat Kampung Long Isun dan Tekwan Yeq,Pemuda Long Isun Kecamatan Long Pahangai dijemput di kampungnya oleh sejumlah aparat Brimob Polres Kutai Barat. Lusang Aran selaku Kepala Adat telah selesai diperiksa selaku saksi, sedangkan Tekwan Yeq ditetapkan sebagai tersangka dan ditahanan di Polres Kutai Barat.

    Ketiga warga tersebut bersama masyarakat Long Isun lainnya selama ini getol melakukan penolakan aktifitas perusahaan pemilik konsesi hak pengelolaan hutan (HPH), PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group) yang telah mencaplok hutan adat mereka, yang hingga kini tapal batas hutan adat di kampung Long Isun belum menuai kesepakatan dengan perusahaan.

    Pada 2010 PT. Roda Mas Timber Kalimantan (PT RMTK), dan PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) melakukan pemetaan tapal batas di 14 (empat belas) kampung di Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Bagun. Sejumlah kampung tersebut masuk dalam areal kedua perusahaan, masing-masing PT. KBT 82.810 Ha, dan PT. RMTK 69.660 Ha. Dari hasil pemetaan tersebut, Kampung Long Isun, dan Naha Aruq belum menuai kesepakatan dengan perusahaan.

    Masyarakat Adat Long Isun, melalui Petinggi dan Kepala Adat Kampung Long Isun, telah beberapa kali menyurati perusahaan sebelum melakukan penebangan agar diadakannya pertemuan dengan masyarakat agar tercapai kesepakatan. Hingga puncaknya pada 2014, perusahaan telah mencaplok hutan adat masyarakat. Karena belum ada kesepakatan, masyarakat adat Long Isun secara resmi berinisiatif melakukan pemeriksaan lapangan (blok tebangan) untuk memastikan batas kampung Long Isun dan Naha Aruq.

    Namun upaya masyarakat adat Long Isun yang ingin memperjelas status tapal batas tersebut, justru pihak perusahaan melaporkan masyarakat ke Polres Kutai Barat. Berdasarkan surat pemanggilan kepolisian, pasal yang disangkakan adalah pasal 368 KUHP subs pasal 335 ayat 1 KUHP. Sesungguhnya pasal tersebut adalah pasal karet yang kerap digunakan oleh pihak Kepolisian terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka terhadap sumber-sumber kehidupan atas sumberdaya alam.

    Upaya perusahaan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat adalah bentuk pengingkaran terhadap perlindungan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap prinsip hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak dasar manusia yang harus di lindungi, dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Sebagaimana telah diratifikasi pada UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya.

    Adanya panggilan Polres Kutai Barat merupakan upaya perusahaan untuk mengkriminalkan masyarakat adat yang ingin mempertahankan, dan memperjuangkan hak-hak hidupnya dengan menggunakan alat-alat hukum Negara dan Kepolisian.

    Untuk itu kami meminta para pihak, baik itu pemerintah daerah, kepolisian maupun perusahaan;

    • Menghormati hak-hak ekonomi Masyarakat Adat yang telah secara turun-temurun memelihara secara baik, dan terus berupaya mencapai kesepakatan atas persoalan yang sedang dihadapi.
    • Menjunjung tinggi upaya kesepakatan yang ingin dicapai oleh Masyarakat Adat Long Isun dalam memperoleh hak-haknya.
    • Kepolisian Resort Kutai Barat untuk menghentikan upaya menjerat Masyarakat Adat dengan pasal-pasal ‘karet’ atas pesanan pihak perusahaan.
    • Pihak perusahaan PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group) sebagai pihak luar yang memiliki kepentingan di kawasan adat harus berurusan dengan masyarakat adat sebagai pemilik sah, menjelaskan secara terbuka, berunding dengan menjunjung tinggi prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent), dan menghargai hak, sistem, kewenangan atas seluruh kawasan adat di kampungLong Isun.
    • Mencabut Sertifikasi PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group) cacat proses, dan harus dicabut karena persoalan sosial yang belum diselesaikan, fakta kasus kriminalisasi Masyarakat Adat Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan protes.

    Contact: Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat

    1.     WALHI Kalimantan Timur; Fathur Roziqin Fen 081226800224

    2.     Nurani Perempuan: Tekla Tirah Liah 081347631991

    3.     AMAN Kaltim: Margaretha Seting 085296285818

    4.     POKJA 30: Carolus Tuah 08164518969

    5.     PERMA ADAT KALTIM: Erika Siluq 0811589108

    6.     Nomaden Institute: Roedy Haryo Widjono, AMZ 081346339134

    7.     PADI Indonesia: Among 08125326204

    8.     Serikat Hijau Indonesia: Koesnadi Wirasapoetra 081288044608

    9.     Dewan Adat Wilayah Mahakam Ulu: Luhat Djuk 081350389999

    10.  Jaringan Advokasi Tambang Kaltim: Merah Johansyah – 081347882228

    11.  Pa‘tang Urip; Alexius Lawing Lejau

    12.  Advokat/pengacara: Kukuh Tugiono, SH – 085247914936

    Sekretariat KOALISI KEMANUSIAAN UNTUK PEMULIHAN KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT

    WALHI Kalimantan Timur, Jl. Markisa 2, No. 31 Voorvo – Samarinda, Kalimantan Timur

    Telp/Fax: 0541-7271336 

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on