MUARA TAE, KABARKALTIM.co.id- Warga Muara Tae terpaksa mengadukan perihal masalah tapal batas wilayahnya kepada Leluhur mereka dengan menggelar sebuah upacara sakral yakni upacara Sumpah Adat. Muara Tae yang luasnya 12.000 hektar, dikelilingi area produksi perusahaan batubara dan sawit, yakni PT Gunung Bayan, PT London Sumatera, PT Munteq Waniq Jaya Perkasa, PT Borneo Surya Mining Jaya, dan PT Kersa Gemuruh. Wilayah Muara Tae sudah terkapling masuk dalam area ijin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kata lain, warga Muara Tae yang didominasi suku Dayak Benuaq tidak punya area yang menjadi mata pencarian lagi. Tak Ayal, sekitar 1.000 hektar lahan, yang merupakan hak waris sekitar 100 Kepala keluarga (KK) melayang.

Proses Sumpah Adat tersebut, dilakukan di tengah hutan atau tak jauh dari lokasi tapal batas yang menjadi akar permasalahan. Leluhur mereka adalah Galoh yang mrupakan raja Muara Tae, yang bergelar Mangkuana 2. Sedangkan Bulu, dia seorang tukang mantra. Proses Upacara Sumpah Adat yang dilakukan pada Sabtu (30/8/2014) pagi tersebut, para tokoh adat Muara Tae menyiapkan beberapa sesajian berupa daging ayam, babi, kerbau, beras berwarna-warni, telor ayam, batu, taring babi hutan, guci dan 2 tengkorang yang diperkirakan sudah berumur 300-an tahun umurnya. Kedua tengkorak itu adalah Galoh dan Balu leluhur Dayak Banuaq. Semua perlengkapan tersebut dibawa ke dalam hutan.

Menurut salah satu tokoh adat yang dulu Kepala Kampung Muara Tae lalu dicopot oleh Bupati, yakni Misran, mengatakan p[ermasalahan lahan warga Muara Tae ini sudah dilaporkan ke Polda Kaltim pada bulan Agustus tahun 2012 silam. Saat itu warga menuntut penyerobotan dan penjualan tanah adat seluas 638 hektar pada September 2011 tidak sah. Namun sebelumnya, lanjut Misran, warga Muara Tae mendapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat bernomor 146.3/K.525/2012 yang dikeluarkan akhir Mei 2012 lalu. SK itu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kampung Muara Ponaq dan Kampung Muara Tae. SK itu menyebut, lahan yang diklami Muara Tae tersebut merupakan wilayah Kampung Muara Ponaq.

“Setelah SK Bupati itu, kami melaporkannya ke Polda Kaltim sekaligus menggugat SK itu ke PTUN Samarinda, namun gagal. Begitu juga dengan laporan ke Polda Kaltim, mentok dan hanya dilimpahkan ke Polres sebagai kasus perdata. Namun atas kasus ini tim Komnas HAM sempat turun ke Muara Tae, pada November 2012,” kata Misran. Karena semua upaya hukum sudah mentok, warga kehabisan cara, dan terpaksa menggelar Sumpah Adat. Ritual yang baru kali ini dilakukan setelah berpuluh-puluh tahun tidak digelar. Bahkan, para sesepuh kampung tidak tahu kapan terakhir kali Sumpah Adat seperti ini dilakukan. Seharusnya Sumpah Adat digelar bersama, dalam arti ada juga perwakilan warga Muara Ponaq. Namun mereka tidak datang. Demikian juga perwakilan Pemkab, kepolisian, dan sejumlah pihak lain. “Semua unsur sudah kami undang. Namun tak satupun yang datang. Dengan begitu melalui proses sumpah adat ini kami merasa menang,” terang Tokoh Adat Muara Tae lainnya, Petrus Asuy. (michael)

