MERAUKE–Pemerintah Kabupaten Merauke dinilai tidak menghargai hak dan adat masyarakat Marind Merauke. Bahkan Pemerintah pun di anggap melakukan tindakan semena-mena terhadap hak-hak dasar orang asli Marind.

Demikian diungkapkan tokoh masyarakat Marind, Hengky Ndiken terkait pencabutan palang (sasi-red) di kawasan palabuhan Yosudarso Merauke oleh pemerintah daerah Merauke beberapa hari lalu.

Menurut Hengky Ndiken, pencabutan Sasi oleh pemerintah daerah yang sejak beberapa waktu lalu di tanam masyarakat adat Marind Marga Ndiken di pelabuhan merauke, dinilai telah melanggar hukum adat

“Mereka, pemerintah membuka palang tanpa koordinasi dengan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat dan ini sangat disayangkan. Dengan begitu kami menilai pemerintah telah melakukan tindakan semena-mena dan tidak lagi menghargai masyarakat adat,” tegas Hengki Ndiken

Sebelumnya, masyarakat adat pemilik hak ulayat marga Ndiken melakukan pemalangan terhadap proyek pembangunan dermaga di kawasan pelabuhan Yosudarso Merauke. Mereka menilai proyek tersebut berdiri di atas tanah ulayat marga Ndiken yang hingga kini belum ada status pengalihan ke kantor perhubungan laut. Pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi atas tanah yang di pakai, namun hingga kini proses penyelesaian tanah tersebut masih dilakukan.

Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IV Merauke Onni Manobi menjelaskan, pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Marind marga Ndiken atas proyek pembangunan dermaga tersebut, tidaklah tepat. Karena soal pembebasan tanah tersebut adalah urusan pemerintah daerah.

“Ya, kami ini sebagai pengelola pelabuhan bukan pemilik pelabuhan, soal pembebasan tahan itukan urusan pemerintah daerah,” ujarnya tegas.

Ditambahkan Onni Manobi, atas pemalangan proyek dermaga di kawasan pelabuhan Merauke itu membuat pihak kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaanya dan tentunya itu merugikan pihak kontraktor dari sisi waktu.

“Yang jelas kontraktor rugi atas pemalangan itu , bayangkan mereka palang mulai dari tanggal 30 Juli hingga 20 Agustus 2013. Kalau di hitung mulai dari pembayaran tenaga kerja dan peralatan itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Nah, terus kalau sudah begini siapa yang mau menganti kerugian kontraktor itu, apakah LMA atau Pemerintah kan tidak mungkin,” tanya Onni Manobi.

Onni Manobi melanjutkan, kalau dilihat dari bukti yang ada itu sudah jelas, sebenarnya pemilik hak ulayatnya siapa. Kata Onni berdasarkan dokumen dan alat bukti kepemilikan yang sudah memenuhi ketentuan administrasi yang di keluarkan Lembaga Masyarkat Adat (LMA) Marind Imbuti telah memperkuat dan mempertegas siapa pemilik tanah tersebut secara adat. Pemilik tanah tersebut yakni Mahoze Zohe.

“Kita punya bukti surat keterangan warisan tanah adat yang di keluarkan lembaga masyarakat adat Marind Imbuti serta surat pernyataan dari tokoh marind marga Ndiken. Dalam surat itu di sebutkan tanah di pelabuhan besar Merauke milik Mahoze Zohe bukan Ndiken,” ujar Manobi panjang lebar. (moe/art/lo1)

http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-selatan/item/16468-pemkab-dinilai-langgar-hak-dasar-orang-marind

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    MERAUKE–Pemerintah Kabupaten Merauke dinilai tidak menghargai hak dan adat masyarakat Marind Merauke. Bahkan Pemerintah pun di anggap melakukan tindakan semena-mena terhadap hak-hak dasar orang asli Marind.

    Demikian diungkapkan tokoh masyarakat Marind, Hengky Ndiken terkait pencabutan palang (sasi-red) di kawasan palabuhan Yosudarso Merauke oleh pemerintah daerah Merauke beberapa hari lalu.

    Menurut Hengky Ndiken, pencabutan Sasi oleh pemerintah daerah yang sejak beberapa waktu lalu di tanam masyarakat adat Marind Marga Ndiken di pelabuhan merauke, dinilai telah melanggar hukum adat

    “Mereka, pemerintah membuka palang tanpa koordinasi dengan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat dan ini sangat disayangkan. Dengan begitu kami menilai pemerintah telah melakukan tindakan semena-mena dan tidak lagi menghargai masyarakat adat,” tegas Hengki Ndiken

    Sebelumnya, masyarakat adat pemilik hak ulayat marga Ndiken melakukan pemalangan terhadap proyek pembangunan dermaga di kawasan pelabuhan Yosudarso Merauke. Mereka menilai proyek tersebut berdiri di atas tanah ulayat marga Ndiken yang hingga kini belum ada status pengalihan ke kantor perhubungan laut. Pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi atas tanah yang di pakai, namun hingga kini proses penyelesaian tanah tersebut masih dilakukan.

    Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas IV Merauke Onni Manobi menjelaskan, pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Marind marga Ndiken atas proyek pembangunan dermaga tersebut, tidaklah tepat. Karena soal pembebasan tanah tersebut adalah urusan pemerintah daerah.

    “Ya, kami ini sebagai pengelola pelabuhan bukan pemilik pelabuhan, soal pembebasan tahan itukan urusan pemerintah daerah,” ujarnya tegas.

    Ditambahkan Onni Manobi, atas pemalangan proyek dermaga di kawasan pelabuhan Merauke itu membuat pihak kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaanya dan tentunya itu merugikan pihak kontraktor dari sisi waktu.

    “Yang jelas kontraktor rugi atas pemalangan itu , bayangkan mereka palang mulai dari tanggal 30 Juli hingga 20 Agustus 2013. Kalau di hitung mulai dari pembayaran tenaga kerja dan peralatan itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Nah, terus kalau sudah begini siapa yang mau menganti kerugian kontraktor itu, apakah LMA atau Pemerintah kan tidak mungkin,” tanya Onni Manobi.

    Onni Manobi melanjutkan, kalau dilihat dari bukti yang ada itu sudah jelas, sebenarnya pemilik hak ulayatnya siapa. Kata Onni berdasarkan dokumen dan alat bukti kepemilikan yang sudah memenuhi ketentuan administrasi yang di keluarkan Lembaga Masyarkat Adat (LMA) Marind Imbuti telah memperkuat dan mempertegas siapa pemilik tanah tersebut secara adat. Pemilik tanah tersebut yakni Mahoze Zohe.

    “Kita punya bukti surat keterangan warisan tanah adat yang di keluarkan lembaga masyarakat adat Marind Imbuti serta surat pernyataan dari tokoh marind marga Ndiken. Dalam surat itu di sebutkan tanah di pelabuhan besar Merauke milik Mahoze Zohe bukan Ndiken,” ujar Manobi panjang lebar. (moe/art/lo1)

    http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-selatan/item/16468-pemkab-dinilai-langgar-hak-dasar-orang-marind

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on