PBB: Masyarakat Adat Bukan Teroris

Home/Berita, Publikasi/PBB: Masyarakat Adat Bukan Teroris

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Masyarakat adat, Victoria Tauli Corpuz, mengatakan Masyarakat adat bisa bekerja sama dengan pemerintah, menjadi partner pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, bahkan bisa membantu tentara menjaga perbatasan negara. Jadi jangan dinilai berlebihan kalau masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya, manakala pembangunan justru mengkebiri hak-hak mereka. “Masyarakat adat itu bukan teroris, karena dianggap menentang pembangunan,” tegas Victoria, perwakilan PBB untuk urusan Masyarakat Adat yang hadir pada Pekan Masyarakat Adat Nusantara di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat (29/08).

Pemerintah jangan menganggap musuh masyarakat adat, masyarakat adat itu bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan,” tegas wanita asal Filiphina ini. Vicktoria bilang, kehadirannya beberapa hari di Indonesia untuk memastikan dan mengecek bagaimana perlakuan negara terhadap masyarakat adat. Termasuk jika ada program-program pemerintah yang memang bagus, akan dicatat dan disebarluaskan sehingga bisa menjadi contoh buat pemerintah-pemerintah negara lainnya. Dia menyebut masyarakat adat di Tanah Toraja. Ada informasi yang ia dapatkan bahwa di sana tidak ada pelanggaran HAM.

“Bagus, justru saya akan segera ke sana, tidak hanya di daerah-daerah yang bermasalah saja,” ujarnya. Victoria Tauli Corpuz menegaskan walaupun ada pihak yang mengatakan dirinya lebih baik tidak berkunjung ke sana dengan alasan tidak ada pelanggaran HAMnya. Namun menurut orang PBB ini, justru itu yang harus dicari, praktik-praktik yang baik harus disampaikan kepada dunia,” terangnya sambil tersenyum. Jadi beberapa daerah yang tegas-tegas masyarakat adatnya berkonflik akan mendapatkan perhatiannya. Seperti apakah Putusan MK No. 35 sudah terimplementasikan?

Seperti dilansir dari laman, suaraagraria, utusan PBB tersebut menyampaikan bahwa temuan-temuan ini, baik yang positif dan negatif, akan di bawa dalam rapat-rapat di Perserikatan Bangsa-bangsa, seperti Dewan HAM, atau Sidang Umum PBB. Hal penting lainnya yang harus diingat adalah ada kecenderungan di dunia saat ini untuk menyatukan budaya-budaya. Padahal keberagaman itu sangat penting. “Jadi sekali lagi, pemerintah jangan ketakutan, perjuangan masyarakat adat harus dilihat sebagai agenda politik yang sangat penting,” tuturnya.

Mengingat, deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif budaya, bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, serta isu-isu pasca kolonialisme yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, institusi budaya dan tradisi. Hal ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, sekarang dan masa depan mereka. (Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Share on