Sumber berita+foto:

http://kabarkaltim.co.id/2014/09/01/merasa-hak-dirampas-warga-dayak-benuaq-mengadu-lewat-upacara-sumpah-adat/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    MUARA TAE, KABARKALTIM.co.id- Warga Muara Tae terpaksa mengadukan perihal masalah tapal batas wilayahnya kepada Leluhur mereka dengan menggelar sebuah upacara sakral yakni upacara Sumpah Adat. Muara Tae yang luasnya 12.000 hektar, dikelilingi area produksi perusahaan batubara dan sawit, yakni PT Gunung Bayan, PT London Sumatera, PT Munteq Waniq Jaya Perkasa, PT Borneo Surya Mining Jaya, dan PT Kersa Gemuruh. Wilayah Muara Tae sudah terkapling masuk dalam area ijin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kata lain, warga Muara Tae yang didominasi suku Dayak Benuaq tidak punya area yang menjadi mata pencarian lagi. Tak Ayal, sekitar 1.000 hektar lahan, yang merupakan hak waris sekitar 100 Kepala keluarga (KK) melayang.

    Proses Sumpah Adat tersebut, dilakukan di tengah hutan atau tak jauh dari lokasi tapal batas yang menjadi akar permasalahan. Leluhur mereka adalah Galoh yang mrupakan raja Muara Tae, yang bergelar Mangkuana 2. Sedangkan Bulu, dia seorang tukang mantra. Proses Upacara Sumpah Adat yang dilakukan pada Sabtu (30/8/2014) pagi tersebut, para tokoh adat Muara Tae menyiapkan beberapa sesajian berupa daging ayam, babi, kerbau, beras berwarna-warni, telor ayam, batu, taring babi hutan, guci dan 2 tengkorang yang diperkirakan sudah berumur 300-an tahun umurnya. Kedua tengkorak itu adalah Galoh dan Balu leluhur Dayak Banuaq. Semua perlengkapan tersebut dibawa ke dalam hutan.

    Menurut salah satu tokoh adat yang dulu Kepala Kampung Muara Tae lalu dicopot oleh Bupati, yakni Misran, mengatakan p[ermasalahan lahan warga Muara Tae ini sudah dilaporkan ke Polda Kaltim pada bulan Agustus tahun 2012 silam. Saat itu warga menuntut penyerobotan dan penjualan tanah adat seluas 638 hektar pada September 2011 tidak sah. Namun sebelumnya, lanjut Misran, warga Muara Tae mendapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat bernomor 146.3/K.525/2012 yang dikeluarkan akhir Mei 2012 lalu. SK itu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kampung Muara Ponaq dan Kampung Muara Tae. SK itu menyebut, lahan yang diklami Muara Tae tersebut merupakan wilayah Kampung Muara Ponaq.

    “Setelah SK Bupati itu, kami melaporkannya ke Polda Kaltim sekaligus menggugat SK itu ke PTUN Samarinda, namun gagal. Begitu juga dengan laporan ke Polda Kaltim, mentok dan hanya dilimpahkan ke Polres sebagai kasus perdata. Namun atas kasus ini tim Komnas HAM sempat turun ke Muara Tae, pada November 2012,” kata Misran. Karena semua upaya hukum sudah mentok, warga kehabisan cara, dan terpaksa menggelar Sumpah Adat. Ritual yang baru kali ini dilakukan setelah berpuluh-puluh tahun tidak digelar. Bahkan, para sesepuh kampung tidak tahu kapan terakhir kali Sumpah Adat seperti ini dilakukan. Seharusnya Sumpah Adat digelar bersama, dalam arti ada juga perwakilan warga Muara Ponaq. Namun mereka tidak datang. Demikian juga perwakilan Pemkab, kepolisian, dan sejumlah pihak lain. “Semua unsur sudah kami undang. Namun tak satupun yang datang. Dengan begitu melalui proses sumpah adat ini kami merasa menang,” terang Tokoh Adat Muara Tae lainnya, Petrus Asuy. (michael)

    Sumber berita+foto:

    http://kabarkaltim.co.id/2014/09/01/merasa-hak-dirampas-warga-dayak-benuaq-mengadu-lewat-upacara-sumpah-adat/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on